Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah bank swasta nasional, dengan tidak memotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabahnya selama lima tahun berturut-turut, sangat merugikan negara. Bagi Bank tersebut bunga deposito yang diberikan kepada para deposan dianggap bukan sebagai objek pajak karena ia hanya menawarkan produk deposito dari sebuah Bank yang didirikan di Iuar negeri.Permasalahan pokok tesis ini adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat segera mengetahui penempatan deposito di luar negeri, sehingga penerima bunga di Indonesia dapat segera dikenakan pajak.Penelitian dilakukan untuk mengungkakan pendapat para ahli tentang penghasilan bunga yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditempatkan di luar negeri; ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pemungutan pajak bunga deposito; modus operandi yang digunakan oleh Bank swasta nasional "X" dalam menggelapkan pajak atas bunga deposito dan unaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak lanjuti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bank swasta nasional "X" tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.Hasil analisis terhadap penggelapan pajak yang dilakukan Bank swasta nasional "X" tersebut bahwa Bank "X" memanfaatkan keberadaan Bank "Y" yang berbadan hukum di Iuar negeri, sedangkan Bank "Y" tersebut sebagian dimiliki oleh Bank "X" dan sebagian lagi adalah milik Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bank swasta nasional "X".Hendaknya ada kerja sama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menembus kerahasiaan bank untuk kasus-kasus yang khusus, tanpa harus meminta ijin Menteri Keuangan. Apabila ada petunjuk bahwa ada transfer untuk penempatan deposito yang tidak diakui Wajib Pajak dikenakan bunga SBI sebesar 13%. Atas deemed interest tersebut harus di pungut pajak sebesar 20%. Jika pemeriksa terbentur pada Rahasia Bank maka petugas pajak harus mencari terobosan untuk menembusnya Pihak kepolisian harus lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak."

"ABSTRAKKarya tulis ini menganalisis secara singkat beberapa metode yang umumdigunakan dalam lingkup ekonomi perpajakan yang dalam hal ini bertujuanmenentukan metode terbaik untuk mengukur tingkat penggelapan pajak diIndonesia. Dua pendekatan, baik mikro maupun makro, akan dibahas dalam karyatulis ini. Pendekatan mikro bertujuan menaksir tingkat penggelapan pajak denganmenggunakan jajak pendapat secara sukarela atau menggunakan hasil auditotoritas perpajakan. Pendekatan makro, di lain pihak, mengukur tingkatpenggelapan pajak melalui penaksiran tingkat ekonomi bawah tanah(underground economy). Dari diskusi dalam karya tulis ini, diambil kesimpulanbahwa metode MIMIC sebagai bagian dari pendekatan makro merupakan metodeyang paling bisa diandalkan dalam pengukuran tingkat penggelapan pajak diIndonesia.

---

ABSTRACTThis paper briefly analyzes several methods in the current tax evasion literature inorder to determine the fairest method in measuring the tax evasion level inIndonesia. Two groups of approaches, micro and macro, are discussed throughoutthe paper. The former approach aims at estimating tax evasion through the use ofsample survey micro-data based on voluntary participation or the results of theauditing activity of tax authorities. The latter approach, on the other hand,estimates tax evasion through the size of the hidden economy. From thediscussion, the MIMIC method as a part of the macro approach appears to be themost reasonable method for Indonesia."

"ABSTRAKStudi ini meneliti hubungan antara penggelapan pajak, sebagai salah satuindikator kepatuhan pajak, dan ekspektasi bisnis serta determinan-determinanlainyang potensial. Variabel-variabel yang dipilih dalam hubungannya denganpenggelapan pajak adalah net profit margin, inventory turnover, corporateincome, marginal tax rate dan fixed assets ratio. Dari hasil regresi menunjukkanbahwa net profit margin dan inventory turnover yang digunakan sebagai proxyekspektasi bisnis, memiliki korelasi negatif. Hasil ini sejalan denganhipotesis awal berdasarkan teori. Sebaliknya, income, fixed assets ratio danmarginal tax rate, yang diharapkan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajakberdasarkan teori, tidak signifikan secara statistik.

---

ABSTRACTIn this research study an investigation was conducted into the relationship between tax evasion as an indicator of tax compliance and business expectations and other possible determinants The following variables were chosen to assess their effect on tax evasion net profit margins inventory turnover corporate income the marginal tax rate and the fixed assets ratio Results reveal that the net profit margin and inventory turnover as proxies for business expectations have a negative relationship these results were expected from the theory On the other hand income the fixed assets ratio and the marginal tax rate which were also expected to affect tax compliance in theory did not have a statistically significant effect on tax evasion "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, pengaruh moderasi kepemilikan keluarga terhadap hubungan penghindaran pajak dengan risiko perusahaan, serta pengaruh moderasi keberagaman dewan komisaris terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Data yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 dengan jumlah sampel 608. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak terbukti berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan, kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dan keberagaman dewan komisaristidak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko.

---

This research aims to investigate the effect of tax avoidance on firm risk, effect of tax avoidance on firm risk with family ownership and board diversity as moderating variabel. The samples are 608samples of company listed on the Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2017. This research concludes that there is positive effect of tax avoidance on firm risk. Family ownership has weaken tax avoidances effect on firm risk and diversity of board commissioner does not moderate the effect of tax avoidance on risk."

"Sistem self assessment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan.Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi masalah. Karena dalam kerangka kerjanya DTP mengelompokkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam kegiatan Penyidikan sedangkan hasilnya masih dapat berupa penetapan pajak (diterbitkan SKP).Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, untuk menganalisis faktor-faktor apa saga yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah survey diskriptif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bukti permulaan, yaitu Pemeriksa, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan relatif baik dijalankan dengan nilai tertinggi 131 dan nilai terendah 104 dari nilai maksimum 144. Masih ada hambatan yang ditemui mulai dari pelaksanaan sampai dengan tanggapan Wajib Pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara penghindaran pajak dan keterbatasan finansial (financial constraints) dengan nilai perusahaan, serta moderasi rating Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penghindaran pajak diukur dengan GAAP ETR, financial constraints dengan Altman Z-Score, dan nilai perusahaan dengan Tobin’s Q. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan. Hasil menunjukkan penghindaran pajak dan keterbatasan finansial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Praktik penghindaran pajak cenderung menurunkan kepercayaan pasar, sementara keterbatasan finansial menghambat pengelolaan operasional dan investasi. Moderasi ESG ditemukan memiliki pengaruh marginal positif signifikan dalam memitigasi dampak negatif penghindaran pajak serta memiliki pengaruh positif signifikan dalam memitigasi keterbatasan finansial melalui peningkatan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait penghindaran pajak, financial constraints, dan ESG dalam konteks pasar berkembang. Temuan ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis dan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi pelaporan keberlanjutan.

---

This study aims to analyze the relationship between tax avoidance and financial constraints with firm value, as well as the moderating role of Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings in Indonesian listed companies during the 2019–2023 period. Tax avoidance is measured using GAAP ETR, financial constraints with the Altman Z-Score, and firm value with Tobin’s Q. The research data were obtained from corporate annual and sustainability reports. The results indicate that tax avoidance and financial constraints have a significant negative impact on firm value. Tax avoidance practices tend to reduce market trust, while financial constraints hinder operational and investment management. ESG moderation was found to have a marginally significant positive effect in mitigating the negative impact of tax avoidance and a significantly positive effect in mitigating financial constraints by enhancing investor confidence in sustainability, transparency, and corporate governance. This research contributes to the literature on tax avoidance, financial constraints, and ESG in the context of emerging markets. The findings provide implications for companies to integrate ESG into their business strategies and for policymakers to strengthen sustainability reporting regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kompleksitas informasi dan biaya audit. Kompleksitas informasi bersumber dari transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi diukur dengan penjumlahan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dan pinjaman antar pihak berelasi. Penghindaran pajak diukur dengan current ETR (sampel 1) dan cash ETR (sampel 2).Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Sampel final dalam penelitian ini adalah 241 observasi. Hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Kemudian, transaksi antar pihak berelasi berpengaruh positif pada biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan institusi terhadap hubungan kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) terhadap biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak dapat memperlemah hubungan antara kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) dan biaya audit pada sampel 1. Pada sampel 2, kepemilikan institusi terbukti dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai external monitoring yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir. Seiring dengan pemantauan dari investor insitusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit.

---

The purpose of this paper is to examine the relationship of information complexity and audit fee. The complexity of information comes from related party transactions and tax avoidance. Related party transactions are measured by the sum of sales, purchases, loans and loans between related parties. Tax avoidance is measured by the current ETR (sample 1) and cash ETR (sample 2). The population of this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. The final sample in this study was 241 observations.

The results of this study are tax avoidance does not have a positive relationship on audit fee. Then related party transactions have a positive effect on audit fee. In addition, this study also examined the role of institutional ownership on the relationship of information complexity (related party transactions and tax avoidance) to audit fee. This study reveals that institutional ownership cannot weaken the relationship between information complexity (related party transactions and tax avoidance) and audit fee in sample 1. In sample 2, institutional ownership has been shown to weaken the relationship between tax avoidance and audit fees. With the existence of institutional ownership as good external monitoring, the effect of tax avoidance on audit fee is expected to be minimized. Along with monitoring of institutional investors, the risks faced by auditors will be reduced in auditing and this will have an impact on audit fee.

"