Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidanan dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Norma tersebut sudah ada bahkan sejak undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian khususnya dalam pasal 23 ayat (4) huruf a, kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahu 1979 tentang pemberhentian PNS khususnya pasal 9 huruf a. Adapun dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 pun juga mengamanatkan hal yang sama. Demikian pula setelah berlakunya undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemeritah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Meskipun terdapat beberapa instansi pemerintahan yang telah secara konsisten melaksanakannya, namun masik didapati sebagian besar lain instansi pemerintah yang belum melaksanakan. Terbukti pada September 2018, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh deputi pengawasan dan pengadilan kepewaian BKN, terdapat 2.357 PNS yang teridentifikasi telah putus berdasrkan putusan yang inkracht karena melakukan kejahatan jabatan namun belum diberhentikan sebagai PNS."

"Bureaucracy,inside which the civil servants are,is one of important political structure in democratizion process.Tendency which has happened,during the period of New Order Government was that bureaucracy became political power machine in order to justify all government policies...."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinantransformasional terhadap komitmen karyawan dalam menjalankan reformasibirokrasi. Penelitian dilakukan di salah satu organisasi sektor publik di Jakartadengan jumlah sampel sebanyak 163 yang merupakan pegawai dari organisasitersebut. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepemimpinantransformasional adalah kuesioner Multifactor Leadership Questionnaires(MLQ5X), dan kuesioner komitmen perubahan yang dikembangkan olehHerscovitch dan Meyer (2002) untuk mengukur komitmen karyawan terhadapreformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen karyawanterhadap reformasi birokrasi dipengaruhi secara signifikan oleh kepemimpinantransformasional. Kepemimpinan transformasional juga berpengaruh secarasignifikan terhadap komponen affective commitment to change dan normativecommitment to change, sedangkan kepemimpinan transformasional tidakberpengaruh secara signifikan terhadap continuance commitment to change. Hasilpenelitian ini menyarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenaipengaruh gaya kepemimpinan yang lain yaitu, kepemimpinan transaksional,laissez-faire, servant leadership, dan change leadership terhadap komitmenkaryawan dalam menjalankan reformasi birokrasi.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the influence of transformational leadership towardcommitment to bureaucracy reformation. The research was held in one of the publicsector organization in Jakarta with the 163 employees of the organization used for thesample. The Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ) was used to measuretransformational leadership and questionnaires developed by Herscovitch and Meyer(2002) was used to measure commitment to bureaucracy reformation. The results showedthat commitment to bureucracy reformation was significantly influenced bytransformational leadership. The transformational leadership also has significantinfluence on affective and normative commitment to change, whereas transformationalleadership has no significant influence on continuance commitment to change. The studysuggests conducting more analyses about the influence of other leadership style(transactional, laissez-faire, servant leadership, and change leadership) towardcommitment to bureaucracy reformation."

"Penelitian ini menggambarkan bagaimana birokrasi arus utama menempatkan perempuan, lalu menjelaskan penyebab dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan karier seluas-luasnya. Kerangka pikir menggunakan teori femininisme eksistensialis, birokrasi arus umum dan birokrasi berperspektif ferminis. Dengan pendekatan kualitatif; dan extended case method penelitian ini memperoleh data dari dua belas perempuan yang bekerja di instansi pemerintah di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi birokrasi arus utama adalah buta gender.Dari perspektif perempuan terlihat dua ketimpangan representasi perempuan, pertama ketimpangan perempuan dalam struktur organisasi dan kedua ketimpangan representasi perempuan pada posisi yang marginal. Hal ini dilihat dari rendahnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan ketika menjabat, masih pada posisi subordinat dengan jenis pekerjaan sebagai "pembantu" atau "pelengkap". Pengembangan karier lebih diutamakan pada laki-laki ketimbang perempuan. Upaya yang dilakukan perempuan adalah melakukan rencana kehidupannya untuk urusan karier atau keluarga secara bergantian. Oleh karena itu, perlu reformasi struktur birokrasi agar menjadi Iebih women friendly melalui kebijakan yang peka gender dan dispensasi pada perempuan dengan affirmative actions.Women in Bureaucracy: A Study Case on Women's Carrier Development in Several Governmental InstitutionsThis study attempts to shed light on women's carrier development within mainstream bureaucracy, and seeks to identify causes and efforts to overcome obstacles women face in their carrier. Concepts of bureaucracy within mainstream paradigm as well as feminist, and feminist existentialism are employed as theoretical framework. Using qualitative approach and extended case method, data gathered from twelve subjects working in government institutions in the Province of DKI Jakarta.

Results lead to a conclusion that mainstream bureaucracy is gender blind. Tackling the results from feminist perspectives, it has been identified that women are underrepresented in organizational structure and managerial position. Carrier development path are mainly reserved for men. It is therefore recommended to start reforming the structure of bureaucracy to accommodate women's best interests by means of gender-sensitive policies as well as affirmative actions."

"Competence can be defined as an individual basic characteristic which has a causal relationship based on criteria namely effective of good performance, superior at workplace or at a certain situation. The mean of competence mentioned above can be briefly defined as man capability indicated by his work, knowledge, skill, attitude, motive and talent, obviously found at workplace which can distinguish between who is successful and who is ordinary person. Every organization needs to develop professional and competent human resources according to the necessity. This will be the center of organization excellence and all at once as an instrument of competitive ability in the globalization era. Concept of Competence Based Human Resources Management (CBHRM) offers an approach wich expresses the demand toward the need of individual (civil servant). By applying the approach CBHRM many of management functions, at the beginning, are difficult to be performed, can be easier and more pratical, as employee career planning, post/ position grouping, development, training till termination which can arranged according to to the organizational needed competence by using the information on competence needed in a post/potion or for an individual (employee). So CBHRM can be defined as "a process of management of manpower function from recruitment until termination, where the process of decision taking is based on information about standard of post/position and individual or employee competence in order to achieve organization purpose". Different from conventional Human Resources management, all activities and decision in the CBHRM are more transparent, can be scientifically justified and non-discriminative. By using the integrated CBHRM can be developed an Integrated Competencies Based Human Resources Management Information System. This system is a database which is devided, based on functions of human resources management and which produces various report needed by integrated human resource service."

"Tesis ini membahas pengaruh pemberian remunerasi pada kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Perbaikan remunerasi merupakan salah satu bagian dari program reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi dijalankan oleh pemerintah karena kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai segi pelayanan. Latar belakang program reformasi birokrasi antara lain : 1. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini. 2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. 3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. 4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. 5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan KPPN Jakarta I. KPPN merupakan kantor percontohan yang ditetapkan Departemen Keuangan untuk merepresentasikan perbaikan layanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner terhadap responden pada pegawai KPPN Jakarta I dan bendahara/staf kantor/satuan kerja pemerintah yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remunerasi dapat memberi motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2007: 121) bahwa kompensasi (remunerasi) akan memberikan motivasi seseorang untuk bekerja dengan baik dan mendorong berprestasi. Prestasi ditunjukkan dengan kinerja (kualitas) pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan diukur dengan mengambil penilaian dari pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian remunerasi terhadap pegawai pada kantor pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kantor tersebut. Remunerasi juga akan mengurangi bahkan menghapus citra buruk birokrasi pemerintah. Dengan demikian program perbaikan remunerasi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan dapat dijalankan pada instansi pemerintah lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

---

This thesis study the influence of gift remuneration to services quality of The State Exchequer Service Office ( KPPN) Jakarta I. Remuneration represent one part of the bureaucracy reform program. The bureaucracy reform program run by government because condition of public service management by government officers is bad. Background the bureaucracy reform program are : 1. Corruption, collusion, and nepotism practice ( KKN) still take place till in this time. 2. Mount the quality of public service which not yet able to fulfill the public expectation. 3. Mount the efficiency, effectiveness, and productivity which not yet is optimal than the governance bureaucracy. 4. Mount the transparency and accountability of governance bureaucracy which still lower the storey; 5. Level of discipline and ethos work the officer which still lower. The Target Research is to analyse how influence remuneration to services quality of KPPN Jakarta I. KPPN represent the sample office specified by The Treasury Department for represent of public service repair. This research is quantitative research by descriptive desain. Data obtained by using quisioner to responder of KPPN Jakarta I officer and bursar/office staff of the government institution as KPPN Jakarta I customer. Result of research indicate the gift remuneration can give the motivation to the officer how to increase its performance. Result of this research as according to opinion Hasibuan ( 2007: 121) that compensation (remuneration) will have the somebody motivation to work better and push to get achievement. Achievement shown with the good performance service (service excellent). Service quality measured by taking assessment from customer to accepted service. Conclusion from this research is remuneration for officer of governmental office will improve the public service quality. Others also will lessen even vanish the ugly image of governmental bureaucracy. So that program of remuneration run by Treasury Department can be run at direct interconnected other governmental institution especially with the public service."

"ABSTRAK Penelitian ini melihat artikulasi pesan dari Buku Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia terhadap permsalahan tata kelola yang terjadi di UI periode 2007 2012 Penelitian ini memakai Teori Strukturasi sebagai teori substantif guna memahami gugus signifikansi dari teori ini dengan memperhatikan skema interpretasi dari agen terhadap struktur Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis Sementara teknik analisis yang digunakan untuk membedah teks adalah teknik analisis wacana kritis Teun van Dijk dengan memperhatikan struktur teks kognisi sosial serta konteks sosial Objek penelitian ini adalah teks teks tentang tata kelola UI 2007 2012 Berdasarkan penelitian perlawanan terhadap struktur muncul karena struktur bersifat mengekang constraint bentuk kepemimpinan otoriter sehingga tidak memberikan kesempatan enabling kepada agen Bentuk perlawanan melalui teks didasarkan pada kesadaran diskursif dan praktis karena perbedaan pandangan antara struktur dan agen Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepemimpinan otoriter tidak cocok untuk dilakukan pada lembaga pendidikan

---

ABSTRAK The research looked at the articulation of the message of the Book Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia the book describe about problem of governance UI that occurred in the 2007 2012 The study used the Theory of Structuration as a substantive theory in order to understand the significance of group theory interpretation scheme with regard to the structure of the agent This study used a qualitative approach with a critical paradigm While the analytical techniques used to dissect the text is critical discourse analysis techniques Teun van Dijk with attention to text structure social cognition and social context Object of this study are texts about governance UI 2007 2012 Based on the study resistance to structure appears because the structure is curb constraint authoritarian form of leadership so it does not give a chance enabling to the agent Form of resistance through the text based on the discursive consciousness and practical because of differences between structure and agency The results showed that authoritarian leadership is not fit to be done at educational institutions "

"Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

---

Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare."

"Relasi birokrasi dengan politik di Indonesia selalu mengalami Huktuatif. Pada masa Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalitasnya, mesin birokrasi (baca: PNS) senantiasa dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan mobilisasi politik, dalam rangka mcndukung kekuatan status quo. Setelah rezim Orde Baru jatuh, dan digantikan oleh era reformasi tahun 1998, terjadilah perubahan sistem politik yang sangat fundamental, terutama menyangkut hubungan pusat dan daerah. Dari pola yang sentralistik, menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi. Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh DPRD, menjadi dipilih Iangsung oleh rakyat. Perubahan ini disatu sisi memberikan arti positif yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi disisi lain adalah terfragmentasikannya PNS kedalam kepentingan politik praktis. Penelitian disertasi ini berupaya melihat bagaimana pelaksanaan dari netralitas birokrasi dalam kontestasi politik lokal yaitu pemilihan kepala daerah pasca Orde Baru. Studi kasus yang dipilih adalah pemilihan Gubemur Sulawesi Selatan dan Gubernur Banten. Permasalahan utama yang ingin diketahui adalah (i) Bagaimana implementasi netralitas PNS dalam pilkada Sulsel dan Banten, (ii) apa bentuk terjadinya pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada Sulsel dan Banten, dan (iii) apa dampak dari pelanggaran netralitas PNS terhadap (i) hasil Piikada, (ii) pelayanan publik, dan (iii) perubahan jabatan structural di kedua provinsi tersebut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), sludi dokumentasi (library research), Focused Group Discussion (FGD), dan media review. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada kedua kasus Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan dan Banten, hampir semua mesin birokrasi selalu dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. PNS banyak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam politik praktis, sehingga hasil pilkada menuai gugatan dan menyebabkan tidak berjalannya sistem pembinaan pegawai (merit sysrem) Serta tidak optimalnya pelayanan publik. Ada faktor intemal yang mempengaruhi netralitas birokrasi yaitu sentimen primordialisme, logika kekuasaan. Secara ekstemal adalah adanya ambiguitas regulasi yang membuat birokrasi menjadi tidak netrai dan independen. Faktor primordialisme lebih kepada kedekatan etnisitas, kesukuan dan agama. Sedangkan faktor Iogika kekuasaan dikarenakan adanya ketidakpastian sistem dalam penjenjangan karir seorang PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang. Hal yang sama juga terjadi dalam pilkada Banten, dimana ada shadow stare yaitu kekuatan diluar birokrasi yang mampu mengendalikan birokrasi. Kekuatan dominan muncul dari kelompok jawara dan pemilik modal yang memilki akses politik dengan pusat kekuasaan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa liberalisasi dan reformasi politik, ternyata tidak diikuti oleh reformasi perubahan ditingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap professional, akan tetapi dalam penjenjangan karirnya, karir PNS sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara mereka kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. Oloh sebab itulah kepala daerah torpilih dari partai politik, memiliki kekuasaan yang sangat kuat (powerfull authority) untuk menarik PNS dalam politik praktis. Faktor budaya politik dan budaya birokrasi di Indonesia temyata tidak sejalan dengan proses liberalisasi politik dan system demokratisi secara langsung. Pada masyarakat yang masih menganut patronase politik dan budaya feodalislik, netralitas birokrasi monjadi sesuatu yang sangat utopia. Pola hubungan patron-client serta politik balas jasa, membuat posisi PNS menjadi lebih mudah torkooptasi oloh kepentingan polilik rezim tingkat lokal. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah dekonstruksi konsop birokrasi tentang makna profesionalitas, netralitas, rasionalitas. Konstruksi teoritik Weber tentang birokrasi yang sangat ideal, seolah menatlkan adanya intervensi politik. Padahal birokrasi yang ada seringkali dihasilkan dari proses politik. Sedangkan konsep Carino tentang ascendancy dan sublasi birokrasi, Iebih realistis dan empiris dalam melihat persoalan birokrasi. Carino mellhat bahwa birokrasi tidak steril dari intervensi politik, karena birokrasi merupakan produk dari proses politik melalui mandar pemilihan. Oleh sebab itu pejabat politik dalam sebuah birokrasi dari sebuah produk mandat pemilihan, akan membuat birokrasi berada dalam posisi tarik menarik dengan kepentingan politik. Hasil penelitian ini secara khusus menegaskan bahwa sebuah modernitas dalam kultur budaya birokrasi dan budaya politik masyarakat seperti yang dipahami dan diterapkan oleh negara maju, ketika diimplementasikan pada negara berkembang dengan segala dinamika internalnya, harus mengalam re-intepretasi dan indegeneisasi. Ada konteks dan nilai-nilai lokalitas yang mempengaruhi makna netralitas birokrasi.

---

The relationship between bureaucracy and politics in Indonesia always fluctuates. ln the New Order Era with mono loyalty policy, the bureaucratic machine was constantly manipulated by the ruling regime to conduct political mobilization in order to support the status quo. Alter the fall of the New Order regime, the Refomt Era reigned in 1998 with fundamental changes occurring in political system, particularly those concerning with the relationship between the central and local government, from centralistic to a more autonomous and decentralized system. Similarly, the local leaders were previously elected by the Regional House of Representatives, but they are now elected directly by their constituents. On one hand the change gives a favorable meaning that is to increase society?s political participation, the civil servants, on the other hand, are fragmented into practical political interest.

This dissertation endeavored to see to what extent the neutrality of bureaucracy in the local political contest, that is, the election of local leaders post the New Order regime. The opted case study was the Govemor?s election in South Sulawesi and Banten. The main issues to address wcrc: (i) what factors influenced the civil servants? neutral behavior in the political contest at local level, (ii) what l`om1 were civil servants? biases, and (iii) what were the impacts of the civil servants? biases towards (i) results of local leaders? election, (ii) public services, and (iii) the change in structural positions in those two provinces. This research used qualitative approach. The data were collected by using such techniques as in-depth interview, library research, focus group discussion, and media review.

The results of this study elaborated that nearly all bureaucratic machines in both cases of Govemcrs? election in South Sulawesi and Banten were manipulated by the rulers to prolong their authority. The were so many civil servants breaking the rules and involving in the practical politics that the results of regional leaders' election were claimed. This made the civil servant?s career development with the merit system could not be implemented. There were internal factors influencing the neutrality of bureaucracy, such as primordial sentiment, the logic of power. Externally, there were ambiguous regulations that made the bureaucracy bias and independent. The primordial factors inclined towards the proximity of ethnics, race and religions. Whereas the logical power was applied because there was the inconsistent system in the civil service career path. There was a political and power speculation from the side of civil servants who were expected to provide political support to the contestant of the local leaders? election, that is, the feasibility of improving their career in the bureaucracy when their candidates won. Similarly, Banten had shadow state, namely, the power outside bureaucracy that was able to control bureaucracy. The dominant power emerged from groups of the "jawara? and investors that possessed political access to central power.

The research also elaborated that political liberalization and reform was, in fact, not followed by the reform at regulation level. On one hand the civil servants were expected to have professional attitude in their career path. On the other hand, they are very much dependent on the civil service authorized officials, in this context, the Govemor, the Regent or the Mayor who are political officials elected by political mechanism. Therefore the elected local leaders Horn the political party hold a powerful authority to retain the civil servants in practical politics.

Political and bureaucratic culture factors in Indonesia were, in fact, directly incompatible with the process of political liberalization and democratic system. In the society still adopting political patronage and feudalistic culture, bureaucratic neutrality remained very utopian. The relationship pattem of patron-client and in-return-favor politics made the civil servants? position vulnerable to be co-opted by the interest of political regime at local level.

The theoretical implication of the research was the deconstruction ofthe concept of bureaucracy conceming with the meaning of professionalism, neutrality, rationality. Weber?s theoretical construction about bureaucracy is very ideal. lt seemingly ignores the availability of political intervention. The fact is that the bureaucracy is often produced by the political process. Carino?s concept about bureaucracy ascendancy and sublation is more realistic and empirical in viewing the bureaucratic issues. Carino understands that bureaucracy is not free from political intervention because bureaucracy is the product of political process based on the election mandate. Therefore, a political ofiicer in a bureaucracy elected based on election mandate makes the bureaucracy in the position of vulnerably being directed to meet the political interests.

The results of this study particularly elaborated that modernization in the culture of bureaucracy and that of society politics as understood and applied by the developed countries had to undergo re-interpretation and indigenousness when implemented in the developing countries with all their intemal dynamics. There were contexts and local values that influenced the meaning of bureaucracy neutrality."

"Bentuk birokrasi Indonesia yang cenderung hierarkis, kaku, serta lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah salah satu bagian proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010-2025 yang kemudian secara spesifik dijabarkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Implementasi penyetaraan jabatan di lingkup pemerintahan daerah dalam prakteknya banyak menemui tantangan dan masalah yang beragam, termasuk di Pemerintahan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penghapusan eselon III dan eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah dan pelaksanaan penyetaraan jabatan di kabupaten Ogan Komering Ilir dikaji dalam perspektif adminitrasi publik dan teori Neo-Weberian State. Metode analisis menggunakan pendekatan doktrinal dengan didukung data wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada prinsipnya penyetaraan jabatan merupakan sebuah kongkretisasi dari paradigma baru hukum administrasi publik dan memiliki korelasi yang sesuai dengan teori Neo Weberian State dari Pollit dan Bouckheart. Akan tetapi terdapat kompleksitas dalam pelaksanaannya ditingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan tantangan terkait kualifikasi dan kecocokan jabatan, perubahan budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan. Penyetaraan Jabatan di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaanya ditemui beberapa kendala. Pertama, sulitnya menemukan nama jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki ataupun latar belakang Pendidikan yang dimilki. Kedua, motivasi pejabat hasil penyetaraan yang masih rendah berkaitan dengan pemahaman mengenai tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional seutuhnya, terlebih pejabat fungsional hasil penyetaraan masih menjalankan tugas koordinasi selayaknya pejabat administrasi sebelumnya. Ketiga, rendahnya informasi yang tersedia mengenai peningkatan kompetensi pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah.

---

The hierarchical, rigid, and slow-responsive nature of Indonesia's bureaucracy serves as the primary rationale for the issuance of bureaucracy simplification policies. The alignment of administrative positions into functional roles constitutes a pivotal facet of the bureaucratic streamlining process in accordance with the Grand Design of the Indonesian Bureaucratic Reform spanning from 2010 to 2025, subsequently detailed in the Bureaucratic Reform Roadmap for the years 2020-2024. The practical implementation of position alignment within local government entities encounters diverse challenges and issues, notably in the Ogan Komering Ilir Regency. The issues addressed pertain to the execution of bureaucratic simplification policies through the elimination of echelons III and IV in the local government structure and the execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency, scrutinized from the perspectives of public administration and Neo-Weberian State theory. The research methodology employed is doctrinal research, complemented by interview data. The findings of this study indicate that, fundamentally, position alignment embodies a concretization of the new paradigm in public administrative law and correlates appropriately with the Neo-Weberian State theory propounded by Pollit and Bouckaert. Nevertheless, complexities arise in its implementation at the local government level, particularly concerning challenges related to job qualifications and appropriateness, organizational cultural shifts, and resistance to change. The execution of position alignment in the Ogan Komering Ilir Regency encounters several impediments. Firstly, the difficulty in identifying functional position titles commensurate with the duties and functions of the occupied positions or the educational background of the incumbents. Secondly, the low motivation of officials resulting from position alignment, rooted in a limited understanding of the duties and functions as full-fledged functional officers, especially when these officials continue to perform coordination duties akin to their previous administrative roles. Thirdly, the scarcity of information available regarding the enhancement of competencies for functional officers within the local government milieu."