Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran BPK dan DPRD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengusulkan pengukuran secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan karakteristik kualitatif. Penelitian ini menggunakan sampel LKPD pada periode 2016-2017 yang telah memenuhi kriteria, dengan total akhir observasi 984 LKPD. Kualitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konten analisis berdasarkan karakteristik kualitatif dan pemberian skor untuk setiap item. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPK berperan dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pemberian rekomendasi yang tepat dan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk kompetisi politik, penelitian ini tidak menemukan hasil yang signifikan. Namun, pengujian tambahan menunjukkan bahwa kompetisi politik pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

This study aims to empirically examine the role of BPK and DPRD in improving the quality of financial reports by proposing direct measurements quality of financial reports based on the qualitative characteristics. This study used LKPD as a samples in 2016-2017 that met the criteria, with a total observation of 984 LKPD. Quality of local government financial reports measure with content analysis based on the qualitative characteristics and each item will be given score. The results of this study also indicate that the BPK has a role in assisting local governments to improve the quality of their financial reports through the appropriate recommendations and can be followed up by local governments. For political competition, this study did not find significant results. However, additional testing shows that political competition in local governments that organize election (pilkada) is significantly positive related to the quality of financial."

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi media penting untuk mengkomunikasikan kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu. Kepala daerah yang sedang menjabat sering menggunakan informasi yang terkandung dalam LKPD untuk memberikan citra positif terhadap keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat. Tindakan ini terutama dilakukan oleh Kepala Daerah yang ingin mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas dari LKPD berpengaruh terhadap terpilihnya kembali Kepala Daerah yang telah menjabat (petahana). Penelitian ini juga menguji peran variable keahlian keuangan sebagai moderasi yang dapat memperkuat hubunngan kualitas LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Penelitian ini menggunakan data hasil pemilihan dari 224 kabupaten dan 37 kota pada periode 2020. Variabel kualitas LKPD merupakan indeks kualitas hasil dari transformasi data menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Indikator yang digunakan untuk membentuk indeks kualitas LKPD adalah opini audit, waktu penyajian, dan pengungkapan akrual. Penelitiani ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi efek pengaruh antar variabel. Akhirnya pada penelitian ini menemukan, pertama kualitas LKPD tidak memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Kedua, variabel keahlian keuangan memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Ketiga, variabel keahlian keuangan tidak terbukti memperkuat hubungan kualitas keuangan LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Temuan ini memiliki implikasi praktis, dimana masyarakat perlu lebih cermat untuk menilai keberhasilan petahana. Masyarakat perlu menambahkan indikator lain selain kualitas LKPD untuk memutuskan akan memilih petahana atau pesaingnya dalam PILKADA, seperti melihat kinerja pemerintah daerah bersifat non keuangan yang dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat kemiskinan.

---

Regional Government Financial Reports (LKPD) are an important medium for communicating regional government performance during a certain period. Incumbent regional heads often use the information contained in the LKPD to provide a positive image of their success in managing regional finances for the community. This action is mainly carried out by Regional Heads who wish to nominate again in the next Regional Head Election (PILKADA). This research aims to prove whether the quality of the LKPD influences the re-election of incumbent Regional Heads (incumbents). This research also tests the role of the financial expertise variable as a moderator that can strengthen the relationship between the quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This research uses election results data from 224 districts and 37 cities in the 2020 period. The LKPD quality variable is a quality index resulting from data transformation using the Principal Component Analysis (PCA) technique. The indicators used to form the LKPD quality index are audit opinion, presentation time, and accrual disclosure. This research uses Ordinary Least Square (OLS) regression to estimate the effect of influence between variables. Finally, this research found that, firstly, the quality of the LKPD has no relationship to the re-election of the incumbent. Second, the financial expertise variable has a relationship with the re-election of the incumbent. Third, the financial expertise variable is not proven to strengthen the relationship between the financial quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This finding has practical implications, where society needs to be more careful in assessing the success of incumbents. The public needs to add other indicators besides the quality of the LKPD to decide whether to vote for the incumbent or his competitor in the Pilkada, such as looking at the non-financial performance of the local government as seen from an increase in the human development index and a reduction in poverty levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACTThis study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintahdaerah serta temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LaporanKeuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan metode fixedeffect balanced panel dengan jumlah sampel sebanyak 1167 LKPDKabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011-2013. Rata-rata tingkat pengungkapanLKPD tahun 2011-2013 adalah sebesar 64,51% yang tergolong masih cukuprendah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakteristik pemerintah daerahyang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah dan kekayaan pemerintahdaerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Untuk temuanaudit dengan metode lag effect yang terdiri dari tingkat penyimpangan keuangandan jumlah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal memilikipengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Populasi, diferensiasifungsional, dan jumlah temuan audit atas ketidakpatuhan perundang-undangantidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic andaudit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effectbalanced panel method with sample total is 1167 financial statement of LocalGovernments District/City for 2011-2013. The average of Local Governmentfinancial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of thisstudy shows that administrative age and wealth of the local government havepositive significant effect on the local government financial statement disclosure.Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularitiesand internal controls system have negative significant effect on the localgovernment financial statement dislosure. Population, functional differentiationand constitution have no effect on the local government financial statementdisclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic andaudit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effectbalanced panel method with sample total is 1167 financial statement of LocalGovernments District/City for 2011-2013. The average of Local Governmentfinancial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of thisstudy shows that administrative age and wealth of the local government havepositive significant effect on the local government financial statement disclosure.Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularitiesand internal controls system have negative significant effect on the localgovernment financial statement dislosure. Population, functional differentiationand constitution have no effect on the local government financial statementdisclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic andaudit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effectbalanced panel method with sample total is 1167 financial statement of LocalGovernments District/City for 2011-2013. The average of Local Governmentfinancial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of thisstudy shows that administrative age and wealth of the local government havepositive significant effect on the local government financial statement disclosure.Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularitiesand internal controls system have negative significant effect on the localgovernment financial statement dislosure. Population, functional differentiationand constitution have no effect on the local government financial statementdisclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic andaudit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effectbalanced panel method with sample total is 1167 financial statement of LocalGovernments District/City for 2011-2013. The average of Local Governmentfinancial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of thisstudy shows that administrative age and wealth of the local government havepositive significant effect on the local government financial statement disclosure.Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularitiesand internal controls system have negative significant effect on the localgovernment financial statement dislosure. Population, functional differentiationand constitution have no effect on the local government financial statementdisclosure.;This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic andaudit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effectbalanced panel method with sample total is 1167 financial statement of LocalGovernments District/City for 2011-2013. The average of Local Governmentfinancial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of thisstudy shows that administrative age and wealth of the local government havepositive significant effect on the local government financial statement disclosure.Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularitiesand internal controls system have negative significant effect on the localgovernment financial statement dislosure. Population, functional differentiationand constitution have no effect on the local government financial statementdisclosure., This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic andaudit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effectbalanced panel method with sample total is 1167 financial statement of LocalGovernments District/City for 2011-2013. The average of Local Governmentfinancial statement disclosure level is 64,51% that is quite low. This result of thisstudy shows that administrative age and wealth of the local government havepositive significant effect on the local government financial statement disclosure.Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularitiesand internal controls system have negative significant effect on the localgovernment financial statement dislosure. Population, functional differentiationand constitution have no effect on the local government financial statementdisclosure.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah dengan menggunakan teori pilihan publik. Faktor determinan akuntabilitas pemerintah daerah terdiri dari tiga faktor utama yang mewakili pihak yang terlibat dalam penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu masyarakat, pejabat publik, dan birokrat. Ketiga faktor tersebut diwakili oleh tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan tingkat pembangunan manusia serta faktor-faktor politik, dan faktor pengendalian internal dalam menciptakan dan mengawasi akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara garis besar berpengaruh terhadap penciptaan akuntabilitas pemerintah daerah, meskipun terdapat beberapa proksi yang tidak konsisten dalam penciptaan akuntabilitas seperti tingkat pendidikan, dan jangka waktu pemilu.

---

The objective of this research is analyzing determinants accountability of local governments based on public choice theory. The determinant factor accountability of local government consists of three main factors that represent the parties involved in the creation of local government's accountability, they are the society, the public officials (mayor), and bureaucrats. These three parties are represented by the existence of civil society civil, political processes and mechanisms, as well as internal control in creating and overseeing the local government accountability. The results of this study indicate that the three factors are broadly affect the creation of local government accountability, although there are some proxies that are not consistent in the creation of accountability such as level of education, and the period of the election."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar

---

The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan komunikasi yang dilakukan dalam model kepemimpinan pada organisasi dalam rangka melakukan perubahan. Penelitian berparadigma post-positivis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin menerapkan model kepemimpinan transformasional melalui komunikasi internal sehingga menghasilkan perubahan pengembangan khususnya dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada organisasi. Kepemimpinan yang dilakukan Sri Mulyani menunjukkan komponen perilaku dan karakteristik yang konsisten dengan kepemimpinan transformasional, dengan satu komponen kepemimpinan transaksional terkait dengan reward and punishment. Model kepemimpinan transformasional dengan gaya kepemimpinan yang visionary dan democratic juga turut membawa perubahan bagi iklim komunikasi organisasi menjadi suportif dan partisipatif.

---

This study attempts to describe the application of communication in leadership model on the governmental organization, in order of change. This post positivistic study used qualitative approach, with case study research design. This study showed that the leader applies transformational model of leadership through internal communication in producing developmental changes, especially in the attempts to increase public trust to the institution. The leadership that has been done by Sri Mulyani showed behavioral components and characteristics that consistent with transformational leadership with a component of transactional leadership related to reward and punishment. The transformational model of leadership with visionary and democratic style of leadership also change the communication climate into supportive and participative. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresi dengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization dan accountability of Financial Statements on level of corruption in local government in Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using panel data dan multiple regression with random effect model. The accountability of the Financial Statements variable contribute as a moderating variable that could be expected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level of corruption. accountability of financial statements variables measured with an audit opinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study finds that fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Audit rectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscal decentralization to the level of corruption."