Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On relations between anti-dumping policy of European Union to biodiesel imports in Argentina and Indonesia."

"Dalam rangka liberalisasi perdagangan dunia, keberhasilan Indonesia melalui forum kerjasama ekonomi antar bangsa telah mampu menempatkan posisi Indonesia sebagai negara anggota yang cukup aktif berperan di Organisasi Perdagangan Dunia (The World Trade Organisation), melalui ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organisation sebagaimana diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 maka kedudukan Indonesia dalam mewujudkan tata perekonomian dunia yang seimbang dan adil dalam pergaulan masyarakat Internasional semakin nyata. Ini membuktikan bahwa liberalisasi ekonomi telah pula membawa implikasi hukum bagi setiap negara anggota yang tergabung dalam keanggotaan WTO termasuk Indonesia. Salah satu hal mendasar merupakan tindak lanjut isu globalisasi dalam rangka WTO, Indonesia telah melakukan langkah konkrit dengan mengadopsi Ketentuan Pasal VI Pelaksanaan GATT 1994 tentang Anti Dumping sebagai kerangka hukum formal anti dumping nasional. Kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1994 merupakan momentum dalam meningkatkan daya saing industri dalam negeri guna menghadapi tingkat persaingan yang semakin tajam dalam perdagangan bebas yang mengutamakan efisiensi di segala bidang utamanya sektor perdagangan dan industri untuk mendorong volume ekspor ke berbagai pasaran di luar negeri. Dengan membentuk lembaga pemerintah yang dikenal dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang bertugas untuk menerima pengaduan, mengadakan penyelidikan, pembuktian setiap kasus yang dituduhkan terhadap pengusaha Indonesia yang melakukan dumping oleh negara asing, demikian juga sebaliknya lembaga ini mempunyai kewenangan untuk melindungi dunia usaha serta mewakili industri dalam negeri dari serbuan barang dumping yang dapat berdampak buruk terhadap daya saing industri dalam negeri dengan pengenaan sanksi anti dumping atas impor barang dumping di pasaran Indonesia. Kerangka Hukum formal pengaturan anti dumping dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disertai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dalam implementasinya. Kebijakan Pemerintah Indonesia (Menperindag RI) melalui pembentukan KADI dalam mengantisipasi importasi barang dumping sebagai dampak perdagangan bebas, secara formal sudah mampu meletakkan kepentingan dunia usaha dalam peningkatan daya saing, akan tetapi masih perlu kiranya digaris bawahi sejauhmana ketentuan anti dumping nasional akan mampu melindungi produsen/eksportir dalam negeri dari pihak asing, sebab dalam prakteknya tuduhan dumping sering dikaitkan dengan kepentingan lain di luar perdagangan misalnya proteksi yang bertentangan dengan asas GATT itu sendiri."

"Sistem perdagangan dunia yang diikuti dengan persaingan ekonomi antara negara-negara telah menimbulkan dampak-dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari adanya persaingan perdagangan tersebut adalah dumping. Praktik dumping dilakukan oleh negara pengekspor dengan menentukan harga di bawah atau lebih rendah dari nilai nominalnya atau unit cost yang sebenarnya atau dapat juga dikatakan menjual dengan harga yang lebih murah di negara pengimpor dari pada di negara produsennya sendiri.Praktik dumping seringkali mengakibatkan kerugian terhadap industri dalam negeri pada negara pengimpor khususnya terhadap produsen barang yang sejenis. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, komunitas perdagangan internasional yang tergabung dalam World Trade Organization (WTO) memberikan suatu pengaturan mengenai mekanisme pembalasan terhadap praktek dumping yaitu dikenal sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang biasanya dilakukan dengan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping, pada praktek perdagangan internasional seringkali disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap industri dalam negeri. Salah satu contoh kasus yang salah dalam menerapkan mekanisme anti dumping tersebut adalah kasus Indonesia melawan Korea Selatan dimana dalam kasus ini Korea Selatan melakukan beberapa pelanggaran terhadap mekanisme anti dumping yang diatur dalam Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tarrifs and Trade ¡994 (Anti Dumping Agreement).Latar belakang timbulnya kasus ini adalah dengan dikenakannya BMAD terhadap beberapa perusahaan eksporter produk kertas dari Indonesia. Pemerintah Indonesia yang merasa keberatan dengan tindakan antidumping Korea Selatan ini lalu mengajukan permohonan kepada Dispute Settlemcnt Body WTO untuk dibuatnya suatu panel yang bertugas untuk membuat keputusan dan rekomendasirekomendasi atas permasalahan antidumping te rse b u t Dalam keputusan akhirnya Panel memutuskan bahwa Korea Selatan terbukti melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran atas Anti Dumping Agreement dan merekomendasikan untuk mengadakan perhitungan kembali atas BMAD tang telah ditetapkan sebelumya."

"Studi penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan anti dumping pada volume impor produk biaxially oriented polyproylene (BOPP)  menggunakan data bulanan seri waktu dari Januari 2014 hingga Desember 2019. Studi ini membandingkan dampak dari kebijakan anti dumping pada dua kelompok negara yaitu named country sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan anti dumping dan non named country sebagai negara yang bukan subjek kebijakan ini. Penelitian ini juga menggunakan dua metode penelitian utama seperti metode ekonometrik dan metode analisis deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini digunakan beberapa variabel yaitu nilai tukar mata uang sebagai variabel yang mewakili harga, pangsa pasar, besar bea anti dumping dan periode dumping dummy termasuk periode investigasi dan periode perpanjangan peraturan anti dumping serta variabel laju pertumbuhan sektor industri besar dan sedang sebagai variabel yang mewakili pendapatan . Variabel tersebut merupakan kunci untuk menguji efek pembatasan perdagangan dan efek pengalihan perdagangan dari kebijakan anti dumping. Beberapa studi empiris telah membahas dampak kebijakan anti dumping di negara berkembang. Namun, penelitian ini berfokus untuk menyelidiki produk spesifik dalam polyproylene yaitu Biaxially Oriented Polypropylene yang merupakan salah satu kebijakan anti dumping terbaru di Indonesia. Hasil empiris menunjukkan bahwa besar bea masuk kebijakan anti dumping memiliki signifikansi negatif terhadap volume impor BOPP dari named country yaitu Thailand dan Vietnam, sementara itu kebijakan justru berpengaruh negatif terhadap peningkatan volume impor dari non named country  yaitu Malaysia, Tiongkok, China Taipei, Korea Selatan dan jepang. Penurunan volume impor ini terjadi pada periode kedua pengenaan peraturan tersebut.

---

This research study investigates the impact of anti dumping policy of Biaxially Oriented Polypropylene product on the BOPP import. Using monthly time series data from January 2014 to December 2019, This study compares the impact of anti dumping policy on two groups of countries namely named country as a country that is the subject of an anti dumping policy and 'non named country as  country that is not the subject of this policy. This study also uses two main research methods such as the econometric method and the descriptive analysis method. In addition, this study used several variables, namely currency exchange rates as a variable that represents price, market share, anti dumping duties and the dummy variables of dumping periods including the investigation period and the anti dumping regulation extension period, we also include growth rate industry sectors variable that reflects income . These variables are key to examine the effects of trade restrictions and the effects of trade diversion from anti dumping policies.

Several empirical studies have addressed the impact of anti dumping policies in developing countries. However, this research focuses on investigating a specific product in polyproylene, Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP), which is one of the latest anti dumping policies in Indonesia in term of extension period. Empirical results show that anti dumping duty has a negatif significance on BOPP import volumes from 2 (two) name countries namely Thailand and Vietnam, while the suprising result that  policy has a positif effect on decreasing the volume of imports from non-named countries namely Malaysia, China, China Taipei, South Korea and Japan. This decreasing in import volume occurred in the second period of imposition of the regulation."

"ABSTRAKBerdasarkan permasalahan yang terjadi Pemerintah melalui Menteri Keuangantelah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produkPolyester Staple Fiber sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dariNegara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan dan berlaku sampai dengan tanggal22 November 2015. Kemudian dengan diberlakukan perpanjangan BMAD, banyak paraindustri khususnya industri hilir menyatakan penolakan karena akan merugikan industribenang atau spinners dan hilir tekstil dalam negeri.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Keadilan (justice), penulis melakukan pembahasan terhadappokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dan saran-saran atas hasilpenelitian.

---

ABSTRACTBased on the problems that occurred the Government through the Ministry ofFinance has set the imposition of Anti Dumping Import Duty (BMAD) on imports ofPolyester Staple Fiber according Minister of Finance Regulation No. 196 / PMK.011 / 2010concerning Imposition of Anti-Dumping Duty on the Import of Polyester Staple Fiber fromIndia , Republic of China, and Taiwan and valid until November 22, 2015. Then with theimposition of the extension of BMAD, many industries, especially downstream industriesdeclared rejection because it would harm the industry of yarn or spinners and downstreamof domestic textiles.The author's thesis research is a qualitative normative research using the theory ofJustice, the authors do the study of the main issues to obtain a conclusion and suggestionson the results of research."

"Tesis ini menganalisa pengaruh kebijakan anti dumping terhadap volume impor produk baja di Indonesia terutama pada produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) menggunakan data bulanan volume impor Indonesia terhadap produk baja CRC dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015. Penelitian ini membandingkan pengaruh kebijakan anti dumping terhadap dua kelompok negara yaitu ?named countries? sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) dan ?nonnamed countries? sebagai negara yang bukan merupakan subjek dari kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S).Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu metode ekonometri juga metode analisa grafik serta gambar. Selain itu, variabel duty, market share dan dummy dumping period adalah variabel utama untuk menemukan seperti apa efek pembatasan perdagangan maupun efek pengalihan perdagangan sebagai akibat kebijakan antidumping tersebut.Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh kebijakan anti-dumping bagi negara berkembang. Namun, dalam penelitian ini penulis fokus untuk meneliti satu produk baja yaitu CRC/S dimana kasus dumping untuk produk ini merupakan kasus dumping terbaru di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan anti-dumping secara signifikan telah berhasil menurunkan volume impor produk CRC/S dari 5 negara "named countries" yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam, sementara impor volume dari negara "Non names countries" justru meningkat akibat kebijakan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa efek pembatasan maupun efek pengalihan terbukti akibat dari kebijakan antidumping terhadap produk CRC/S di Indonesia.

---

The present research study investigates the impact of anti-dumping policy on import volume of steel product in Indonesia specifically on Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) using time series monthly data from January 2008 until March 2015. This study compare the impact of anti-dumping policy on two cluster countries namely "named countries" as the country who become the subject of anti-dumping policy and "non-named countries" who become non-subject of this policy.

This research also employs two main research methods such as econometric method as well as descriptive analysis method. In addition, the variables namely duty, market share and dummy dumping period are the key variables to examine the trade restriction effect and trade diversion effect of anti-dumping policy.

Several empirical studies have addressed the impact of anti-dumping policy in developing country. However, this research focuses to investigate specific product in steel industry namely CRC/S which is the newest dumping case in Indonesia.

The empirical result shows that anti-dumping policy has negative significance to the import volume of Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) from 5 (five) "named countries" namely Japan, China, South Korea, Taiwan and Vietnam, while it has found positive significance to the increase in the import volume from "nonnamed countries". The descriptive analysis method shows that both trade restriction effect as well as trade diversion effect proven from "named" to "non-named countries""

"Proper management of a company always plans its activities, especially in increasing profits for its business. Furthermore, in estimating production prices, it should take into account the amount of production costs incurred. The methods used to calculate the production costs are two kinds: full costing method and variable costing methods. Full costing includes all elements of costing into the cost of production, which consist of raw material cost, direct labor costs and factory overhead costs; both are variable and fixed cost behaviors. Variable costing method is profit planning and behavior method that does not take into account all elements of costing; it only calculates the production cost variable."

"Era globalisasi yang sedang melanda dunia dewasa ini, baik langsung maupun tidak langsung, telah mempengaruhi Indonesia dalam mengambil kebijakan perekonomiannya. Sebagai konsekuensi diratifikasinya pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/VITO) berdasarkan UU No.7 Tahun 1994, Indonesia harus mengikuti berbagai aturan main yang disepakati dalam bidang perdagangan internasional. Salah satu hal yang disepakati dalam pembentukan WTO tersebut adalah pelaksanaan Pasal VI GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tentang Dumping dan Bea Masuk Antidumping. Oleh karena dumping merupakan salah bentuk persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan intemasional, GATT/WTO mernbuka kemungkinan bagi negara anggotanya untuk membebani pelaku dumping dengan bea masuk antidumping.Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengundangkan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (dan beberapa peraturan pelaksanaannya), yang di dalamnya mengatur mengenai dumping dan bea masuk antidumping. Salah satu dari peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menperindag RI No.136/MMP/Kep16/1996, mengatur tentang pembentukan Komite Antidumping Indonesia (KADI), sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penanganan kasus-kasus dumping, Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji peranan KADI dalam mewujudkan persaingan sehat dalam dunia usaha di Indonesia.Dalam melihat dan mengkaji persoalan di atas, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu selain didekati secara yuridis normatif juga dikaji aspek-aspek ekonomis dan politisnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dilakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan harapan dapat memberi gambaran yang menyeluruh serta alternatif pemecahannya.Setelah data yang terkumpul dan dianalisis secara kualitatif, penelitian ini antara lain menyimpulkan bahwa terbentuknya KADI akan sangat membantu terwujudnya persaingan sehat di bidang perdagangan internasional, sepanjang KADI dapat menempatkan dirinya sebagai lembaga yang independen. Namun, untuk merealisasikan perannya tersebut, KADI harus terus meningkatkan kualitasnya, khususnya karena kurangnya tenaga ahli (termasuk ahli hukum) yang dimiliki serta miskinnya pengalaman KADI dalam penanganan kasus-kasus dumping. Di samping itu, KADI harus mewaspadai praktik dumping yang tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kepentingan bisnis, melainkan dilakukan sebagai suatu bentuk "proteksi" baru.Sehubungan dengan makin ketatnya persaingan global sekarang ini, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia, dalam hal ini KADI, terus memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang dalam bersaing dengan negara-negara maju serta mengambil/mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri."