Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan program Administration Service Only (ASO) terus mengalami perkembangan. Selain disebabkan oleh meningkatnya kekecewaan terhadap sistem dan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan komersial, perkembangan ini juga dikarenakan adanya kebutuhan dalam rangka pengelolaan benefit kesehatan karyawan secara tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keikutsertaan program ASO pada perusahaan oil & gas dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan program ASO, faktor individu dan faktor organisasi dengan keikutsertaan program ASO. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Analisis dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan keikutsertaan program ASO antara lain : cakupan benefit, harga kepesertaan, provider network, fasilitas pelayanan, image perusahaan, tingkat pengetahuan, Kebutuhan (need), dan jumlah karyawan. Saran dalam penelitian ini adalah pada penelitian selanjutnya digunakan juga studi kualitatif guna menggali informasi lebih baik lagi, gunakan sampel lebih besar dan diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

---

The Implementation of Administration Service Only (ASO) program continues to increase. Beside was caused by the disillusionment with the system and commercial health care insurance companies, ASO program is needed in order to manage the employee health benefits as well. This research aims to know the distribution of ASO program participation in oil & gas companies and to determine the correlation between the ASO product, individual factors and organizational factors with the participation of ASO program. Research is a quantitative approach with a cross sectional study design. Analysis is were performed through univariate and bivariate analysis. The final conclusion is that there are factors related to the participation of ASO program: coverage benefit, the price of membership, providers network, facilities service, corporate image, the level of knowledge, needs, and number of employees. Suggestions for further research is using qualitative study to explore better information, large number of sample and using other variables that have not been used in this study."

"[ABSTRAKPenyelenggaraan program Administration Service Only ASO terus mengalamiperkembangan Selain disebabkan oleh meningkatnya kekecewaan terhadap sistemdan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan komersial perkembangan ini jugadikarenakan adanya kebutuhan dalam rangka pengelolaan benefit kesehatankaryawan secara tepat guna Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambarankeikutsertaan program ASO pada perusahaan oil gas dan mengetahui apakahterdapat hubungan antara faktor faktor yang terkait dengan program ASO faktorindividu dan faktor organisasi dengan keikutsertaan program ASO Pendekatan yangdilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian crosssectional Analisis dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat Dari hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang berkaitan dengankeikutsertaan program ASO antara lain cakupan benefit harga kepesertaan providernetwork fasilitas pelayanan image perusahaan tingkat pengetahuan Kebutuhan need dan jumlah karyawan Saran dalam penelitian ini adalah pada penelitianselanjutnya digunakan juga studi kualitatif guna menggali informasi lebih baik lagi gunakan sampel lebih besar dan diharapkan menggunakan variabel variabel lain yangbelum digunakan dalam penelitian ini.

---

ABSTRACTThe Implementation of Administration Service Only ASO program continues toincrease Beside was caused by the disillusionment with the system andcommercial health care insurance companies ASO program is needed in order tomanage the employee health benefits as well This research aims to know thedistribution of ASO program participation in oil gas companies and todetermine the correlation between the ASO product individual factors andorganizational factors with the participation of ASO program Research is aquantitative approach with a cross sectional study design Analysis is wereperformed through univariate and bivariate analysis The final conclusion is thatthere are factors related to the participation of ASO program coverage benefit the price of membership providers network facilities service corporate image the level of knowledge needs and number of employees Suggestions for furtherresearch is using qualitative study to explore better information large number ofsample and using other variables that have not been used in this study , The Implementation of Administration Service Only ASO program continues toincrease Beside was caused by the disillusionment with the system andcommercial health care insurance companies ASO program is needed in order tomanage the employee health benefits as well This research aims to know thedistribution of ASO program participation in oil gas companies and todetermine the correlation between the ASO product individual factors andorganizational factors with the participation of ASO program Research is aquantitative approach with a cross sectional study design Analysis is wereperformed through univariate and bivariate analysis The final conclusion is thatthere are factors related to the participation of ASO program coverage benefit the price of membership providers network facilities service corporate image the level of knowledge needs and number of employees Suggestions for furtherresearch is using qualitative study to explore better information large number ofsample and using other variables that have not been used in this study ]"

""Ensuring Fairness in Health Care Coverage" helps organizations make the difficult choices necessary when considering the health benefits they provide to their employees. Based on a study by the Ethical Force Program, led by the Institute for Ethics at the American Medical Association, this groundbreaking book provides a proactive approach to safeguard against employee resentment, legal appeals, and adverse publicity. The book takes into consideration both the fairness - and the perceived fairness - of the health benefits companies provide to employees, and lays the groundwork for readers to make the best possible choices."

"Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk lebih memahami komponen paket tunjangan karyawan dan pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan karyawan. Isu pokok pembahasan dalam tesis ini adalah pengaruh komponen paket tunjangan karyawan, komunikasi yang diterima oleh karyawan mengenai paket tunjangan dan profil demografi terhadap tingkat kepuasan karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara tunjangan kesehatan, cuti, dana pensiun, tunjangan pendidikan dan paket tunjangan lainnya yang terdiri dari program kesehatan dan dana pinjaman karyawan, faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan hanya paket tunjangan lainnya. Tetapi model regresi dengan hanya satu komponen menunjukkan bahwa semua faktor secara signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan. Selain daripada itu, kepuasan akan komunikasi yang diberikan kepada karyawan dan beberapa faktor demografi (status, umur, lama bekerja dan tingkat pendidikian) juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan karyawan.

---

The purpose of this study was to examine the components of employee benefit package and its influence towards employee benefit satisfaction. The key issues being explored in this study is the influence of employee benefit package components, employee benefit communication and demographic profile towards employee benefit satisfaction. The result showed that among health care, paid time off, retirement benefit, education benefit and other benefit (wellness and employee loan), only other benefit significantly influence employee benefit satisfaction, but regression model with only one component showed that all components significantly influence employee benefit. On top of that, satisfaction with employee communication and few demographic profile (marital status, age, job tenure and education level) were found to be significantly related to the employee benefit satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi PSAK No. 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan terbuka periode 31 Desember 2015. Implementasi PSAK baru terhadap perusahaan-perusahaan, terutama yang melantai di bursa, sedikit banyak berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Hal yang ingin diketahui yaitu mulai dari tahapan proses implementasi PSAK terbaru, dampak penyajian dan pengungkapan, dampak secara finansial, dan dampak terhadap perubahan rasio-rasio keuangan.Hasil studi kasus atas implementasi PSAK No.24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja yaitu adanya tahapan proses perhitungan ulang terhadap nilai kewajiban imbalan kerja perusahaan karena perubahan metode yang dipakai dalam PSAK terbaru dan PSAK sebelumnya. Selain itu penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK terbaru menambahkan keterangan tentang risiko-risiko yang ikut dalam pengakuan imbalan kerja, serta analisis sensitivitas perusahaan terhadap perubahan asumsi-asumsi dalam perhitungan kewajiban imbalan pascakerja. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi PSAK baru ini tidak signifikan secara finansial dan dari sisi rasio-rasio keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

---

This study aims to determine the effect of the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits on the consolidated financial statement of public company period ended December 31, 2015. The implementation of the new SFAS for many firms, especially the public company, a bit much impact on the company 39 s financial statements. The result of study is to know the implementation of latest SFAS from the start, impacts for presentation and disclosure, financial impact, and the impact of changing financial ratios.

The results of case studies on the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits, namely the stage process of re calculation of the value of employee benefits obligations of companies due to changes in the methods used in the latest and earliest SFAS. Besides the presentation and disclosure requirements in the latest SFAS add a description of the risks involved in the recognition of employee benefits, as well as the sensitivity analysis of the company to changes in assumptions in the calculation of post employee benefit obligations. The impact of the implementation of the new SFAS financially is not significant and in terms of financial ratios also do not change significantly."

"

Employee engagement adalah konstruksi yang kompleks dan luas yang mencakup komitmen, kepuasan, loyalitas, dan perilaku ekstra karyawan dalam menjalankan peran dalam bekerja. Membangun keterlibatan karyawan bukanlah hal yang mudah, kemudian adanya pergeseran generasi ke generasi milenial yang memiliki karakteristik unuk pun menjadi tantangan dan juga peluang bagi perusahaan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh budaya perusahaan dan komunikasi internal terhadap employee engagement karyawan milenial. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan responden penelitian karyawan milenial yang berusia 19 – 38 tahun per tahun 2019 dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Kemudian, komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Budaya perusahaan dan komunikasi internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial.

---

Employee engagement is a complex concept that includes employee’s commitment, satisfaction, loyalty, and extra efforts in carrying out roles in daily life at work. Building employee engagement is not easy, then the company is facing a shifting generation to millennials that have unique characteristics, this will become a challenge and the opportunity as well for the company. This study aims to describe the influence of corporate culture and internal communication on employee engagement of millennial employees. Using quantitative methods with respondents aged 19 - 38 years as per 2019 and using multiple linear regression as analysis technique, the results of this study indicate that company culture has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Then, internal communication has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Finally, corporate culture and internal communication have positive and significant influence on employee engagement millennials.

"

"Perubahan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas imbalan kerja berupa natura atau kenikmatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perubahan ketentuan perpajakan tersebut memenuhi tujuan dari peraturan tersebut baik dari aspek keadilan maupun kepastian hukum, selain itu juga dilakukan penilaian aspek efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak dengan menggunakan The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai dasar penilaian. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak praktisi yang berasal dari pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, pihak konsultan pajak, dan pihak wajib pajak dilakukan untuk menilai terkait kesesuaian kebijakan perpajakan dalam peraturan tersebut dengan asas pemungutan pajak The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efficiency. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan atas natura/kenikmatan yang dinilai berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims telah memenuhi asas equality, asas certainty, dan asas efficiency namun belum meningkatkan penerapan asas convenience of payment

---

Changes to taxation provisions on fringe benefits as regulated in the Law on Tax Harmonization, which are further explained in Minister of Finance Regulation Number 66 issued in 2023, are still reaping pros and cons in the community. This regulation was issued with the aim of providing greater legal certainty and equality in the treatment of income tax on fringe benefits given to employee. Based on these problems, this research aims to analyze whether the changes to the tax provisions fulfill the objectives of these regulations both from the aspects of equality and legal certainty, apart from that, an assessment of the aspects of efficiency and comfort for taxpayers is also carried out using The Four Maxims proposed by Adam Smith as basis for assessment. Qualitative primary data in the form of interviews with practitioners from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, tax consultants, and taxpayers were conducted to assess the suitability of tax policies in these regulations with the principles of tax collection The Four Maxims put forward by Adam Smith, namely the principles equality, certainty principle, convenience of payment principle, and efficiency principle. The results of data analysis show that changes in tax policy on fringe benefits assessed based on The Four Maxims tax collection principles have fulfilled the equality principle, certainty principle and efficiency principle but have not increased the application of the convenience of payment principle."

"Pandemi Covid-19 membuat penerimaan negara melalui pajak mengalami kontraksi. Hal tersebut membuat pemerintah berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu poin perubahannya adalah pemajakan natura dan kenikmatan dari sisi penerimanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat melalui analisis SWOT, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan pemajakan natura dan kenikmatan yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan library research. Berdasarkan identifikasi analisis SWOT, isu utama yang menghambat implementasi pemajakan natura dan kenikmatan adalah isu yang berkaitan dengan asas ease of administration. Isu ini mencangkup masalah kepastian aturan, efisiensi, dan kemudahan. Menanggapi isu tersebut pemerintah saat ini sedang berupaya membuat aturan yang jelas dan mudah dimengerti. DJP menyadari penuh bahwa isu yang berkaitan dengan ease of administration akan menyelimuti implementasi pemajakan natura dan kenikmatan. Hal ini merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan bertumpu pada keadilan pemungutan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan aturan yang terarah menarget wajib pajak berpenghasilan tinggi sehingga keadilan dan penerimaan pajak dapat meningkat.

---

The Covid-19 pandemic has contracted state revenue through taxes. This makes the government seek to optimize tax revenue through tax reform in the Law on Harmonization of Tax Regulations. One of the points of change is the taxation of nature and the enjoyment of the recipient. The purpose of this study was to determine Strength, Weakness, Opportunity and Threat through SWOT analysis, as well as the efforts made by the government in implementing fringe benefits tax policies that were in effect at the time this research was conducted. This research was conducted using a qualitative approach through data collection techniques in the form of interviews and library research. Based on the identification of the SWOT analysis, the main issues that impede the implementation of fringe benefits taxation are issues related to the principle of ease of administration. This issue covers the problem of regulatory certainty, efficiency, and convenience. Responding to this issue, the government is currently trying to make rules that are clear and easy to understand. DGT is fully aware that issues related to ease of administration will envelop the implementation of fringe benefits taxation. This is a sacrifice made to create a fair tax system and can increase state revenues. Thus the government must make clear rules and rely on the fairness of tax collection. This can be done with regulations that are directed at targeting high-income taxpayers so that equity and tax revenues can increase."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem asuransi kesehatan sosial di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada model asuransi Kesehatan yang digunakan oleh negara tersebut, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran pemerintah baik sebagai pengelola asuransi Kesehatan sosial secara langsung, maupun sebagai pembuat kebijakan dan pengawas. Out of pocket tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat ditekan, dengan kebijakan coordination of benefit antara asuransi kesehatan sosial dengan asuransi kesehatan komersial dapat mengurangi besaran out of pocket. Mekanisme coordination of benefit yang berlaku di keenam negara menunjukkan, asuransi kesehatan sosial sebagai pembayar pertama dan asuransi kesehatan komersial sebagai asuransi kesehatan tambahan yang memberikan penggantian terhadap layanan kesehatan yang tidak dicakup maupun yang dicakup sebagian dan manfaat yang di carve out oleh asuransi kesehatan sosial.

---

This study aims to analyze the practice of benefit coordination that occurs in six countries France, Sweden, the Netherlands, Turkey, China, and Indonesia. This research used literature review as a method with the data sources coming from websites, books, gray literature from Library of Universitas Indonesia, and online databases via Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. This research review was carried out by following the steps of the PRISMA method. The results of the study indicate that the social health insurance system in various countries is different, depending on the health insurance model used by the country, which in its implementation involves the role of the government both as a direct health insurance manager, as well as policy makers and supervisors. Going out of pocket cannot be eliminated, but it can be emphasized, with a policy of coordinating benefits between social health insurance and commercial health insurance can reduce costs. The benefit coordination mechanism in force in the country shows that health insurance is the first payer and health insurance is additional health insurance that provides reimbursement for both paid health services and benefits provided by social health insurance."