Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktik tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting untuk diterapkan pada perusahaan publik, diantaranya adalah untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), sebuah inisiasi dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai praktik tata kelola yang telah dijalankan perusahaan. Dengan hasil akhir berupa skor penilaian bagi setiap perusahaan, ACGS terdiri dari 184 kriteria yang terbagi dalam lima bagian sesuai dengan prinsip-prinsip dalam OECD (2015). Seluruh penilaian setiap kriteria didapat dari dokumen perusahaan yang mudah diakses, terbuka untuk umum, dan tersedia dalam versi bahasa Inggris. Laporan magang ini membahas analisis penerapan tata kelola berdasarkan kriteria penilaian yang terdapat pada ACGS. Kriteria-kriteria penilaian ACGS hampir seluruhnya terdapat pada peraturan pemerintah, meskipun beberapa kriteria mengaturnya secara lebih ketat, seperti kriteria A3.12, D7.1, dan E2.4. Secara lebih khusus, laporan ini juga membahas pemenuhan perusahaan pada kriteria yang mengatur lebih ketat tersebut, apakah perusahaan sudah berhasil memenuhi kriteria atau belum. Jika belum, maka akan dilihat pemenuhannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

---

Good corporate governance practices are important to be applied in public companies, among which are to maintain the trust of shareholders and other stakeholders. The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), an initiation of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF), is one way that can be used to assess corporate governance practices. With the final result in the form of an assessment score for each company, ACGS consists of 184 criteria which are divided into five sections according to the principles in the OECD (2015). All assessments for each criterion are obtained from company documents that are easily accessible, open for public, and available in the English version. This internship report discusses the analysis of the application of governance based on the assessment criteria contained in the ACGS. ACGS assessment criteria are almost entirely contained in government regulations, although some criteria regulate them more stringently, such as criteria A3.12, D7.1, and E2.4. More specifically, this report also discusses the fulfillment of the company on the more stringent criteria set, whether the company has successfully met the criteria or not. If not, compliance will be seen based on applicable government regulations.

"

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima perusahaan perbankan Indonesia berpredikat ASEAN Asset Class dan dua perusahaan perbankan unggulan Singapura sebagai objek pembanding. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek penilaian yang belum dapat dipenuhi oleh objek perbankan Indonesia yaitu terkait pelaksanaan pemilihan suara dalam RUPS dengan sistem poling elektronik, penyajian informasi singkat profil Direksi/Dewan Komisaris yang akan dipilih di dalam surat pemberitahuan RUPS, pengungkapan informasi total remunerasi masing-masing anggota Direksi/Dewan Komisaris, pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS, keberadaan setidaknya satu Direksi/Dewan Komisaris Independen wanita, struktur Komite Nominasi yang seluruhnya telah terdiri dari Direksi/Dewan Komisaris Independen, dan komposisi Direksi/Dewan Komisaris Non-Eksekutif Independen yang lebih dari 50% jumlah keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan agar regulator dapat segera menindaklanjuti kelemahan dalam penilaian ACGS yang terjadi sehingga kinerja bank dapat menjadi lebih baik serta meningkatkan sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan yang berdasarkan ACGS agar mampu bersaing dengan perusahaan di negara ASEAN lainnya.

---

This thesis aims to analyze corporate governance implementation based on the assessment of the ASEAN Corporate Governance Scorecard. The objects chosen in this research are five Indonesian banking companies with ASEAN Asset Class predicate and two leading Singaporean banking companies as objects of comparison. The result of this research concluded that there are several aspects of assessment that cannot be fulfilled by Indonesian banking companies, such as the implementation of voting with an electronic polling system at the GMS, the presentation of the profiles of Directors/Commissioners to be elected in the notice of GMS, the disclosure of each Directors/Commissioners total remuneration, the implementation of electronic voting for shareholders that could not attend the GMS, the presence of at least one female Independent Directors/Commissioners, the structure of the Nomination Committee which consists entirely of Independent Directors/Commissioners, and the composition of Independent Non-Executive Directors/Commissioners that is more than 50% of the total members of the Directors/Commissioners. This research signals the regulators to immediately follow up on any unfulfilled ACGS assessment so that bank performance can be improved and upscale the socialization of ACGS to compete with companies in other ASEAN countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan dan komitmen etika bisnis terhadap penilaian perusahaan. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik memiliki biaya modal ekuitas yang lebih rendah. Sejalan dengan hasil tersebut, perusahaan dengan komitmen etika bisnis yang tinggi terbukti memiliki nilai biaya modal ekuitas yang lebih rendah.Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan pada perusahaan dengan komitmen etika bisnis yang tinggi lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan dengan komitmen etika bisnis yang rendah. Hal ini mengindikasikan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan komitmen etika bisnis adalah bersifat subtitusi.Pada akhirnya, penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan dapat menurunkan biaya modal ekuitas dan meningkatkan nilai perusahaan dengan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang lebih komprehensif dan berkomitmen dalam melaksanakan etika bisnis yang baik.

---

The study intends to understand the influence of good corporate governance and business ethic commitment to corporate valuation. The study has shown that companies with good corporate governance had lower cost of equity capital compared to other companies with lower commitment on their corporate governance.Followed with these results, companies with high business ethics commitments are proved to have lower cost of equity capital. Moreover, the weaker association of corporate governance founded in companies with high business ethics commitments. These result concluded that there is substitute relation between corporate governance and business ethics commitment.Finally, this study shows that companies can lower the cost of equity capital and enhance shareholder value by implementing corporate governance more comprehensive and committed in implementing good business ethics."

"Tulisan ini menganalisis apakah perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat relatif memperoleh manfaat dengan bond ratings yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan dengan tata kelola yang lemah bagi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Tulisan ini menggunakan metode regresi multinomial logistik dengan data cross sectional. Dari hasil penelitian ini ditemukan bukti, setelah mengendalikan risiko karakteristik spesifik perusahaan dan risiko negara, bahwa bond ratings positif dengan tata kelola perusahaan yang dinilai menggunakan ASEAN CG Scorecard. Berdasarkan masing-masing prinsip tata kelola perusahaan, tulisan ini juga menyediakan bukti bahwa equitable treatment of shareholders, disclosure and transparency, serta responsibility of board memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap bond ratings tanpa memerhatikan adanya country risk. Namun ketika variabel tersebut dimasukkan, hanya equitable treatment of shareholders dan role of stakeholders yang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap bond ratings.

---

This paper analyze whether firms with strong corporate governance benefit higher bond ratings relative to firms with weaker governance for ASEAN countries especially Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore and Philippines. This paper used multinomial logistic regression with cross sectional data. This paper results present evidence, after controlling for firm-specific risk characteristics and country risk, that credit ratings are positively associated with corporate governance which is assessed using ASEAN CG Scorecard. Based on each principle on corporate governance, this paper also provide that equitable of shareholders, disclosure and transparency and responsibility of board are positively associated with bond ratings when country risk is excluded. But there are only equitable treatment of shareholders and role of stakeholders which are positively associated with bond ratings when country risk is included."

"Laporan magang ini membahas hasil evaluasi penilaian domestic assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada bagian A tentang Hak-hak Pemegang Saham terhadap empat (4) emiten di Indonesia. Empat emiten terdiri dari industri yang berbeda yaitu industri telekomunikasi, barang konsumen, penyiaran, dan jasa kesehatan. Metode penilaian domestic assessment ACGS dilakukan dengan memberikan nilai Y, N, atau N/A berdasarkan informasi yang berasal dari dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Penilaian ACGS dievaluasi dengan membandingkan kesesuaian pedoman penilaian dengan proses skoring. Secara keseluruhan, pedoman penilaian ACGS Bagian A yang disusun oleh KAP LOTUS sudah baik. Dari total delapan (8) kriteria non-default yaitu A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, hanya satu (1) kriteria yang mendapat evaluasi kurang sesuai yakni kriteria A.3.10 Kriteria tersebut kurang sesuai karena pedoman penilaian terkait sumber dokumen kurang jelas. Rekomendasi untuk KAP LOTUS yaitu membagi emiten berdasarkan industri, memberi rekomendasi kepada OJK terkait peraturan yang belum dipenuhi emiten, dan tetap memberi penilaian pada kriteria default.

---

This internship report discusses the evaluation of ASEAN Corporate Governance (ACGS) domestic assessment part A: Rights of Shareholders on four public companies in Indonesia. Four public companies that are being evaluated are from different industries, i.e. telecommunications, consumer goods, media broadcasting, and healthcare. The process of domestic assessment was executed by filling in Y, A, or N/A on each criteria according to information in documents that are released for the public. The evaluation carried out by comparing the assessment guidance with the scoring process throughout the internship period. According to the evaluation, the assessment guidance provided by KAP LOTUS was set out correspondingly. Out of eight non-default criterias, namely criterias A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, only one non-default criteria, specifically A.3.10, that is not in accordance. It is considered to be not in accordance due to unclear elaboration on source of documents. Recommendations for KAP LOTUS including classifying public companies by industries before distributing to assessor, giving recommendations to OJK in relation to regulations that have not been obeyed, and assess the default criterias."