Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis akan membahas tentang Kode Etik APES 110 untuk Akuntan Profesional yang diterapkan dalam kasus di mana seseorang memiliki dilema. Penerimaan tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik adalah tanda pembeda dari profesi akuntansi (APES 110, para.100.1). Untuk memastikan hal itu, APES 110 memberikan panduan yang harus dipatuhi semua profesi akuntansi dan audit. Dalam makalah ini, penulis akan menggambarkan wajah-wajah dilema oleh William, yang ia bingung tentang apakah ia akan mengikuti kode etik, atau ia hanya akan mengikuti apa yang diinginkannya selama pekerjaannya selesai, tetapi bertentangan dengan apa yang APES 110 percaya harus diikuti oleh semua akuntan.

---

The writer will be discussing about APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants that is applied in such case where one has a dilemma. The acceptance of the responsibility to act in the public interest is a distinguishing mark of the accountancy profession (APES 110, para.100.1). To establish that matter, APES 110 provides guidance that all the accounting and auditing profession must comply with. In this paper, the writer will be describing the dilemma faces by the William, which he confused about whether he will follow the code of ethics, or he will just follow what he desires as long as his work is done, but contradict with what APES 110 believes should be followed by all accountants."

"Propam sendiri memiliki 3 pokok penting dalam penegakan Kode Etik, yaitu Disiplin, Profesi dan Pidana. Disiplin Polri, merupakan sikap pada unsur pribadi dan tidak mempunyai efek keluar. Profesi sendiri berpedoman pada SOP (standar operasional prosedur) yang terdiri dari Job Description dan Job Analys, Standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, Sistem penilaian kinerja, Sistem Reward + Punishment, Etika Kinerja (Do+don’t)Penelitian formulasi standar penegakan kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, agar peneliti dapat mendeskripsikan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian ini dengan tahapan mencari sumber data, mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah didapatmasih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Akreditor untuk menegakkan Kode Etik yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat persidangan Komisi Kode Etik, baik pada penanganan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik, Evaluasi Jabatan terhadap personil yang sedang melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik hingga pelaksanaan putusan sidang Komisi Kode Etikpenulis menyarankan untuk melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap penegakan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehinggadapat menjadi Formulasi Standar yang lebih baik lagi dan agar tidak adanya pertentangan dalam mengambil Langkah hukum untuk menegakkan Kode Etik Profesi dan menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang menjalani sanksi Kode Etik baik secara langsung maupun secara administrasi.

---

Propam itself has 3 important points in enforcing the Code of Ethics, namely Discipline, Profession and Crime. Police discipline is a personal attitude and has no outward effect. The profession itself is guided by SOP (standard operating procedures) which consist of Job Description and Job Analysis, Standardization of successful implementation of tasks, Performance appraisal system, Reward + Punishment System, Performance Ethics (Do + don't) Research on the formulation of standards for enforcing the National Police's professional code of ethics and the National Police Code of Ethics Commission uses qualitative research, so that researchers can describe and communicate the results of this research through the stages of searching for data sources, collecting data and analyzing the data that has been obtained. There are still obstacles experienced by Accreditors in enforcing the Code of Ethics which is really needed as a forms of accountability during Code of Ethics Commission hearings, both in handling evidence related to violations of the Code of Ethics, Position Evaluation of personnel who are carrying out investigations for violations of the Code of Ethics and implementation of the Code of Ethics Commission hearing decisions. The author suggests updating or modifying the enforcement of the Professional Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission so that it can formulate better standards and so that there are no conflicts in taking legal steps to enforce the Professional Code of Ethics and recommend that they carry out supervision of members of the Indonesian National Police who undergo sanctions from the Code of Ethics both directly and administratively."

"Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Variabel independen yang di uji adalah keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Model analisis yang dipergunakan adalah regresi linear berganda, analisa ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dijadikan sampel sebanyak 78 responden terhadap kuesioner yang kembali dan dapat diolah dari 122 responden. Penelitian membuktikan bahwa keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik secara simultan berpengaruh signifikan pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.  Secara parsial, keahlian, independensi dan kecermatan profesional berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan kepatuhan terhadap kode etik tidak berpengaruh pada kualitas audit dalam pelaksanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum disarankan menyelenggarakan pelatihan untuk  meningkatkan keahlian. Selain itu Inspektorat Jenderal harus memelihara independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik serta menyelesaikan penyusunan pedoman audit berbasis risiko.

---

This thesis aims to examine the influence of proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. The independent variables examined is proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics. Meanwhile, dependent variable is audit quality. Model Analysis that used is multiple linear regression, this  analysis is based on questionnaires result used as sample regarding to returnable questionnaires and can be examined from 78 respondents included on 122 responden.  These research result, proved that proficiency, independency, due professional care and act upon code of ethics simultanously have significant influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Partially, the proficiency, independency and due professional care are have significant influence on audit quality in the implementation of  risk based audit at The Inspectorate General of Ministry of Public Works. Meanwhile, act upon code of ethics doesn’t have influence on audit quality in the implementation of risk based audit at The Inspectorate of Ministry of Public Works. The Inspectorate General of Ministry of Public Works is suggested to improve the auditor proficiency through training. Beside that Inspectorate General is maintaining independency, due professional care and act upon code of ethics and finishing the arrangement of manual of risk based audit."

"Kode etik merupakan suatu hal mendasar yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal di kehidupan, tidak terkecuali di lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan . Tesis ini akan membahas tentang analisa singkat terhadap kode etik di Commonwealth Bank of Australia. Secara umum, saya akan menjelaskan terkait kepemilikan saham di Commonwealth Bank, pelanggaran terhadap kode etik di Commonwealth Bank dalam 5 tahun terakhir, hubungan Commonwealth Bank dengan UNGC, dan implmentasi CSR di Commonwealth Bank of Australia.

---

Code of Conduct and Ethics is a fundamental thing that is needed in various aspect in life, including in company’s work environment. This thesis will discuss a brief analysis on Commonwealth Bank code of conduct and ethics. Generally, i will explain the share ownership portion in Commonwealth Bank of Australia, violations of code of conduct and ethics in the last 5 years, Commonwealth Bank’s relationship with UNGC, and CSR implementation in the Commonwealth Bank of Australia."

"Kode Etik dan Perilaku merupakan aspek penting yang menjadi pedoman bagi perusahaan. Makalah ini mengevaluasi penerapan Kode Etik dan Perilaku di Commonwealth Bank Australia. Makalah ini akan membahas pelanggaran Kode Etik serta implikasinya terhadap bank, pentingnya inisiatif Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terkait dengan Kode Etik dan Perilaku bank, dan peran bank sebagai salah satu penandatangan United Nation Global Compact.

---

Code of Conduct and Ethics is an important aspect that act as guidelines for company. This paper evaluates the application of Commonwealth Bank Australia Code of Conduct and Ethics. This paper will cover Code of Conduct and Ethics breaches as well as their implication to the bank, the importance of Information Technology (IT) Governance and Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives related to the bank Code of Conduct and Ethics, and the bank’s role as one of the United Nation Global Compact Signatory."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

---

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."

"Penelitian ini mencoba memaparkan upaya serta persepsi akuntan dan mahasiswa akuntansi terkait dengan implementasi International Education Standard (IES) No. 5 dan No. 7. Kedua standar ini berisikan tentang persyaratan pengalaman praktek dan pendidikan profesional berkelanjutan yang diwajibkan IAI kepada anggotanya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah IAI berencana untuk mengadopsi keseluruhan komponen kewajiban yang ada pada IES 5 dan 7. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang netral terhadap implementasi standar tersebut sedangkan akuntan baik anggota dan bukan anggota IAI memiliki persepsi yang cenderung setuju. Di samping itu, dari hasil pengujian beda rata - rata, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi dengan akuntan. Dari hasil uji beda rata - rata juga diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara anggota IAI dengan non-anggota IAI.

---

The purpose of this paper is to describe the efforts that has been done and perception of accountants and accounting students related to the implementation of International Education Standards 5 and International Education Standards 7 by IAI. The content of these standards is about practical experience and continuing professional development requirements that are objected to the member of IAI. This research uses structured interview and questionnaire as instruments. The results of this study conclude that IAI has implemented those standards partially and plans to adopt whole parts of the standards. Other results conclude that accountants, consisting IAI members and non-members, are agree and support IAI to realize the plan while accounting students tend to have neutral perception. By comparing means with independent sample t test, this research concludes that there are no significant differences between accountant and accounting student and between members and non-members of IAI."