Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDIRI bangsa Indonesia telah mengamanatkan tujuan pendidikan sebaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat. Yang selanjutnya dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi. " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa telah dijelaskan begitu rinci dalam konstitusi ini yaitu melalui proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Tujuan dari penulisan ini adalah memperkuat gagasan tentang kelaziman penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ke dalam proses pendidikan nasional, sesaui UUD NRI tahun1945. pada tataran filosofi dan tujuan umum pendidikan nasional, ketiga tujuan tersebut telah terkonsep dengan baik, namun relaitasnya masih amat jauh dari yang dikehendaki. bahkan terjadi simplifikasi artikulasi dalam praktek pengajaran tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhklak mulia yaitu dengan mencukupkan mata pelajaran agama yang bersifat kognitif. Padahal ketiga tujuan tersebut sedianya harus menjiwao seluaruh mata pelajaran dan perilaku kehidupan, sehingga tidak mengenal dikotomi antara ilmu dan akhlak, antara ilmu dan ketakwaan, antara ilmu dan keimanan. Pada tataran inilah penulis mencoba menuangkan gagasan integrasi nilainilai keimanan, katakwaan dan akhlak mulia ke dalam proses pendidikan nasional. selain itu penegasan kata akhlak bukan karakter sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi amat penting mengingat pembentukan akhlak mulia berbeda dengan pembentukan karakter terutama dari sumber atau rujukan nilainya. Akhlak merujuk kepada wahyu tuhan (agama) yang merupakan nilai absolut. Sedangkan karakter merujuk pada lingkungan sosial dan pengalaman hidup yang memiliki nilai relatif. sehingga akhlak mulia selalu membawa pelakunya kepada ketauhidan (berkeTuhanan), sedangkan karakter tidak selalu membawa pelakunya kepada sikap berkeTuhanan karena sifat sumbernya yang tidak terikat dengan ketauhidan. dalam hal ini pilihan para The Founding Father akan kata akhlak sebagai salah satu tujuan nasional sudah tepat karena sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. dengan demikian seluruh proses pendidikan baik formal maupun non formal harus melahirkan manusia yang berketuhanan. "

"Tujuan pendidikan nasional disebutkan dalam UUD NRI tahun 29145 dalam BAB XIII pendidikan dan kebudayaan. pasal 31 Ayat (2) pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam UUD NRI Tahun 1945, terjadi perubahan redaksi tujuan Pendidikan Nasional seperti tersebut dalam Pasal 31 Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu engetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggoi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sejak awal kemerdekaan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sering mengalami perubahan terutama dibidang politik, yang pada gilirannya memberi dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Sekalipun berbagai upaya telah dilakukan, naun hasil yang tercapai untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa belum maksimal, setidaknya Indonesia masih tertinggal dibanding terutama dengan negara maju. Sementara dibagian lain sebagaimana diberitakan berbagai media, menunjukkan fenomena terjadinya dekadensi moral generasi muda, yang ditandai dengan antara lain; perkelahian antar siswa/mahasiswa, perbuatan tercela, perilaku menyimpang, persekusi dan bully terhdap teman dan tindakan hukum, serta penyalah gunaan kemampuan ilmu pengetahuan teknologi, yang bertentangan denga martabat luhur bangsa. Oleh karena itu menjadi suatu keniscyaan untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah karakter generasi muda, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam kerangka upaya mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945."

"There needs to be good will among public education policy makers at national among and regional levels to the point of even inviting representatives from teachers at the local level to participate in the making of the curriculum, asking to be involved in the management of the educational process, soliciting their help in the plan at all levels, asking them to assist in the periodical assessments and following them up on it. These teachers should, in fact, be and actually are at the front line the effort to provide national policy for the system of education and should be actively involved in its Any educational system should aim at the eradication of poverty from society and, at the same time, out of justice, to provide education to everyone and for everyone. These principles really need to be followed considering the variety o the situations of people who are living in Indonesia."

"Desentralisasi merupakan agenda reformasi bangsa Indonesia yang paling penting setelah pemilihan umum demokratis pada Nuji 1999. Desentralisasi menyentuh seluruh kehidupan bangsa termasuk program dan kegiatan pendidikan...."

"Penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Mohammad Natsir yang berkaitan dengan konvergensi pendidikan. Pemikiran tersebut keterkaitan dengan kebijakan sistem pendidikan nasional pertama 1950-1954 yang unik dan penting bagi Natsir untuk diimplementasikan. Permasalahan utama tugas akhir ini adalah “Bagaimana pemikiran konvergensi pendidikan Natsir terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional 1950- 1954” melalui serangkaian metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi yang didasarkan pada sumber primer meliputi arsip undang- undang sistem pendidikan nasional tahun 1950-1954 dan sumber sekunder berupa buku Capita Selekta jilid I-III buah karya pemikiran Mohammad Natsir, artikel, jurnal, tesis dan skripsi pendidikan. Berbeda dari kajian-kajian pemikiran Natsir sebelumnya yang berfokus pada satu sudut pandang, baik politik atau keislaman. Penelitian ini mampu memberi pemikiran baru dari sudut pandang konvergensi pendidikan yang terimplementasi dalam produk hukum sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konvergensi pendidikan adalah “Memusatkan ragam ilmu pada satu titik temu, tanpa mengutamakan salah satu unsur tapi menguasai semua unsur di dalam tubuh pendidikan”. Konvergensi pendidikan dapat dirasakan manfaat dan keberhasilannya dalam implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1950-1954 sebagai upaya perbaikan dari kemajuan pendidikan dan pengajaran secara inklusif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menambah khazanah sejarah pemikiran dan pendidikan Indonesia.

---

This research will explain thoughts of Mohammad Natsir related to the idea of educational convergence. This thought is related to the policy of the first national education system in 1950-1954 which is considered unique and important for Natsir to implement. The main problem of this final project is "How was Natsir's thought of educational convergence implemented in the 1950-1954 national education system" through the stages of historical research methods namely heuristics, verification, interpretation and historiography originating from primary sources including archives of the national education system laws of 1950-1954 and secondary sources in the form of Kapita Selekta volumes I-III by Mohammad Natsir, articles, journals, educational thesis and thesis. In contrast to previous studies on Natsir's thought which generally focused on one point of view, both political and Islamic. This research is able to provide new thinking from the point of view of educational convergence which is implemented in the legal products of the national education system in Indonesia. The results of this study indicate the conclusion that educational convergence is "Concentrating various knowledge at one meeting point, without prioritizing one element but mastering all elements in the body of education". The benefits and success of educational convergence can be felt in the implementation of the 1950-1954 National Education System Law as an effort to increase the progress of inclusive education and advertising. This research aims to add to the treasures of the history of Indonesian thought and education."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti tokoh utama dalam ketiga cerpen Geschäft ist Geschäft, Das Abenteuer dan Der Zwerg und Die Puppe karya Heinrich Böll. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui apakah ada pengaruh eksistensialisme Kristen dalam tiga cerpen ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada teori eksistensialisme Kierkegaard khususnya kebenaran subjektif dan objektif, keputusaasaan, dan keimanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga cerpen ini terdapat unsur eksistensialisme Kristen yang didukung oleh pemusatan cerita pada tokoh utama dan keimanannya terhadap agama Kristen.

---

ABSTRACTThe study focuses on the main charackters in Heinrich Böll’s three short stories Geschäft ist Geschäft, Das Abenteuer and Der Zwerg und Die Puppe. The purpose of this study is to examine the influence of Christian Existentialism in these stories, represented by the main characters. The method used in this study is descriptive qualitative supported by the perspective of Kierkegaard’s Existentialism, particularly subjectif and objective truth, despair, and faith. The result of this study shows that in these three short stories the influence of Christian Existenstilism can be found within the individuality of the main charackters and also their faith in Christianity. "

"An image of Islamic school as high-quality institution will be meaningless if it cannot be identified and the community cannot gain overall benefit. The irony is even the actors of education in Islamic school are unable to recognize and feel the benefit from such quality, hence the development of Islamic school either in the context of state intervention or community participation is not always directed toward a constructive way. Therefore, the further challenge faced by the education institution of Islamic school is how to make the image of Islamic school as a high-quality institution is recognized by the community. Furthermore, how the image be in line with the mandate of National Education System Law. This paper actually strives for reviewing the extent to which a strategic position in national education may be identified and interpreted into a good image design by the community. In addition, it is also prepared to find strategic which may be elaborated in the context of developing the image of Islamic school so as to be able to give a meaningful contribution to improve the life as nation."

"National education serves to develop skills and character every individual in the context of the intellectual life of the nation, aimed at developing indivual potentials in order to be a human who is faithful and devoted to almighty god, civilized, healthy, educated, skilful, creative, independent, and become citizens of a democratic and responsible. Based on the function and purpose of education, every citizen has the right to education, including children with special needs. But, how the real conditions of education for children with special needs in Indonesia today? this article was written using literature study method and give analyze based on the data gathered from the literature logically in some tables followed by descriptive explanation.The analyze of the study showed that the government and public attention to national education now is getting better, but it still leaves some problem especially in an enrollment for special-needs children. Besides special education for children with special needs, inclusive education has been an alternative to give multiculture education to understand, accept, respect any differences, like ethnicity, culture, norm, personality , physical and psychical differences. Government attention in improving the quality of inclusive education and special school are still not maximum, seen from government program such as Bantuan Operasional Sekolah (BOS) and program Kesejahteraan Sosial Anak (PSKA). This fact is supported by government data and target which are still low, especially the participation index of the children with special need, only 65 percent in 2014"

"

Paling sedikit ada tiga alasan mengapa saya memilih judul ini. Alasan pertama ada kaitannya dengan keperdulian Psikologi terhadap pengembangan sumber daya manusia di negara kita, mengingat pembangunan nasional tahap kedua nanti memang akan sangat mengandalkan warga masyarakat yang berkualitas. Psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia telah diakui sebagai suatu bidang studi yang memiliki metodologi yang tangguh dan objektif serta telah pula dianggap sebagai suatu teknologi maju dalam rekayasa pengembangan tingkah laku manusia (Mulyono Gandadiputra, 1982). Program studi Psikologi dapat memberi sumbangan dalam pengembangan pendidikan menuju pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional seperti digariskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alasan kedua adalah pertimbangan bahwa pendidikan nasional di negara kita perlu dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya agar merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tugas ini adalah amat berat, maka tidak mungkin dipikul sendiri oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Para ahli diharapkan dapat memberi sumbangan saran, pemikiran dan dukungan keahliannya untuk dapat memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada acara dialog para ahli pendidikan negara Selatan-Selatan dan Utara-Selatan di Bandung, 17 Mei 1993). Alasan ketiga adaalah untuk ikut urun rembug mencarikan "seutas benang merah", yang dapat memperkecil kontroversi yang timbul dalam masyarakat dewasa ini; tentang siap atau tidak siap pakainya sumber daya manusia setelah mereka mengikuti pendidikan formal.

Beberapa tahun yang 1a1u, UNESCO telah menugaskan Torsten Husen, seorang pendidik kenamaan berkebangsaan Swedia yang telah banyak menulis buku bermutu tentang pendidikan, untuk membuat prediksi tentang kecenderungan pendidikan di dunia sebagai akibat proses globalisasi (Torsten Husen, 1990).

Torsten Husen meramalkan, bahwa banyak negara di dunia akan berkembang menjadi negara industri bahkan akan mencapai tahap pasca industri. Selanjutnya menurut Torsten Husen: "These societies have some interrelated characteristics which constitute a pervasive syndrome of the science-dominated, high technology information society" (him. 46).

Menurut Torsten Husen, dalam era globalisasi, perlu diperhatikan beberapa karakteristik masyarakat yang dianggap terkait dengan perkembangan pendidikan dan akan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan pendidikan.

"