Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThere were some problems in the handover of housing Infrastructure, Facilities, and Utilities (PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)) by developers to local governments. Since the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009, only small numbers of housing PSU have been handed over by the housing developers to the local government. The objective of this study was to explore some problems related to the handover of the housing PSU which located in Greater Bandung Area, both from the developers and the local governments sides. This study used a descriptive-qualitative approach. The primary data collection was conducted with an in-depth interview method to the fourteen developers experienced in housing development in the Greater Bandung Area and three local government officials. The secondary data was collected through the online news along with the regional regulations related to the handover of housing PSU in the districts/cities level of the Greater Bandung Area. The primary and secondary data were analyzed by Qualitative Content Analysis. The study showed that problems came from both developers and local governments sides. The developers believed that the bureaucracy for the housing handover was complicated, while the local governments stated there were inconsistencies between the approved site plan and the built PSU. The local governments also have not had mature planning for the housing PSUs operation and maintenance after the handover. Thus, as the organizer of housing affairs, the governments need to immediately reform the PSU planning and management in terms of its provision, financing, and maintenance."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."

"Daya tarik sebuah kawasan atau wilayah dapat mengakibatkan peningkatan kunjungan seseorang untuk tinggal sementara atau tetap sehingga dapat meningkatnya jumlah permintaan pada perumahan/real estate. Selayaknya pemerintah setempat menanggapi permintaan dan peningkatan akan perumahan/real estate tersebut dengan menyediakan lahan untuk perumahan. Akan tetapi keterbatasan lahan di pusat kota seringkali menjadi masalah, sehingga pembangunan perumahan cenderung bergerak ke daerah lain yang memungkinkan untuk membangun lokasi perumahan baru. Dalam beberapa tahun ini terjadi arah perkembangan pembangunan di Kota Bandung bergerak menuju daerah timur kota tepatnya di SWK Gedebage dan Ujungberung. Hal ini turut mempengaruhi adanya perkembangan jumlah lokasi perumahan di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun dalam perkembangan lokasi perumahan pada setiap wilayah juga mempertimbangkan adanya aksesbilitas menuju lokasi perumahan, kondisi perekonomian dan kepadatan penduduk diwilayah, jangkauan terhadap lokasi sarana prasarana dan kebijakan penggunaan lahan di wilayah setempat. Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui arah dan faktor perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun faktor yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah faktor aksesbilitas, faktor ekonomi, faktor kependudukan, faktor sarana prasarana dan faktor kebijakan. Dengan metode menggunakan buffer dan klasifikasi dihasilkan dalam penelitian adalah adanya arah perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung bergerak dari pusat kota menuju pinggiran kota. Adapun faktor yang paling dominan dalam perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung adalah faktor aksesibilitas. Faktor aksesbilitas berpengaruh dikarenakan adanya pertimbangan akses lokasi perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung untuk menjangkau lokasi pusat kota.

---

The attractiveness of an area or region can lead to an increase in visits by someone for temporary or permanent residence so that the number of requests for housing/real estate can increase. It is appropriate for the local government to respond to the demand and increase in housing/real estate by providing land for housing. However, limited land in the city center is often a problem, so housing development tends to move to other areas where it is possible to build new housing locations. In recent years, the direction of development in the city of Bandung has moved towards the eastern part of the city, precisely in SWK Gedebage and Ujungberung. This also affects the development of the number of housing locations in SWK Gedebage and Ujungberung. As for the development of housing locations in each region, it also considers the accessibility to housing locations, economic conditions and population density in the region, the reach of the location of infrastructure facilities and land use policies in the local area. So the purpose of this research is to find out the direction and factors of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung. The factors involved in this research are accessibility factors, economic factors, population factors, infrastructure factors and policy factors. By using a buffer and classification method, the result in this research is that the direction of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung is moving from the city center to the outskirts of the city. The most dominant factor in the development of housing/real estate in SWK Gedebage and Ujungberung is the accessibility factor. The accessibility factor is influential due to the consideration of access to housing/real estate locations in SWK Gedebage and Ujungberung to reach downtown locations."

"ABSTRAKKinerja pembangunan perumahan mengatasi backlog di Indonesia belum memuaskan. Pendelegasian penanganan backlog oleh Kemenpera. Salah satu programnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaannya masih terdapat deviasi anggaran sebesar 33%–39% pada Tahun 2011–2013. Deviasi anggaran disebabkan antara lain rendahnya realisasi komponen infrastruktur perumahan terutama terhadap Permenpera 01/2014. Perlu diperhatikan komponen infrastruktur apa yang meningkatkan penyerapan DAK melalui analisis deskriptif, Relative Importance Index, one-sample t-test serta seberapa besar mengoptimalisakan penyerapan anggaran DAK melalui simulasi monte carlo. Sehingga diperoleh komponen infrastruktur (x) mengoptimalkan penyerapan DAK sebesar z % dan proporsi per unit rumah sebesar y %.

---

ABSTRACTPerformance of housing development in Indonesia address by backlog has’t been satisfactory. One of the programs through the Special Allocation Fund (DAK) housing and residential areas. In practice there is a budget deviation of 33% -39% in the year 2011-2013. Budget deviation is caused the low realization of housing infrastructure components especially against Permenpera 01/2014. Please note what infrastructure components can increase DAK absorption through descriptive analysis, Relative Importance Index, one-sample t-test and how much DAK absorption through monte carlo simulation. Thus obtained infrastructure components (x) to optimize the DAK absorption by z% and the proportion per unit of y%."

"Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dibentuk untuk meningkatkan kredibilitas atau kelayakan kredit (credit worthiness) jaminan infrastruktur serta untuk menerapkan pengendalian resiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, dukungan dan jaminan diberikan tanpa adanya ketentuan yang membatasi, sehingga tidak ada kepastian hukum dan terdapat resiko kerugian yang mungkin ditimbulkan terhadap APBN. Sejak tahun 2006 jenis resiko yang dijamin oleh pemerintah dalam proyek kerjasama pembangunan infrastruktur dibatasi, namun dengan berdirinya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, terdapat mekanisme satu pelaksana (single window) di mana seluruh rangkaian proses penjaminan dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, baik jika penjaminan dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, Pemerintah, atau merupakan penjaminan bersama. Kepastian hukum dapat diperoleh melalui ketegasan tidak hanya jenis resiko dan cakupan penjaminan, namun juga kriteria penjaminan, ketentuan dan tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim. Selain itu, mekanisme regres dapat meningkatkan kredibilitas karena penjamin dapat meminta pertanggung jawaban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama setelah jaminan dibayarkan. Penjaminan infrastruktur yang disediakan melalui BUPI yang didirikan dalam bentuk Persero merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi terpaparnya APBN akibat resiko kontijensi penyediaan blanket guarantee dan meningkatkan kredibilitas proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur tidak dapat diselesaikan hanya melalui keberadaan BUPI. Upaya lain harus dilakukan agar BUPI dapat berperan dalam penjaminan infrastruktur.Agar BUPI dapat memainkan perannya, kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kapasitas pemerintah harus dibenahi. Kemampuan BUPI untuk melakukan due diligence, mendapatkan akses dan melakukan koordinasi antar instansi yang terkait sebaiknya dijamin.

---

Infrastructure Guarantee Facility is created to improve credibility or credit worthiness of infrastructure guarantee and to apply financial risk management in the State Budget. Prior to the creation of the facility, support and guarantee is provided without restricting provision, thus there is little legal certainty and the arrangement poses a risk to the State Budget. Since 2006 the types of risk to be guaranteed by the government in public private partnership infrastructure development is limited, but with the creation of Infrastructure Guarantee Facility, a single window is constituted whereby all guarantee processes are undertaken by the Infrastructure Guarantee Facility, in instances where guarantee is provided by the government or by the Facility, or is a joint guarantee. Legal certainty is improved not only through the better definition of the types of risks and coverage of guarantee, but also in the criteria of guarantee, the requirements and procedures of claim submission and processing. Apart from that, ability to request payment from contracting agency will improve credibility as Contracting Agency will have to account their conduct following the payment of guarantee.Infrastructure guarantee provided by IGF, set up as a limited liability corporation is the choice made by the government to limit the contingency risk exposed to the state budget, attributed by the provision of blanket guarantees and to improve credibility of public private partnership in infrastructure development. However, a multitude of issues prevail which impede the success of public private partnership in infrastructure, and the presence of IGF in solitary will not be able to resolve such issues. Other efforts have to be made in order for IGF to effectively play its role in guaranteeing infrastructure projects. In order to ensure effective role of IGF, reforms are required for policies which affect infrastructure and capacity of public institutions need to be built. IGF's ability to perform due diligence, and to access and to play coordinating role between relevant institutions should also be effectively in place."

"Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apakah sudah optimal atau belum dalam perencanaan infrastruktur sepeda di Kota Bandung dalam tercapainya infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kota Bandung memiliki potensial untuk dikembangkan dalam penerapan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti jalur sepeda dan fasilitasnya, karena Kota Bandung yang dijuluki kota pendidikan, kota wisata dan kota kuliner memiliki tingkat kepadatan penduduknya sekitar 2,5 juta jiwa yang menimbulkan peningkatan aksitifitas sosial masyarakat dan masifnya kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap pemanasan global (global warning). Pemerintah Kota Bandung selaku pemangku kebijakan publik terus mendukung dalam upaya mengatasi permasalahan kemacetan dan mendorong agar infrastruktur ramah lingkungan dapat terlaksana dengan dibuatnya Keputusan Walikota no 551/Kep. 146 Dishub/2020 tentang penyediaan jalur sepeda. Berdasarkan hasil analisis metode kualitatif dengan mengambil sampel wawancara ke informan dan narasumber bahwa terdapat jalur sepeda yang sudah ada akan tetapi belum optimal dikarenakan regulasi yang belum ada oleh maka dari itu perlu perhatian khusus dan koordinasi antara stakeholder agar bisa tercapainya tujuan yang berkelanjutan dan mengatasi permasalahan kemacetan

---

This research aims to find out wheter or not it is optimal in the planning of bicycle infrastructure in the city of Bandung in achieving environmentally friendly and sustainable infrastructure. The city of Bandung has the potential to be developed in the implementation and development of sustainable infrastructure such as bicycle lane and facilities, because the city of Bandung, which is dubbed the city of education, a tourist city and a culinary city, has a population density of around 2.5 million people which causes an increase in community social activism and massive traffic congestion that has an impact on global warming (global warning). The Bandung City Government as a public policy maker continues to support efforts to overcome congestion problems and encourage environmentally friendly infrastructure to be implemented with the issuance of Mayor Decree no. 551/Kep. 146 Dishub/2020 concerning the provision of bicycle lanes, Based on the results of the qualitative method analysis by taking a sample of interviews with informants and resource person, there are existing bicycle lanes but are not optimal due to regulations that do not yet exist, therefore special attention and coordination between stakeholder are needed in order to achieve sustainable golas and overcome congestion problem"

"Perkembangan laboratorium di Indonesia saat ini sangat pesat yang diiringi dengan perkembangan alat dan teknologi yang canggih. Pelayanan laboratorium dalam upaya untuk membantu diagnosa tidak hanya dilakukan di Rumah Sakit pemerintah tetapi pelayanan laboratorium ini dilakukan oleh swasta dan perorangan.Sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan laboratorium dimasukkan dalam program kerja puskesmas, akan tetapi pemanfaatan pelayanan laboratorium di puskesmas ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pelayanan laboratorium yang lainnya sehingga perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan laboratorium Puskesmas di wilayah kabupaten Bandung.Dari faktor-faktor yang diteliti antara lain faktor Kemampuan pemeriksaan, SDM laboratorium, sikap dokter dan penghasilan pasien. Setelah dilakukan uji statistik dua faktor yang berhubungan yaitu kemampuan pemeriksaan (p=0,003) dan SDM laboratorium (p=0,042). Dengan diketahuinya hubungan antara kemampuan pemeriksaan dan SDM laboratorium dengan pemanfaatan laboratorium maka untuk lebih mengefektifkan serta meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan laboratorium dalam membantu diagnosa maka laboratorium di puskesmas harus lebih memperhatikan kelengkapan sarana laboratorium serta tenaga pelaksanannya, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan.Daftar Bacaan : 35 (1977-2002)

---

Clinical laboratory development increase quickly in Indonesia to gather with the depelovement of the technology in laboratory. The health laboratory service is not only in the government hospitals, also private hospitals and personals.

As the government policy, to increase the public health service, clinical laboratory service is placed as one of public health centre work programes. But the utility of the clinical health laboratory in public health centre is not maximal yet compared with the others health laboratory service, so that need to investigate study about "The Factors Correlated With Clinical Laboratory Utility In Public Health Centre In Bandung County.

The factors have been investigated such as : the ability of laboratory examination, laboratory of the human resource, the doctors attitude to the laboratory and the patient's income. After investigating the factors to the laboratory utility, statistically two factors that have correlation to the health laboratory utility these are the ability of the laboratory examination (p=0,003) and the laboratory of the human resource (0,042).

By knowing the correlation among the ability of the laboratory examination and the laboratory of the human resource to the health laboratory utility so that to increase the effectiveness and to increase health service in public health centre, especially in health diagnostic laboratory service the facilities such as reagents, and the equipments needed in the laboratory must be completed and the qualification of the laboratory of the human resources must be increased and more profesional.

Read lists : 36 (1972-2002)"