Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis mi membahas karakteristik pemerolehan visa kerja bagi orang asing lulusan universitas di Jepang. Penehtian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan The Japan Institute of Labor Policy and Training. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerolehan visa kerja bagi orang asing lulusan universitas di Jepang dapat menjelaskan kebutuhan perusahaan Jepang akan tenaga kerja asing. Internasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan Jepang menyebabkan perusahaan Jepang membutuhkan tenaga kerja asing yang memiliki pengetahuan mengenai kebudayaan asing agar dapat bersaing dalam skala internasional dan memperlancar transfer pengetahuan dan teknologi.

---

The study is focus on characteristics of working visa acquirement for former

international students in Japan. This research is descriptive interpretative by using secondary data from The Japan Institute of Labor Policy and Training. The research shoes that wormng visa acquirement could explain Japanese company needs of foreign worker Foreign workers are needed by internationalize Japanese companies in order to compete in international level and to facilitate tranfer of knowledge and technology."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancam mendalam dari beberapa unsur yang tekait dengan masalah TKI yaitu TKI llegal TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal lmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasl sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memherikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wiiayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menceguh dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan olen Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja diluar negeri. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menceguh TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor Rl); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal lmigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah. koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kapada TKI 4) serta penggantian dokumen pejalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

---

This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration. Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts whieh is done by Directorate General of Immigration is not capab!e in preventing and exceeding the number of illegal unskilled worker who work abroad. The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point. The suggested efforts for the Directorate General of Irrunigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker eo mist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal WlskiUed worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, last, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally.

"

"Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam hal peran dari pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan keberangkatan TKI ke luar negeri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan sesuai dengan Nota Dinas Nomor W7.FD.UM.01.01.3033 tahun 2011 yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi menolak keberangkatan TKI tanpa kartu KTKLN hingga dilakukan perubahan kebijakan pada tahun 2013 yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap TKI. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi dalam hal pelaksanaan kebijakan pemberian cap keberangkatan oleh Pejabat Imigrasi bagi orang yang keluar wilayah Indonesia dan perubahan kebijakan dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013 mengenai wewenang Pejabat Imigrasi memeriksa keberangkatan TKI ke luar negeri. Dari temuan hasil penelitian, bahwa dilakukan perubahan kebijakan dikarenakan dalam implementasinya bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Bahwa pemeriksaan KTKLN perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan pengiriman TKI illegal, namun yang memiliki kewenangan penuh untuk hal tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi beserta jajarannya termasuk BNP2TKI. Imigrasi tidak memiliki kewenangan tersebut karena kartu KTKLN bukan merupakan jenis Dokumen Perjalanan, dan hanya sebagai dokumen persyaratan TKI formal. Meskipun dengan perubahan tersebut membuka celah terjadinya praktek Perdagangan Orang yang mempengaruhi Ketahanan Nasional negara Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan diambil dari Model Grindle yang mencakup isi dari kebijakan serta ruang lingkup pelaksana kebijakan.

---

This research focuses on change in policy made by the Head of Immigration Office in terms of the role of immigration officers in Immigration Checkpoint at Soekarno Hatta Airport to examine departure TKI abroad. In this study will illustrate the analysis and evaluation of policies in accordance to the Office Memorandum No. W7.FD.UM.01.01.3033 years 2011 which regulates the authority of immigration officer refusing embarkation of migrant workers had not KTKLN card untill policy changed in 2013 that eliminate immigration officer role unconducted an examination of TKI. Then the factors that influence policy change.

This study used a qualitative research by descriptive design. The method used by direct observation, interviews and literature study. Location studies at Immigration Checkpoint in Soekarno-Hatta Airport. In this study, the discussion will be limited in terms of the implementation of the labeling exit mark chop issued by immigration officers to leave Indonesian for the individual concerned and policy changes within the period 2011 to 2013 about the authority of immigration officers examining the departure of TKI abroad.

From the research findings, policy changes must be exist because of it could not be implemented due to the contrary between the policy itself and Main Duties and Functions of Immigration as stated in Immigration Act No. 6 of 2011. KTKLN That examination is necessary for prevention delivery of illegal workers, but the one who has the authority for those things are the Ministry of Labour and Transport and his officials including BNP2TKI. Immigration does not have the authorities because KTKLN card excluded the type of Travel Documents, it is just as formal workers required documents. Despite the changes of policy in the practice will opening the gap of Trafficking in Persons affecting Indonesia's National Resilience. Factors of policy changes taken from Grindle?s policy model which includes the contents of policy and context of implementation."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian yang akan dilakukan oleh warga negara ganda terbatas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peneiitian ini tennasuk peneHtian kualitatif dengan disain deskriptifPelaksanaan pengawasan terhad-ap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut dirasa sangat diperlukan karena dalam hal pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan-pennasalahan yang memiliki potensi konflik karena belum adanya pengaturan dalam hukum nasionai Indonesia mengenai proses pengembalian dokumen Keimigrasian yang merupakan konsekuensi dari pemilihan salah satu kewarganegaraan yang dilakukan anak suhyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Sehingga penulis kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan melakukan wawancara mendalam terhadap nara sumber-nara sumber yang berkompeten dalam permasalahan yang dibahas, sehingga kemudian penulis melakukan analisa. Dari analisa yang dilakukan penulis dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Pengesahan UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada tanggal 1 Agustus 2006 karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Rl dan harus memperhatikan persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender, 2) Perbedaan mendasar antara UU no 62 tahun 1958 dengan UU na 12 tahun 2006 adalah diakuinya kewarganegaraan ganda yang hanya tetbatas bagi subjck-subjek seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No l2 tahun 2006 huruf c,d,h,l dan pasal, 3) Untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum l Agustus 2006 wajib mendaftarkan diri sedangkan yang lahir setelah itu secara otomatis dapat langsung diajukan, hingga kemudian saat telah dewasa (usia 18-21 tahun) mereka wajib memllih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki dan mengembalikan dokumen keimigrasiannya, namun sampai saat ini belum ada instrumen hukum atau sistem yang ditentukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut. Dari hasil penelitian kemudian penulis menyarankan agar dibentuk suatu instrumen hokum yang mengatur pelaksanaan pengembalian dokumen keimigrasian yang dilakukan oleh subjek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat telah dewasa dan menciptakan sebuah sistem komputerisasi secara online guna melakukan proses kontrol terhadap subjek kewarganegaraan ganda terbatas.

---

The focus of this research is undergoing alien control on returning the Immigration Document for those subject of Limited Dual Nationalities as written on the Act of No.l2 in the year of 2006 concerning Nationality. This reasearch is included as qualitatif with descriptive deslgn.

Undergoing the alien control on returning the Immigration Document stated above is needed because by having this procedure we are not yet relief from problems. Problems that have potential conflict because the Jaw are not yet listed in the environment of Indonesian law that concern on returning 1mmigration Document which are consequence to choose one of lhe nationalities from a child subject of dual nationalities, when they are turning 18 years of age or already married. So the writer then start the research by browsing the taw regulation that valid and also by having a close interview with the higly competent resource in analysing the problem, so further on the writer is analysing it.

From this analysis the writer have a conclusion that:

1) The valid of Act No. 12 in the year 2006 concerning Nationalities on the 1st of August 2006 is a result of expiry on previous Act that are nor level with the development society and nation strudure of Republie of Indonesia and have to overlook the equal treatment and civil position in the eye of law also equal right on gender.

2) The basic differences between Act No. 62 in the year 1958 with Act No. 12 in the year 2006 is an acceptance of dual nationalities that only limits for subjects as written on Article 4 No. 12 in the year of 2006 (letter c,d,h,l and Art ide 5)

3)To receive Dual Nationalities Status for the child born before 1st of August 2006 have to apply. while for those who were born after it is automatically can be submitted. So later on when they reach early adulthood (18-21 years of age). They have to choose one nationality and return the other Immigration document, but until now there are no law instrument applied or any system that apply controlling lhe return of Immigration Document

From that reasearch the wriler suggest that new instrument of law should he form in a matier of Immigration Document return by subject of dual nationatities when they reach adulthood and form a computerize online system and use to control subject of Limited Dual Nationalities.

"

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja pelayanan keimigrasian berbasis kartu SAPHIRE di Bandara Soekarno Hatta dengan pendekatan Balance Scorecard berdasarkan empat perspektif: pelanggan, proses bisnis internal, proses pemberlajaran dan pertumbuhan, serta keuangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan populasi penelitian ini adalah pelanggan SAPHIRE dengan sampel sebanyak 300 orang untuk perspektif pelanggan, dan pegawai PT. Angkasa Pura Schiphol dengan ukuran sampel sama dengan total populasi sejumlah 40 orang untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan untuk perspektif proses bisnis internal dan keuangan,dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dengan informan, obeservasi, dan pengumpulan dokumen laporan keuangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui kinerja pelayanan keimigrasian berbasis kartu SAPHIRE di Bandara Soekarno-Hatta yang diukur dengan model Balanced Scorecard secara keseluruhan menunjukan tingkat yang cukup memuaskan, dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai sekitar 82-84%, tingkat kepuasan pegawai termasuk dalam kategori cukup tinggi, proses bisnis internal yang cukup baik, tetapi dengan keadaan keuangan yang secara operasional masih merugi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka PT. Angkasa Pura Schiphol dan Kantor Imigrasi Soekarno Hatta perlu meningkatkan kinerjanya untuk tujuan kepuasan pelanggan dengan memperbaiki waktu, mutu, dan harga produk; meningkatkan kemampuan pegawai untuk memahami dan memenuhi keinginan pelanggan, memperbaiki infrastruktur proses internal: sitem, metode, dan prosedur, serta meningkatkan pemasukan keuangan dari peningkatan jumlah pelanggan untuk memperkecil kerugian operasional.

---

This research focuses on the measurement of immigration service performance in the basis of SAPHIRE at the international airport of Soekarno-Hatta by using the Balanced Scorecard approach in according to four dimensions: customer, internal business process, learning and growth, and finance. The research is using quantitative data gathering system accompanied by the samples of 300 SAPHIRE customers for supporting customer?s dimensions and the employee of PT. Angkasa Pura Schiphol with same sample size and also there are 40 samples recruited from the same population to support learning and growth dimension. On the other hand, for the internal business process dimensions and finance will be analyzed through qualitative data measurement by interviewing informant, obeservation and financial data collection activities. The result of the thesis highlight that by using the Balanced Scorecard system, the SAPHIRE card service at Soekarno-Hatta Airport generally accepted to be satisfying with the degree of satisfaction reaching around 82 % - 84%. In addition, the degree of satisfaction from the operator employee included within a good score, accompanied with a good internal business process, while at the same time this process operating at the low financial condition. The research recommends that PT. Angkasa Pura Schiphol and Immigration Office of Soekarno-Hatta need to improve their service performance for the purpose of customers satisfaction by concerning on time management, quality product and the proce of the product. Moreover, they also need to improve their staffs skill in order to understand and fulfill the desire of the customer, and lastly by fixing the internal infrastructure process including the system, methods and procedures, and also increasing the financial benefit from increasing the number of customers in order to minimize the cost of operating service."

"Pelaksanaan antrian pendaftaran pembuatan paspor secara online merupakan salah satu program keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan paspor secara online di kantor imigrasi kelas I khusus Jakarta Timur dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Timur mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The implementation of the online passport registration queue is one of the immigration programs carried out by the government. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. This is what prompted this study which aims to analyze the quality and factors that influence online passport making services at the Class I immigration office specifically in East Jakarta by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012) model. The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in making passports online at the Class I Immigration Office for East Jakarta received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire which shows the trust dimension gets the highest rating on the Tr1 indicator, namely the password and applicant id are well acquired. by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online 24 hours."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi atas International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families Tahun 1990 oleh Indonesia dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja migran membutuhkan suatu mekanisme perlindungan yang dapat menjamin nasib para pekerja migrannya di luar negeri yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar mereka. International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang disahkan untuk menyediakan perlindungan atas hak-hak dasar seluruh pekerja migran di dunia. Komitmen Indonesia untuk terikat dengan perjanjian internasional ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migrannya di negara-negara tujuan pekerja migran untuk bekerja. Indonesia harus melakukan perubahan pada kerangka hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan mereformasi praktik perlindungannya untuk memastikan agar hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia dapat terjamin.

---

This final paper discusses about the implementation of 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families by Indonesia regarding the protection of the Indonesian migrant workers overseas. Indonesia, as one of the countries who has the largest number of its migrant workers, needs a protection mechanism to ensure the life of its migrant workers’ who are highly susceptible to the violation of their rights. 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families is one of the existing international law instrument which was formed to provide protection to the migrant workers’ rights. Indonesia’s commitment to be bound by the treaty is expected to overcome the problems that happened in their working destination states. Indonesia must conduct a change in its regulation concerning the protection of Indonesian migrant workers and reform the protection practice to ensure its migrant workers’ life."

"Tesis ini membahas implementasi pengawasan administratif orang asing pemegang izin Kunjungan dengan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mengemban amanat Pasal 38 dan Pasal 40 Undang­ Undang Nor. or 9 Tabnn I 992 Tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan lalu lintas rnasuk, keluar dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia baik secara administratif maupun lapangan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pembuat kebijakan perlu melakukan kajian ulang terhadap kandungan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1992 Tentang Keimigrasian. Hal ini perlu dicermati mengingat .Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki posisi sebagai vocal point dirnana imigrasi seharusnya menjadi instansi terdepan dalarn tanggung jawab terhadap pengawasan orang asing.

---

This thesis dirousses the administrative control of foreigner, who have the visit permit with a few times permit visas holders in Tangerang Immigration Office. In accordance with the one of the directorate general of immigration mission to the undertaking of article 38 and article 40 law No. 9 of 1992 on immigration to monitor traffic in, out, and present also tbe activity of the foreigner, both in adminlstrative and field.Based on research conducted with qualitative methods, concluded that the dirertorate general of immigration as a policy maker to conduct a study to the content of article 60 of Law No. 9 of 1992 on immigration. This need to be examined considering immigration as a gete keeper position as the state has a vocal point where immigration should be the leading agency in responsibility for the supervision of foreigners."

"Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia khususnya melalui bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia. Namun karena kejahatan ini bersifat transnasional, maka ketentuan internasional yang mengatur tentang kejahatan ini juga dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari praktisi pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pakar Hukum Pidana pada Kantor Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Selain metode wawancara, juga digunakan studi pustaka baik peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya.Dari analisis terhadap wawancara, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa:1) timbulnya kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing disebabkan adanya motif ekonomi dan motif politik untuk mencari suaka;2) kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya dengan cara menggunakan paspor milik orang lain (impostor);3) Hukum pidana Indonesia hanya mengatur tentang kejahatan pemalsuan dokumen asing dalam KUHP, namun dalam Undang-Undang Keimigrasian belum diatur tentang kejahatan tersebut;4) Penanganan kejahatan oleh petugas imigrasi hanya berupa deportasi saja, tidak dilakukan proses pro justisia, dengan alasan tidak ada pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan khawatir adanya keterlibatan petugas imigrasi bila menggunakan pasal pemalsuan dalam KUHP;5) kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang bersifat transnasional, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan tersebut, salah satunya dengan Mutual Legal Assistance (MLA), yang terdapat dalam Konvensi TOC;6) Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan paspor asing belum berjalan efektif sesuai tujuan, karena terhadap pelaku hanya dikenakan pengusiran, sehingga tidak ada efek jera yang berakibat pelaku datang kembali dengan modus operandi yang berbeda.

---

This research is focused on law enforcement of foreigners use a fake passport to enter and/or exit from Indonesian territory, especially occurred in International Airport, Soekarno-Hatta, based on Indonesia Penal Law. While these crimes are transnational crimes, so does the international rules about these will be discussed in this thesis. This research is using qualitative method with descriptive design.The data was collected by means of deep interview. The interview are held to people consists of law practitioners in Immigration Office Soekarno Hatta, Directorate General of Immigration, Local Attorney of Tangerang City, Local Courts of Tangerang City and Penal Law Expert in the Office of Cabinet Secretary on Law Division. This research also used rules, acts and other literature to complete it.From the Analysis, the conclusions are :1). Fake passport crimes by foreigner are caused by economical and political motives to look for Assylum;2). Those crimes are held by using other person passport (impostor);3) Indonesian Penal Law are only regulating the aliens document counterfeit through KUHP, while on Immigrations act has not been regulating it yet;4) The punishment given by the immigration officer about those crime are only deportee those foreigners, not finished until pro justicia procedures, because there is no sections in Immigration law ruled that matters. Other reason is because there was anxiety about immigration officer roles in handling these crimes if using counterfeit section in KUHP;5) those crimes are transnational crimes and need many institutional coordination, example Mutual Legal Assistance (MLA) on TOC conventions;6). Law enforcement to aliens passport counterfeit crimes have not been effectively done because there is only deportee as punishment to the criminals."