Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIdentity politics promoted by the 212 Movement has led to increased intolerance in society. This study captured this problem through the perspective of Emmanuel Levinas Ethics. According to Levinas, the act of intolerance occurs because we see the Other, not with ideas, ideologies, teachings, doctrines, interests, and religion that should be upheld above all things. Our attachment to the ideas we has about others often makes us fail to treat them as humans because we are prevented from encountering them directly. For this reason, this study aims to find out the negative consequences caused by the 212 Movement through the philosophical perspective of Emmanuel Levinas ethics. With descriptive methods, literature study, and a qualitative approach, the results of the study showed that identity politics carried out by the 212 Movement could not be justified in ethical relations. The 212 Movement saw other human beings as objects that can be used to achieve their personal or group goals. The movement has controlled and exploited their fellow believers, and not reluctant to carry out hateful propaganda to people outside their group. Levinas ethical relations open a new type of relations that are different from idea-based relations. Encountering others makes us realize that they are not merely skin, flesh, and blood that can be destroyed just like that."

"Locating the politics of ethical collective identities in postcolonial South India, this work explores the ways in which different cultural communities forge their self-understandings in terms of practical reason: with respect to ideas of what a good life truly is and how we should live ethically in practice. Drawing upon more than ten years of ethnographic fieldwork, the author discusses the ethical concepts, practices, and politics of the Adivasi community of Jēnu Kuṟumba, the state of Tamil Nadu, and the recently established religious discourse of the deity Sanesvara. Values and conceptions of a good life of communities are constructed and articulated in ritual and political performances in public spaces. These rhetorical performances constitute what Foucault has called techniques of the self, where people imagine, debate, and shape their identities in a field of competing ethical concepts and imaginations. Analysing the acts of self-creation, hegemony, and cultural resistance in the given context, this anthropology of ethics gives us a crucial perspective in studying contemporary identity politics: that identities are constituted through both practical reason and political contestation."

"Ketidakhadiran orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga menjadi alasan seseorang melakukan relasi dengan orang asing. Hal ini karena kehadiran orang lain sebagai pendengar yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dalam diri seseorang, seperti pada fenomena Quarter Life Crisis dimana kehadiran orang lain menjadi sangat berarti. Namun, relasi seperti ini justru menunjukan egoisme eksistensialis subjek dilihat dari adanya sifat diri yang mengabaikan hakikat dari orang lain sebagai yang Liyan. Melalui metode studi pustaka pemikiran Emmanuel Levinas, tulisan ini menunjukan bahwa relasi dengan orang asing dapat menghadirkan relasi etis (the Ethical) melalui ‘Aku’ yang memberi tanggapan terhadap ‘wajah’ orang lain dan bertanggung jawab dengan menjadi pendengar (Being for the Others). Metode etik fenomenologi juga digunakan sebagai upaya pendekatan berbasis lived experience yaitu studi tentang makna akan realitas kehidupan yang dialami oleh subjek dengan berfokus pada orang lain sebagai yang Liyan (the Others).

---

The absence of friends and family is the reason why someone has relationships with strangers. This is because the presence of other people as good listeners can improve a person's well-being, such as in the Quarter Life Crisis phenomenon where the presence of other becomes very meaningful. However, a relationship like this shows existentialist egoism seen from the nature of the self which ignores the essence of other people as the Other. Using the literature study method of Emmanuel Levinas's thoughts, this article shows that relationships with strangers can present the Ethical relationship through the 'I' which responds to the 'face' of other people and takes responsibility by being a listener (Being for the Others). The phenomenological ethical method is also used as an approach based on lived experience, as the study of the meaning of the reality of life experienced by the subject by focusing on other people as the Others."

"Tesis ini menganalisa konstruksi identitas etnis Simalungun pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun tahun 2002 sampai 2014. Tesis ini mempertanyakan bagaimana etnis Simalungun bereaksi atas upaya pemekaran Kabupaten Simalungun sebagai suatu fenomena yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, dimana melalui desentralisasi dan otonomi daerah terbuka peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Etnis Simalungun menolak pemekaran yang kemudian mendorong etnis Simalungun untuk melakukan konstruksi identitas dimana hal itu dapat dipandang sebagai salah satu strategi politik identitas etnis Simalungun. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu (1) tokoh Simalungun yang mendukung pemekaran (2) tokoh Simalungun yang menolak pemekaran dan (3) seorang budayawan Simalungun. Tesis ini menggunakan konsep identitas kelompok dan politik identitas yang dipaparkan oleh Manuel Castells (2010). Hasil analisa dari tesis ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas etnis Simalungun muncul karena adanya potensi kerugian kultural dan ekonomi yang akan etnis Simalungun alami apabila Kabupaten Simalungun dimekarkan. Dimana apabila dilihat dari sejarah panjang dinamika pergulatan identitas etnis Simalungun dalam jangka waktu 100 tahun terakhir yang membuat etnis Simalungun selalu dalam rebutan pengaruh yang datang dari luar dirinya (pendatang) dan hal itu menimbulkan ?kegamangan‟ bagi orang Simalungun akan masa depannya di tanah leluhurnya sendiri. Dan ditemukan juga adanya potensi konflik akibat penerapan politik identitas pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun.

---

This thesis analyzes the construction of ethnic Simalungun identities in the process of expansion Simalungun (2002 to 2014). This study questioned how ethnic Simalungun react on expansion efforts Simalungun as a phenomenon which is arise after the collapse of the New Order, which through decentralization and regional autonomy is an opportunity for regions to form a new regional outonomy. Ethnic Simalungun reject the expansion then pushed them to construct its identity where it can be seen as one strategy of political identity of ethnic Simalungun.

This qualitative study using interviews, observation, and documentation. Informants this study consisted of three (3) members, namely (1) Simalungun figure that supports the division (2) Simalungun figures who reject division, and (3) a humanist Simalungun. This thesis uses the concept of group identity and identity politics were presented by Manuel Castells (2010).

Results of analysis of this thesis shows that the construction of ethnic identities Simalungun arise because of the cultural and economic potential losses that will be experienced when Simalungun divided. Wherein when seen from a long history of ethnic identity Simalungun struggle dynamics within the last 100 years that makes ethnic Simalungun always in a struggle influences coming from outside himself (immigrants) and it gives rise to 'uncertainty' for people Simalungun his future in his own ancestral land. And there is also the potential for conflict as a result of the application of identity politics in the process of expansion Simalungun."

"Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi.

---

The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect."

"Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan dari kandidat pemimpin yang tidak hanya membawa isu program kerja saja, melainkan juga isu agama dan etnisitas. Isu agama dan etnisitas tersebut dipolitisasi menjadi sebuah politik identitas dengan tujuan mendapat dukungan dari komunitas. Dalam hal ini, media berperan untuk mempopulerkan politik identitas melalui pemberitaannya tentang Pilkada DKI Jakarta 2017. Politik identitas itu sendiri dapat meningkatkan collective effervescence suatu komunitas dan memperkuat sikap othering terhadap kelompok luar. Panjimas.com merupakan salah satu media daring Islam yang menggambarkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan politik identitas. Tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana Panjimas.com sebagai media daring Islam menggambarkan Pilkada DKI Jakarta dengan politik identitas.

---

DKI Jakarta election contains the battle of candidates who not only bring the issue of work programs, but also issues of religion and ethnicity. The issue of religion and ethnicity was politicized into an identity politics with the aim of gaining support from the community. In this case, the media has a role to popularize identity politics through its news report about the DKI Jakarta Election. The politics of identity itself can increase collective effervescence of a community and strengthen othering attitudes towards outside groups. Panjimas.com is one of the online Islamic media that reports about the election with identity politics. This paper aims to see how Panjimas.com as an online Islamic media portrays the Jakarta Election with identity politics."

"Tulisan ini mengkaji dan menjawab tentang peran etnik Tionghoa Indonesia dalam kegiatan politik nasional. Dari sejarah yang ada terlihat peran etnis Tionghoa cukup menonjol pada masa kolonialisme, pra kemerdekaan, pada masa orde lama dan reformasi. Peran politik etnis Tionghoa melemah pada masa Orde Baru, dan mulai meningkat lagi pada masa Reformasi. Salah satu aktor yang menonjol adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Permasalahan yang ada apakah etnik Tionghoa dalam pemilihan langsung dapatkah menjadi pemimpin nasional seperti misalnya Gubernur atau Presiden? Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta hanyalah karena mengganti Joko Widodo karena dia terpilih menjadi Presiden. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus. Salah satu metode yang digunakan adalah Wawancara mendalam dengan informan yang sesuai konteks. Hasil penelitian menjelaskan bahwa etnis Tionghoa telah berperan dalam perpolitikan nasional Indonesia dan setelah mengalami kemunduran pada era Orde Baru, kini berkembang lagi pada era Reformasi. Namun studi ini memperlihatkan bahwa Politik Identitas pada 2016 mengancam stabilitas keamanan dan ketahanan nasional serta berdampak pada kepemimpinan Ahok. Terbukti pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 Ahok tidak terpilih lagi. Penelitian ini juga menjelaskan strategi Ahok dalam meredam konflik agar tidak meluasnya politik identitas yaitu strategi coping adaptif dengan memenuhi tuntutan pendemo untuk mengadili Ahok tujuannya tentu Ahok ingin menjaga stabilitas keamanan serta ketahanan nasional dan terciptanya ketahanan sosial budaya.

---

This paper examines and answers the role of Indonesian Chinese ethnicity in national political activities. From the existing history, it can be seen that the role of ethnic Chinese was quite prominent during colonialism, pre-independence, during the old order and reformation. The political role of ethnic Chinese weakened during the New Order era, and began to increase again during the Reformation period. One of the prominent actors is Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. The problem that exists is whether ethnic Chinese in direct elections can become national leaders such as governors or presidents? Ahok became Governor of DKI Jakarta only because he replaced Joko Widodo when he was elected President. This study uses a descriptive qualitative research method with a case study approach. One of the methods used is in-depth interviews with context-appropriate informants. The results of the study explain that ethnic Chinese have played a role in Indonesian national politics and after experiencing setbacks in the New Order era, are now developing again in the Reformation era. However, this study shows that Identity Politics in 2016 threatened national security and security stability and had an impact on Ahok's leadership. It was proven that in the 2017 DKI Jakarta gubernatorial election, Ahok was not re-elected. This study also explains Ahok's strategy in reducing conflict so that identity politics does not spread, namely an adaptive coping strategy by meeting the demands of the demonstrators to try Ahok. Of course, Ahok wants to maintain security stability and national resilience and create socio-cultural resilience."

"Penelitian ini membahas dinamika politik identitas dan persepsi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengelaborasi landasan teori sense of place, konsep sistem religi dan kategorisasi politik identitas. Hasil penelitian ditemukan politik identitas di Petamburan dipengaruhi oleh sistem religi masyarakat terkait sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan dan penganut keagamaan yang kuat. Kultur masyarakat yang religius membuat pimpinan keagamaan mendapatkan peran dominan dalam penyebaran pandangan politik keagamaan di Petamburan. Faktor pendukung lainnya persepsi sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari kebijakan BP terkait aturan hewan kurban dan digencarkannya program pembangunan rumah susun yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dua faktor tersebut menumbuhkan emosi keagamaan yang mengarah ke politik identitas. Selanjutnya, dimensi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan merasakan adanya sense of place dengan faktor yang paling dominan adalah place attachment, place dependence dan place identity. Sense of place yang dirasakan para informan sangat kuat yang membuat mereka memilih untuk tetap bermukim di Petamburan.

---

This research discusses the dynamics of identity politics and perceptions of the sense of place community in Petamburan Village. The research method used is descriptive qualitative by elaborating the theoretical basis sense of place, the concept of a religious system, and the categorization of identity politics. The results of the study found that identity politics in Petamburan was influenced by the community's religious system related to belief systems, religious ceremonial systems, and strong religious adherents. The religious culture of society makes religious leaders get a dominant role in spreading religious-political views in Petamburan. Another supporting factor is the perception of being a party directly affected by BP's policy regarding the rules for sacrificial animals and the intensification of the apartment development program which has raised public concern. These two factors foster religious emotions that lead to identity politics. Next, dimensions of sense of place The people in the Petamburan Village feel this sense of place with the most dominant factor being place attachment, place dependence, and place identity. The sense of place that the informants felt was very strong which made them choose to stay in Petamburan."

"Tesis ini menganalisa tentang proses media membingkai sebuah isu terkait politik identitas, dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan dalam forum diskusi dengan pemimpin redaksi media massa di Surabaya, Jawa Timur yang menyatakan bahwa politik identitas merupakan praktik yang tak terhindarkan. Metode analisis menggunakan analisis framing Robert N Entman pada tayangan program Dua Arah Kompas Tv :  Episode “Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?” yang disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube Kompas TV. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Unit observasi  yang telah dipilih diteliti  dengan menggunakan Analisis Framing Robert N Entman sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pembingkaian yang dilakukan oleh Kompas TV pada channel Youtube telah sesuai dengan ideologi yang dianut, serta isu politik identitas dikonstruksi dengan nada negatif dan membentuk persepsi negatif kepada audiens. Dibentuk opini sebagai solusi dari isu tersebut, yaitu didorong untuk berkomitmen pada adu gagasan antar aktor politik yang mengikuti kontestasi politik.

---

The thesis analyzes the media process of framing an issue related to identity politics, linked to Anies Baswedan's statement in a discussion forum with the chief editor of mass media in Surabaya, East Java, which stated that identity politics is an unavoidable practice. The analysis method uses Robert N Entman's framing analysis on Dua Arah Kompas Tv : Episode "Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?" which was broadcast via live streaming on the Kompas TV YouTube channel. Researchers used a qualitative research approach with descriptive methods. The selected observation units were examined using Robert N Entman's Framing Analysis as an analytical tool. The results of this research show that the framing carried out by Kompas TV’s YouTube channel is in accordance with the ideology adhered to, and the issue of identity politics is constructed in a negative tone and creates negative perceptions for the audience. Opinions are formed as a solution to the issue, namely being encouraged to commit to a battle of ideas between political actors participating in political contestation."