Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tugas karya akhir ini melihat bahwa aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh dua kelompok terorisme internasional, dalam hal ini yaitu Al-Qaeda dan Islamic State atau ISIS. Dengan memilih delapan kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2000-2018, penulis ingin melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku dalam menentukan target mereka, serta juga melihat transformasi atau pergeseran yang terjadi dalam beberapa aksi teror di Indonesia yang jarang atau bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Tugas karya akhir ini menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, baik dari penelitian terkait sebelumnya, dan juga berita. Tulisan ini menggunakan teori terrorist target selection dan konsep ideal victim untuk melakukan analisis mengenai pemilihan target dari aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 2000-2018. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan Routine Activity Theory, namun hanya sebagai penguat, bahwa terrorist target selection dan ideal victim dapat dikaji dalam kriminologi. Tulisan ini menemukan bahwa pemilihan target dalam aksi teror di Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi dan juga strategi. Selanjutnya, juga ditemukan bahwa terdapat kelompok orang dan juga tempat tertentu yang lebih berpotensi untuk menjadi korban atau target aksi teror dibanding yang lainnya.

---

The thesis sees that acts of terrorism carried out by extremist groups in the name of Islam in Indonesia are strongly influenced by two international terrorism groups, in this case namely Al-Qaeda and Islamic State or ISIS. By selecting eight cases of terrorism that have occurred in Indonesia in the range 2000-2018, the author wants to do an analysis of the factors that influence the perpetrators in determining their targets, and also look at the transformation that occurs in some acts of terror in Indonesia that are rarely or never even before. This thesis uses secondary data in data collection, both from previous related research and also news. This paper uses the Terrorist Target Selection Theory and Ideal Victims to conduct an analysis of the selection of targets of terrorist acts that occurred in Indonesia in the range 2000-2018. In addition, this paper also uses the Routine Activity Theory, but only as a reinforcement, that terrorist target selection and ideal victims can be studied in criminology. This thesis finds that the selection of targets in acts of terror in Indonesia is largely determined by ideology and strategy. Furthermore, it was also found that there are groups of people and also certain places that are more potential to be victims or targets of terrorism than others.

"

"Fenomena Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan salah satu isu terorisme yang perlu dikaji dan diteliti oleh para akademisi maupun praktisi. Dari waktu ke waktu, terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang berpeluang untuk kembali ke negara asalnya untuk menjadi returnees. Tingginya jumlah returnees yang kembali ke negara asalnya sebagai the revenge seeker menyebabkan munculnya potensi ancaman. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai proses yang dilalui oleh individu hingga mereka terlibat dalam terorisme sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF). Hasil penelitian didasarkan pada data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber serta dianalisis menggunakan General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew dan Staircase of Terrorism Moghaddam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam proses menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF), seseorang mengalami pelatihan militer, pengalaman bertempur secara langsung dan penguatan ideologi. Dengan dipengaruhi oleh ketegangan sosial di masyarakat serta intepretasi mengenai ajaran agama yang salah, para Foreign Terrorist Fighters (FTF) tersebut dapat berperan sebagai the Revenge Seeker ketika menjadi returnees. Hal tersebut menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal dari para returnees. Penelitian ini juga menemukan bahwa returnees foreign terrorist fighters (FTF) dapat menimbulkan potensi ancaman dalam tiga dimensi, yaitu ancaman fisik, dampak sosial dan konsekuensi ideologis.

---

The Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) phenomenon is one of the terrorism issues that needs to be studied and researched by academics and practitioners. There is a significant increase in the number of Foreign Terrorist Fighters (FTF) who have the opportunity to return to their home countries to become returnees. The high number of returnees returning to their home countries as the revenge seekers causes potential threats. In this study, the authors explain the process that individuals go through until they are involved in terrorism as Foreign Terrorist Fighters (FTF). The results are based on primary data obtained through in-depth interviews with informants and analyzed using General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew and Moghaddam's Staircase of Terrorism.

This research found that in the process of becoming a Foreign Terrorist Fighters (FTF), a person get experiences from military training, hands-on combat experience and ideological reinforcement. Influenced by social tensions in society and false interpretations of religious teachings, the Foreign Terrorist Fighters (FTF) can be the Revenge Seeker when they become returnees. That can raise a potential threat to the country of origin of the returnees. This research also found that returnees foreign terrorist fighters (FTF) can pose potential threats in three dimensions, namely physical threats, social impacts and ideological consequences."

"ABSTRAKTesis ini membahas tinjauan perubahan strategi pendanaan terorisme di Indonesia khususnya yang dijalankan oleh Jemaah lslamiya (JI) dan jejaringnya. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar leori Martha Crenshaw tentang kelogisan berpikir dari teroris. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi pendanaan terorisme yang kemudian menjadi indikator perlimbangan bagi teroris dalam menentukan strategipendanaan bagi organisasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitalif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya kerangka hukum yang komprehensif terkait percepatan kriminalisasi pendanaan terorisme, dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tenvujudnya mekanismekoordinasi dan kerjasama yang kuat antar instansi yang, terkait dengan upaya pencegahan dan pemberanlasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

---

AbstractThis thesis discusses about an overview of changes in the strategy of terrorist financing in Indonesia especially run by Jemaah lslamiya (JI) and its network. The analysis in this thesis is based on the theory of Martha Crenshaw which is about the logical thinking of terrorists. Literature study in this research found some factors that influence the changes of the strategy of terrorist financing. Those factors become the consideration indicators in detemiining the organization?s funding strategy. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of research recommends that the necessity of a comprehensive legal framework related to the acceleration of the criminalization of the financing terrorism. and the importance of good govermance, so that the establishment of coordination mechanisms and strong cooperation between institutions related to the prevention and eradication of terrorist financing in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai Kegagalan Upaya Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Cirebon Periode Tahun 2000-2018). Penelitian ini menggunakan Teori Gerakan Sosial, Teori Political opportunity structure, Teori Resources mobilization theory, dan Teori Collective Action Frames di dalam membedah persoalan penelitian yang diajukan perihal apa penyebab gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini mengalami kegagalan. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Peneliti beragumen bahwa gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini memenuhi semua prasyarat untuk diakui sebagai sebuah gerakan sosio-politik. Peneliti juga berargumen bahwa di dalam kesempatan struktur politik, organisasi Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) mengalami keadaan yang disebut sebagai kurvalinier dalam hubungannya dengan struktur politik dan kemunculan gerakan sosial. Peneliti juga berargumen bahwa terjadi instabilitas jejaring elit di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon ini. Karena disatu sisi gerakan ini disupport oleh beberapa pihak elit, namun di sisi yang lain beberapa elit dilain pihak menolak atau membiarkan gerakan ini dalam situasi yang tidak jelas, dan elit yang membantu pun tidak terlalu signifikan membantu. Dan di dalam pengupayaan pemekaran Provinsi Cirebon, peneliti berargumen bahwa para aktivis penggerak tidak mengalami represi dari negara. Sedangkan di dalam upaya memobilisasi sumberdaya, organisasi P3C dan para elit keraton Cirebon terhalang oleh kondisi finansial yang tidak cukup namun di dalam pengelolaan organisasinya berjalan dengan cukup baik dan tidak menjadi halangan. Dan terkahir, dari sisi framing, peneliti berargumen bahwa aktivitas agitasi dan framing di dalam organisasi ini dapat berjalan dengan baik, baik itu dengan media seminar, demonstrasi, maupun lewat berbagai terbitan tulisan di media.

---

This study discusses the Failure of Regional Expansion Efforts in Indonesia (Case Study of the Presidium Movement for the Establishment of the Province of Cirebon in the Efforts to Expand Cirebon Province for the Period of 2000-2018). This research uses Social Movement Theory, Political Opportunity Structure Theory, Resource Mobilization Theory Theory, and Collective Action Frames Theory in dissecting the research problems raised regarding what causes the Cirebon Province regional divergence movement to fail. By using a qualitative method that is by library research and collecting data through in-depth interviews. The researcher argues that the Cirebon Province regional divergence movement fulfills all the prerequisites to be recognized as a socio-political movement. The researcher also argues that on the occasion of political structure, the organization of the Presidium for the Establishment of the Province of Cirebon (P3C) experienced a condition called curvalinier in relation to political structure and the emergence of social movements. Researchers also argue that there is instability in elite networks in the efforts to expand the Cirebon Province. Because on the one hand this movement is supported by some elite parties, but on the other hand some elites on the other hand reject or leave this movement in unclear situations, and the elite who help is not too significant to help. And in seeking the expansion of the Cirebon Province, researchers argued that activist activists did not experience repression from the state. Whereas in the effort to mobilize resources, the P3C organization and the elite of the Cirebon palace were hindered by inadequate financial conditions but in managing their organizations well and did not become a hindrance. And finally, in terms of framing, researchers have argued that agitation and framing activities within this organization can run well, be it through media seminars, demonstrations, or through various writing publications in the media."

"ABSTRAKPendanaan kelompok teroris merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh setiap kelompok teroris dan merupakan hal yang vital bagi mereka karena sumber utama dari berhasilnya aksi teror adalah dana, propaganda dan perekrutan. Penulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pola pendanaan dan metode pendanaan yang dilakukan ISIS mengadopsi beberapa kelompok teroris lain dan organisasi kejahatan yang ada hingga membuat ISIS menjadi kelompok teroris yang kaya dan massif dalam melakukan aksi terornya diseluruh dunia, serta menjelaskan fenomena ini melalui kejahatan politik. Tulisan ini juga menegaskan dana merupakan hal penting dalam aksi teror dan terorisme dan perlu dihentikan perpindahan dana tersebut melalui beberapa cara.

---

ABSTRACTFinancing Terrorism is important things done by any terrorist group and that the vital thing for all terrorist group as the main source of success terror acts. There are 3 key success for terror acts there are fund, propaganda and recruitment. This study tries to examine and explain how the pattern of funding and financing method that do ISIS group adopted from other terrorist group and criminal organization that exist and make ISIS group into a rich and massive in conducting terror acts around the world, as well as to explain this phenomenon through political crime. This paper also confirms fund is the important thing in terror and terrorism acts and need to be stopped the move of money by several way"

"Serangan terorisme di Indonesia berevolusi dari penggunaan bahan peledak konvensional seperti ANFO (ammonium nitrate fuel oil) bergeser ke penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (KBRN) yang dalam skala besar dapat diubah menjadi senjata pemusnah massal (weapon mass destruction). Data menunjukkan selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan KBRN yaitu arsenik dan racun ricin di Polsek Kemayoran (2011); Bom Nitroglyserin di Solo (2012); Bom Gas Chlorin di ITC Depok (2015); penggunaan Thorium Oksida di Bandung (2017); Bom Nitroglyserin, Bogor (2019) dan penemuan racun abrin di Cirebon (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus penggunaan WMD dalam serangan terorisme di Indonesia periode 2011-2019. Konsep teori kontra terorisme, pencegahan kejahatan dan kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan strategi pencegahan serangan teroris menggunakan WMD di Indonesia. Makalah ini mengkaji peran Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Kemenperin dalam memitigasi dan menanggulangi serangan terorisme yang menggunakan WMD. Dari hasil wawancara dan studi pustaka, diketahui hanya institusi POLRI, BNPT dan BAPETEN yang telah memiliki protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD namun masih bersifat sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengintegrasian protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD yang ada saat ini berdasarkan kewenangan BNPT untuk mengkoordinasikan pelaksanaan strategi penanggulangan terorisme serta dilegalkan dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan atau Peraturan Kepala BNPT.

---

Terrorist attacks in Indonesia have evolved from the use of conventional explosives such as ANFO (ammonium nitrate fuel oil) to shift to the use of chemicals, biology, radioactivity and nuclear (KBRN) which on a large scale can be converted into weapons of mass destruction. Data shows that during the 2011-2019 period there were 6 (six) attempted terror attacks using KBRN material, namely arsenic and ricin poison in Kemayoran Sector Police (2011); Nitroglyserin Bombing in Solo (2012); Chlorin Gas Bomb at ITC Depok (2015); the use of Thorium Oxide in Bandung (2017); Nitroglyserin Bomb, Bogor (2019) and the discovery of abrin poison in Cirebon (2019). The method used in this research is a qualitative approach with a case study of the use of WMD in terrorism attacks in Indonesia in the period 2011-2019. The concept of counter terrorism theory, crime prevention and public policy is used to explain strategies to prevent terrorist attacks using WMD in Indonesia. This paper examines the role of Ministries/Institutions such as POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Ministry of Industry in mitigating and combating terrorism attacks using WMD. From the results of interviews and literature studies, it is known that only the POLRI, BNPT and BAPETEN institutions have protocols for handling terrorist attacks using WMD but are still sectoral in nature. The conclusion of this research is the necessity of integrating the handling protocol of terrorism attacks using WMD that exist today based on the authority of the BNPT to coordinate the implementation of the counterterrorism strategy and be legalized in the form of legal products namely Decree or Regulation of the Head of BNPT."

"Terorisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Penanggulangan terorisme di Indonesia dengan metode deradikalisasi yang efekif telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini dikarenakan masih adanya tindakan teror oleh para pelaku baru dan lama yang terkait dengan jaringan atau kelompok. Teori identitas sosial dipilih untuk mengkaji bagaimana proses seorang teroris meninggalkan jalan terornya dan bahkan menjadi aktor perubahan yang turut terlibat melakukan program deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, studi kasus, survei lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Penulis mengkaji seorang mantan narapidana teroris yang menyadari kesalahannya sebagai seorang teroris. Mantan Narapidana tersebut bernama Khairul Ghazali. Sejak keluar dari penjara, Khairul Ghazali mendirikan Pondok Pesantren Al-HIdayah khusus untuk anak-anak dari napiter dan mantan napiter di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Medan. Sumatera Utara. Murid-murid di Pesantren ini selain dihuni oleh santri dan santriwati dari anak-anak mantan narapidana terorisme juga ada murid-murid dari lingkungan setempat. Yang membedakan pesantren ini dengan pesantren lainnya adalah “Kurikulum Deradikalisme”. Tujuannya menerima murid selain anak-anak dari teroris dan mantan teroris adalah agar mereka dapat berbaur dengan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk menghilangkan trauma sebagai anak mantan teroris. Penulis berhipotesa bahwa keberhasilan dari deradikalisasi Khairul Ghazali adalah dari kurikulum “deradikalisme”. Mereka dapat menangkal paham-paham radikal sehingga tidak mengikuti jejak orang tuanya.

---

Terrorism is still a threat to the world community, including Indonesia. Counter terrorism in Indonesia with an effective method of deradicalization has become a very urgent need. This is because there are still acts of terror by new and old perpetrators related to the network or group. Social identity theory was chosen to examine how the process of a terrorist leaves the path of terror and even becomes an agent of change who is involved in the de-radicalization program. This research uses qualitative research methods, case studies, surveys, interviews, documentation and literature studies. Researcher examine an Ex-terrorist convict who realized his mistake as a terrorist. The Ex-terrorist was named Khairul Ghazali. Since being released from prison, Khairul Ghazali established Al-Hidayah Islamic Boarding School specifically for children from terrorists or ex-terrorists in Sei Mencirim Village, Kutalimbaru District, Deli Serdang, Medan. North Sumatra. Students in the Pesantren are not only inhabited by female and female students of children of ex-convicts of terrorism, there are also students from the local environment. What distinguishes this pesantren from other pesantren is the "Deradicalism Curriculum". The purpose of accepting students other than children from terrorists and ex-terrorists is so that they can blend in with the environment. This is one step to eliminate trauma as a child of a former terrorist. Researchers hypothesize that the success of Khairul Ghazali's deradicalization is from the curriculum of "deradicalism". They can ward off radical notions so they don't follow their parents."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses radikalisasi, deradikalisasi, dan desistensi pada narasumber yang terlibat dalam paham radikalisme agama. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tiga narasumber yang masing-masing mewakili tiga jenis pengalaman dan faktor yang berbeda dalam terpapar dan mengadopsi paham radikal.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber terpapar paham radikalisme melalui faktor-faktor yang berbeda. Faktor-faktor ini menyebabkan narasumber merasa bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan orang di luar kelompoknya dianggap sebagai musuh yang perlu diperangi. Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa proses deradikalisasi haruslah bertahap dan melibatkan intervensi yang tepat. Bagi narasumber, perenungan, diskusi, dan pendekatan humanis dari pihak kepolisian serta pemahaman agama yang lebih luas menjadi faktor penting dalam mengubah perspektif mereka dan melihat bahwa kekerasan bukanlah jalan yang benar.Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran keluarga dan komunitas dalam proses desistensi. Dukungan keluarga, komunikasi positif, pengawasan, dan ikatan emosional yang kuat antara individu dan anggota keluarga telah terbukti berkontribusi pada proses desistensi dari kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran kebijakan yang bisa diambil adalah mendalami faktor-faktor pendorong radikalisasi, menganalisis efektivitas program deradikalisasi yang ada, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk membantu para teroris mencapai fase desistensi dari kejahatan mereka. Program tersebut harus melibatkan pendekatan edukatif, konseling, dan pendampingan jangka panjang. Dalam hal ini, pembentukan yayasan yang berfokus pada deradikalisasi dan reedukasi dianggap penting untuk membantu mantan pelaku tindak terorisme bertaubat dan menjauhi paham dan lingkungan radikal yang sebelumnya mereka pilih.

---

This research aims to analyze the factors influencing the processes of radicalization, deradicalization, and desistance among individuals involved in religious radicalism. The study employs a qualitative approach, conducting in- depth interviews with three participants representing different experiences and factors related to exposure and adoption of radical beliefs. The research findings indicate that individuals are exposed to radical ideologies through various factors, leading them to perceive their own group as superior and consider outsiders as enemies to be fought. Furthermore, the study reveals that the process of deradicalization must be gradual and involve appropriate interventions. For the participants, reflection, discussion, and a humane approach from law enforcement, as well as a broader understanding of religion, play crucial roles in changing their perspectives and recognizing that violence is not the correct path. The research also highlights the significance of family and community in the desistance process. Family support, positive communication, supervision, and strong emotional bonds between individuals and their families have proven to contribute to the desistance from criminal activities. Based on the research findings, policy recommendations include further exploring the driving factors of radicalization, analyzing the effectiveness of existing deradicalization programs, and developing rehabilitation and social reintegration programs to assist terrorists in reaching the desistance phase of their criminal behavior. These programs should involve educational approaches, counseling, and long-term support. In this regard, the establishment of foundations focusing on deradicalization and reeducation is considered crucial in helping former perpetrators of terrorism repent and distance themselves from their previously chosen radical beliefs and environments."

"Propaganda merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan untuk memanipulasi target propaganda, baik manipulasi emosi, sikap, opini, sampai dengan perilaku. Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) merupakan kelompok teror yang berada di wilayah timur tengah yang menggunakan propaganda. Sebagai sebuah kelompok teror, ISIS memiliki tiga tujuan utama yaitu publisitas, motivasi ideologi, dan perekrutan. Propaganda ISIS sebagai perpanjangan dari ISIS juga memiliki tiga tujuan tersebut yang memberikan kerangka pada strategi propaganda ISIS. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas serta strategi propaganda ISIS dan kontrapropaganda yang bersesuaian dengan propaganda ISIS. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode studi dokumen yang berkaitan dengan propaganda ISIS dan metode wawancara kepada 4 orang narasumber. Pengumpulan data juga dilakukan dengan sensus terhadap 4 publikasi propaganda ISIS yaitu IS Report, IS News, Dabiq, dan Al-Mustaqbal. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode analisis isi dan analisis aspek propaganda. Formulasi strategi propaganda ISIS dan kontrapropaganda yang bersesuaian dilakukan dengan metode analisis tugas dan sasaran. Hasil penelitian menemukan propaganda yang dilakukan ISIS merupakan propaganda yang berkualitas berdasarkan aspek-aspek publikasi, pemberitaan, wacana ideologi, dan mode persuasi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan penggunaan media sosial dengan saluran komunikasi Internet.

---

Propaganda as a communication is used to deliver message to manipulate its targets? emotion, attitude, opinion, or behavior. Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) is a terror group that uses propaganda, residing mainly in Middle East. As a terror group, ISIS has three main goals which are publicity, ideological motivation, and recruitment. ISIS? propaganda, as an extension of itself, also embodies those goals which provide foundation for ISIS? propaganda strategy. Because of that, the research was conducted to study the quality and the ISIS? propaganda strategy along with its relevant counterpropaganda strategy.

The research employed quantitative and qualitative methods. Data collection was conducted by studying documents related to ISIS? propaganda and by interviewing 4 experts and by doing census on four ISIS propaganda publications which are IS Report, IS News, Dabiq, and Al-Mustaqbal. Analyses were conducted using content analysis and propaganda element analysis. Strategy of ISIS propaganda and its relevant counterpropaganda was formulated using assignment and target analysis.

Result showed that ISIS propaganda is a good propaganda employing wide range of aspects, from publication, news, ideological discourse, to persuasion mode. Last, the result also showed that ISIS tends to use social media with Internet as its preferred communication channel."

"Penelitian ini berupaya memberikan penjelasan tentang bagaimana ekonomi dalam konteks upaya atau metode untuk memenuhi kebutuhan, melekat pada perilaku kelompok-kelompok teroris di Indonesia disandarkan pada komitment terhadap kekerasan yang bersembunyi dibalik dogma ideologi religius. Keterlekatan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Polanyi, mendefinisikan ekonomi sebagai produk dari relasi sosial berbasis pada nilai-nilai kebijaksanaan dan relasi timbal balik yang saling mencukupi antar individu dan kelompok dibawah naungan kearifan lokal. Ternyata ada atribut lain yang melekat pada eksistensi keterlekatan (embedded) ekonomi selain dari nilai-nilai etika, yaitu komitment kelompok sosial pada jalan kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat analisa secara kritis mengenai permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya modus ekonomi dalam gerakan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa motif ekonomi berperan dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, dalam konteks JI, mata uang sosial digunakan dalam pertukaran ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip redistribusi dengan pendekatan multidimensi dalam penanggulangan terorisme, salah satunya adalah pendekatan Keterlekatan Ekonomi Karl Polanyi yang melibatkan redistribusi sumber daya dan integrasi kelompok teroris ke dalam masyarakat yang lebih luas, serta pemutusan pendanaan terorisme.

---

This research seeks to provide an explanation of how economics, in the context of efforts or methods to meet needs, is embedded in the behavior of terrorist groups in Indonesia based on a commitment to violence that hides behind the dogma of religious ideology. As Karl Polanyi proposed, economic embeddedness defines the economy as a product of social relations based on wisdom values and mutually sufficient mutual relations between individuals and groups under the auspices of local wisdom. It turns out that other attributes are attached to embedded economics apart from ethical values, namely the commitment of social groups to the path of violence. This research uses a qualitative approach that is a critical analysis of actual problems occurring in society, namely the existence of an economic mode in the movement of the terrorist group Jemaah Islamiyah (JI) in Indonesia. The research results found that economic motives play a role in the actions carried out by terrorist groups, in the context of JI, social currency is used in economic exchange. The Indonesian government has implemented the principle of redistribution with a multidimensional approach in dealing with terrorism, one of which is Karl Polanyi's Economic Embeddedness approach which involves the redistribution of resources and integration of terrorist groups into wider society, as well as the termination of terrorism funding."