Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Pembangunan desa menjadi paradigma yang diminati di negara-negara berkembang. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pembangunan infrastuktur aksesibilitas transportasi antara lain kondisi lalu lintas dari dan menuju desa, jenis permukaan jalan berupa jalan aspal/beton dan akses kendaraan roda 4 sepanjang tahun memengaruhi transformasi ekonomi desa. Menggunakan metode estimasi logit panel data random effect, penulis menemukan sinyal bahwa perbaikan aksesibilitas transportasi yakni jenis permukaan jalan, dan akses kendaraan roda 4, berpengaruh secara signifikan meningkatkan probabilitas terjadinya transformasi ekonomi desa. Begitupun faktor-faktor lain seperti cakupan listrik, keberadaan sarana ekonomi, infrastruktur TIK, serta kondisi alam berupa dataran, berpengaruh signifikan terhadap peluang terjadinya transformasi. Sedangkan lalu lintas dari dan menuju desa melalui darat, ketersediaan air/irigasi memengaruhi probabilitas untuk tetap bertahan di sektor pertanian secara signifikan. Dalam model DID liner, penulis juga menemukan bahwa proses transformasi pada kurun waktu 2014 hingga 2018 memiliki korelasi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin desa secara signifikan.

---

Rural development has become a paradigm of interest in developing countries. This study presents an overview of how development on rural transportation accessibility infrastructures such as type of road surface as paved/concrete road and all seasonal accessibility to 4-wheeled vehicles, affect the transformation of the village economy. Using Panel Data Logit Random Effect Model, we find a signal that improving type of road surface, and all seasonal accessability for 4-wheeled vehicles have a significant effect on increasing the probability of village economic transformation. Likewise, other factors such as the electricity coverage, the economic infrastructure such as market, ICT, and plain area, have significant effects to improve the opportunities for transformation. Meanwhile, pathway to the village via land road and the access on irrigation affect the probability of surviving in the agricultural sector significantly. In the linear DID model, we also find that the transformation process in the period 2014 to 2018 has a significant correlation to the decrease in the number of poor rural people."

"ABSTRAKTransformasi TELKOMFlexi didorong ole perubahan paradigma bisnisTELKOM yang sebelumnya hanya fokus dibidang telekomunikasi berubah menjadi sebuah perusahaan infocomm yang akan bergerak dibidang TIME. Upaya utama yang dilakukan adalah membangun infrastruktur NGN yang dikemas dalam visi INS YNC2014. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan tesis ini akan dilakukan analisis terhadap proses transformasi TALKOMFlexi Khususnya dibidang infrastruktur sehingga sejalan dengan visi INS YNC2014.Analisis yang dilakukan adalah mempelajari sejumlah informasi yang berkaitan dengan program INSYNC2014, kebijakan TELKOM, serta konsep dan teknologi yang mendukung proses transformasi tersebut. Metode yang digunakan adalah melakukan studi kasus terhadap infrastruktur TELKOMFlexi Dive II. Langkah awal analisis dilakukan dengan mengidentifikasikan kondisi infrastruktur, proyeksi pertumbuhan dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.Hail analisis menunjukan bahwa transformasi TELKOMFlexi Divre II terdiri atas 3 tahap yaitu implementasi infrastruktur IP, ckspansi infrastruktur IP dan implementasi network convergence. Masing-masing tahapan membutuhkan penyesuaian berdasarkan atas skenario yang diusulkan. Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa infrastruktur eksisting tidak sesuai dengan kebijakan INYSNC2014 dan implementasi network convergence akan menjadikan IMS sebagai core network TELKOMPlexi Dive II. Analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa investasi tahun 2007 adalah layak dengan nilai NPV Rp. 246 Miliar, IRR 89,51%, dan PBP 2,29 tahun, investasi tahun 2008 adalah layak dengan nilai NPV Rp.334 Miliar, IRR 172% dan PBP 1,67 tahun, investasi tahun 2009 dan 2010 adalah layak dengan nilai NPV R. 450 Miliar dan Rp. 529 Miliar. Investasi tahun 2011 s.d 2014 difokuskan untuk pengembangan RAN dengan total investasi mencapai Rp. 136 Miliar.

---

ABSTRACTThe transformation of TELKOMFlexi encourage by the change of TELKOM business paradigm, from only focus on telecomunication, now becoming infocom company that focus on telecommunication, media, information and entertainment (TIME). the priority thing to do is to build NGN infrastructure encapsulated in INSYNC2014 vision. Related with that condition, in this final assignment will be discuss the process of TELKOMFlexi transformation especially in infrastructure sector so it will syncronized with INSYNC2014 vision.This paper describes a study r of the extent dan related information about INSYNC2014, policy of service and infrastructure development, and also supporting information in concept and technology. The analysis using case study method at TELKOMFlexi Divre I.The first step to do is identifying infrastructure, development projection andrelated challange ahead in TELKOMFlexi Divre II.The Analysis result revealed that TELKOMFlexi Dive I transformation consists of three phases, there are IP infrastructure Implementation, IP Infrastructure Expansion and Convergence Network Implementation. Each phase needs the adaptability based on recommended scenario. Asymmetrical analysis revealed that existing infrastructure is not conform to INYSNC2014 policy and Convergence Network Implementation will enact IMS as a core network of TELKOMFlexi Divre II. investment Visibility Analysis revealed that investment in 2007 is reliable with Rp 246 Billion of NPV value, 89.51% of IRR, and 2.29 years of PBP. Investment in 2008 is reliable with Rp 334 Billion of NPV value, 172% of IRR, and 1.67 years of PBP. Investment in 2009 and 2010 is reliable with R 450 Billion and Ro.529 Billion of PV value. Investment from 2011 until 2014 focusing on development of RAN with total investment Rp. 136 Billion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arus migrasi internal di Indonesia dan menguji hubungannya dengan faktor-faktor migrasi menggunakan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 dan 2015 serta Sensus Penduduk 2010. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pulau Jawa merupakan destinasi utama migrasi selama periode 2005–2015. Dengan menggunakan modified gravity model, penelitian ini membuktikan peran ketimpangan ekonomi, modal manusia, dan pembangunan infrastruktur sebagai determinan migrasi. Penelitian ini menemukan bahwa migrasi internal di Indonesia bergerak ke provinsi dengan ketimpangan ekonominya lebih tinggi, yang menunjukkan terjadinya negative selection. Penelitian ini juga menemukan bahwa migrasi internal di Indonesia bergerak ke provinsi dengan modal manusia, rasio belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB), dan kerapatan jalannya lebih tinggi, serta bergerak dari provinsi yang jumlah institusi pendidikan tingginya lebih banyak. Sebagaimana modal manusia, rasio belanja modal APBD terhadap PDRB, dan kerapatan jalan yang lebih tinggi di provinsi tujuan berkaitan dengan potensi meningkatnya manfaat bermigrasi, serta jumlah institusi pendidikan tinggi yang lebih banyak di provinsi asal berkaitan dengan ketersediaan informasi mengenai kesempatan di provinsi lain yang semakin banyak, maka hal tersebut membuktikan bahwa migrasi internal di Indonesia didorong salah satunya oleh motivasi untuk memaksimalkan utilitas individu.

---

This study aims to describe internal migration flows in Indonesia and examine their relationship with migration factors using the 2005 and 2015 Inter-Censal Population Survey and 2010 Population Census data. This study found that Java is the primary migration destination during the 2005–2015 period. By using a modified gravity model, this study proves the role of economic inequality, human capital, and infrastructure development as migration determinants. This study found that internal migration in Indonesia moves to provinces with higher economic inequality, which shows that adverse selection occurs. This study also found that internal migration in Indonesia moves to provinces with higher human capital, the ratio of local government budget capital expenditure to Gross Regional Domestic Product (GRDP), and road density, and moves from provinces with higher education institutions. As higher human capital, the ratio of capital expenditure of local government budget to GRDP, and road density in destination provinces is related to the potential for increased migration benefits. Furthermore, higher education institutions in origin provinces are related to more information available regarding opportunities in other provinces. This proves that internal migration in Indonesia is driven by individual utility maximization motivation."

"Penelitian ini ingin melihat dampak yang disebabkan oleh infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur keuangan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data 34 provinsi selama periode 2016-2020. Indikator-indikator infrastruktur diwakili oleh indeks komposit yang disusun menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA) dalam pembentuan indeks infrastruktur. Estimasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Panel Corrected Standard Error (PCSE) untuk untuk memperbaiki Model Fixed Effect yang mengandung permasalahan multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian ini adalah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur keuangan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hanya saja infrastruktur fisik dan sosial berdampak positif, sedangkan infrastruktur keuangan berdampak negatif.

---

The purpose of this research is to determine the effects of physical, social, and financial infrastructure on economic growth in Indonesia during 2016-2020 using data from 34 provinces.. The infrastructure index is compiled using the Principal Component Analysis (PCA) technique in order to represent infrastructure indicators. Estimation in this study was carried out using the Panel Corrected Standard Error (PCSE) to improve the Fixed Effect Model which contains problems of multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. The results of this study are physical infrastructure, social infrastructure, and financial infrastructure have a significant impact on economic growth in Indonesia. Physical and social infrastructure has a positive impact, while financial infrastructure has a negative impact."

"Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 menyebabkan kerugian yang besar, salah satunya laju perekonomian yang lambat. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 43/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk pemerintah daerah, atau yang dapat disebut sebagai kebijakan Pinjaman PEN Daerah. Pinjaman PEN Daerah ditujukan kepada pemerintah daerah di Indonesia sebagai bentuk bantuan fiskal dalam percepatan penyediaan infrastruktur di daerah dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perekonomian dari Output, Nilai Tambah Bruto, serta hubungan dari kebijakan Pinjaman PEN Daerah TA 2021 terhadap 17 (tujuh belas) sektor perekonomian di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pinjaman PEN Daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian di daerah pada indikator output dan Nilai Tambah Bruto. Pengadaan infrastruktur melalui Pinjaman PEN Daerah TA 2021 juga berkontribusi positif pada peningkatan 17 (tujuh belas) sektor perekonomian di daerah.

---

The Covid-19 pandemic that hit the world at the beginning of 2020 caused huge losses, one of which was the slow economic pace. The central government through the Minister of Finance issued PMK No. 43/PMK.07/2021 concerning Management of National Economic Recovery Loans for regional governments, or what can be called the Regional PEN Loan policy. Regional PEN loans are aimed at regional governments in Indonesia as a form of fiscal assistance in accelerating the provision of infrastructure in the regions in the context of recovery after the Covid-19 pandemic. This research aims to look at the economic impact of Output, Gross Value Added, as well as the relationship of the 2021 Regional PEN Loan policy on 17 (seventeen) regional economic sectors. The research results show that the Regional PEN Loan policy has a positive effect on the regional economy in terms of output and Gross Value Added indicators. Procurement of infrastructure through 2021."

"BBM sampai dengan saat ini merupakan suatu komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan sektor industri maupun transportasi yang setiap tahun mengalami peningkatan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan kebutuhan BBM. Walaupun telah terdapat beberapa badan usaha yang berbisnis BBM di Indonesia, namun sampai dengan saat infrastruktur didalam rantai pasok penyediaan BBM yang tersebar diseluruh wilayah NKRI dikuasai oleh PT Pertamina. Total stock BBM yang terdapat diseluruh rantai pasok yang diperhitungkansebagai stock nasional dan diperhitungkan memiliki ketahanan hingga 20 hari belum menjamin kegiatan operasi pendistribusian BBM dapat terlaksana secara aman (security of supply). Hal ini terbukti dengan adanya stock BBM yang terdapat di masing-masing rantai pasok memiliki ketahanan stock jauh dibawah ketahanan stock nasional dan bahkan cenderung stock setiap harinya dalamkategori kritis atau krisis. Dengan adanya stock BBM didalam tanki timbun yang dapat dipompa untuk didistribusikan (pumpable stock ) yang terdapat di masing-masing rantai pasok mencapai kategori kritis atau krisis, menunjukan bahwa banyak tanki timbun yang terdapat di rantai pasok belum dimanfaatkan secara optimal atau memiliki utilisasi yang rendah.Tujuan dari penelitian inia dalah mengoptimalkan sarana dan fasilitas penerimaan dan penimbunan BBM di Depot dan meningkatkan utilisasi tanki timbun setiap jenis BBM yang terdapat di masing-masing lokasi rantai pasok sebagai upaya untuk mengoptimalkan infrastruktur BBM Nasional agar dalam kegiatan operasi penyediaan dan pendistribusian BBM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Metodologi yang akan digunakan dengan melalui penganalisaan terhadap prakiraan kebutuhan BBM (forecasting method), Jumlah minimal stock BBM yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari salah satu rantai pasok (inventory control model). Walaupun dinyatakan ketahanan stock BBM nasional sebesar 20 hari konsumsi dinyatakan aman, namun fakta yang terdapat dilapangan ketahanan stock masing-masing Depot jauh dibawah 20 hari. Oleh karena itu perlu dilakukan hipotesis terhadap besarnya ruang kosong (idle ullage) tanki timbun yang terdapat di masing-masing rantai pasok yang hasilnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada dengan cara melaksanakan realokasi pendistribusian BBM kebutuhan konsumen di lokasi rantai pasok lainnya yang terdekat (utilization and optomalizationanalisys). Dengan dapatnya dilaksanakan realokasi layanan kebutuhan konsumen dari salah satu rantai pasok (Depot) kerantai pasok yang memiliki kemampuan memasok (supply), maka rantai pasok atau Depot aktivitas pendistribusian BBM di realokasi dapat di nonaktifkan.

---

Fuel Oil to this moment represents as one of the vital commodities and controls people's lives throughout NKRI region. The growth in population, industrial and transportation sectors which has increased each year, greatly affects the increased need for fuel.Although there are some business entities doing fuel business in Indonesia, however, to date the infrastructure in the provision of fuel supply chains that spread throughout the Republic of Indonesia is controlled by PT Pertamina.The total stock of fuel throughout the supply chain that is accounted as part of the national stock has reserves for up to 20 days and there is no guarantee that the fuel distribution operations can be safely implemented (security of supply).This is proven by the fact the fuel stock at respective supply chain has stock reserves that are far below the national stock reserve, and in contrary, the daily stock tends to is at critical or crisis category.With pumpable fuel stock in storage tanks for distribution at respective supply chain reaching either critical or crisis category, this highlights that the storage tanks located in the supply chain has not been optimally utilized used, or have a low utilization.The purpose of this study is unto the optimization of receiving terminals and facilities and storing of fuel at Fuel Depots and increased utilization of each type of fuel storage tanks located in each supply chain location in an attempt to optimize National Fuel Infrastructure in order to carry out the operation of fuel supply and distribution effectively and efficiently.The methodology by analyzing the fuel demand forecasts (forecasting method), the minimum amount of fuel stock required to meet the needs of consumers from one of the supply chain (inventory control model).Eventhough the referred national stock reserve of fuel of 20 days consumption is declared safe, on contrary fact, the reserve stock at grounds at each Depot is far below 20 days.Therefore a hypothesis needs to be done to the amount of empty space (idle ullage) of storage tanks located in respective supply chain whereby the results shall be used as a basis for optimizing the utilization of existing infrastructure by implementing the reallocation of fuel distribution needs of consumers to location other nearest supply chain (utilization and optomalization Analysis).By reallocation of customer needs service from one of the supply chain (Depot) to the supply chain that has the ability to supply (supply), the supply chain or distribution of fuel depots in the reallocation of activity can be non-activated."

"Artikel ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan analisis data panel untuk 33 provinsi di Indonesia selama periode sebelas tahun dari tahun 2007 hingga 2017. Variabel yang digunakan untuk menggambarkan infrastruktur telekomunikasi adalah persentase jumlah pelanggan telepon tetap, pelanggan telepon seluler, dan pelanggan internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia, kecuali telepon tetap yang menunjukkan hasil negatif.

---

This paper aims to examine the association between telecommunications infrastructure (TI) and economic growth in Indonesia. In order to reach the objective, this paper use panel data analysis for 33 provinces in Indonesia for eleven-year period from 2007 to 2017. The variables for TI are fixed telephone subscriber, cellular telephone subscriber, and internet subscriber. The results provide positive and strong association between TI and economic growth in provincial level in Indonesia. The results except for the fixed telephone are positive and significant association which imply that TI give strong and positive impact toward economic growth in Indonesia."

"Infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembangunan infrastruktur air minum dan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 26 provinsi tahun 2000-2009. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini dipertimbangkan faktor tambahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu kualitas Pemerintah, kapasitas fiskal dan kondisi geografis. Menggunakan infrastruktur fisik sebagai variabel independen, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur air minum dan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini terlihat juga bahwa desentralisasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi setelah penerapan desentralisasi di tahun 2001.Dengan mempertimbangkan kualitas Pemerintah, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas Pemerintah maka pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Ketika mempertimbangkan kapasitas fiskal, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk infrastruktur air minum, kapasitas fiskal berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, untuk infrastruktur jalan, meskipun menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam semua tingkat kapasitas fiskal, elastisitas infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi untuk provinsi dengan kapasitas fiskal menengah dan rendah dibandingkan dengan provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi. Dengan membagi provinsi menjadi 5 kelompok besar berdasarkan kondisi geografis, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur air minum dan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur air minum menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan di wilayah Jawa-Bali, Kalimantan dan NTB, NTT, Maluku, Papua namun tidak signifikan di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan di semua wilayah. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan mempunyai pengaruh terbesar di Provinsi Kalimantan dan NTB, NTT, Maluku dan Papua.

---

This paper examines the impact of water supply infrastructure which is considered as public utilities and road infrastructure which considered as public works on economic growth in Indonesia. In this paper, I use balance panel data including 26 provinces from year 2000 to 2009. Using physical infrastructure as independent variable, the result provide clear evidence that water supply and road infrastructure are significant and positively impact on growth.The implementation of decentralization system in 2001 also shows positive result, which means that growth is higher after decentralization implemented. In this paper, I also look at the impact of these two infrastructure based on government quality, fiscal capacity and geographic condition. Considering for government quality, the result shows that high quality of government shows higher impact of these two infrastructures on growth. When considering for the fiscal capacity, this research found that higher fiscal capacity associated with higher impact of water supply infrastructure on growth. While, for road infrastructure, even though shows positive and significant impact in all level of fiscal capacity, the elasticity of road infrastructure are higher in medium and low fiscal capacity province than in high fiscal capacity provinces. Dividing province into 5 big regions based on geographic condition, it shows that the impacts of infrastructure are different across regions. Water supply sector shows significant impact only in region Java-Bali, Kalimantan and NTB, NTT, Maluku, Papua while it is not significant in region Sumatera and Sulawesi. Road infrastructure is positively and significantly impact on growth in all provinces. The highest road infrastructure impact is in Kalimantan and NTB, NTT, Maluku and Papua."