Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Standar IFRS 9 membawa perubahan signifikan pada model untuk menentukan loan loss provisions, yakni expected credit loss model, standar ini efektif sejak 1 Januari 2018. European Bank Central telah melakukan supervisi kepada bank di Eropa sejak tahun 2017 sehingga bank memiliki persiapan yang lebih matang dan dapat mengadopsi tepat waktu. Hal ini menjadi motivasi penelitian ini untuk menguji nilai loan loss provisions dan diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9, serta peran keahlian akuntansi komite audit dan audit tenure dalam membatasi diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9 di Eropa. Penelitian ini menggunakan sampel bank konvensional di Eropa periode 2016-2018. Dengan menggunakan analisis univariat dan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9 tidak meningkat signifikan dibandingkan IAS 39, sementara diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9 meningkat jika dibandingkan IAS 39. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi belum dapat membatasi diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9, hanya masa perikatan partner audit dengan bank yang pendek, yang dapat membatasi diskresioner loan loss provisions. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong standard setter untuk membentuk kebijakan tertentu yang lebih dapat membatasi diskresioner loan loss provisions. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan regulator untuk membatasi masa perikatan partner audit dengan bank, sehingga peran partner audit semakin efektif dalam mengurangi asimetri informasi antara investor dengan manajemen yang pada akhirnya mengurangi diskresioner loan loss provisions.

---

IFRS 9 standard brings significant changes to the model for loan loss provisions, namely the expected credit loss model, this standard is effective from January 1, 2018. European Central Bank has been supervising banks in Europe since 2017 so banks have better preparation and adopt on time. The motivation of this study to examine the value of loan loss provisions and discretionary loan loss provisions after the adoption of IFRS 9, as well as the role of accounting expertise audit committee and audit tenure to reduce discretionary loan loss provisions after IFRS 9 adoption in Europe. This study uses a sample of conventional banks in Europe in the 2016-2018 period. By using univariate analysis and panel data analysis. The results of this study indicate that loan loss provisions after IFRS 9 adoption do not increase significantly compared to IAS 39, while discretionary loan loss provisions after IFRS 9 adoption increase when compared to IAS 39. The results of this study also prove that accounting expertise audit committees cannot reduce discretionary loans loss provisions after IFRS 9 adoption, only a short period of audit partner engagement with banks can reduce discretionary loan loss provisions. The results of this study are expected to encourage standard setters to form certain policies that can reduce discretionary loan loss provisions. This research can be considered by regulators to limit the audit partner engagement period with banks, so audit partners is more effective in reducing information asymmetry between investors and management, which in turn reduces discretionary loan loss provisions."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh manajerial overconfidence terhadap biaya audit di negara-negara ASEAN. Penelitian ini juga menguji peran komite audit pada hubungan antara manajerial overconfidence dan biaya audit di negara-negara ASEAN. Manajer yang terlalu percaya diri cenderung melebih-lebihkan proyeksi arus kas di masa depan tetapi meremehkan dampak dari kejadian buruk sehingga meningkatkan risiko audit bagi auditor. Sebaliknya, biaya audit untuk perusahaan dengan manajer yang terlalu percaya diri akan lebih rendah jika manajer meminta lebih sedikit ruang lingkup audit karena rasa percaya diri yang tinggi dalam pelaporan keuangan perusahaan mereka atau keinginan untuk mengurangi pengawasan auditor atas praktik akuntansi agresif. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang publik yang terdaftar di 5 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand dari 2014 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajerial over confidence berpengaruh positif pada biaya audit. Tidak ada bukti bahwa komite audit mampu berperan sebagai pemoderasi pengaruh manajerial overconfidence terhadap biaya audit.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect managerial overconfidence on audit fee in ASEAN countries. This research also examines the role of the audit committee on the relationship between managerial overconfidence and audit fee in ASEAN countries. Overconfident managers tend to overestimate the projected future cash flows of projects but underestimate the impact of adverse events which will increase the audit risk. Conversely, audit fees for companies with an overconfident manager will be lower if managers demand less audit services due to either hubris in their companies rsquo financial reporting or a desire to reduce auditor scrutiny over aggressive accounting practices. Sample in this study are listed firms in 5 ASEAN countries Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine, and Thailand from 2014 to 2016 with purposive sampling method. The result of the study showed that managerial overconfidence has positive effect on audit fee. There is no evidence that audit committees are can act as a moderating the effect of managerial overconfidence on audit fee, so investors need to consider the impact of managerial overconfidence in corporate decision making. This research is expected to be used as empirical evidence and reference in subsequent research and complementing previous research results related to managerial overconfidence and audit fee."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas peran komite audit, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap kualitas akrual. Efektivitas peran komite audit dinilai berdasarkan aktivitas, ukuran dan kompetensi komite audit. Kualitas akrual diukur menggunakan model Dechow dan Dichev (2002) dan dimodifikasi oleh McNichols (2002) dan Francis et al. (2005). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 114 perusahaan manufaktur untuk periode 2008 – 2010. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual, dan variabel efektivitas peran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual. Variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas akrual, namun apabila perhitungan proporsi komisaris independen disesuaikan dengan masa jabatan anggota komisaris independen, maka variabel tersebut menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas akrual.

---

ABSTRACTThe aim of this research are to determine the effect of audit committee’s role effectiveness, proportion of independent commissioner and audit quality on accrual quality. The effectiveness of audit committee’s role is measured by activity, size and competence of the audit committee. Accrual quality is measured by using the model which proposed by Dechow and Dichev (2002) and modified by McNichols (2002) and Francis et al. (2005). The method of analysis used multiple regression. This research uses empirical data from Indonesia Stock Exchange with 114 samples from manufacturing firms for 2008 to 2010 period. Based on the test result, this research found that audit quality have a significant impact on accrual quality, and the audit committee effectiveness have a significant effect to accrual quality. Proportion of independent commissioners has no significant effect on accrual quality, but when the calculation of proportion of independent commissioner is adjusted with independent commissioner tenure, the result shows a significant impact on accrual quality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pedoman komite audit sektor publik di Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, termasuk analisis dokumen primer dan wawancara terstruktur dan semi terstruktur pada Komite Audit dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan pedoman best practice Audit and Risk Assurance Committee Handbook dari H.M. Treasury dan Independent Audit Committee in Public Sector Organizations dari IIA sebagai tolok ukur, penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Keuangan telah membentuk komite audit sesuai dengan pedoman yang mengatur tentang elemen dan prinsip komite audit sektor publik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan untuk menyempurnakan implementasi, terkait dengan mandat, komposisi, persyaratan kapabilitas, peran dan tanggung jawab, kinerja, serta komunikasi dan pelaporan komite audit di sektor publik berdasarkan pedoman best practice. Penelitian ini juga memberikan gambaran atas ruang perbaikan yang dapat dilaksanakan dalam perwujudan mandat Komite Audit Kementerian Keuangan. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam membuat peraturan dan pedoman pembentukan komite audit pada organisasi sektor publik (pemerintah) sesuai dengan tata kelola sektor publik.

---

While prior studies on audit committees have focused on the private sector, this is the first research on audit committees focusing on the public sector in Indonesia. This paper aims to evaluate the implementation public sector audit committee guidelines in Ministry of Finance Audit Committee as government. This paper utilizes a case study approach, including analysis of primary documents, also structured and semi-structured interviews the Ministry of Finance Audit Committee and parties directly involved. Using best practice guidelines for public sector audit committees, namely H.M. Treasury's Audit and Risk Assurance Committee Handbook and the IIA's Independent Audit Committees in Public Sector Organizations as benchmarks, this paper finds that Ministry of Finance established an audit committee in accordance with the guidelines governing the principles and elements of public sector audit committees. Nonetheless, there is still room for improvement to refine the implementation of the audit committee. This research is expected to provide recommendations for the improvement of regulations related to the mandate, composition, capability requirements, role and responsibility, performance, also communicate and reporting of the Audit Committee in the public sector based on the best practice guidelines. This research also provides an overview of the room for improvement that can be implemented in realizing the mandate of the Ministry of Finance Audit Committee. This research can also be a reference in making regulations and guidelines for the formation of audit committees in public sector organizations (government) in accordance with public sector governance."

"Laporan Magang ini menganalisis tentang prosedur audit yang dilakukan KAP KML terhadap Bank RRR dan perlakuan akuntansi dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit pada Bank RRR. KAP KML melakukan prosedur audit mengacu pada Pedoman Audit KAP KML yang diadopsi dari ISA sebagai standar audit yang berlaku. Hasil temuan audit menunjukkan bahwa Bank RRR kelebihan mencadangkan CKPN individu dan kurang mencadangkan CKPN kolektif. Namun, kedua temuan tersebut dianggap tidak material sehingga tidak dilakukan penyesuaian. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan KAP KML telah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan CKPN telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

This internship report analyzes the audit procedure performed by KAP KML for Bank RRR and the accounting treatment for Loan Loss Provision at Bank RRR. Audit procedures were performed based on KAP KML Audit Guideline, which is adopted from ISA as the applicable auditing standards. The audit findings show that Loan Loss Provision for individual assessment is overprovision. Meanwhile for collective assessment, it is underprovision. However, since the amount of the findings are considered to be immaterial, no audit adjustments were needed. In general, audit procedures performed were in comformity with the applicable auditing standards, and Loan Loss Provision were presented fairly in all material aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh konvergensi IFRS terhadap accounting pay for performance sensitivity, serta bertujuan meneliti peran komite audit dalam memoderasi hubungan Konvergensi IFRS dengan accounting pay for performance sensitivity. Penelitian ini menggunakan sampel sebesar 515 firm-years pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap accounting pay for performance sensitivity. Hal ini disebabkan karena kerangka IFRS yang principle-based sehingga memunculkan peluang direksi untuk meningkatkan kompensasi melalui manajemen laba. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa komite audit tidak terbukti dapat memperlemah pengaruh positif IFRS terhadap accounting pay for performance sensitivity. Hal ini dikarenakan peran pengawasan komite audit saja kurang mampu membatasi tindakan manajemen untuk meningkatkan kompensasi melalui manajemen laba pada saat penerapan IFRS.

---

This research aims to investigate the impact of IFRS convergence on accounting pay for performance sensitivity, and also investigate the role of Audit Committee as a moderate effect between the relationship of IFRS convergence and accounting pay for performance sensitivity. This research uses samples 515 firm-years of non-financial public companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2016. The result of this study is that IFRS convergence can positively influence accounting pay for performance sensitivity. This positive effect is likely due to principle-based IFRS framework that raises the chance of directors to improve their compensation through earnings management. The result of this study is also that the effectiveness of Audit Committee has no influence on the positive effect of IFRS convergence on accounting pay for performance sensitivity. This may be because the audit committee oversight is less able to limit management actions at the time of IFRS implementation."

"ABSTRACTThis study was conducted to determine the relationship between audit committee characteristics and ethical disclosure. The audit committee characteristics utilized are audit committee expertise, frequency of meeting of audit committee, audit committee size, audit committee tenure, and multiple directorship of audit committee members. Ethic disclosure is measured using items in the research of Persons 2009. The population in this study is companies listed in Indonesia Stock Exchange IDX in 2014 2016. The level of ethic disclosure of listed companies in Indonesia is 56.22. The results of panel data regression show that there are 2 characteristics of audit committee that significantly influence the ethic disclosure, they are audit committee size and frequency of meeting of audit committee.

---

ABSTRACTPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan etika. Karakteristik komite audit yang digunakan adalah keahlian anggota pada komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, masa jabatan komite audit, dan jabatan rangkap anggota komite audit. Pengungkapan etika diukur berdasasrkan indeks pengungkapan dalam penelitian Persons 2009. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia IDX pada tahun 2014-2016. Secara keseluruhan tingkat pengungkapan etika perusahaan yang terdaftar di Indonesia adalah 56,22. Hasil regresi data panel menunjukkan terdapat 2 karakteristik komite audit yang secara signifikan mempengaruhi pengungkatan etika yaitu ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas, jabatan rangkap, masa jabatan komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Sampel yang digunakan adalah 135 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam indeks Kompas 100 tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sedangkan, efektivitas dan jabatan rangkap komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama komite audit menjabat pada suatu perusahaan, maka fungsi pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan semakin tidak efektif sehingga menyebabkan jangka waktu pelaporan keuangan semakin panjang.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the effect of effectiveness, multiple directorship, and tenure of the audit committee to the timeliness of financial reporting. This study uses multiple linear regression method. This study use 135 companies listed in Indonesia Stock Exchange and included in the index Compass 100 2011 2013 as samples. The results prove that the tenure of audit committee has positive significant effect on the timeliness of financial reporting. Meanwhile, the effectiveness and multiple directorship of the audit committee does not affect the timeliness of financial reporting. It shows that the longer audit committee serves on a company makes their monitoring function to the financial reporting process is less effective and it causes longer financial reporting lead time. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakteristik dewan komisaris yang terdiri dari independensi , tingkat kehadiran rapat komisaris independen, dan jumlah dewan komisaris dapat mempengaruhi kompetensi komite audit. Penelitian ini mengukur kompetensi komite audit dengan menggunakan skor dari Hermawan (2009), yang mengukur kompetensi Komite Audit berdasarkan pengetahuan akuntansi komite audit dan umur seorang komite audit. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat pengaruh dari kepemilikan keluarga, kepemilkan asing, kompleksitas perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kompetensi komite audit. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, dengan total observasi 507 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya jumlah Dewan Komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kompetensi Komite Audit. Sementara itu, tingkat kehadiran rapat komisaris independen dan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap kompetensi komite audit.

---

This study aims to investigate the influence of board commissioners characteristics such as independency of Board of Commisioners, the number of Independent Commisioner's meeting attendance, the Boardsize on Competency of Committee Audit. Committee Audit competency is measured by using scoring method from Hermawan (2009) who used Audit Committee's knowledge in accounting and the age of Audit Commitee in order to measure the competency of Audit Committee Furthermore, this study aims to investigate the influence of family ownership, foreign ownership, the complexity of the company, and firm size on competency Audit Committee. This study uses double linear regression with 507 companies which is listed in BEI during 2010-2011 as observations. Based on this research, the Boardsize positively and significantly influences the competency of Audit Commitee. Meanwhile, the number of independent commisioner's meeting attendance and complexity are negatively influences the competency of Audit Committee."

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran keahlian keuangan yang diukur berdasarkan latar belakang pendidikan komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan serta perolehan sertifikat CPA dan status komite audit relatif terhadap dewan direksi dalam menekan manajemen laba riil. Status komite audit dan dewan direksi diukur dengan menggunakan parameter pengalaman menjabat di perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat ini maupun masa lalu; pengalaman menjabat di perusahaan publik dengan jenis industri yang sama pada saat ini maupun masa lalu; pengalaman menjabat di perusahaan publik sektor keuangan atau institusi keuangan pada saat ini maupun masa lalu; pengalaman menjabat di institusi pemerintahan pada saat ini maupun masa lalu; dan gelar dari institusi pendidikan elit. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan publik sektor non-keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Total observasi adalah sebanyak 1080 firm-years. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit belum mampu menekan manajemen laba riil, sedangkan status komite audit mampu untuk menekan manajemen laba riil. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa status komite audit belum mampu memperkuat keahlian keuangan komite audit untuk menekan manajemen laba riil perusahaan.

---

The study aims to examine the role of audit committee financial expertise measured by audit committee educational background in accounting and finance and CPA certification and status relative to board of directors in reducing real earnings management. Status for both audit committee and board of directors measured by the current or previous employment in Indonesia Stock Exchange IDX listed companies in Indonesia current or previous employment in the Indonesia public companies with similar industries current or previous employment in the Indonesia public financial sector companies or financial institutions current or previous employment in Indonesia government institutions and a degree from prestigious educational institutions. Samples of this research consists of Indonesia Stock Exchange IDX listed non financial companies with a period of observation of 2013 2016. The total observations are 1080 firm years. The result of this study shows that audit committee financial expertise has no impact in reducing corporate real earnings management. Meanwhile, audit committe status can reduce corporate real earnings management. This study also finds that audit committee status has not been able to strengthen audit committee financial expertise to reduce corporate real earnings management."