Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis paper assesses the performance of method targeting and implementation error of social transfer programs in Indonesia, which consists of Raskin, in-kind transfer; Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer; Program Indonesia Pintar (PIP), scholarship program; and Program Indonesia Sehat (PIS), free health insurance for the poor and vulnerable. The logit model of exclusion and inclusion errors shows the drivers of probability error in targeting these four kinds of social transfer programs. The finding shows error in the implementation that relies heavily on urban-rural differences and legal identity ownership rather than the role of government employees. Measuring the performance of miss-targeting is needed to improve the effectiveness of social transfer programs on achieving their goals. The analysis of targeting performance suggests caution in employing a mechanism of the delivery program to improve the implementation of the targeting program to promote more social safety net rather than in-kind transfer and cash transfer as well as to re-evaluate the identification requirement for receiving social benefits to reach the beneficiaries from the extreme poor."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Program Jaminan Sosial yaitu BLT, Raskin dan Askeskin yang berpengaruh terhadap status gizi anak usia balita. Analisis dilakukan menggunakan data cross section tahun 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sakerti 2007 dengan sampel anak usia balita yang berada di rumah tangga miskin. Untuk mengetahui pengaruh Program Jaminan Sosial yaitu BLT, Raskin dan Askeskin terhadap status gizi anak usia balita digunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa Program Jaminan Sosial BLT, Raskin dan Askeskin tidak berpengaruh terhadap status gizi anak usia balita.

---

The purpose of this study is to identify the effect of Social Security programs (BLT, Raskin and Askeskin) on the nutritional status of under-five-year children. Analysis was performed on cross-sectional data of Sakerti in 2007, with a sample of under-five-year children who are in poor households, using Ordinary Least Square (OLS) method. The result of this research indicated that the Social Security programs (BLT, Raskin and Askeskin) did not affect the nutritional status of under-five-year children."

"Karya akhir ini berfokus pada analisis strategi transformasi Program Balai Latihan Kerja (BLK) Tahun 2021 menggunakan konsep reformasi utama upaya perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang kemudian disajikan secara deskriptif. Bentuk hasil dari karya akhir ini merupakan sebuah kajian kritis atau critical review yang menganalisis sebuah teori atau konsep kesejahteraan sosial. Hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan antara lain, penulis menemukan bahwa Program BLK ini merupakan salah satu upaya perlindungan sosial yang termasuk dalam komponen pemenuhan pasar tenaga kerja menurut ADB. Selain itu, berdasarkan reformasi utama yang dibutuhkan untuk Program BLK, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan upaya tersebut. Pemerintah belum berupaya untuk memberikan layanan Program BLK ini agar tepat sasaran, padahal hal ini dapat diatasi dengan menyusun standardisasi pengumpulan dan pengelolaan data. Selain itu, pemerintah juga kurang dalam melibatkan peran pekerja sosial dalam proses implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program BLK. Berdasarkan reformasi utama perlindungan sosial, hal itu perlu diatasi dengan melakukan pemberdayaan pekerja sosial sebagai pionir perubahan program perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia juga belum sepenuhnya menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam inklusi sosial di Indonesia dan masih adanya masalah sumber pendanaan program yang belum optimal yang belum menjadi fokus pemerintah dalam pembuatan strategi transformasi Program BLK.

---

This final work focuses on the conditions and strategies for the transformation of the Vocational Training Center (BLK) Program organized by the Indonesian Ministry of Manpower as an effort to fulfill social protection for the poor in 2021. The research method used is a literature review which is then presented descriptively. This final work is a critical review that analyzes the transformation strategy of a program using the main reform concept of social protection. The results of the literature review that has been carried out, among other things, the authors find and know that the BLK Program is one of the social protection efforts that includes components of fulfilling the labor market according to ADB. In addition, based on the main reforms needed to realize an integrated referral and service system in the BLK Program, the government has not fully implemented these efforts. The government has not attempted to provide BLK Program services in accordance and appropriate breakfast, even though this can be overcome with one of the main reforms needed, namely the standardization of data collection and management. In addition, the government also does not involve the role of social workers in implementing, monitoring and evaluating the implementation of the BLK Program. Based on the main reforms needed, this needs to be addressed by empowering social workers as pioneers in changing social protection programs. The government is also not fully aware of the importance of community involvement in social inclusion in Indonesia and there are still problems with sub-optimal sources of program funding which have not fully become the government's focus in developing the BLK Program transformation strategy."

"Tugas karya akhir ini membahas jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia. Penulisan ini merupakan kajian literatur berupa telaah kasus yang menganalisa tujuh kasus di Indonesia yang terdapat jenis pekerja dan klasifikasi aktivitas ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih tepatnya terkait dengan jenis, pengawasan, dan mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dianalisa dengan teori dan konsep jenis jaminan sosial, pengawasan jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial pekerja perempuan. Dalam kasus yang digunakan, terdapat jenis pekerja formal dan informal dengan sektor ekonomi atau klasifikasi aktivitas ekonomi. Hasil analisa penulisan ini didapatkan bahwa terdapat dua jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia yang teridentifikasi berdasarkan Hall dan Midgley, yakni asuransi sosial dan kewajiban pemberi kerja. Dalam asuransi sosial, beberapa perusahaan berkolaborasi dengan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kewajiban pemberi kerja terdapat hak pekerja perempuan, yakni hak cuti haid, hamil dan melahirkan, keguguran, dan hak menyusui sebagaimana terdapat dalam UU RI No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik dan belum tercapainya kesejahteraan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hal ini karena pengawasan oleh pemerintah yang belum baik dan serikat pekerja yang belum terdapat di seluruh perusahaan. Padahal, serikat pekerja memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tugas karya akhir ini menganalisa peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan berdasarkan tiga elemen yang dikemukakan oleh Midgley yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, yakni 1) masalah sosial dapat dikelola; 2) kebutuhan dapat terpenuhi; dan 3) tersedianya kesempattan untuk berkembang. Berdasarkan tiga elemen tersebut, disimpulkan bahwa asuransi sosial telah meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja perempuan, sedangkan kewajiban pemberi kerja masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan Dengan demikian, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait yang sekiranya dapat meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan, yakni pemerintah, pengusaha, pekerja perempuan, dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi bagi pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial, melakukan pendampingan dengan baik bagi pekerja perempuan yang menjadi korban, dan menekankan pentingnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan. Rekomendasi bagi pengusaha adalah memberikan jaminan sosial yang sesuai dengan UU yang berlaku, melibatkan serikat pekerja di perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan perjanjian kerja, dan mengedukasi pekerja perempuan tentang hak perlindungan yang mereka miliki. Rekomendasi bagi serikat pekerja adalah untuk lebih kritis dan terlibat dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan membuat konseling. Rekomendasi untuk pekerja perempuan adalah membaca dan memahami kembali hak-hak jaminan sosial yang mereka miliki dan perlu terlibat secara aktif dan masif dalam serikat pekerja. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih menggali terkait jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih mengaitkan jaminan sosial dengan sektor atau klasifikasi aktivitas ekonomi dan jenis pekerja, meneliti terkait dampak pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, dan membandingkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia dengan negara lain.

---

This final project discusses social protection for women workers in Indonesia. This paper is a literature review in the form of a case study that analyzes seven cases in Indonesia, which involve various types of workers and classifications of economic activities. The purpose of this paper is to describe how social protection for women workers in Indonesia is implemented, specifically concerning the types of protection, supervision, and how social protection can enhance the welfare of women workers in Indonesia. These cases will be analyzed using theories and concepts of social protection types, social protection supervision, and the social welfare of women workers. The cases used include both formal and informal workers within different economic sectors or classifications of economic activities. The analysis of this paper found that there are two types of social protection for women workers in Indonesia, identified based on Hall and Midgley, namely social insurance and employer mandates. In social insurance, several companies collaborate with Jamsostek and BPJS Ketenagaekerjaan. Regarding employer mandates, women workers have rights such as menstrual, maternity and miscarriage leave, and breastfeeding rights, as stipulated in UU RI No.13/2003 on Manpower. The implementation of social protection for women workers in Indonesia has not been fully effective. There are still violations committed by companies that do not comply with the law, resulting in adverse outcomes for women workers and the failure to achieve welfare for women workers in Indonesia. This is due to inadequate supervision by the government and the lack of labor unions in all companies. Labor unions play a crucial role in ensuring justice and improving worker welfare. Social protection is one of the factors that can enhance social welfare. This final project analyzes the improvement of women worker welfare based on three elements proposed by Midgley, who defines social welfare as a condition: 1) social problems can be managed; 2) needs can be met; and 3) opportunities for development are available. Based on these three elements, it is concluded that social insurance has improved the social welfare of women workers, while employer mandates have not yet succeeded in enhancing the welfare of women workers. Therefore, the author provides recommendations to various related parties to improve social protection for women workers, including the government, employers, women workers, and future researchers. Recommendations for the government include enhancing supervision and evaluation of social protection implementation, providing adequate assistance to victimized women workers, and emphasizing the importance of the presence of labor unions in companies. Recommendations for employers include providing social protection in accordance with applicable laws, involving labor unions in formulating policies and employment agreements, and educating women workers about their protection rights. The recommendation for labor unions is to be more critical and actively involved in corporate policy-making and facilitate a counseling. Recommendations for women workers include reading and understanding their social protection rights and actively and massively participating in labor unions. Recommendations for future research are to further explore the types of social protection for women workers in Indonesia, linking social protection more closely with economic sector classifications and types of workers, studying the impact of social protection implementation on women workers in Indonesia, and comparing social protection for women workers in Indonesia with other countries."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan mekanisme perlindungan sosial (socialassistance, social insurance, social care, dan informal social protection) yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk konversi kapital seperti kapital sosial, kapital politik, kapital ekonomi, kapital personal, kapital budaya, dan kapital digital. Penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di tiga Paguyuban Wayang Kulit di Yogyakarta yakni Paguyuban Wayang Kulit WL, Paguyuban Wayang Kulit GP, dan Paguyuban Wayang Kulit SK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan etnografi digital (digital ethnography) media sosial seperti Youtube dan Instagram. Ketiga Paguyuban Wayang Kulit tersebut dipilih karena mereka masih mampu bertahan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menyelenggarakan pementasan wayang kulit secara virtual. Hasil temuan penelitian ini adalah bentuk perlindungan sosial yaitu social assistance, social insurance, social care, dan informal social protection bisa berbentuk formal maupun informal, yang ditemukan pada bentuk-bentuk kapital yang ada di Paguyuban Wayang Kulit. Kapital-kapital tersebut mendukung para paguyuban melakukan pementasan virtual di masa pandemi Covid-19. Terlebih lagi, kapital digital bermanfaat secara langsung sebagai perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19,ketika ada pelarangan pertunjukan seni budaya secara luring yang menimbulkankerumunan, maka pementasan wayang kulit virtual menjadi solusinya. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengarah kepada dukungan kapital digital untuk para seniman tradisi. Apalagi, di era teknologi saat ini, seniman harus beradaptasi dengan teknologi agar dapat bertahan dari guncangan sosial maupun ekonomi, dan mengikuti perkembangan zaman

---

This study aims to describe social protection mechanisms (social assistance, social insurance, social care, and informal social protection) which can be seen from forms of capital’s conversion, such as; social capital, political capital, economic capital, personal capital, cultural capital, and digital capital. The study was conducted during the Covid- 19 pandemic in three Wayang Kulit Associations in Yogyakarta, namely the WL Wayang

Kulit Association, the GP Wayang Kulit Association, and the SK Wayang Kulit

Association. This study uses a qualitative research method with a case study approach with data collection techniques with interviews, observations, and digital ethnography social media such as Youtube and Instagram. The three Wayang Kulit Paguyuban were chosen because they were still able to survive the Covid-19 pandemic by continuing to hold virtual shadow puppet shows. The findings of this study are forms of social protection, namely social assistance, social insurance, social care, and informal social protection can be in the form of formal or informal, which are found in the forms of capital that exist in the Paguyuban Wayang Kulit. These capitals support community groups to perform virtual performances during the Covid-19 pandemic. Moreover, digital capital is directly useful as social protection during the Covid-19 pandemic, when there

is a ban on offline cultural arts performances that cause crowds, then virtual shadow puppet performances are the solution. Thus, the government needs to make policies that lead to digital capital support for traditional artists. Moreover, in the current era of technology, artists must adapt to technology in order to survive social and economic shocks, and keep up with the modernization."

"CSR merupakan kewajiban sosial yang harus dijalankan oleh perusahaan yang berdiri di Indonesia berdasarkan berbagai undang-undang yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya program-program CSR yang diterapkan berbeda di tiap perusahaan, tergantung pada pemaknaan perusahaan terhadap konsep CSR. Penelitian ini, mencoba menunjukkan bahwa program sosial yang terimplementasi dengan baik, akan membentuk modal sosial perusahaan. Melalui modal sosial ini, perusahaan dapat memperoleh penerimaan dari masyarakat sekitar wilayah operasi korporasi dan pemerintah daerah, yang dapat membantu mempermudah jalannya bisnis perusahaan. Implementasi program CSR dalam kebanyakan penelitian dilihat berdasarkan sejauh mana tingkat keberhasilan program yang di capai oleh perusahaan, juga melihat berdasarkan tingkat ketergantungan stakeholder kepada perusahaan. Padahal melalui implementasi program CSR, dapat dilihat juga bahwa modal sosial ikut bermain dan terbentuk secara tidak disadari. Berdasarkan teori implementasi program yang di gunakan, tidak terdapat tahapan awal pendekatan yang penting dilakukan perusahaan dalam menarik perhatian stakeholder perusahaan, sehingga tulisan ini berusaha memberikan tambahan pendekatan sebagai salah satu dari tahapan awal yang harus dijalankan perusahaan. Tulisan ini juga memberikan pemahaman bahwa tahapan implementasi tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi harus dilakukan perbaikan sebelum akhirnya diimplementasikan kembali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengeksplorasi keberhasilan implementasi program CSR dan melihat apakah modal sosial sudah terbangun dengan baik, tidak hanya berdasarkan pandangan perusahaan, tetapi juga berdasarkan pandangan masyarakat sekitar daerah operasi dan pemerintah daerah.

---

CSR is a social obligation that must be run by a company established in Indonesia based on various laws and regulations. However, in practice CSR programs are implemented differently by each company, depend on the meaning of the concept of CSR companies. This study, trying to show if the CSR programs implemented well, it will form well social capital too for the company. Through this social capital, company can gain acceptance from communities around the area of corporate operations and local governments, which can help simplify the way business enterprises. Implementation of CSR programs in earlier study shows is based on the extent of the program's success achieved by the company, is also viewed by the level of dependence of stakeholders to the company. In fact, through the implementation of CSR programs can be seen also that social capital is formed unconsciously. Based on the used theory of implementation program, there are no initial stage approach for companies in attracting the attention of stakeholders of the company. So that this paper tries to provide an additional approach as one of the initial stages of the company should be run. This paper also gives an understanding that the implementation programs stage does not just stop on the evaluation, but must be improved before it is re-implemented. This study used qualitative methods to explore process of the successful implementation CSR programs and see whether social capital has been developed well, not only based on the views of the company, but also by society's views about regional and local government operations."