Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe implementation of non cash transactions in local governments is the governments step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation of non cash transactions. However, the efficiency of the use of the budget has not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACTThe objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai analisis bagaimana dampak dari implementasi transaksi non tunai khususnya untuk penerimaan pendapatan retribusi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis berfokuskan pada proses serta manfaat dari peralihan mekanisme penerimaan Retribusi Daerah dari transaksi tunai ke transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah, penerapan kebijakan transaksi non tunai memberikan dampak yang baik seperti kemudahan dalam bertransaksi terkait pembayaran Retribusi Daerah bagi masyarakat, dan manfaat dalam bidang penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efisien dan ekonomis. Oleh sebab itu, diharapkan transaksi penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan sistem non tunai dapat terus dilakukan dan dikembangkan di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the analysis of how the impact from implementation of non cash transactions especially for local authority levies in Provincial Goverment DKI Jakarta. The analysis focuses on the transition process and benefit of local authority levies mechanism from cash transactions to non cash transactions in Provincial Goverment DKI Jakarta. The conclusions of this final assignment are that the implementation of the non cash transaction policy has a good impact such as the ease of transactions related to the payment of regional retribution for the community, and the benefits in administration and reporting in Provincial Government DKI Jakarta become more accountable, efficient and economical. Therefore, it is expected that transaction of local authority levies using non cash transaction system can continue to be implemented and developed in Provincial Goverment DKI Jakarta. "

"Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas.Keberhasilan dalam menciptakan SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi olehketersediaan guru berkualitas dan terdistribusi secara merata, namun saat ini masihbanyak sekolah yang kekurangan guru hingga akhirnya dapat berdampak pada kualitasbelajar siswa. Salah satu Kabupaten yang kekurangan guru dan distribusi gurunya tidakmerata adalah Kabupaten Malang, untuk itu tata kelola guru terkait penyediaan danpemerataan guru menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola guru pada tingkat SekolahDasar khususnya terkait dengan penyediaan dan pemerataan guru, serta mengidentifikasifaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian post positivis, dengan analisis menggunakan Model ImplementasiKebijakan Grindle. Data diperoleh melalui wawancana dan studi literatur. Hasilnyaadalah kebijakan tata kelola guru dalam rangka penyediaan dan pemerataan guru tingkatSekolah Dasar di Kabupaten Malang masih belum berjalan secara efektif dan efisien.Outcome kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas peserta didik juga belum tercapai.Dilihat dari faktor konten kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, letakpengambilan keputusan dan sumber daya belum terpenuhi dan berjalan dengan baik.Sedangkan pada faktor konteks implementasi, sudah terdapat strategi aktor yang terlibat,dukungan rezim yang berkuasa dan tingkat daya tanggap, namun belum optimal danresponnya cenderung lambat. Selain faktor tersebut terdapat faktor lain yangmempengaruhi implementasi yaitu kebijakan pemerintah lainnya

---

Education is an important factor to achieve quality of human resources. The quality of

human resources is strongly influenced by the availability of quality and equitable

teachers. However there are still many schools that shortage of teachers so that it can

effect the student learning quality. One of the districts that lack of teachers and having

anequal distribution of teachers is Malang District, for this reason teacher governance

related to the provision dan distribution of teachers is very important to do. This study is

post-positivist research, and the analysis uses the Grindle Policy Implementation Model.

This study aims to analyze the implementation of teacher governance policies at the

primary school level, particularly in providing teachers and equal teacher distribution,

and to identify the factors that influence the policy implementation. Data collection

through interviews and literature study. The results show that teacher governance policies

in order to provide teachers equally are not carry out effectively and efficiently. The

policy outcome, the increase of student quality, has not been achieved. In the policy

content factor, extent of change visioned, site of decition making, and resources

committed have not been fulfilled and running well. Meanwhile, in the context of

implementation, the are already strategies of actors involved, the support of ruling regime

and responsiveness of the actor, however, it is not optimal and slow. In addition, there are

others factors, such as other government policy that actually influence the policy

implementation"

"Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah salah satu pemerintah daerah ada di dalam koordinasi pemerintah provinsi Jawa Timur. Pada saat ini, pemerintah Kabupaten Sumenep sedang mengembangkan smart city, sehingga manajemen data menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung adanya smart city. Manajemen data menjadi salah satu indikator yang terdapat dalam indeks SPBE. Indikator tingkat kematangan data yang tidak mencapai target menjadi permasalahan di Pemerintah Kabupaten Sumenep. Belum adanya tata kelola data menjadi akar permasalahan, sehingga perancangan strategi tata kelola data diperlukan dalam menerapkan manajemen data di Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini untuk merancang strategi tata kelola data yang dapat mendukung pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari wawancara dan studi literatur peraturan terkait. Analisis internal dan eksternal dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor SWOT. Penyusunan strategi dilakukan menggunakan analisis SWOT dan menghasilkan strategi pertumbuhan, pengembangan internal, pengembangan eksternal, dan bertahan. Analisis kebutuhan menghasilkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola data. Hasil penelitian ini adalah rancangan strategi tata kelola data yang terdiri dari charter, kerangka kerja operasional, peta jalan implementasi, dan rencana keberhasilan operasional tata kelola data. Visi tata kelola data Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2024-2026 adalah mewujudkan manajemen data berkelanjutan dalam mendukung pembuatan kebijakan berbasis data layanan SPBE Kabupaten Sumenep untuk pelayanan publik yang responsif dan efisien. Visi didukung oleh misi, tujuan dan proses tata kelola data. Model operasi yang diusulkan adalah federated, dengan melibatkan peran data governance executive sponsor, steering committee, chief data officer, executive data stewards, enterprise data stewards, dan business unit. Peta jalan disusun berdasarkan 10 aktivitas yang dilaksanakan selama satu tahun secara berkelanjutan. Rencana keberhasilan operasional menjadi indikator dan target dalam pelaksanaan tata kelola data. Rancangan dapat menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat peraturan manajemen data.

---

The Sumenep Regency Government is one of the local governments within the coordination of the East Java Provincial Government. Currently, the Sumenep Regency Government is developing a smart city, it means that making data management is one of the important pillars to support the existence of a smart city. Data management is one of the indicators in the SPBE index. Data maturity level indicators that do not reach targets are a problem for the Sumenep Regency Government. The absence of data governance is the root of the problem, so designing a data governance strategy is needed in implementing data management in Sumenep Regency. The aim of this research is to design data governance strategy that can support the Sumenep Regency Government in data management. This research is qualitative study, with data collected from interviews and literature studies on relevant regulations. Internal and external analysis is carried out to obtain SWOT factors. Strategy formulation is carried out using SWOT analysis and produces strategies for growth, internal development, external development, and survival. Requirements analysis produces strategies that suit data governance needs. The result of this research is a data governance strategy design consisting of a charter, operational framework, implementation roadmap, and operational success plan for data governance. The data governance vision of the Sumenep Regency Government for 2024-2026 is to realize sustainable data management in supporting data-based policy making for Sumenep Regency SPBE services for responsive and efficient public services. The vision is supported by the mission, goals, and data governance processes. The proposed operating model is federated, involving the roles of data governance executive sponsor, steering committee, chief data officer, executive data stewards, enterprise data stewards, and business unit. The roadmap is prepared based on 10 activities carried out continuously for one year. Operational success plans become indicators and targets in implementing data governance. The design can be a reference for the Sumenep Regency Government in making data management regulations."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi informasinya. Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas rancangan suatu tata kelola teknologi informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya."

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang telah dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi selama kurun waktu yang cukup lama. metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis disebabkan penulis berfokus pada metode kualitatif yang berusaha mendapatkan fakta-fakta serta fenomena yang tidak dapat diceritakan menggunakan statistika. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kesimpulan yang pada intinya mengungkapkan bahwa sistem akuntabilitas aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat melibatkan berbagai pihak dengan lebih masif dan kolaboratif, sebab kinerja pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya para petinggi aparatur, pegawai, bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah kesatuan dalam program magang, penulis berpendapat penelitian ini dapat dilanjutkan dalam format yang lebih dalam dan diteruskan untuk lebih mendalami bagaimana dampak yang berhasil dibuat oleh implementasi sistem akuntabilitas aparatur pemerintahan.

---

This study aims to determine the impact of the accountability system on the performance of government apparatuses that have been managed by the Ministry of Administrative Reform and Reform for a considerable period of time. The research method used is content analysis because the author focuses on qualitative methods that try to get facts and phenomena that cannot be told using statistics.

The results of this study are some conclusions which basically reveal that the system of accountability of state apparatus and bureaucratic reform can involve various parties more massively and collaboratively, because government performance is a shared responsibility not only officials of officials, employees, and even the Indonesian community itself.

Because this research is an integral part of the apprenticeship program, the authors argue that this research can be continued in a deeper format and continued to explore more about the impact that was successfully made by the implementation of the accountability system of government officials."