Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang sejarah pemikiran masyarakat bumiputra di HindiaBelanda dalam memajukan kondisi perekonomian mereka di tengah-tengah situasikolonialisme. Politik Etis melahirkan kelas menengah modern yang terdidik darimasyarakat bumiputra. Kelompok ini kemudian memengaruhi pola pemikiranmasyarakat bumiputra secara umum dalam memandang situasi ekonomi modern.Pemikiran kelompok kelas modern terdidik ini dapat ditelusuri dari dua surat kabaryang berpengaruh, seperti Boedi Oetomo yang mewakili kelompok masyarakat priayi (tradisional dan modern) dan Soeara Moehammadijah yang mewakili kaum santri.Dengan menggunakan metode sejarah, tulisan ini menunjukkan bahwa perekonomianpada masa Hindia Belanda dibangun atas pandangan ideal pemerintah kolonial atassistem ekonomi liberal. Kedua surat kabar memberikan opini yang berbeda dalammenghadapi situasi zaman modern, sesuai dengan basis kultural masyarakat yangdiwakilinya. Boedi Oetomo mengutamakan modernisasi alat-alat produksi,pendidikan ekonomi, dan perbaikan tata kelola usaha, sedangkan SoearaMoehammadijah menunjukkan bahwa cara memperbaiki perekonomian masyarakatadalah berbasis sumbangan komunitas dan pendidikan moral.

---

This paper discussed the history of thought of the natives in the Dutch East Indies in bringing forward their economy amidst the situation of colonialism. The educated modern middle class of bumiputra emerged as a result of the Dutch Ethical Policy.This group then influenced the mindset of bumiputra on viewing the modern eco-nomic situation. The thought of this educated modern class can be traced from two influential newspapers, such as Boedi Oetomo representing priayi and Soeara Moehammadijah representing santri. Using historical method, this paper showed that the economy of the Dutch East Indies was projected from the ideal view of the colonial government on a liberal economic system. Both newspapers provided different opinions in dealing with the situation, according to the cultural basis of the society they represented. Boedi Oetomo prioritized the modernization of the means of production, economic education, and improvement of business governance,whereas So eara Moehammadijah showed that the way to improve the people'seconomy was based on community contributions and moral education."

"Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengapa sebuah kebijakan harus diambil setelah memperhatikan berbagai variabel yang sedang berkembang...."

"Library as one of information systems has vital role in collecting,arranging and spreading information to public who need it. Library has strategic position in learning public because its role is to collect,arrange and prepare knowledge recording to read and study...."

"In line with increasing target of tax revenue for each year,since 2002 Directorate general of tax (DGT) performed tax office modernization where i until the end of 2008 all of tax office will be the modrn office....."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai representasi aktor perempuan di dalam wacana berita surat kabar...."

"ABSTRAKModernisasi di Korea Selatan yang pesat dapat dikatakan dimulai pada masa pemerintahan Park Chung-hee. Sebagai komitmen untuk membangun bangsa Korea Selatan dari keterpurukan berbagai aspek pada masa itu, Park Chung-hee membentuk komite revolusi militer yang dikenal Supreme Council of National Reconstruction. Berdasarkan komite tersebut dilaksakanlah gerakan rekonstruksi nasional dengan menyusun dan mensahkan beberapa kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Korea Selatan. Gansobok adalah salah satu kebijakan yang diberlakukan seiring dengan gerakan rekonstruksi nasional tahun 1961. Dengan menjadikan Gansobok sebagai objek penelitian, dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisis tentang bagaimana kondisi yang melataribelakangi dikeluarkannya kebijakan Gansobok di tahun 1961. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dari analisis yang telah dilakukan dapat dijelakan bahwa kebijakan Gansobok muncul pada saat Korea Selatan mengalami kondisi kurangnya produksi bahan pakaian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan modernisasi di Korea Selatan periode 1961 dilaksanakan dengan menyelaraskan kondisi bangsa saat itu. Adapun Gansobok muncul sebagai kebijakan yang disusun untuk mendorong masyarakat Korea Selatan menjadi lebih modern dan maju.

---

ABSTRACTThe rapid modernization in South Korea can be said to have begun during Park Chung-hee s reign. As a commitment to build the South Korean from the deterioration of various aspects at that time, Park Chung-hee formed a military revolution committee known as the Supreme Council of National Reconstruction. According to the committee, the national reconstruction movement was carried out by drafting and ratifying several policies to regulate the lives of the South Korea people. Gansobok is one of the policies implemented in line with the national reconstruction movement in 1961. By making Gansobok the object of research, in this paper the author tries to analyze how the conditions behind the issuance of the Gansobok policy in 1961. This study uses qualitative methods with a historical approach. From the analysis that has been done, it can be explained that the Gansobok policy emerged when South Korea experienced a lack of production of clothing materials. In conclusion the policy to support the implementation of modernization in South Korea for the period of 1961 was carried out by harmonizing the conditions of the nation at that time. As for Gansobok, it emerged as a policy designed to encourage South Koreans to become more modern and advanced."

"Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

---

This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set."

"Era Reformasi dan Kebebasan Pers yang digulirkan sejak tahun 1998 telah mendorong tumbuhnya perusahaan penerbitan pers media cetak Nasional secara fantastis, khususnya perusahaan penerbitan surat kabar harian. Sementara itu, konsumennya relatif tidak bertambah bahkan cenderung menurun seiring dengan merosotnya pendapatan perkapita masyarakat yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Persaingan keras terjadi dalam industri pers Nasional. Akibatnya, banyak perusahaan penerbitan yang berguguran, baik yang baru masuk industri maupun pemain lama. Strategi marketing mix seperti produk, harga, promosi, dan distribusi banyak dipergunakan perusahaan untuk menyiasati persaingan agar dapat tetap survive di tengan kerasnya persaingan. Penelitian tentang Dampak Saluran Distribusi dan Harga Jual Terhadap Volume Penjualan ini mengambil lokasi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dan studi kasus dengan data kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis dampak dari harga jual dan biaya distribusi terhadap volume penjualan surat kabar harian, khususnya di DKI Jakarta. Berdasarkan analisis dan interpretasi data serta uji hipotesis diperoleh basil sebagai berikut : 1. Biaya distribusi rata-rata dan harga jual rata-rata enam surat kabar harian yang jadi anggota sampel penelitian secara konsisten terus meningkat sejak tahun 1996 sampai tahun 2000. Volume penjualan rata-rata juga mengalami peningkatan, kecuali untuk tahun 1998 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 1997. 2. Biaya distribusi surat kabar harian di Jakarta jauh lebih besar dari standar biaya distribusi yang berlaku secara Internasional (20% dari harga jual eceran). 3. Sistem distribusi surat kabar harian di DKI Jakarta adalah sistem distribusi intensif, dimana perusahaan penerbitan surat kabar berupaya menggunakan sebanyak mungkin penyalur untuk menjangkau konsumen/pelanggan. 4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara biaya distribusi dengan volume penjualan surat kabar harian. 5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara harga jual dengan volume penjualan surat kabar harian."

"Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa isi untuk mengetahui apakah pengelompokan media mempunyai dampak terhadap homogenisasi agenda pemberitaan. Dengan kata lain peneliti ingin mengetahui apakah suratkabar-suratkabar dalam Kelompok Kompas Gramedia mempunyai agenda media yang homogen. Suratkabar yang menjadi objek penelitian ini adalah suratkabar dalam Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yaitu : Serambi Indonesia, Sriwijaya Post, Kompas, Bernas, Surya, dan Banjarmasin Post. Kenapa peneliti memilih surat kabar yang mempunyai ?jaringan? tersebut adalah karena suratkabat Kompas merupakan salah satu suratkabar yang mempunyai jam terbang yang cukup lama dan mempunyai jaringan yang cukup luas secara geografis, yaitu dari ujung utara Pulau Sumatra di sebelah barat Indonesia hingga ke Pulau Irian Jaya di sebelah timur Indonesia. Isu-isu yang diteliti adalah isu-isu nasional selama Kampanye Pemilu, yaitu dari 19 Mei - 5 Juni 1999. Penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, analisa isi (content analysis) untuk mengetahui agenda media masing-masing suratkabar, ranking isu, serta hubungan antara agenda media masing-masing. Kedua, wawancara untuk mengetahui kinerja Pers Daerah (Persda), masing dibawah naungan Kelompok Kompas Gramedia. Dari hasil studi penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pengelompokan media khususnya Kelompok Kompas Gramedia, tidak mempunyai dampak terhadap homogenisasi agenda pemberitaan. Atau dengan kata lain menolak hipotesa yang mengatakan bahwa pengelompokan media mempunyai dampak terhadap homogenisasi agenda pemberitaan. Kelemahan penelitian ini tidak dapat mengungkapkan sikap pemberitaan dan hanya meneliti satu kelompok surat kabar saja. Sedangkan rekomendasi akademis penelitian ini adalah meneliti lebih lanjut agenda pemberitaan dengan metode discourse analysis serta rekomendasi praktis penelitian ini adalah agar manajemen redaksional Kelompok Kompas Gramedia tetap dipertahankan independen."