Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study entitled Business Contribution of Seaweed Cultivation in Expanding Employment and Improving Community Welfare in Pangkajene and Islands Districts. The formulation of the problem raised is how the contribution of seaweed cultivation in the Pangkajene and Islands Regency in order to expand employment and improve community welfare and what factors hinder seaweed cultivation in Pangkajene and Islands Districts. This research use desciptive qualitative approach. The results showed that the contribution of seaweed cultivation in Pangkajene and Islands Regency was based on the findings that seaweed farming could improve the welfare of the community in the Pangkajene and Islands regencies. So that the utilization of seaweed in Pangkajen district can then be developed towards the commercial sector to be exported and traded as raw material for the manufacture of agar-agar or carrageenan. Factors that hamper seaweed cultivation in Pangkajene and Kepulauan Regency are related to providing business financing and business capital and natural factors because seaweed cultivation depends on seasons and inadequate seeds, so that seeds and capital are needed so that seaweed cultivation can be developed."

"Dalam keberlangsungan budidaya rumput laut, terdapat dua faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilannya, yaitu pemilihan lokasi dan kondisi musim. Perairan Desa Sumberkima dan Desa Pemuteran dipilih dalam penelitian karena kawasan ini merupakan bagian dari kecamatan dengan garis pantai terpanjang se-Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Buleleng sendiri merupakan kawasan dengan nilai produktivitas perikanan tertinggi se-Provinsi Bali, namun sayang rumput laut belum menyumbang angka yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persebaran dari kualitas air di Perairan Desa Sumberkima dan Desa Pemuteran, dan mengkaji kesesuaian perairannya terhadap aktivitas budidaya rumput laut dalam dua kondisi curah hujan, yaitu bulan basah dan bulan kering. Dalam penelitian ini, algoritma Laili et al. (2015) digunakan untuk estimasi nilai materi padatan tersuspensi (MPT), algoritma Wouthuyzen (2008) digunakan untuk estimasi nilai salinitas, algoritma Arief et al. (2015) digunakan untuk estimasi nilai suhu permukaan laut (SPL), dan algoritma El-Battay et al. (2014) digunakan untuk estimasi nilai konsentrasi oksigen terlarut. Dalam proses klasifikasi kesesuaian, penelitian ini menggunakan pendekatan faktor pembatas guna mengetahui parameter yang berperan sebagai pembatas dari aktivitas budidaya rumput laut di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri atas dua analisis yaitu analisis spasial dan analisis deskriptif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebaran kualitas air pada bulan kering dan basah cenderung rendah di kawasan pesisir dan tinggi di kawasan mendekati perairan lepas. Selain itu, ditemukan juga bahwa nilai rata-rata sebaran materi padatan tersuspensi (MPT) pada bulan kering lebih rendah dari pada bulan basah, nilai rata-rata sebaran salinitas pada bulan kering lebih tinggi dari pada bulan basah, nilai rata-rata sebaran suhu permukaan laut (SPL) pada bulan kering lebih tinggi dari pada bulan basah, dan nilai rata-rata sebaran oksigen terlarut pada bulan kering lebih rendah dari bulan basah. Pada bulan kering, luas kawasan sesuai di Perairan Desa Sumberkima dan Pemuteran yaitu 407 ha, dan pada bulan basah yaitu 1.628 ha. Di mana ditemukan bahwa luasan kesesuaian di wilayah penelitian pada bulan basah lebih besar dari pada bulan kering.

---

In the sustainability of seaweed cultivation, there are two important factors that can influence its success, which are location selection and weather conditions. Desa Sumberkima and Desa Pemuteran in Gerokgak sub-district was chosen in the study because this area is located in the sub-district that has the longest coastline in Buleleng Regency, and Buleleng Regency itself is an area that has the highest fishery productivity value in the entire Bali Province, but unfortunately seaweed has not contributed a significant figure. This study aims to map the distribution of water quality in Desa Sumberkima and Desa Pemuteran, and examine the suitability of its waters for seaweed cultivation activities in two condition of rainfall, which are the wet month and the dry month. In this study, the algorithm of Laili et al. (2015) was used to estimate the total of suspended solid matter (TSS), the algorithm of Wouthuyzen (2008) was used to estimate the value of salinity, the algorithm of Arief et al. (2015) was used to estimate sea surface temperature (SST) values, and the algorithm of El-Battay et al. (2014) was used to estimate the value of dissolved oxygen concentrations. In the suitability classification process, this study used a limiting factor approach to determine the parameters that act as a barrier to seaweed cultivation activities at the study site. This study consists of two analyses, which are spatial analysis and descriptive analysis used to answer research questions. The results of the study show that the distribution of water quality in the dry and wet seasons tends to be low in coastal areas and high in areas close to open waters. In addition, it was also found that the average value of the total of suspended solids matter (TSS) in the dry season is lower than in the wet season, the average value of the distribution of salinity in the dry season is higher than in the wet season, the average value of the distribution of surface temperature sea ​​level (SST) in the dry season is higher than in the wet season, and the average value of dissolved oxygen distribution in the dry season is lower than the wet season. In the dry season, the area corresponding to the waters of the Gerokgak District is 407 ha, and in the wet season it is 1.628 ha. Where it was found that the area of ​​suitability of the waters of the research location in the wet season is greater than in the dry season."

"Tesis ini membahas mengenai Implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Pada Ekspor Perdagangan Rumput Laut Dan Ganggang Di Indonesia, kemudian penelitian ini juga bersifat yuridis normatif. Selanjutnya, penulisan ini juga didapati bahwa hasilnya ialah Ekspor Perdagangan Rumput Laut dan Ganggang di Indonesia setelah Indonesia meratifikasi RCEP dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement “RCEP” (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) meningkat karena manfaat dari RCEP itu sendiri ialah dengan memberikan suatu keuntungan yang nyata bagi negara-negara RCEP melalui peningkatan akses pasar, fasilitasi perdagangan yang lebih koheren dan menggagas adanya peraturan-peraturan yang saling menguntungkan yang selanjutnya dapat diharapkan untuk mampu memberikan suatu kepastian dan keseragaman dari aturan perdagangan serta dapat meningkatkan ekspor barang terutama dalam rumput laut dan juga ganggang yang memiliki berbagai manfaat untuk bahan pangan, kosmetik, obat-obatan dan rumput laut dan ganggang juga merupakan komoditi yang unggul di dalam perdagangan dunia terutama ekspor dari indonesia terhadap negara-negara ASEAN dan mitra RCEP, peluang bagi Indonesia dalam memanfaatkan RCEP ini ialah dengan memudahkan bagi suatu negara anggotanya untuk mendapatkan suatu bahan baku industri yang lebih efesien serta dalam hal ini liberalisasi perdagangan barang dalam lingkup ASEAN juga akan menjamin adanya kelancaran suatu arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non tarif sudah tidak ada. Dalam hal ini akses pasar pada RCEP mengenai ekspor perdagangan Rumput laut dan ganggang ialah RCEP dapat bertambah peluang dan kesempatan pada akses pasar produk-produk Indonesia, maka akan bertambah peluang dan kesempatan akses pasar produk-produk Indonesia salah satu negara di Asia yaitu Tiongkok merupakan negara paling banyak menerima ekspor Rumput laut dan ganggang dari Indonesia.

---

This thesis discusses the Implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on the Export Trade of Seaweed and Algae in Indonesia, then this research is also normative juridical in nature. Furthermore, this writing also found that the result was that the Export Trade of Seaweed and Algae in Indonesia after Indonesia ratified the RCEP in Law Number 24 of 2022 Concerning Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement "RCEP" (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) increased due to the benefits of RCEP itself is to provide a real advantage for RCEP countries through increasing market access, facilitating trade that is more coherent and initiating mutually beneficial regulations which can then be expected to be able to provide certainty and uniformity of trade rules and can increase exports of goods, especially in seaweed and algae which have various benefits for food, cosmetics, medicines and seaweed and algae are also superior commodities in world trade, especially exports from Indonesia to ASEAN countries and RCEP partners, the opportunity for Indonesia to take advantage of this RCEP is to make it easier for a member country to obtain a more efficient industrial raw material and in this case the liberalization of trade in goods within the scope of ASEAN will also ensure a smooth flow of goods for the supply of raw materials and finished materials in the region ASEAN because tariff and non- tariff barriers no longer exist. In this case, market access to RCEP regarding the export trade of seaweed and algae is that RCEP can increase opportunities and opportunities for market access for Indonesian products, so there will be increased opportunities and opportunities for market access for Indonesian products, one of the countries in Asia, namely China is a country Indonesia receives the most exports of seaweed and algae."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor pendorong penerapan konsep Business Continuity Management System (BCMS) pada sektor publik dan hal-hal yang perlu dipersiapkan organisasi dalam penerapan BCMS sesuai dipersyaratkan standar ISO 22301:2019. Objek penelitian adalah Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memegang fungsi pendukung jalannya kegiatan pengawasan BPKP. Penerapan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber meliputi unit manajemen risiko, unit teknis manjemen insiden, dan unit pengelola teknologi informasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan faktor pendorong penerapan BCMS organisasi dan membandingkan kondisi organisasi dengan persyaratan BCMS. Hasil penelitian adalah terdapat urgensi dan kebutuhan organisasi akan terhadap penerapan BCMS terutama dalam faktor dukungan infomal manajemen puncak, belum meratanya praktik continuity pada organisasi, dan peningkatan dependensi organisasi pada teknologi informasi. Organisasi perlu membuat kebijakan BCMS, peningkatan kompetensi dan awareness mengenai BCM, dan pemutakhiran prosedur dalam mempersiapkan penerapan BCMS pada organisasi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai dasar kajian rencana implementasi BCMS pada sektor publik ke depannya.

---

Business Continuity Management System (BCMS) is not widely implemented in Indonesian public sector, therefore his study aims to reveal the drivers of BCMS implementation at the public sector and preparation that organization should done for BCMS implementation as required by the ISO 22301:2019 standard. The object of the study is Chief Secretariat of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) which has supporting function for government’s internal audit as BPKP core-business. The research done with case study method with qualitative approach. The primary data in the study was collected through semi-structured interview with people from risk management unit, incidents management unit, and IT management unit. The data analysis carried out with the benchmarking the drivers of BCMS implementation with previous study and literature and benchmarking the organizaiton existing condition with BCMS requirements. The study found that there are urgency and need for BCMS implementation in the organization, with the main drivers are informal top-management support, uneven continuity practices, and the increase of organization’s dependency of information technology. Organization need to create the BCMS policy, enhance the competency and awareness about BCMS, and update the incident response procedure as the preparations of BCMS implementation. This research contributing for future public sector implementation of BCMS."

"The valuation of businesses and business assets is a complex topic. This book provides a basis for understanding the fundamentals of valuation of shares, businesses and intangible assets whether for tax, commercial or financial reporting purposes. It can help valuers to navigate the minefield that is share and business valuation"