Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah dilakukan studi kepustakaan tentang bencana dan penanggulangannya di Indonesia. Bahwa bencana yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar, terutama banyaknya korban manusia serta kerugian harta benda dan kerugian lainnya. Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang berlangsung di Aceh dan Nias telah menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi terjadinya bencana. Di antaraya, adanya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang melahirkan lembaga pemerintah non kementerian yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga dibentuk di setiap daerah. Pada tahun 2014 lahir UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang melahirkan Badan Pencarian dan Pertolongan. Sementara, posisi Presiden sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum terumuskan didalam menghadapi bencana. Sehubungan dengan itu, dirasakan perlunya merumuskan Undang Undang Keadaaan bahaya, khususnya yang terkait dengan penanggulangan bencana."

"Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia, sebuah wilayah yang rentan akan bencana gempa bumi akibat letaknya di antara tiga lempeng tektonik. Sejarah mencatat aktivitas gempa di daerah ini, seperti pada tahun 1990 dan 2001, yang memiliki dampak signifikan terutama di Kabupaten Majalengka. Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) digunakan dengan data mikrotremor untuk mengidentifikasi potensi kerusakan. Pendekatan Nakamura (1989) membandingkan rasio kerusakan dengan indeks kerentanan seismik. Tujuan studi ini adalah menganalisis indeks kerentanan seismik Kabupaten Majalengka berdasarkan frekuensi natural (f0), amplifikasi tanah (A0), dan indeks kerentanan seismik (Kg). Penelitian menggunakan data mikrotremor yang diukur oleh BMKG pada tahun 2014 di 30 stasiun pengukuran di Kabupaten Majalengka. Indeks kerentanan seismik dihitung berdasarkan rumus yang melibatkan frekuensi natural dan amplifikasi tanah. Analisis indeks kerentanan seismik menggambarkan tingkat kerentanan tanah dan infrastruktur terhadap gempa bumi, dengan nilai indeks yang bervariasi dari 0.301811783 hingga 76.63016638. Pemetaan risiko bencana gempa bumi memperlihatkan daerah dengan tingkat kerentanan rendah hingga tinggi, membaginya menjadi tiga kategori: aman, rentan, dan sangat rentan. Daerah dengan kerentanan aman berada di bagian barat dan Selatan daerah penelitian, sedangkan yang sangat rentan berada di bagian timur daerah penelitian.

---

Majalengka Regency, West Java, Indonesia, is a region vulnerable to earthquake disasters due to its location between three tectonic plates. History records earthquake activities in this area, such as in 1990 and 2001, which had significant impacts, especially in Majalengka Regency. The Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) method is employed with microtremor data to identify potential damage. Nakamura's approach (1989) compares the damage ratio with the seismic vulnerability index. The aim of this study is to analyze the seismic vulnerability index of Majalengka Regency based on natural frequency (f0), soil amplification (A0), and seismic vulnerability index (Kg). The research utilizes microtremor data measured by BMKG in 2014 at 30 measurement stations in Majalengka Regency. The seismic vulnerability index is calculated based on formulas involving natural frequency and soil amplification. The analysis of the seismic vulnerability index describes the level of vulnerability of the soil and infrastructure to earthquakes, with index values ranging from 0.301811783 to 76.63016638. The mapping of earthquake disaster risks shows areas with low to high vulnerability, categorizing them into three levels: safe, vulnerable, and highly vulnerable. Areas with safe vulnerability are located in the western and southern parts of the research area, while highly vulnerable areas are in the eastern part."

"ABSTRAKGempa bumi merupakan kejadian katastrofe yang paling banyak menyebabkankematian. Perusahaan asuransi memerlukan pertanggungan reasuransi nonproporsionaluntuk meminimalkan dampak kerugian akibat kejadian katastrofe. Karyaakhir ini membahas penentuan tarif premi reasuransi untuk pertanggungan katastrofedengan menggunakan metode payback. Data kejadian katastrofe yang diamati adalahdata gempa bumi di wilayah Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwareturn period kejadian gempa bumi di Sumatera Barat adalah 5 tahun dan tarif premireasuransi untuk pertanggungan katastrofe gempa bumi di Sumatera Barat adalahsebesar 20%.

---

ABSTRACTEarthquake is a catastrophe event that most cause of death. The insurance companyuses non-proportional reinsurance scheme to minimize the risk of losses due to acatastrophe event. This thesis discuss the determination reinsurance premium rate forcatastrophe coverage using payback method. This thesis observes the earthquakes datain West Sumatera. These results indicate that the return period of earthquakes in WestSumatera is 5 years and reinsurance premium rates for catastrophe coverageearthquakeevent in West Sumatera is 20%."

"Sistem Peringatan Dini Bencana (Disaster Early Warning System) atau yang disebut DEWS adalah sistem yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dan digunakan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (UPT PDIK) serta petugas di Kelurahan terdampak bencana banjir. DEWS bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menerima, memahami, dan bereaksi secara cepat dan tepat terhadap peringatan dini yang diinformasikan oleh petugas. DEWS dinilai belum optimal dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dalam mengelola layanan peringatan dini bencana. Hal ini ditunjukan dari permasalahan-permasalahan terkait kinerja DEWS.Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terkait analisis faktor yang memengaruhi kesuksesan dari Sistem Peringatan Dini Bencana (DEWS) dan rekomendasi peningkatan kualitas sistem. Salah satu cara menghindari kegagalan layanan e-government adalah dengan menentukan dan mendefinisikan faktor kesuksesan diawal implementasi (Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, & Sucahyo, 2018). Penelitian ini mengadopsi model kesuksesan DeLone & McLean dengan penambahan variabel kualitas teknologi pelengkap. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada petugas UPT PDIK BPBD Provinsi DKI Jakarta dan petugas kelurahan dimana DEWS telah terpasang. Data hasil kuesioner diolah dengan menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM).Dari 11 hipotesis pada penelitian ini setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan PLS SEM terdapat 5 hipotesis yang diterima dan 6 yang ditolak. Kepuasan pengguna (user satisfaction) menjadi variabel paling memiliki pengaruh positif kepada kesuksesan DEWS. Kemudian diikuti kualitas sistem (system quality), kualitas teknologi pelengkap (complimentary). Penggunaan (use) saat ini belum memiliki pengaruh pada kesuksesan, dimana kualitas layanan berpengaruh positif pada penggunaan, namun belum berpengaruh pada kepuasan pengguna. Kualitas informasi (information quality) saat ini juga belum memiliki pengaruh positif pada penggunaan dan kepuasan pengguna.

---

The Disaster Early Warning System, called DEWS, is a system managed by the DKI Jakarta Provincial Disaster Management Agency and used by Disaster Data and Information Center Technical Implementation Unit (UPT PDIK) officers and officers in villages district that affected by flood disasters. DEWS aims to assist the community in receiving, understanding, and reacting quickly and precisely to early warnings that are informed by officers. DEWS is considered not optimal and in accordance with the expectations expected to manage disaster early warning services. This is shown from the problems related to DEWS performance.

The purpose of this study is to evaluate the analysis of factors that influence the success of the Disaster Early Warning System (DEWS) and recommendations for improving the quality of the system. One way to avoid the failure of e-government services is to determine and define success factors at the beginning of implementation (Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, & Sucahyo, 2018). This study adopts the DeLone & McLean success model with the addition of complementary technology quality variables. Data was collected using a questionnaire distributed to UPT PDIK BPBD DKI Jakarta Province staff and village officials in district where DEWS has been installed. Data from the questionnaire were processed using the Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM).

By 11 hypotheses in this study after processing data using PLS SEM, there are 5 accepted and 6 rejected hypotheses. User satisfaction has the most positive influence on DEWS success. Then followed by the system quality and complimentary. Use does not currently have an influence on success, where service quality has a positive effect on use, but has not affected user satisfaction. The information quality at this time also does not have a positive influence on the use and user satisfaction."

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Lebih dari 600.000 orang menderita bencana di Indonesia setiap tahun. Menurut WHO, 67 persen dari sekitar 18.000 rumah sakit berada di daerah yang memiliki bahaya bencana alam. Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli di Pulau Nias adalah salah satu rumah sakit yang rentan dan perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesiapsiagaan petugas kesehatan rumah sakit dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Metode: Penelitian ini bersifat observasional dengan metode Kualitatif dan Semi Kuantitatif (Mix-method). Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pengukuran dalam pelaksanaan penilaian seperti kuesioner, observasi, dan wawancara mendalam. Ada beberapa aspek yang telah dinilai termasuk pengetahuan dan sikap, kebijakan, perencanaan rumah sakit bencana, sistem peringatan, mobilisasi sumber daya, dan kelangsungan bisnis. Hasil: Hasil penelitian mendapatkan sebagian besar responden (51.6%) berpengetahuan Cukup Baik mengenai pengetahuan umum terkait bencana gempa bumi dan tsunami, 62.3% responden berpengetahuan Baik dalam sistem peringatan dan evakuasi, dan 60.2% responden berpengetahuan Cukup Baik mengenai mobilisasi sumber daya dan respons bencana. 50.5% responden mempunyai sikap baik mengenai rekognisi bahaya, 50.5% responden mempunyai sikap baik pada sistem peringatan bahaya, dan 50.5% responden bersikap baik dalam mobilisasi sumber daya dan sistem evakuasi terkait sikap kesiapsiagaan bencana. Seluruh sampel tenaga kesehatan yang dipilih hanya mampu untuk memenuhi 40% hingga 65% keterampilan mengenai triage dan 25% hingga 33% keterampilan mengenai basic first aid. Sebanyak 51.6% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa rencana kegiatan bencana rumah sakit berjalan Baik, sebanyak 49.64% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa implementasi mobilisasi sumber daya tergolong Kurang Baik, dan sebanyak lebih dari 70% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa implementasi tiga komponen lainnya tergolong Kurang Baik. Hasil Hospital Safety Index sebesar 0 tidak memenuhi standar. Disimpulkan secara keseluruhan, kesiapsiagaan tenaga kesehatan RSUD Gunungsitoli tergolong kurang baik.

---

Indonesia is one of the most vulnerable countries to natural disasters, especially earthquakes and tsunamis. More than 600,000 people suffer from disasters in Indonesia every year. According to WHO, 67 percent of the approximately 18,000 hospitals are located at natural disaster hazards areas. The Gunungsitoli Regional General Hospital on Nias Island is one of the hospital that is vulnerable and needs to be prepared to deal with natural disasters. The purpose of this study was to assess the preparedness of hospital health workers to face earthquakes and tsunamis disasters.

Method: This research was observational with Qualitative and Semi-Quantitative methods (Mix-method). This study used several measurement instruments in conducting assessments such as questionnaires, observations, and in-depth interviews. There were several aspects that have been assessed including knowledge and attitudes, policies, disaster hospital planning, warning systems, resource mobilization, and business continuity.

Results: The results of the study found that most of the respondents (51,61%) had fair levels of knowledge related to earthquake and tsunami disasters, 62,37% of respondents had well levels of knowledge about the warning and evacuation system, and 60,21% of respondents had well levels of knowledge about the mobilization of resources and disaster response. 50.5% of respondents have good attitudes regarding hazard recognition, 58,5% of respondents have a good attitude on the hazard warning system and 50.5% of respondents are good at mobilizing resources and evacuation systems related to disaster preparedness attitudes. All selected health workers were only able to fulfill 40% to 65% of skills regarding triage and 25% to 33% of skills regarding basic first aid. As many as 51.61% of the sample of health workers stated that the planned hospital disaster activity went well, as many as 49.64% of the sample of health workers stated that the implementation of resource mobilization was classified as Poor, and more than 70% of the sample health workers stated that the implementation of the other three components was classified as Poor. The Hospital Safety Index result fulfilled 0 standard compliance. In conclusion, overall, the preparedness of health workers at the Gunungsitoli General Hospital was inadequate."

"Pada situasi dan kondisi normal, setiap fungsi dalam keluarga dapat dijalankan oleh setiap keluarga dengan baik. Akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu salah satu atau beberapa, bahkan secara keseluruhan fungsi-fungsi dari keluarga tersebut tidak dapat dijalankan dengan wajar atau sering disebut ketidakberfungsian keluarga. Ketidakberfungsian sosial keluarga ini atau keberfungsian sosial keluarga yang rendah akan berpengaruh terhadap kehidupan suatu masyarakat. Mengingat keluarga adalah suatu perwujudan sistem jaringan sosial dimana keberadaan masing-masing keluarga akan menentukan kelangsungan hidup, bahkan keberadaan masyarakat sangat diwarnai oleh fungsi masing-masing keluarga dalam mempertahankan dan membangun dirinya maka secara otomatis kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya juga turut terganggu, seperti melumpuhkan segala sumber daya sehingga menghambat program-program pembangunan dan kegiatan pemerintahan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis : (1) hubungan penerapan manajemen bencana terpadu (sebagai variabel eksogen X1) dan pemenuhan kebutuhan dasar ( variabel eksogen X2) pada penanganan masyarakat korban bencana luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo (sebagai variabel endogen X3) di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong; (2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian sosial keluarga korban bencana luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo (variabel endogen Y) di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong baik secara langsung maupun tidak langsung; dan (3) mengukur pengaruh/kontribusi kegiatan penerapan manajemen bencana terpadu, penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap keberfungsian sosial keluarga korban bencana baik secara parsial maupun simultan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan menggunakan quesioner untuk menjaring persepsi para masyarakat korban bencana luapan lumpur Lapindo Sidoarjo yang masih tinggal di lokasi pengungsian Pasar Baru Porong Sidoarjo. Data yang didapat dianalisis menggunakan metode statistik analisis korelasi dan analisis jalur / path analysis.Hasil penelitian pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Manajemen Bencana Terpadu dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Korban Bencana terhadap Penanganan Masyarakat Korban Bencana. Dari persamaan substruktur -1, koefisien besarnya pengaruh secara bersama-samab tersebut adalah 0,57. Artinya, setiap peningkatan 1 satuan Penerapan Manajemen Bencana Terpadu dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Korban Bencana akan meningkatkan Penanganan Mayarakat Korban Bencana sebesar 0,57 satuan.Kedua, Keberfungsian sosial keluarga dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor yang berpengaruh langsung adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu sebesar 0,70 sedangkan faktor yang berpengaruh tidak langsung adalah penerapan manajemen bencana terpadu, sebesar 0,25. Variabel yang menyebabkan pengaruh tidak langsung dalam hubungan tersebut adalah variabel Penanganan Masyarakat Korban Bencana (Z3). Variabel ini disebut variabel intervening / antara dan berfungsi sebagai variabel eksogen pada Keberfungsian Sosial Keluarga (Z4). Secara langsung Keberfungsian Sosial Keluarga (Z4) dipengaruhi oleh Penanganan Masyarakat Korban Bencana (Z3) dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Z2) melalui persamaan substruktur-2.Ketiga, pengaruh penerapan manajemen bencana terpadu dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap keberfungsian sosial keluarga, secara bersama-sama dapat dilihat dari persamaan substruktur 2, yaitu : Z4 = 0,70 Z2 + 0,17 Z3. Kontribusi / pengaruh penerapan manajemen bencana terpadu melalui penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar secara langsung dan simultan adalah sebesar 87 %. Artinya keberfungsian sosial keluarga dapat dijelaskan oleh faktor penerapan manajemen bencana terpadu melalui penanganan masyarakat korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 87 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian.

---

In normal situation and condition, every function in a family can be conducted well by every family. But, in certain situation and condition one or several, and even the whole functions of a family can not be conducted normally as such that is often referred to as family dysfunctionality. This family social dysfunctionality or low family social functionality would affect to a community lives. Knowing that family is a social network system which determine their livelihood, and even community existence, is very much depending on each family function in maintaining and establishing themselves; therefore, automatically community socio economic lives in general will also be disturbed, such as paralyzing all resources, that hamper the development programs and the governance activities.This research is aimed to describe, find out and analyze: (1) the relation of integrated disaster management application (as exogenic variable X1) and the basic need fulfillment (exogenic variable X2) in the handling of the victims community of Lapindo Overflowed Mud Disaster in Sidoarjo (as endogenic variable X3) at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo; (2) the affective factors on the victims? family social functionality of Lapindo Overflowed Mud Disaster in Sidoarjo (endogenic variable Y) at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo both directly and indirectly; and (3) assessing the effects/contributions of the integrated disaster management application activities, the handling on the disaster victim community and basic need fulfillment toward the disaster family victims? social functionality both partially and simultaneously.The research methodology employed is the survey method by using questionnaires to obtain the disaster victim community?s perceptions of Lapindo Overflowed Mud disaster in Porong Sub-distric Sidoarjo those still living at the evacuees location in Pasar Baru Porong Sidoarjo. The data obtained were analyzed through the use of statistic method, which are correlation analysis and path analysis.The first finding of the research states that there is positive and significant influence simultaneously between the Integrated Disaster Management Application and the Basic Need Fulfillment on the Disaster Victims Community toward the Handling of Disaster Victims Community. From the equation of substructure-1, the coefficient of the influence simultaneously is 0.57. It means that every increase of 1 unit of the Integrated Disaster Management Application and the Disaster Victims Community Basic Needs Fulfillment that will Increase the Disaster Victims Community Handling is 0.57 unit.Secondly, the family social functionality is affected by direct and indirect factors. The direct factor is the basic need fulfillment with 0.70 value while for the indirect factor is the integrated disaster management application with 0.25 value. The variable producing indirect effect in that relation is the variable of Disaster Victims Community Handling (as Z3 variable). This variable is referred to as intervening/in-between variable and functioning as exogenic variable on the Family Social Functionality (as Z4 variable). Directly, the Family Social Functionality (Z4 variable) is affected by the Disaster Victim Community Handling (Z3 variable) and the Basic Need Fulfillment (Z2 variable) through the equation of substructure-2.Thirdly, the influence simultaneously of the Integrated Disaster Management Application and the Basic Need Fulfillment on the Disaster Victims Community toward the Family Social Functionality based on the equation of substructure-2, that is : Z4 = 0,70 Z2 + 0,17 Z3. The influence of the Integrated Disaster Management Application through the Disaster Victims Community Handling and the Disaster Victims Community Basic Needs Fulfillment directly and simultaneously is equal to 87 %. It means that the family social functionality can be described by the integrated disaster management application factor through the disaster victims community handling and the disaster victims community basic needs fulfillment factor that is 87%, the remain factors are affected by the outside variables in this research."

"Berdasarkan data geologi, sejak tahun 2009 para ahli telah memeperkirakan bahwa di kepulauan mentawai akan terjadi gempa bumi besar (megathrust) dengan magnitude 8,9 skala richter dan 10 menit setelahnya akan terjadi tsunami di kepulauan tersebut. Pada menit ke 35, tsunami setinggi 10 meter akan sampai di kota padang yang berjarak 2,5 Km dari garis pantai, tergantung topografi daratannya. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Padang termasuk salah satu wilayah yang terancam oleh megathryst Mentawai karena terletak hanya +_ 800 meter dari garis pantai. Untuk mengetahui seberapa tinggi resiko bencana gempa bumi di Lanud Padang, telah dilakukan penelitian dengan cara menilai bahay gempa bumi , kerentanan bangunan , dan kapasitas masyarakat, sedangkan untuk mengetahui seberapa tinggi resiko dan dampak bencana tsunami dilakukan penilaian bahaya tsunami dan waktu evakuasi tsunami . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi data dari system informasi geografis, citra potret udara dan observasi di lapangan. Penilaian bahaya gempa bumi merupakan perpaduan informasi antara geologi Lanud dengan nilai indeks siesmik Sumatra Barat. Penilaian kerentanan bangunan melalui observasi dengan menggunakan metode Rapid Visual Screning (RVS) of bulding for potential seismic hazard yang dikembangkan oleh Federal Emergency Management Agency (FEMA) . Penilaian kapasitas masyarakat melalui wawancara dan kuisoner terhadap variable kesadaran dan kesiapsiagaan. Penilaian bahaya tsunami dilakukan dengan memadukan informasi melalui elevasi permukaan laha, kelas kerawanan tsunami Kota Padang dan ketinggian air landasan Tsunami. Penilaian waktu evakuasi Tsunami dilakukan dengan memadukan informasi mengenai simulasi evakuasi bahaya tsunami dan klasifikasi waktu evakuasi. Berdasarkan hasil analisa , penilaian resiko bencana gempa bumi menghasilkan 5(lima) kelas indeks risiko yang sangat rendah (0-0,240), rendah (0,241-0,480), sedang (0,481-0,720), tinggi (0,721-0,960) dan sangat tinggi (0.961-1,200). Penilaian dampak bencana tsunami menhasilkan lima kelas indeks dampak yaitu sangat rendah (0-1,17_)rendah (1,171-1,710), sedang (1,711-2,250_, tinggi (2,251-2,790) dan sangat tinggi (2,791-3,360). Upaya pengurangan risiskko dilakukan dengan menitikberatkan pada peningkatkan infrastruktur dan peningkatan kapasitas dapat mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi ?tsunami."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor utama penyaluran bantuan kemanusian di Indonesia. Terdapat 11 (sebelas) faktor utama dalam penanganan bencana yang harus diperhatikan yaitu ukuran besarnya bencana, transportasi, strategi supply chain, kapasitas, inventori, strategic planning, penggunaan teknologi, manajemen informasi, manajemen sumber daya, continuous improvement dan hubungan dengan supplier. Setelah faktor utama diketahui selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi penyaluran bantuan.Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian faktor utama yang mempengaruhi penanganan bencana telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui BNPB, tetapi ada beberapa strategi yang sebaiknya dilakukan. Strategi tersebut diantaranya adalah peninjauan ulang regulasi Undang-Undang pengananan bencana, penggiatan kembali sistem lumbung desa, pengembangan knowledge management dalam bidang penanganan bencana, dan perbaikan sistem penilaian performansi dan evaluasi penanganan bencana setelah proses penanganan bencana dilakukan.

---

The focus of this study is the main factors of humanitarian relief chain in Indonesia. There are 11 main factors in humanitarian relief chain such as size of disaster, transportation, supply chain strategy, inventory, strategic planning, technology utilization, information technology, human resource management, continuous improvement and supplier relation. After the main factors are identified then analizing the existing humanitarian relief chain with SWOT Analysis.The result of analizing is most of the main factor has already conducted in Indonesia, but there are several suggestions. Proposing to evaluate the regulations of disaster management system, re-activate the villager's rice barn system, develop knowledge management in disaster management system, develop the performance measurement system and the evaluation system after disaster."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."