Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah penerapan basis akrual, upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas LKPD dan rancangan pemanfaatan LKPD sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menarik dilakukan karena dapat memberikan hasil evaluasi kualitasinformasi LKPD pada sektor publik, saat menerapkan standar akuntansipemerintahan berbasis akrual dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya, dapat menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi LKPD dengan adanya perubahan basis akuntansi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar penentuan kelayakan LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan pengambilan keputusan. Temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aset tetap selama empat tahun terakhir mengindikasikanpengambilan keputusan terhadap manajemen aset tetap belum menggunakan pertimbangan berdasarkan LKPD. Dengan demikian dapat diajukan metode konkrit penggunaan informasi LKPD dalam pengambilan keputusan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menggunakan dasar teori agensi dan melakukan operasionalisasi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian ini yakni studi kasus eksplanatoris-deskriptif. Hasil penelitian kualitasinformasi LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada level moderate yang berarti informasi LKPD memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni peningkatan komitmen atas kebijakan akuntansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan sistem informasi. Selanjutnya dalam merancang pemanfaatan informasi LKPD untuk pengambilan keputusan belanja modal, disiapkan SOP perencanaan kebutuhan aset tetap berdasarkan dokumen dan pihak-pihak yang terkait serta output yang dihasilkandalam rancangan APBD.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze the information quality of Local Government Financial Statement (LGFS) of East Nusa Tenggara Provincial Government before and after the implementation of the accrual basis, the efforts of East Nusa Tenggara Provincial Government to improve the quality of LGFS and the LGFS utilization design as material for policy decisions on capital expenditure and fixed assets. This research is interesting because it can provide results of evaluating the qualityof information on LGFS in the public sector, when implement accrual-based government accounting standards compared to the implementation of cash towards accruals. Furthermore, it can analyze the efforts made to improve the quality of information on LGFS with a change in accounting basis. The results of this evaluation can be the basis for determining the feasibility of the LGFS of the East Nusa Tenggara Provincial Government as a material for decision making. The recurring findings of the Audit Board of The Republic of Indonesia on fixed assets over the past four years indicate that decision making on fixed asset management has not used consideration based on the LGFS. Thus, it can be proposed a concrete method of using LGFS information in making capital expenditure and fixed asset decisions. This study uses the basis of agency theory and operationalizes the qualitative characteristics of financial statements that are adjusted to government accounting standards in Indonesia. This research method is explanatory-descriptive case study. The results of LGFS information quality research in the East Nusa Tenggara Provincial Government are at a moderate level, which means that the LGFS information is sufficient to be used in decision making. Efforts made by the East Nusa Tenggara Provincial Government are increasing commitment to accounting policies, increasing human resource capacity and improving information systems. Furthermore, in designing the utilization of LGFS information for capital expenditure decision making, a fixed asset needs planning SOP is prepared based on the documents and related parties as well as the output produced in the draft of local government budget."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor mana saja yang menjadi unggulan dan bagaimana peranan Pemerintah Daerah untuk mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Input-Output (I-O). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil yaitu tahun 2010 sektor kunci dalam perekonomian Provinsi NTT adalah sektor bangunan. Nilai pengganda output terbesar adalah Industri Semen. Nilai pengganda pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah Jasa-jasa lainnya. Grafik MPM paling tinggi pada tahun 2010 adalah Sektor bangunan Kajian ini berkesimpulan bahwa anggaran dan belanja pemerintah daerah bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih baik apabila dialokasikan ke sektor perkebunan dan sektor bangunan.

---

The research wants to analyze which one is the leading sector of Nusa Tenggara Timur Province and how gornment spend their budget to stimulate these sector. The result shows that the leading sector in economy of Nusa Tenggara Timur Province on 2010 is building sector. While sector with highest output multiplier is cement industry and sector with highest income multiplier and employment multiplier is Others Service sector. Base on simulation there are two sector that can be priority sector namely plantion sector and building sector. The conclusion of this research is government spending will give big impact to the economy of Nusa Tenggara Timur Province if they spend more in bulding sector and plantation sector."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untulc menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 1994 sampai 2006 yang antara lain dipengaruhi oleh pengeluaran pemcrintah, kredit perbankan dan angkatan kerja dengan menggunakan metode analisis data panel dcngan mengacu pada Model Solow yang dikembangkan oleh Ram Rati (1986), Data pertumbuhan ekonomi didasarkan pada data PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB tahun 1994 sampai 2006 atas dasar harga konstan tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0067 terhadap permmbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. Peningkatan proporsi belanja pembangunan sebesar 1% absolute mdca PDRB akan bertuznbuh relative sebesar 0,0067% Selain itu proporsi knedit konsumsi terhadap PDRB juga berpengaruh positif dan signiiikan sebesar 0,0096 terhadap pertumbuhan PDRB. Peningkatan proporsi kredit konsumsi sebesar 1% absolute maka PDRB akan bertumbuh relative sebesar 0,0096%. Sedangkan pertumbuhan angkatan kenja berpengaruh positif dan signiflkan terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,2685. Pertambahan angkatan kezja sebanyak 1% akan mendorong pertumbuhan PDRB sebesar 0,2685%. Proporsi bel ja pembangunan, proporsi krcdit konsumsi dan angkatan kexja merupakan faktor yang determinana mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Ptovinsi NTB selama tahun 1994 - 2006. Efek individu kabupaten dan kota dan efek waktu, jika diasumsikan variabel bebas yang tidak berubah maka pada Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif yang tertinggi di Provinsi NTB bail: pada saat pelaksanaan otonomi daerah maupun sebelum otonomi daerah. Hasil penelitian merekomendasikan agar proporsi belanja pembangunan, proporsi kredit modal kelja dan proporsi kredit investasi ditingkatkan nilainya guna mendomng pertumbuhan PDRB yang lebih berarti.

---

The focus of this research is to analyze economics growth of region and municipality in West Nusa Tenggara Province 1994 - 2006 which for example influenced by expenditure of local govemment, banking credit and labor force by using method analyse panel data relateed with Model of Solow developed by Ram Rati (1986). Growth of economics data based on data of GDRP Region and Municipality in West Nusa Tenggara Province for 1994 until 2006 on the basis of constant price of year 2000.

The result of research indicate that proportion of development spending have a positive eifect and significant in 0,0067 value to GDRP growth. Increwing of proportion spending development will have push increase of GDRP growth 0,0067%. ln addition to proportion of consume credit have a positive effect and signiicant to GDR? growth in 0,0096 value. Greating of consume credit proportion 1% absolute will progressively push increase of GDRP growth 0,0096%. The other estimation result indicate that growth of labor force have a positive effect and significant to GDRP growth. Individual effect and time effect of region and municipality evidence at Lombok Timur Region, Lombok Barat Region and Surnbawa Region owning highest growth level relative at the time of autonomy and at the time of outonomy before.

Result of research recommend proportion of development spending, proportion of working capital credit and proportion of investment credit improved by value of utilizing to push a signihcant of GDRP growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan informasi Laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informasi dalam Laporan Keuangan telah digunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundangan. Akan tetapi, penggunaan informasi tersebut belum optimal karena informasi Laporan Keuangan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan manajerial. Agar laporan keuangan dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan, maka perlu penyusunan analisis atas Laporan Keuangan, pengintegrasian sistem informasi, koordinasi antar bagian yang lebih intensif dan pelatihan sumber daya manusia.

---

This research aims to analyze the using of financial statements on capital and asset maintenance expenditures decision making in the Ministry of Finance MoF of Republic Indonesia. This study uses qualitative case study method. The result of this study shows some of the financial statements information has been used in decision making process. Even so, the use of the information in decision making process was not optimal since the information provided could not meet the manager rsquo s needs completely. To optimize the use of financial statement in the decision making, MoF should prepare financial statements analysis, integrate information system, coordinate every divisions more intensively, and develop its human resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Intervensi tersebut dilakukan melalui alokasi anggaran untuk rangsangan permodalan bagi usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin, dengan tujuan kebijakannya adalah berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan sejak tahun 2019 – 2022 di Kabupaten Alor Provinsi NTT. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alokasi bantuan keuangan khusus memberi dampak pada peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengakses kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Studi ini juga menemukan bahwa kebijakan Bantuan Keuangan Khusus memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin, karena adanya kemudahan akses permodalan bagi masyarakat miskin sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya, dan mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

---

This study aims to evaluate the impact of the Special Financial Assistance Policy in Alor Regency, East Nusa Tenggara Province. This intervention is carried out through budget allocations to stimulate capital for productive economic businesses carried out by poor communities, with the policy objective being to have an impact on improving people's living standards. The implementation of Special Financial Assistance (SFA) was carried out from 2019 – 2022 in Alor Regency, NTT Province. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, Focus Group Discussions and field observations. The results of the study show that the policy of allocation of special financial assistance has an impact on increasing the productive economic efforts of the poor and affects the ability to access better education and health needs. This study also found that the Special Financial Assistance policy has a positive impact on the development of productive economic enterprises of the poor, because of the ease of access to capital for the poor so that they can develop their businesses and improve people's living standards, which ultimately improves their household economic conditions, and is able to access better health and education services."

"Sebagai perwujudan atas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, setiap daerah mendapatkan hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hak daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sebagai urusan otonomi daerah berdasarkan prakarsanya sandhi dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.Penyelenggaraan otonomi daerah mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan oleh daerah sendiri adalah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah untuk kepentingan bersama masyarakat Kota Kupang. Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonominya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan kemampuan aparat. Dalam hubungan ini maka dalam tesis ini penulis mengangkat tentang -persepsi -pemerintah dan Masyarakat terhadap -penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang, studi kasus dan segi ketahanan Nasional sebagai pokok bahasan dan meneliti permasalahan hubungan dan pengaruh kemampuan daerah dengan penyelenggaraan otonomi dan ketahanan Nasional di Daerah Kota Kupang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan "teknik deskriptif dengan persentase" untuk mengetahui persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka ditentukan bairwa secara keseluruhan ketiga variabel yaitu partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan kemampuan aparat mempunyai hubungan yang positif dan eukup berpengaruh pada penyelenggaraan otonomi daerah serta -pemerintah Daerah Kota Kupang cukup berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya sehingga kondisi ketahanan Nasional di Daerah Kota Kupang cukup mantap, setidak-tidaknya pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang untuk mencapai sasaran otonomi daerah berupa kesejahteraan rakyat, persatuan-kesatuan dan demokratisasi terlihat bahwa pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan daerah dapat menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat terus meningkat serta adanya kemampuan aparat menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Kupang. Penyelenggaraan otonomi daerah yang demikian memungkinkan terpenuhinya kepentingan Masyarakat Daerah Kota Kupang secara keseluruhan yang berwujud kesejahteraan dan keamanan sebagai hakekat ketahanan Nasional."

"ABSTRAKPembangunan berprespektif gender merupakan upaya mengintegrasikan masalah gender dalam pembangunan melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kredit, pekerjaan, dan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan pada sektor publik. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dinilai dari kinerja Gender Development Index GDI atau Indeks Pembangunan Gender IPG ; Provinsi NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki trend angka IPG yang terus meningkat, namun disisi lain capaian IPM nya masih rendah. Pada tahun 2014 dan 2015, angka IPG provinsi NTT berturut-turut sebesar 92,76 dan 92,91 dimana secara nasional berada diatas capaian IPG Indonesia. Akan tetapi angka IPM nya masih sangat rendah peringkat ke-4 dari belakang dibandingkan IPM rata-rata provinsi di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan berprespektif gender pada kabupaten/kota di provinsi NTT serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut baik dari indikator ekonomi dan non ekonomi; Metode analisis secara deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan data panel dengan program pengolahan EVIEWS.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesetaraan gender pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel porsi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, besarnya pengeluaran pemerintah perkapita di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, proporsi belanja rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, serta porsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total. Dampak peningkatan seluruh variabel bebas tersebut terhadap kesetaraan gender sangat kecil terlihat dari nilai kooefisien regresinya yang sangat kecil. Variabel bebas yang menunjukan arah pengaruh yang positif, yaitu belanja pemerintah perkapita untuk pendidikan dan kesehatan serta proporsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total.

---

ABSTRACTDeveloping gender perspective is an effort to integrate gender issues into development through the fulfillment of basic rights such as education, health, credit, employment, and increasing the participation of women in public sector living. One of the indicators of development success is judged by the performance of the Gender Development Index GDI NTT Province is one of the provinces in Indonesia which has a trend of increasing GDI numbers, but one the other hand the achievement of HDI is still low. In 2014 and 2015, the GDI of the province of NTT is 92.76 and 92.91, respectively, which is nationally above the achievement of GDI Indonesia. However, the HDI is still very low ranked 4th from behind than the average HDI of the province in Indonesia. This study aims to analyze the success of developing gender perspective in districts of NTT province and to know the factors that influence the success both from economic and non economic indicators. Descriptive analysis method and multiple linear regression using panel data with EVIEWS processing program. The research results show that gender equality in districts of East Nusa Tenggara province is influenced by the variables of government expenditure portion in education and health on APBD, the amount of government expenditure per capita in education and health on APBD, the proportion of household expenditure on education and health, and the share of the female labor force in the total labor force. The impact of the increase of all independent variables on gender equality is very small from the very small regression coefficient. The independent variables indicate the direction of positive influence, ie per capita government expenditure on education and health and the proportion of female labor force in total labor force "