Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019, isu keberpihakan media kembali menjadi sorotan. Muncul kekhawatiran bahwa rawanya pertarungan kepentingan di tahun politik dapat menyeret media pada peran yang tidak netral, sehingga menciptakan suasana politik yang tidak kondusif. Penlitian ini berusaha memahami netralitas media massa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan melakukan studi kasus pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat 2017. Sebagai sebuah Penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun lokus penelitian yang dipilih adalah Jakarta dan Bandung."

"Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui PP No. 12 tahun 1999 diharapkan netralitas politik birokrasi akan dapat terjamin tidak hanya dengan cara melepaskan keanggotaan PNS dalam Parpol, namun yang lebih penting adalah menegakkan sikap dan perilaku PNS agar benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik dan profesional serta bersikap imparsial terhadap parpol. Penulisan tesis yang berjudul ?Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada? ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maupun metode penelitian empiris, dengan titik berat pada penelitian normatif. Maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui secara yuridis netralitas pegawai negeri sipil dalam Pilkada dan mengetahui keberpihakan Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Malang, Gowa dan Kutai Kertanegara.Secara yuridis netralitas Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 secara tegas menetapkan bahwa seorang pegawai negeri yang akfif dalam partai politik harus melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri, namun yang sering terjadi, bahwa di Indonesia jabatan menteri misalnya, jabatan menteri bukan jabatan pegawai negeri, tetapi jabatan politik. Seringkali seorang menteri (yang berasal dari pegawai negeri) sulit memisahkan jabatan dirinya sebagai pejabat pemerintah yang juga sebagai fungsionaris partai. Yang menjadi permasalahannya adalah mengapa netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat diperlukan dan bagaimana mengupayakan netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah? ada sejumlah larangan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penegakan netralitas birokrasi dan PNS, yakni:pertama,dalam kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Kepala Daerah, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. kedua,Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dalam jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga, PNS, anggota TNI/POLRI dilarang dilibatkan sebagai peserta kampanye atau juru kampanye pilkada. Keempat, Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan Kepala Daerah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Pada akhirnya diharapkan pemilu mendatang merupakan tonggak bagi redefinisi peran birokrat/ PNS sebagai public servan, tentunya berlaku juga pada pilkada langsung.

---

With the issuance of government policy through the PP No. 12 Tahun 1999 expected the political neutrality of the bureaucracy will be guaranteed not only by civil servants to release membership in political parties, but more important is to uphold the attitude and behavior of civil servants in order to really oriented to the public interest and professional and impartial attitude towards political parties. The writing methods of this thesis entitled "Neutrality of Civil Servants in the elections" is a normative legal research methods and empirical research methods, with emphasis on normative research. The purpose and objective of this thesis is to obtain judicial neutrality of civil servants in the election and find out partisanship in the election of Civil Servants in Malang, Gowa and Kutai Kertanegara. Judicially, neutrality of Civil Servants has been regulated in PP No. 12 Tahun 1999 provides that a civil servant who is active in a political party should let go of his status as civil servants, but that often happens, that in the Indonesia office of the minister for instance, the post office of civil servants rather than ministers, but political office. Often a minister (which comes from civil servants) is difficult to positions itself as a government official who is also a party functionary. The problem is why the neutrality of civil servants in the Regional Head Election is needed and how to seek the neutrality of civil servants in local elections? There are some restrictions that need to be considered in connection with the enforcement of the neutrality of the bureaucracy and civil servants, namely: first, the campaigns are prohibited from involving judges in all courts, enterprises structural officers, functional officers in the country as well as regional head office, unless the officer is a candidate for the Head Regional / Deputy Regional Head. Second, the state officials who become candidates for Regional Head / Deputy Head of the Region in implementing the campaign does not use the associated facilities in the office, taking temporary leave without pay. Third, civil servants, members of the TNI/Police involved as participants are prohibited from campaign or election campaigners. Fourth, state officials, officials of the structural and functional in the country and regional heads of office are prohibited from making decisions and/ or actions that benefit or harm one of the candidates during the campaign. In the end, it expects the upcoming election is a major milestone for the redefinition of the role of bureaucrats / civil servants as a public servant, of course, applies also to direct election."

"Relasi birokrasi dengan politik di Indonesia selalu mengalami Huktuatif. Pada masa Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalitasnya, mesin birokrasi (baca: PNS) senantiasa dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan mobilisasi politik, dalam rangka mcndukung kekuatan status quo. Setelah rezim Orde Baru jatuh, dan digantikan oleh era reformasi tahun 1998, terjadilah perubahan sistem politik yang sangat fundamental, terutama menyangkut hubungan pusat dan daerah. Dari pola yang sentralistik, menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi. Demikian juga dengan pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh DPRD, menjadi dipilih Iangsung oleh rakyat. Perubahan ini disatu sisi memberikan arti positif yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi disisi lain adalah terfragmentasikannya PNS kedalam kepentingan politik praktis. Penelitian disertasi ini berupaya melihat bagaimana pelaksanaan dari netralitas birokrasi dalam kontestasi politik lokal yaitu pemilihan kepala daerah pasca Orde Baru. Studi kasus yang dipilih adalah pemilihan Gubemur Sulawesi Selatan dan Gubernur Banten. Permasalahan utama yang ingin diketahui adalah (i) Bagaimana implementasi netralitas PNS dalam pilkada Sulsel dan Banten, (ii) apa bentuk terjadinya pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada Sulsel dan Banten, dan (iii) apa dampak dari pelanggaran netralitas PNS terhadap (i) hasil Piikada, (ii) pelayanan publik, dan (iii) perubahan jabatan structural di kedua provinsi tersebut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), sludi dokumentasi (library research), Focused Group Discussion (FGD), dan media review. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada kedua kasus Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan dan Banten, hampir semua mesin birokrasi selalu dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya. PNS banyak melakukan pelanggaran dan terlibat dalam politik praktis, sehingga hasil pilkada menuai gugatan dan menyebabkan tidak berjalannya sistem pembinaan pegawai (merit sysrem) Serta tidak optimalnya pelayanan publik. Ada faktor intemal yang mempengaruhi netralitas birokrasi yaitu sentimen primordialisme, logika kekuasaan. Secara ekstemal adalah adanya ambiguitas regulasi yang membuat birokrasi menjadi tidak netrai dan independen. Faktor primordialisme lebih kepada kedekatan etnisitas, kesukuan dan agama. Sedangkan faktor Iogika kekuasaan dikarenakan adanya ketidakpastian sistem dalam penjenjangan karir seorang PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang. Hal yang sama juga terjadi dalam pilkada Banten, dimana ada shadow stare yaitu kekuatan diluar birokrasi yang mampu mengendalikan birokrasi. Kekuatan dominan muncul dari kelompok jawara dan pemilik modal yang memilki akses politik dengan pusat kekuasaan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa liberalisasi dan reformasi politik, ternyata tidak diikuti oleh reformasi perubahan ditingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap professional, akan tetapi dalam penjenjangan karirnya, karir PNS sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara mereka kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. Oloh sebab itulah kepala daerah torpilih dari partai politik, memiliki kekuasaan yang sangat kuat (powerfull authority) untuk menarik PNS dalam politik praktis. Faktor budaya politik dan budaya birokrasi di Indonesia temyata tidak sejalan dengan proses liberalisasi politik dan system demokratisi secara langsung. Pada masyarakat yang masih menganut patronase politik dan budaya feodalislik, netralitas birokrasi monjadi sesuatu yang sangat utopia. Pola hubungan patron-client serta politik balas jasa, membuat posisi PNS menjadi lebih mudah torkooptasi oloh kepentingan polilik rezim tingkat lokal. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah dekonstruksi konsop birokrasi tentang makna profesionalitas, netralitas, rasionalitas. Konstruksi teoritik Weber tentang birokrasi yang sangat ideal, seolah menatlkan adanya intervensi politik. Padahal birokrasi yang ada seringkali dihasilkan dari proses politik. Sedangkan konsep Carino tentang ascendancy dan sublasi birokrasi, Iebih realistis dan empiris dalam melihat persoalan birokrasi. Carino mellhat bahwa birokrasi tidak steril dari intervensi politik, karena birokrasi merupakan produk dari proses politik melalui mandar pemilihan. Oleh sebab itu pejabat politik dalam sebuah birokrasi dari sebuah produk mandat pemilihan, akan membuat birokrasi berada dalam posisi tarik menarik dengan kepentingan politik. Hasil penelitian ini secara khusus menegaskan bahwa sebuah modernitas dalam kultur budaya birokrasi dan budaya politik masyarakat seperti yang dipahami dan diterapkan oleh negara maju, ketika diimplementasikan pada negara berkembang dengan segala dinamika internalnya, harus mengalam re-intepretasi dan indegeneisasi. Ada konteks dan nilai-nilai lokalitas yang mempengaruhi makna netralitas birokrasi.

---

The relationship between bureaucracy and politics in Indonesia always fluctuates. ln the New Order Era with mono loyalty policy, the bureaucratic machine was constantly manipulated by the ruling regime to conduct political mobilization in order to support the status quo. Alter the fall of the New Order regime, the Refomt Era reigned in 1998 with fundamental changes occurring in political system, particularly those concerning with the relationship between the central and local government, from centralistic to a more autonomous and decentralized system. Similarly, the local leaders were previously elected by the Regional House of Representatives, but they are now elected directly by their constituents. On one hand the change gives a favorable meaning that is to increase society?s political participation, the civil servants, on the other hand, are fragmented into practical political interest.

This dissertation endeavored to see to what extent the neutrality of bureaucracy in the local political contest, that is, the election of local leaders post the New Order regime. The opted case study was the Govemor?s election in South Sulawesi and Banten. The main issues to address wcrc: (i) what factors influenced the civil servants? neutral behavior in the political contest at local level, (ii) what l`om1 were civil servants? biases, and (iii) what were the impacts of the civil servants? biases towards (i) results of local leaders? election, (ii) public services, and (iii) the change in structural positions in those two provinces. This research used qualitative approach. The data were collected by using such techniques as in-depth interview, library research, focus group discussion, and media review.

The results of this study elaborated that nearly all bureaucratic machines in both cases of Govemcrs? election in South Sulawesi and Banten were manipulated by the rulers to prolong their authority. The were so many civil servants breaking the rules and involving in the practical politics that the results of regional leaders' election were claimed. This made the civil servant?s career development with the merit system could not be implemented. There were internal factors influencing the neutrality of bureaucracy, such as primordial sentiment, the logic of power. Externally, there were ambiguous regulations that made the bureaucracy bias and independent. The primordial factors inclined towards the proximity of ethnics, race and religions. Whereas the logical power was applied because there was the inconsistent system in the civil service career path. There was a political and power speculation from the side of civil servants who were expected to provide political support to the contestant of the local leaders? election, that is, the feasibility of improving their career in the bureaucracy when their candidates won. Similarly, Banten had shadow state, namely, the power outside bureaucracy that was able to control bureaucracy. The dominant power emerged from groups of the "jawara? and investors that possessed political access to central power.

The research also elaborated that political liberalization and reform was, in fact, not followed by the reform at regulation level. On one hand the civil servants were expected to have professional attitude in their career path. On the other hand, they are very much dependent on the civil service authorized officials, in this context, the Govemor, the Regent or the Mayor who are political officials elected by political mechanism. Therefore the elected local leaders Horn the political party hold a powerful authority to retain the civil servants in practical politics.

Political and bureaucratic culture factors in Indonesia were, in fact, directly incompatible with the process of political liberalization and democratic system. In the society still adopting political patronage and feudalistic culture, bureaucratic neutrality remained very utopian. The relationship pattem of patron-client and in-return-favor politics made the civil servants? position vulnerable to be co-opted by the interest of political regime at local level.

The theoretical implication of the research was the deconstruction ofthe concept of bureaucracy conceming with the meaning of professionalism, neutrality, rationality. Weber?s theoretical construction about bureaucracy is very ideal. lt seemingly ignores the availability of political intervention. The fact is that the bureaucracy is often produced by the political process. Carino?s concept about bureaucracy ascendancy and sublation is more realistic and empirical in viewing the bureaucratic issues. Carino understands that bureaucracy is not free from political intervention because bureaucracy is the product of political process based on the election mandate. Therefore, a political ofiicer in a bureaucracy elected based on election mandate makes the bureaucracy in the position of vulnerably being directed to meet the political interests.

The results of this study particularly elaborated that modernization in the culture of bureaucracy and that of society politics as understood and applied by the developed countries had to undergo re-interpretation and indigenousness when implemented in the developing countries with all their intemal dynamics. There were contexts and local values that influenced the meaning of bureaucracy neutrality."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untukmewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitasPNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah diIndonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapapermasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebutdilatarbelakangi berbagai hal dan yang spesifik berkaitan dengan penelitian iniadalah pelanggaran terhadap netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada. Padahasil penelitian, terlihat dengan jelas bahwa netralitas PNS dalam pelaksanaanPilkada merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini termaktub dengan jelasdalam berbagai aturan yang mengatur secara rinci tentang PNS, antara lain dalamUU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana PNS harus bebas dari pengaruhgolongan maupun parpol, dan netralitas merupakan amanat yang ada didalamAsas Manajemen ASN. Selanjutnya Netralitas PNS sangat erat kaitannya dalammewujudkan AUPB, dimana didalam UU ASN telah disebutkan bahwa PNSharus netral, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melaluiAUPB, diatur bahwa PNS harus netral dan tidak boleh berpihak sehingga denganpelaksanaan netralitas PNS dapat mewujudkan pelaksanaan AUPB. Selanjutnyamengenai pelanggaran netralitas PNS diatur sanksi hukuman sedang dan beratsebagaimana diatur dalam Disiplin PNS PP No. 53 Tahun 2010, dimana ancamanterberat PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yangtelah dilakukan. Pelanggaran netralitas PNS di daerah marak diwarnai modus,antara lain Mobilisasi PNS, Mutasi PNS, Penyalahgunaan Anggaran, sertaintimidasi PNS. Pada akhirnya pasca dikeluarkannya UU ASN pengawasannetralitas ASN menjadi tugas Komisi Aparatur SIpil Negara (KASN), dengantugas yang demikian besar, KASN masih memiliki keterbatasan dibidangkewenangan, SDM dan anggaran. Sehingga kedepannya untuk meningkatkanpengawasan netralitas PNS diperlukan penguatan KASN dari berbagai aspektersebut, kemudian perlu diadakannya sosialiasi secara komprehensif kepada PNSdi seluruh daerah untuk melakukan prevensi terhadap berbagai pelanggarannetralitas PNS, dan terakhir perlu kiranya memanfaatkan teknologi informasiuntuk membuka pengawasan masyarakat terhadap PNS melalui pengaduanlangsung dengan sistem informasi, sehingga dapat mewujudkan pengawasannetralitas PNS secara efektif.

---

ABSTRACTThis research examines how urgency of civil servant neutrality in elections torealize AUPB, and to see how the problem of civil servant neutralityimplementation in some implementation of Election of Regional Head (Pilkada).Based on the results of the research, it appears that elections in various regions inIndonesia some time back are still colored by several problems and post electiondisputes implemented, it is motivated by various things and specific related to thisresearch is a violation of the neutrality of civil servants in the implementation ofelections. In the research results, it is clear that the neutrality of civil servants inthe implementation of Pilkada is a very important thing, it is clearly stated in thevarious rules that regulate in detail about civil servants, among others, in Law no.5 Year 2014 on ASN where civil servants should be free from the influence ofgroups and political parties, and neutrality is a mandate that exists within the ASNManagement Principles. Furthermore, the neutrality of civil servants is closelyrelated to the realization of AUPB, where in the ASN Act has been mentioned thatthe civil servants should be neutral, and to realize good governance throughAUPB, regulated that the civil servants should be neutral and should not takesides so with the implementation of the neutrality of civil servants can realize theimplementation of AUPB . Furthermore, regarding the violation of the neutralityof civil servants are sanctioned by medium and heavy punishment as stipulated inthe Civil Government Regulation PP. 53 of 2010, where the heaviest threat ofcivil servants may be dismissed with disrespect for the offenses committed.Violations of the neutrality of civil servants in rampant areas are colored bymodes, including Mobilization of Civil Servants, Mutation of Civil Servants,Budget Abuse, and civil servants intimidation. In the end, after the issuance ofASN Law, the control of ASN neutrality becomes the task of the State ApparatusForce (KASN), with such a large task, KASN still has limited authority, humanresources and budget. So in the future to improve the supervision of the neutralityof civil servants is needed strengthening KASN from various aspects, then needcomprehensive socialization to civil servants across the region to prevent theprevention of various violations of the neutrality of civil servants, and lastly needto use information technology to open the public surveillance of civil servantsthrough a complaint directly with the information system, so as to realize thesupervision of the neutrality of civil servants effectively."

"Perubahan paradigma yang penting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat secara teransparan dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebelum keluarnya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pilkada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun merebaknya tindakan KKN yang antara lain dalam wujud politik uang, pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah menuntut dibukanya saluran dan mekanisme pemilihan kepala daerah di luar calon dari partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 05/2007 tanggal 23 Juli 2007 mengukuhkan bahwa calon independen dibolehkan untuk ikut serta dalam Pilkada. Keputusan ini di satu sisi mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas tetapi di sisi lain merupakan cambuk bagi partai politik untuk intruspeksi dan berbenah diri dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada konstituen dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran calon independen Pilkada layak disambut baik oleh segenap kalangan sebagai solusi kebuntuan aspirasi masyarakat selama ini terhadap monopoli pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari hak politik masyarakat. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa dengan persaingan yang sehat diharapkan mendapat kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan memperoleh legitimasi yang kuat. Terjaminnya kualitas dan legitimasi akan memperoleh dukungan yang kuat pula dari masyarakat otonom, berpengaruh pada stabilitas pemerintahan yang pada puncaknya dapat mencapai tujuan dari program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjut putusan MK oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dan aturan main tampilnya calon independen Pilkada perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan yang mendesak di sejumlah daerah. Kearifan dan kebesaran jiwa para elit partai politik menentukan bagaimana calon independen turut serta dalam Pilkada, karena produk hukumnya terletak pada pemerintah dan DPR yang merupakan representasi dari partai politik.

---

Importantly, the paradigm changes conducted to administer Local Government is to Elect Local Head by citizens directly, transparently and democratic under principles of immediate, general, free, secret, hones and fair in accordance with citizens aspiration. Prior the issuance of Laws No.32 of 2004 concerning Local Government, Pilkada [Local Head Election] is elected by Local Representative Assembly, nevertheless, as result of the presence of KKN [Collusion, Corruption and Nepotism] commitment such as money politic, then, no longer it is suitable to citizens aspiration. The declining of citizens trust to political party in order to elect local head, it had brought about the opening of channel and mechanism of local head election beyond political party. Award of Supreme of Constitution No. 05/2006 on July 23rd 2007, it had validated the independent candidate to participate in "Pilkada'. In one side, such award had been responded by citizens enthusiastically, but, in other side, more hardly, the political party should introspect and manage their selves in better to increase service quality to the constituent in special and citizens in general. The existence of Independent Candidate properly, it should be responded by citizens as solution for solving the stagnant of citizens aspiration to monopoly local head election as their political right currently. Its benefit is that by health and fair competition will be obtained both the very qualified local head and strong legitimate, hence, significantly, it will be supported by citizens which will have influences to governmental stability, finally, the objective of developmental programs may be achieved for citizens prosperity. However, it should be followed up by executive {Government] and Legislative [Indoensia Representative Body] by passing rules and regulations as legal umbrella and rule of game for independent candidate. The wisdom and voluntary of political elites will determine how independent candidate may compete in Pilkada, because such legal products will be determined by both executive and legislative policy. "

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan permasalahan-permasalahan tentang keberadaan dan fungsi dari wakil kepala daerah di Indonesia karena tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pengisian jabatan dan jumlah wakil kepala daerah yang dapat dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena tidak tegasnya pengaturan tentang wakil kepala daerah dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ketidakpastian hukum untuk mengadakan jabatan wakil kepala daerah karena pengaturannya mudah berubah-ubah dan tergantung pada undang-undang lain. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai keberadaan dan jumlah wakil kepala daerah harus diatur secara eksplisit di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

---

ABSTRACTLaw number 23 on 2014 of Regional Governance which has been amended by Law Number 2 of 2015 on Amendment of Law Number 23 on 2014 and Law Number 9 of 2015 on Second Amendment of Law Number 23 on 2014 Law of Regional Governance caused problems about Deputy Head of Regional Government 39 s existence and functions in Indonesia because Law Number 23 on 2014 did not regulate the mechanism to fill the deputy head position and also did not determine the possible number of deputy heads that can be appointed by each regions. This is a prescriptive and juridical normative thesis that used secondary data as it source and intended to give solutions and recommendations. The result is, there are implications that caused by unclear norms in Law of Regional Governance in Indonesia. The implication is, the rule about legal standing of deputy head of regional governance becomes uncertain, because the norm is easy to be changed and depends on another regulation outside the Law of Regional Governance. Therefore, the norms in Law of Regional Governance needs to be revised, especially the norms about number and existence about deputy head of regional governance."