Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan ruang angkasa India. Sejak diinisiasi pada tahun1962, kebijakan ruang angkasa India ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi di bidang komunikasi, meteorologi dan penginderaan jauh. Akan tetapi, sejak memasuki abad ke-21, orientasi kebijakan ruang angkasa India bergeser menjadi bersifat lebih eksploratif dan dekat dengan kepentingan militer. Dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini digunakan konsep Geopolitical Vision yang dikemukakan oleh Gertjan Dijkink untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan ruang angkasa India setelah pengesahan Chandrayaan-1 pada tahun 2003. Melalui empat indikator di dalam konsep tersebut, yaitu territorial borders, geopolitical code, national missions dan impersonal forces, penelitian ini menjelaskan pertimbangan apa yang diambil pemerintah India untuk menentukan orientasi kebijakan ruang angkasa India pascapengesahan misi Chandrayaan-1 tahun 2003. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan orientasi kebijakan ruang angkasa India yang menjadi lebih eksploratif dan dekat dengan kepentingan militer diawali oleh konflik dengan Pakistan dalam Perang Kargil tahun 1999, dan berikutnya dipicu pula oleh perkembangan kebijakan ruang angkasa Tiongkok, keinginan India untuk menjadi space power serta perubahan pola kebijakan ruang angkasa global.

---

This research discusses the Indian space policy. Since it was initiated in 1962, Indian space policy was aimed to improve the welfare of the community, through the use of technology in the fields of communication, meteorology and also remote sensing. However, since entering the 21st century, the orientation of Indian space policy has shifted to become more exploratory and closer to the military interests. With a qualitative approach, in this study the concept of Geopolitical Vision proposed by Gertjan Dijkink was used to explain the implementation of Indian space policy after the ratification of Chandrayaan-1 in 2003. Through the four indicators in the concept, namely territorial borders, geopolitical code, national missions and impersonal forces, this study explains what considerations the Indian government took to determine the orientation of Indian space policy after the enactment of the Chandrayaan-1 mission in 2003. This study finds that changes in the orientation of Indian space policy which became more explorative and closer to military interests were preceded

by conflict with Pakistan in the 1999 Kargil War, and subsequently triggered by the development of China`s space policy, India's desire to become space power and changes in global space policy patterns."

"Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.

---

The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program."

"Peneliti berargumen bahwa dominasi kepemimpinan dinasti politik Nehru-Gandhi telah mempengaruhi proses institusionalisasi Partai Indian National Congress (INC) pada tahun 2004-2014. Lebih lanjut, dalam mengidentifikasi fenomena tersebut, peneliti menggunakan model teori dimensions in party institutionalization milik Randall dan Svåsand dan didukung dengan konsep hereditary succession yang dicetuskan oleh Tullock. Melalui metode kualitatif, peneliti memperoleh beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh dominasi dinasti Nehru-Gandhi pada era kepemimpinan Sonia Gandhi terdapat pada dimensi internal dan eksternal partai INC. Pada dimensi internal terdapat pada aspek-aspek berupa pembenahan sistem organisasi INC dan upaya penegakkan infusi nilai dan nilai-nilai kepartaian dalam perumusan kebijakan. Sementara, pada dimensi eksternal pengaruh dominasi dapat terlihat dalam upaya memperluas konsituensi dengan memberikan citra inklusivitas sosial kepada masyarakat India dan mempertahankan otonomi pengambilan keputusan partai dengan menjadikan partai tersebut sebagai partai pemimpin koalisi dari koalisi United Progressive Alliance (UPA) di tengah skandal yang menyebabkan keluarnya beberapa partai anggota koalisi. Suksesi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan diidentifikasi dengan pengangkatan Rahul Gandhi sebagai Wakil Presiden INC pada tahun 2013. Atas dasar temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dinasti politik Nehru-Gandhi berhasil dalam mempengaruhi proses institusionalisasi partai INC melalui dimensi internal dan eksternal partai tersebut, serta melaksanakan hereditary succession pada periode kepemimpinan Sonia Gandhi tahun 2004-2014.

---

This study argues that the dominance of Nehru-Gandhis political dynasty leadership had influenced the institutionalization of the Indian National Congress (INC) Party in 2004-2014. Furthermore, in identifying the phenomenon, researcher used the Randall and Svåsands dimensions in party institutionalization model theory and supported by the concept of hereditary succession which was initiated by Tullock. Through qualitative method, researcher has found several findings in this study, that influences by the Nehru-Gandhi dynasty in Sonia Gandhis period of leadership were found in the internal and external dimensions of INC as a party. In internal dimensions were found in aspects such as revamping the organizational system of INC and efforts to enforce identity values (ideology) and party values in policy formulation. Meanwhile, on the external dimension the influence of domination was an effort to expand the constituency by giving the party social inclusiveness image to Indian society and maintaining the autonomy of the INC by making it a coalition leader party of the United Progressive Alliance (UPA) amid scandals which led to the resignations of several party members of the coalition. Hereditary succession was identified with the appointment of Rahul Gandhi as INC Vice-President in 2013. On the basis of these findings, the researcher concluded that Nehru-Gandhi political dynasty had succeeded in influencing the institutionalization process of the INC party through the partys internal and external dimensions, also succeded the hereditary succession in the period of Sonia Gandhis leadership in 2004-2014."

"Tesis ini membahas Kerjasama Nuklir Sipil Amerika-India melalui 123 Agreement. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pragmatis Amerika Serikat dalam pencapaian kepentingannya. Penelitian ini adalah penelitian deskritif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan nuklir sipil AS-India dalam 123 Agreement merupakan bentuk kontrol terhadap perkembangan nuklir India. Perkembangan India dijadikan penyeimbang kekuatan bagi dominasi Cina di Kawasan Asia.

---

This thesis discusses Civil Nuclear Agreement between United States of America and India in 123 Agreement. It's a pragmatic policy of USA in achieving its interest. This research is a descriptive research and the result of the research shows that USA-India Civil Nuclear Agreement is a control that USA did over Indian Nuclear development. The development of India becomes the balance of China domination in Asian region."

"Dalam industri budaya, selalu terdapat pola dan formula yang berulang kemudian membentuk standar dan selera khalayak terhadap produk yang dihasilkan oleh media. Fenomena tersebut terlihat dalam tren program India yang diciptakan oleh saluran ANTV sejak tahun 2013. Saluran ANTV berhasil membangun sebuah industri budaya, di mana program serial India adalah produk dari industri tersebut. ANTV melakukan komodifikasi dalam pemilihan program impor maupun program produksinya sendiri. Komodifikasi dilakukan terhadap isi konten program demi mengikuti pola dalam industri budaya yang telah terstandarisasi. ANTV yang sebelumnya hanya mengimpor program serial India, memutuskan untuk menayangkan program lokal berjudul Malaikat Kecil dari India. Komodifikasi yang dilakukan dalam program ini adalah komodifikasi terhadap konten dan khalayak. Pada segi konten, komodifikasi dilakukan melalui penentuan latar, alur cerita, dan aktor. Sementara komodifikasi khalayak dilakukan dengan mentransformasikan khalayak menjadi suatu komoditas dalam bentuk rating dan share untuk djiual kepada pengiklan untuk mendapatkan keuntungan.

---

In culture industry, there rsquo s always a repeated pattern and formula that creating audience standard for media products they consume. This phenomenon can be seen in Indian television program trend, started by ANTV since 2013. ANTV has succeeded building a culture industry, which Indian serial program is their main product. ANTV conducted a commodification in either importing or producing their Indian television programs. Content commodification is done to the program in order to follow the pattern of the culture industry standard. After a few years importing Indian serial program, ANTV decided to broadcast a local program called Malaikat Kecil dari India where they did some content and audience commodification. Content commodification can be seen from the the program rsquo s plot, story settings and actor. While audience commodification is done by transforming their audience into a commodity through rating, then sold them to advertisers in order to gain profit."