Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Warga negara, penduduk, dan rakyat adalah tiga istilah yang berbeda. Rakyat adalah orang-orang diluar pemerintahan yang harus dilayani oleh pemerintah. penduduk adalah orang-orang yang bermukim disuatu wilayah. Warga negara adalah bagian dari penduduk yang menjadi unsur negara dan mempunyai hubungan timbal balik dalam bentuk hak dan kewajiban terhadap begara. Hak utama dari seorang warga negara yang membedakannya dengan penduduk lain yang bukan warga negara ialah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan negara seperti bupati, gubernur, ataupun presiden. Khusus untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, pasal 6 UUD NRI Tahun1945 menyatakan bahwa warga negara yang bisa menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden hanyalah mereka yang telah menjadi warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian warga negara yang memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi atau pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya tidak memenuhi persyaratan tersebut. Akhir-akhir ini muncul desakan agar syarat kewarganegaraan sejak lain untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil calon presiden haruslah orang indonesia asli seperti naskah awalnya. Alesannya ialah bahwa Indonesia adalah negara perjuangan yang dilahirkan oleh orang-orang asli Indonesia, sehingga merekalah yang memahami semangat kejuangan dan jati diri bangsa Indonesia. Usul ini tidak mudah diterapkan seketika karena harus merubah pasal yang berkaitan dengan itu dalam undang-undang dasar, atau menterjemah lebih lanjut maksud tersebut dalam undang-undang pelaksanaan."

"Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraannya, pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Kemudian penelitian ini juga menawarkan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menekankan pada strategi pembangunan sistem penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang partisipatif. Optimalisasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat dimulai dengan membangun sistem yang berorientasi pada perwujudan good governance.

---

This thesis discusses problems in the administration of peace, public order and community protection that affect the quality of services provided to the community. Community participation, which is expected to have a positive effect in its implementation, in fact cannot be implemented optimally. This study aims to determine what factors cause community participation cannot be implemented optimally. Then this research also offers a solution. This research is a normative juridical study using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study emphasize a participatory strategy for the development of a system for implementing peace, public order and community protection. Optimizing community participation as intended, can be started by building a system oriented towards the realization of good governance.

"

"Tesis ini membahas mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan. Adapun kasus yang diteliti adalah mengenai pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok di tahun 2008. Program pengadaan sarana dan prasarana di bidang persampahan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup di Kota Depok, khususnya keterbatasan lahan pembuangan sampah. Sehingga pada skala kawasan, dibangunlah 20 unit pengolahan sampah (UPS). Selain itu juga, melihat bagaimana keterkaitan kepemimpinan pemerintahanan daerah terhadap resistensi warga terkait dengan implementasi tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah di Kota Depok belum optimal dalam mengimplementasikan pembangunan UPS. Kemudian, kaitan antara kepemimpinan pemerintahan daerah dengan resistensi warga masyarakat terjadi terutama dalam aspek politik.

---

The focus of this study is to explore the leadership in the implementation of government?s policy. The case being studied is the policy development in the Waste Processing Unit (UPS) in Depok Municipality year 2008. The waste program facilities are intended to address the problem of limited waste disposal area. This study is designed to find out the leadership of local government and also the regent legislative members play their role in the implementation of the policy that they have decided and legalized. In addition, it is also aimed to describe how the leadership?s role in the citizen resistance cases. By using qualitative research approach, it is concluded that the local government leadership in Depok municipality was not optimal in playing its role as well as in facing the citizen resistance."

"Arena politik menjadi saksi terjadinya maskulinisasi peran publik. Kecenderungan untuk menyerahkan ruang publik pada pria menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dengan menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisionalrelasi gender. “Ketidakbertanggungjawaban” perempuan dalam ruang publik merupakankonsekuensi dari tidak diakuinya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem partiarkal yang mendominasi negara. Tulisan ini mengetengahkan bagaimana status perempuan dalam paradigma kewarganegaraan aktif dan inklusif."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaruh penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan tentang gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam memperbarui undang-undang tentang hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, bersifat deskriptif dan preskriptif. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar hakim harus mampu menguasai metode penemuan hukum terutama dalam mengadili gugatan warga negara agar menyamakan persepsi tentang konsep gugatan warga negara dan agar pembentuk undang-undang segera mengakomodir mekanisme gugatan warga negara ke dalam undang-undang hukum acara perdata dimana putusan-putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukumnya.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the effect of the lawmaking by the judge through a court decision on the citizen lawsuit against renewal the law of civil procedure. This study uses empirical and normative research, descriptive and prescriptive. The research data were analyzed using qualitative method. The researcher suggests that judges must have the ability of lawmaking method, especially in adjudicate of citizen lawsuit in order to make the perception of the concept of citizen lawsuit and that the legislators promptly accommodate citizen lawsuit mechanism in the law of civil procedure in Indonesia."

"POTRET kekinian kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Di kota kota besar sarana dan prasarana pendidikan cukup maju. Sedangkan di desa desa dan daerah terpencil, terisolasi dan pembatasan sarana dan prasarana. Mutu pendidikan suatu bangsa merupakan cerminan dari bangsa tersebut. Jika pendidikannya berkualitas, maka bisa dipastikan bangsa tersebut merupakan bangsa yang besar dan menghargai pendidikannya. Salah satu tolok ukur yang menjadi keberadaban bangsa adalah kualitas pendidikannya yang bermutu. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang, tingkat pendidikan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara negara lainnya. Sistem pendidikan yang masih berpusat di Kota, merupakan problema bangsa yang hingga saat ini belum terselesaikan."

"Topik yang kita bahas ini , merupakan topik yang penting dan relevan kita perbincangkan sekarang ini mengingat kondisi dan perlakuan terhadap warga neagara kita, khususnya para pekerja kita, di Malaysia....."