Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Furusato Nozei merupakan sebuah program kebijakan pajak berbasis donasi untuk mengatasi masalah penurunan pendapatan daerah di wilayah rural Jepang. Program ini memberikan insentif berupa pengurangan beban pajak serta hadiah berbentuk barang yang dinamakan dengan return gift kepada para kontributornya. Dalam penelitian ini dibahas konsep utilitarianisme tindakan yang mendasari motivasi para kontributor dalam melakukan donasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianisme menurut Ben Eggleston yang berfokus pada konsep utilitarianisme tindakan. Analisis dilakukan dengan memaparkan data jumlah kontribusi yang diterima program ini serta menganalisa rentetan tindakan yang mungkin dilakukan kontributor beserta konsekuensinya.

---

Furusato Nozei is a donation-based tax policy program to address the problem of decreasing regional income in rural Japan. This program provides incentives in the form of tax burden reduction and gifts in the form of goods called 'return gift' to its contributors. This research discusses the concept of 'act utilitarianism' that underlies the motivation of contributors in making donations. The theory used in this research is utilitarianism according to Ben Eggleston which focuses on the concept of act utilitarianism. The analysis is carried out by describing data on the number of contributions received by the program and analyzing the possible actions taken by the contributors along with its consequences."

"Penelitian ini membahas mengenai dua hal, yang pertama adalah penggambaran konsep utilitarianisme yang mendasari tindakan tokoh protagonis, Uzumaki Naruto, dan tokoh antagonis, Uchiha Itachi dalam anime Naruto: Shipp?den (2007). Selain itu, penulis juga membahas mengenai respons penonton mengenai penggambaran konsep tersebut dalam anime Naruto: Shippuden. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep utilitarianisme tindakan yang dijelaskan oleh Ben Eggleston (2014), yaitu sebuah konsep yang memandang bahwa suatu tindakan dianggap benar jika tindakan tersebut menghasilkan kesejahteraan maksimal dibandingkan tindakan lain yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu analisis teks dan metode sinematografi sebagai metode pendukung. Analisis yang dilakukan meliputi plot, penokohan, dan dialog dari tokoh yang diteliti serta adegan visual tindakan yang dilakukan, khususnya pada sorotan kamera, bidikan kamera, warna, dan pencahayaan dari adegan yang dianalisis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan adanya konsep utilitarianisme tindakan yang mendasari tindakan tokoh Uzumaki Naruto dan Uchiha Itachi dalam anime Naruto: Shipp?den. Tindakan yang dilakukan oleh kedua tokoh ditunjukkan dengan penggambaran yang bertolak belakang, namun tetap dalam ranah konsep utilitarianisme. Sebagai kesimpulan, penulis berargumen bahwa konsep utilitarianisme yang mendasari tindakan kedua tokoh dapat berfungsi sebagai referensi terhadap pendidikan moral yang ditawarkan oleh sang pengarang untuk para penonton anime tersebut.

---

This research discusses two research aspects: firstly, the depiction of the concept of utilitarianism underlying the actions of the protagonist character, Uzumaki Naruto, and the antagonist character, Uchiha Itachi, in the anime Naruto: Shipp?den (2007). The researcher also examines the audience's response to the portrayal of this concept in Naruto: Shippuden. The analysis is conducted using the concept of act utilitarianism, as described by Ben Eggleston (2014), which views an action as morally right if it maximizes overall well-being compared to alternative actions in a given situation. The methods employed to analyze the data include textual analysis and cinematography as a supporting method. The analysis encompasses the plot, characterization, and dialogue of both characters, as well as the visual depiction of their actions, particularly focusing on camera angles, shots, colors, and lighting in the analyzed scenes. Based on the conducted analysis, the researcher discovered the presence of the concept of act utilitarianism underlying the actions of both Uzumaki Naruto and Uchiha Itachi in the anime Naruto: Shipp?den. The actions of both characters are portrayed in contrasting manners, yet still within the realm of the utilitarianism concept. In conclusion, the researcher deduces that the concept of utilitarianism underlying the actions of both characters can serve as a reference for the moral education offered by the creator to the viewers of the anime."

"RINGKASAN EKSEKUTIFAnalisis Situasi- Save Street Child (SSC) adalah sebuah komunitas mengajar independen untuk anak jalanan yang fokus dalam pendidikan alternatif & pengembangan bakat setiap anak.- Dalam melaksanakan program, SSC membutuhkan SDM dan donasi. Berdasarkan data yang diperoleh, program-program SSC tidak berjalan dengan baik karena para anggota dan relawan SSC tidak bisa secara penuh terlibat dalam pelaksanaan program SSC. Selain itu, program tidak berjalan sesuai dengan timeline kerja karena terdapat masalah pendanaan di komunitas. SSC mendapatkan dana untuk melaksanakan programnya dari donasi, swadaya anggota, kegiatan fundraising, dan berbagai aksi lain yang mendukung. Dengan cara seperti itu, tidak ada pemasukan dana yang tetap dan teratur untuk keberlangsungan program. Ditambah dengan publikasi melalui website yang tidak meluas dan monoton sehingga membuat pendanaan SSC tidak berjalan dengan lancar.- Masalah yang dihadapi oleh komunitas SSC adalah SSC kesulitan memperoleh donasi dan mengumpulkan minat publik untuk terlibat dalam kegiatan SSC dikarenakan masih rendahnya tingkat awareness publik tentang SSC TujuanMeningkatkan donasi SSC melalui awareness dan knowledge yang diberikan di website SSC yang pada akhirnya menciptakan engagement dan peningkatan donasi.Sasaran- Peningkatan awareness sebesar 75%- Peningkatan knowledge sebesar 37,5%- Peningkatan donasi sebesar sebesar 19%- Peningkatan engagement level dari level subscriber menjadi level advocateStrategiMeningkatkan awareness publik terhadap SSC dengan mengaplikasikan budaya organisasi SSC pada website dan mengoptimalkan Search Engine Optimalization (SEO) pada website SSC.Khalayak Sasarana. Pria & wanita dengan usia 20-50 tahun berdomisili di Jabodetabek, status bekerja dan berasal dari SES A & B.b. Perusahaan-perusahaan di Jabodetabek yang melakukan program CSR.Pesan Kunci SSC sebagai komunitas mengajar anak jalanan yang memberikan pendidikan alternatif sekaligus pengembangan bakat anak melalui program-programnya.Taktik- Membuat e-Direct Mail sebagai trigger untuk mengarahkan khalayak sasaran mengunjungi website SSC.- Melakukan pengembangan ulang terhadap website SSC dari aspek konten dan tampilan sebagai sarana interaksi khalayak sasaran.- Mengoptimalkan fungsi pencarian mesin pencari terhadap website SSC menggunakan SEO. JadwalJanuari ? Desember 2015AnggaranRp 3.720.000,-EvaluasiInput, Output, & Outcome

---

EXECUTIVE SUMMARYSituation Analysis- Save Street Child (SSC) is an independent teaching community for street children that focus on alternative education and talent development.- In carrying out the program, the SSC requires human resources and donations. Based on the data obtained, the programs do not run properly SSC because SSC members and volunteers can not fully involved in the implementation of the SSC program. In addition, the program does not run in accordance with the timeline of work because there are funding issues in the community. SSC get funds to carry out its program from donations, self-help each member, fundraising activities, and a variety of other actions. In this way, there is no income funds and regularly for the sustainability of the program. Coupled with the publication through the website are not widespread and monotonous so make SSC funding is not running smoothly.- Problems faced by SSC is difficult to obtain and collect donations for the public interest involved in the SSC due to the low level of public awareness about the SSCObjectiveIncreasing SSC donation through awareness and knowledge are given in SSC website which in turn creates engagement and increase donations.Target- Increased awareness by 75%- Increased knowledge of 37.5%- Increased donation by 19% - Increasing the level of engagement from the subscriber level to advocate levelStrategyIncreasing public awareness by applying the SSC organizational culture on SSC website and optimizing Search Engine Optimalization (SEO) on SSC website.Target Audiencea. Men and women 20-50 years old, living in Greater Jakarta, in status as worker and from SES A & B.b. Companies in Jabodetabek that applying CSR programs.Key Message SSC as a street children teaching community who provide alternative education at the same time through a child talent development programs.Tactics- Create an e-Direct Mail as a trigger to drive the target audience to visit the SSC website.- Conducting redevelopment of SSC website on content and appearance aspects as the medium for target audience interaction.- Optimizing function of search engine on SSC website using SEOTimelineJanuary - December 2015BudgetingRp 3.720.000,-EvaluationInput, Output, & Outcome"

"Informasi merupakan salah satu hal yang turut mempengaruhi kehidupan manusia. Pentingnya informasi bagi kehidupan manusia, mendorong media untuk memberitakan informasi yang akurat. Akan tetapi aktivitas pemberitaan ini tidak selalu bebas dari masalah. Persoalan etika turut masuk di dalamnya dalam menentukan mana tindakan yang benar dan yang salah. Jurnalisme yang baik umumnya dikaitkan dengan nilai kebenaran, objektivitas, dan juga autentisitas. Bukan hanya itu saja, hal yang­­ sering dijadikan perbincangan dalam dunia jurnalisme adalah mengenai tanggung jawab dan problem privasi. Dalam hal ini, Utilitarianisme John Stuart Mill mampu bekerja dan ia merupakan jawaban atas dilema etis yang terjadi dalam media.

---

Information is one of the things that effect human life. The importance of information for human life, enforce media to report accurate informations. However, this activity of reporting does not always free from problems. Ethics involved in deciding the right or wrong action. Ethical journalism in general usually associated with the value of truth, objectivity, and also authenticity. Moreover, other things that usually be discussed is media and journalist?s responsibility, and the problem of privacy. In this case, John Stuart Mill?s Utilitarianism affords to work and it is the answer for ethical dilemma occurring in the media."

"Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif Yang menjadi permasalahan adalah apa dasar dan manfaat resosialisasi sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia? Bagi masyarakat, kejahatan merupakan tindakan yang secara moral tak dapat dibenarkan, sehingga setiap anggota masyarakat harus bertindak sebagaimana agen moral yang bertindak dalam koridor norma-norma moral yang berlaku. Pemerintah sebagai pemegang peran utama dalam usaha penanggulangan kejahatan tidak boleh tidak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penanggulangan kejahatan dengan ditetapkan dan diberlakukannya sistem pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Dilain pihak, pelaku kejahatan juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga dia juga memiliki hak untuk dilindungi oleh Negara. Dengan demikian Pemidanaan harus diatur dan dijalankan sedemikian rupa tanpa mengurangi tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sistem Pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat umumnya dan pelaku kejahatan khususnya. Dalam praktek selama ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Lembaga Pemasyarakatan yang pada intinya sebagai suatu proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang dirumuskan sebagai suatu metode untuk mengubah narapidana menjadi orang yang dapat berguna dalam masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Masyarakat dilibatkan dalam pembinaan ini, sehingga masyarakat mau menerima narapidana ini kedalam lingkungan sosialnya. Seorang narapidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menunjukan prilaku yang berdasarkan moral dianggap baik sehingga dia dapat diterima kembali dan hidup normal ditengah- tengah masyarakat, dengan demikian kebahagiaan sosial dapat diwujudkan. Sistem Pemidanaan sebagai suatu Kebijakan haruslah bertujuan sebagai proses resosialisasi pelaku kejahatan. Dasar Resosialisasi adalah moral, yakni apa yang baik bagi masyarakat, karena bermanfaat untuk semakin meningkatnya kebahagiaan sosial.

---

The method used in this research is normative law research method. The question here is what are the reasons and the benefits of resocialisation (training to be social or to be fit member of society) as the goal of sentencing in Indonesia? For people, crime is a morally unjustified action. Thus, each member of the society should act as a moral agent who behaves in the corridor of effective norms. As the institution which has the key role in fighting crimes, the govemment must work in line with the aim of the State that is the realization of a just and prosperous society based on Pancasila. To fight the crimes, the govemment has stipulated and imposed the sentencing system which aims to protect Indonesian people. In other sides, the criminals, who also part of Indonesian society, have the rights to have state’s protection. The sentencing, therefore, must be formulated and implemented without reducing the goal of the criminal law. The sentencing system is a part of the policy to combat crimes in order to protect the society, especially the criminals. So far, Indonesian govemment has carried out a correctional institution system which is basically serves as a rehabilitation or resocialisation process for the criminals. Correctional system is a concept formulated as a method to change, correct or modify the potencies of a prisoner to be useful for the society. Because the society is involving in that guidance, the prisoner could come back and live normally in the society. The society welcome them well due to good morals a former prisoner reflects in social life. As a policy, the sentencing system should resocialize the criminals. To improve social happiness, resocialisation must base on morals or what is good for the society."

"Salah satu isu utama di Pengadilan Pajak merupakan tunggakan perkara. Beberapa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi backlog di Pengadilan Pajak disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa diantaranya seperti banyaknya berkas bukti fisik yang harus diperiksa dalam suatu sengketa dan proses administrasi dan persidangan yang masih kurang efektif. Untuk menangani hal tersebut, pada pertengahan tahun 2023, diluncurkan crash program e-Tax Court sebagai inisiatif untuk mempercepat proses administrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi penanganan sengketa pajak dan persidangan. Namun, satu tahun setelah diluncurkannya, tren penggunaan e-Tax Court masih belum maksimal, dimana pengajuan sengketa melalui manual masih lebih dipilih dibandingkan e-Tax Court. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala dalam rangka problem diagnosis atas phenomena gap tersebut dari sisi individu pengguna internal Pengadilan Pajak berdasarkan teori manajemen perubahan individu yaitu ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement). Namun sebelumnya, penelitian ini juga menganalisis terlebih dahulu persepsi pengguna dan efektivitas sistem melalui teori Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone and McLean Information System (IS) Success Model. Studi ini menggunakan pendekatan mixed method yang melibatkan kuesioner dan wawancara dengan pihak internal Pengadilan Pajak, selaku user internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis persepsi pengguna dan evaluasi atas efektivitas sistem, sistem informasi e-Tax Court telah memenuhi aspek-aspek TAM dan DSS. Namun, para penggunanya masih menghadapi beberapa kendala dalam masa transisi mereka selama menggunakan sistem tersebut. Hasil penelitian ini kemudian mengusulkan beberapa saran perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi Pengadilan Pajak dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam penerapan sistem informasi e-Tax Court.

---

One of the main issues in the Tax Court is the case backlog. Several factors contribute to the large number of disputes that form this backlog, including the extensive physical evidence that must be examined in a dispute and the administrative and court processes that remain inefficient. To address this issue, the e-Tax Court crash program was launched in mid-2023 as an initiative to accelerate administrative processes, aiming to improve the efficiency and effectiveness of tax dispute handling and court proceedings. However, one year after its launch, the trend of e-Tax Court usage remains suboptimal, with manual submissions still being preferred over the e-Tax Court system. The purpose of this research is to analyze the challenges contributing to this phenomenon gap through a problem diagnosis from the perspective of internal Tax Court users, using the individual change management theory, ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, and Reinforcement). Prior to that, this study also analyzes user perceptions and system effectiveness through the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone and McLean Information System (IS) Success Model. The study employs a mixed-method approach, involving questionnaires and interviews with internal Tax Court personnel as the system's internal users. The findings indicate that based on the analysis of user perceptions and the evaluation of system effectiveness, the e-Tax Court information system meets the aspects of the TAM and IS Success Model. However, users still face several challenges during their transition to using the system. The study then proposes several recommendations for improvements based on user feedback to enhance and develop the system in the future. The contribution of this research is expected to serve as a practical reference for the Tax Court in advancing and refining the implementation of the e-Tax Court information system. "

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem administrasi pajak dalam program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Implementasi kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dari pihak pelaksana. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, dan Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif.

---

This study is discussed regarding the policy and tax administration systems in the Re-Registration Program of Taxable Person. This policy was carried out by the government to increase state revenues from the VAT sector, where the results of re-registration process may be known to any entrepreneur who is actually a Taxable Person who shall perform collection of VAT and any taxpayer who is not obliged to do the VAT collection. The purpose of this study was to describe the policy background, policy implementation, and obstacle factors in the implementation of the policy. This study used descriptive-qualitative approach.

The results of this study are known to be the background of this policy issuance is due to the low level of compliance from Taxable Person that registered, non optimal state revenues from the VAT sector, as well as to test the fulfillment of subjective and objective from taxable Person. Implementation of this policy is going smooth, although there are problems that considered to make this policy less effective running related to the limitations of the human resources practicioner. The results of this study suggest that enhancing the service to be held that the taxpayer may be done through counseling, education, and government can increase the quantity of human resources accompanied with good quality to support the implementation of a policy to work effectively."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektifan proses implementasi program e-faktur pajak dalam mengurangi peredaran faktur pajak palsu atas transaksi fiktif. Penelitian ini membahas mengenai analisis program e-faktur dalam mengurangi penggelapan pajak dan peredaran faktur pajak palsu atas transaksi fiktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah metode analisis deskriptif melalui penelitian studi umum dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur library research , wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi di sisi Direktorat Jenderal Pajak sudah berjalan dengan cukup baik, namun diperlukan beberapa penyesuaian dalam program tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran pembuatannya.

---

ABSTRACTThe purpose of this reseach is to determine whether e tax invoice system implementation does reducing the fake tax Invoice circulation. This study discusses analysis of e tax invoice program implementation for reducing tax fraud scheme and fake tax invoice circulation. The method that being use in this thesis is descriptive analysis method through general study, data collection and literature study, interview, observation and documentation. The result of this research shows that the implementation of e Tax Invoice Program does pretty well from Directorate General of Tax perspective. However, the program still needs some adjustment and improvement for it to work according to their original purpose. "

"Eliminasi hewan dengan cara yang membuat hewan merasakan sakit berkepanjangan merupakan suatu tindakan yang salah. Cara eliminasi tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman manusia bahwa hewan juga merupakan makhluk sentient, sama seperti manusia. Makhluk sentient adalah makhluk yang dapat merasakan sakit. Skripsi ini menolak cara eliminasi anjing di Bali menggunakan prinsip moral utilitarianisme menurut Peter Singer. Prinsip utilitarianisme Singer membasiskan kesetaraan antara manusia dengan hewan berdasarkan kepentingan (interest). Singer mengatakan bahwa tolok ukur paling mendasar untuk kesataraan antara manusia dan hewan adalah kemampuan rasa sakit. Sesuatu yang benar bagi kaum utilitarian adalah yang dapat memaksimalkan kebahagiaan (pleasure) dan meminimalkan rasa sakit (pain). Jika anjing-anjing di Bali dieliminasi dengan cara yang dapat menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan, berarti tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam tindakan speciesist.

---

Animal elimination by making animals painful endlessly is a bad action. That way of elimination occurs because people do not fully understand that animals are also sentient creatures, just like people. Sentient creatures are creatures which can feel pain. This script rejects dogs elimination in Bali by using principle of utilitarianism morality according to Peter Singer. The principle of utilitarianism basically discusses equal consideration between human being and animals based on interest. Singer said that the most basic benchmark for equal consideration between human being and animals is capability of feeling pain. Something right to do for utilitarians is maximize happiness (pleasure) and minimize pain. If dogs elimination in Bali is done by painful ways, the ways can be categorized into sppeciesist acts."

"Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Peran NU untuk Indonesia dapat dilacak dalam lini masa mulai dari era kolonialisme hingga kini. Dalam konteks perumusan dasar negara, yaitu Pancasila, NU terlibat sangat aktif mulai dari yang awalnya menolak kemudian menerima Pancasila pada 1983. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis peneriman NU atas Pancasila pada Muktamar 1983 dalam perspektif Utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan informasi melalui studi dokumen terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa segala tindakan NU dar masa ke masa sejatinya berorientasi pada kemasalahatan msyarakat luas. NU bahkan juga tidak segan mengorbankan organisasinya sendiri, seperti pasca Muktamar 1983 dimana NU memutuskan berhenti dari politik praktis yang mengakibatkan suara PPP (partai mewakili kelompok Muslim) mengalami penurunan signifikan dalam pemilu setelahnya. Prinsip kemaslahatan NU sejatinya adalah implementasi dari teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, bahwa NU telah menerapkan dua aspek Utilitarianisme sekaligus, yaitu Act Utilitarianism dan Rule Utilitarianism. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan dan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan agar kebijakan selalu berorientasi pada kebermanfaatan.

---

Nahdlatul Ulama (NU) is the largest religious organization in Indonesia. NU's role in Indonesia can be traced in a timeline starting from the era of colonialism until now. In the context of the formulation of the basic principles of the state, namely Pancasila, NU was very actively involved starting from initially rejecting and then accepting Pancasila in 1983. This research is intended to analyze NU's acceptance of Pancasila at the 1983 Congress from a Utilitarianism perspective. This research uses a descriptive analysis approach, where researchers collect information through studying related documents. This research concludes that all NU actions from time to time are actually oriented towards the problems of the wider community. NU did not even hesitate to sacrifice its own organization, such as after the 1983 Congress where NU decided to stop practical politics which resulted in the PPP (the party representing Muslim groups) votes experiencing a significant decline in the elections that followed. NU's principle of benefit is actually the implementation of the theory of Utilitarianism developed by John Stuart Mill, that NU has implemented two aspects of Utilitarianism at once, namely Act Utilitarianism and Rule Utilitarianism. It is hoped that the results of this research can provide information as a basis for consideration and contribution of thought to policy makers so that policies are always oriented towards benefits."