Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gorontalo could be one of the leading tourist destinations in Sulawesi island (popular known as Celebes). This province has a very interesting regional topography because it is flanked by two seas that are quite rich in marine biodiversity life, in north and south. there are developing their tourism industry such as destination branding, environmental issues, human resouces, synergy among its stakeholders, and demand from millenial tourist. The existence of the tourism industry in Gorontalo is quiete improved, at least when viewed from of tourist who visit this place last year, espicially domestic tourist to visit this destination and the level of internationaln tourist growth. By looking at the theory of tourism development phase of a destination, the position of Gorontalo province is currently at the earliest phase, called exploration. Nevertheless, Gorontalo benefited from unique characteristics including the tepography of this province is currently at the earliest phase, called exploration. Nevertheless, Gorontalo benefited from unique characteristics including the tepography of this province which could make it as The Heart of Celebes. For destination development, the Gorontalo goverment should focus on destination development strategies, which are usually supported by elementsof 5A including attractions, accesbility, accomodation, amenities, and activities."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan bolak balik antara pertumbuhan ekonomi, yang di proksikan oleh data tingkat produktivitas pekerja, dan pembangunan manusia pada sektor kesehatan dan pendidikan, yang diproksikan oleh angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masyarakat. Subjek penelitian adalah pulau Sumatera yang dibagi menjadi sepuluh provinsi dengan masa observasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Metode estimasi yang digunakan adalah metode system equation 3SLS dengan menggunakan software eviews versi 6.0.Pemilihan variabel pada tesis ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, & Weil (1992), Wheeler (1980), dan Gustav & ranis (2000) dengan menambahkan variabel kesehatan pada persamaan pertumbuhan ekonomi dan dijabarkan cara menghitung persamaan empiris pertumbuhan ekonomi di bagian lampiran.Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia sektor kesehatan dan pendidikan. Dilihat dari besaran share sektor pendidikan dan kesehatan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa sektor pendidikan memberikan share yang lebih besar bila dibandingkan dengan pembangunan manusia sektor kesehatan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

---

This paper discuss about how economic growth and human development affect each other simultaneously using labor productivity as the proxy of economic growth, schooling years as proxy of level of education, and life expectancy as proxy of health level. The subject of research is Sumatera Island with observation time between 2006 to 2010, with system equation 3SLS as the estimation strategy using eviews version 6.0.Variables used in this research refers to Mankiw, Romer, & Weil (1992), Wheeler (1980), and Gustav & ranis (2000) publications with adding the health variable to economic growth model. How we get the adjusted model, showed in appendix.The estimation result shows that there is simultaneous relationship between economic growth and human development. They affected each other positively and significantly. If we compare the accounting growth or shared of education and health to economic growth, we will find that education shared more than health, but both of them gives positive affect to economic growth as the economic growth gives positive and significant effect to education and health level of society."

"Penelitian ini membahas tentang aglomerasi dan kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan mengambil studi kasus provinsi di pulau jawa selama kurun waktu 1996 sampai 2007. Tingkat aglomerasi diukur dengan tiga pendekatan yaitu dengan menggunakan indeks Balassa, entropi, dan Krugman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aglomerasi yang diukur dengan indeks-indeks tersebut telah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dengan menggunakan data panel dengan model Fixed Effect karena data yang digunakan adalah data regional dan di duga terdapat unobserved heterogeneity yang berkorelasi dengan errornya. Hasil analisis yang diproksi dengan indeks Balassa menunjukkan bahwa makin teraglomerasi industri di provinsi di Pulau Jawa maka makin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi itu. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan ekternalitas positif dari aglomerasi itu.

---

This study discusses agglomeration and its relation to regional economic growth in Indonesia by taking a case study of provinces in Java Island during the period 1996 to 2007. The level of agglomeration is measured by three approaches, namely by using the Balassa, entropy, and Krugman indexes. This study aims to determine whether the agglomeration measured by these indexes has a positive effect on provincial economic growth in Java by using panel data with the Fixed Effect model because the data used is regional data and it is suspected that there is unobserved heterogeneity which correlates with the error. The results of the analysis proxied by the Balassa index show that the more agglomerated the industry in the province of Java, the greater its influence on economic growth in that province. This shows that economic growth can still be increased by taking advantage of positive externalities from the agglomeration."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-U1, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas: faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis didasarkan pada data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan penyebaran polling terhadap 125 responden. Teknik pemilihan responden dengan teknik stratified random sampling.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kesiapan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (27 - 36) yaitu sebanyak 87 responden (69,6%). Sementara itu hanya 16 responden (12,8%) yang berada pada tingkat kesiapan yang tinggi (skor > 38). Dan 22 responden (17,6%) yang mencapai tingkat kesiapan yang rendah (skor < 27). Tingkat kesiapan yang sedang ini meliputi aspek kemauan dan ketrampilan tokoh masyarakat. Aspek kemauan meliputi kesediaan meluangkan waktu, motivasi, penyampaian usulan dalam proses musyawarah, kemauan mengikuti proses musyawarah lebih lanjut, dan kemauan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan aspek ketrampilan meliputi kemampuan dalam mengungkapkan permasalahan, kemampuan mengusulkan permasalahan yang perlu menjadi prioritas pemerintah, kemampuan menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan kemampuan dalam pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati bersama.Sementara itu, tingkat pengetahuan tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (23 - 31) yaitu sebanyak 104 responden (83,2%), Sementara itu hanya 12 responden (9,6%) yang berada pada tingkat pengetahuan yang rendah (skor > 31). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengetahuan yang sedang (skor 23). Tingkat pengetahuan tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengetahuan tentang kondisi masyarakat, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan tingkat pengetahuan tentang forum musyawarah pembangunan, baik fungsi dan mekanismenya.Sedangkan tingkat pengalaman tokoh masyarakat berada pada tingkat yang sedang. Hal ini ditunjukkan lebih dari sebagian responden yang berada pada skor sedang (25 - 36) yaitu sebanyak 94 responden (75,2%). Sementara itu hanya 22 responden (17,6%) yang berada pada tingkat pengalaman yang rendah (skor < 25). Dan 9 responden (7,2%) lainnya berada pada tingkat pengalaman yang tinggi (skor > 36). Tingkat pengalaman tokoh masyarakat yang sedang ini meliputi tingkat pengalaman tokoh masyarakat dalam organisasi formal dan informal, pengalaman dalam mengikuti rapat dalam organisasi tersebut, pengalaman dalam musyawarah pembangunan, dan pengalaman dalam kegiatan proyek pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung.Dan hasil pengukuran regresi terlihat bahwa faktor pengetahuan tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,389. Pengaruh ini, terbilang signifikan karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,705 > 1,658),Sementara itu faktor pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi sebesar 0,568. Pengaruh ini terbilang signifikan karena nilai t hitung Iebih besar dari nilai t label (10,655 > 1,658).Secara bersama-sama, faktor pengetahuan dan pengalaman tokoh masyarakat berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel (88,375 > 3,07). Dan hasil perhitungan tersebut juga terlihat bahwa faktor pengalaman tokoh masyarakat bepengaruh lebih besar daripada faktor pengetahuan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi pengalaman tokoh nasyarakat yang lebih besar dari nilai koefisien regresi pengetahuan tokoh masyarakat (0,568 > 0,389).Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: Perlunya sebuah metode yang mampu menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan, Penumbuhan kesadaran masyarakat hendaknya dimulai dari titik grass root; Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas, jangan hanya didasarkan kepada kepentingan politis golongan tertentu saja.; Perlunya sebuah mekanisme controling yang tepat agar peIaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilakukan selain dengan memaksimalkan fungsi legislatif, juga melibatkan masyarakat secara langsung; Perlunya peningkatan pengetahuan dari masyarakat tentang arti dan mekanisme pembangunan melalui dunia pendidikan maupun secara langsung lewat penyuluhan maupun sarasehan dengan warga masyarakat."

"Tesis ini mengkaji tentang perencaaaan pembangunan yang berjudul "Kajian Pelaksanaan Proses dan Mekanisme Perencanaan Pambangunan Daerah : Studi Kasus Propinsi Kalimantan Selatan". Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berarti segala produk hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 secara otomatis jadi tidak berlalu lagi. Begitu juga peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, yaitu Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di daerah (P5D). Apabila sebelum diberlakukannya otonomi daerah peranan pemerintah pusat dalam hal perencanaan pembangunan daerah sangat kuat maka sesudah diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya kemandirian daerah yang lebih dominan.Dengan mengacu pada proses dan mekanisme perencanaan pembangunan ideal, metode penelitian kualitatif deskriptif serta penelitian dokumen dan lapangan maka diperoleh hasil kajian sebagai berikut : 1). Secara konseptual maka konsep perencanaan pembangunan yang diterapkan di Propinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah ideal namun dalam pelaksanaannya belum optimal, 2), Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang ideal, yaitu : kemampuan aparatur Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sehubungan dengan pendidikan formal dan non formal mereka, alokasi dana bagi monitoring, evaluasi dan pengendalian program/proyek., kemampuan Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal koordinasi guna pencapaian keserasian dan keterpaduan program/proyek di daerahnya, kualitas data serta peran Gubernur Kepala daerah sebagai manajer pembangunan dan DPRD sebagai wakil rakyat."