Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai bentuk kesadaran pentingnya manajemen pengetahuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah menerapkan manajemen pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sistem manajemen pengetahuan. Namun, manajemen pengetahuan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya efektif. Sistem manajemen pengetahuan yang digunakan diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan proses dan mekanisme manajemen pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan yang ada juga masih bersifat silo dan kurang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pengetahuan yang dikelola. Akibatnya, kesulitan dalam mengategorikan pengetahuan hingga kondisi hilangnya pengetahuan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita Komnas Perempuan sebagai pusat pengetahuan perempuan di Indonesia. Masalah tersebut akan memengaruhi kecepatan dalam merespon berbagai pelanggaran HAM perempuan jika tidak diselesaikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan rancangan perbaikan sistem manajemen pengetahuan Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan wawancara, studi dokumen, survei (kuesioner) dan focus group discussion (FGD) sebagai teknik pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan sebanyak 6 kali kepada Wakil Ketua, Koordinator Bidang Resource Center, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Asisten Koordinator Bidang Resource Center Komnas Perempuan. Target responden kuesioner sebanyak 38 orang dari berbagai unit kerja Komnas Perempuan. Sementara FGD dilakukan sebanyak 2 kali untuk pemetaan mekanisme yang dihadiri oleh 5 orang pegawai dan validasi prototipe KMS oleh 13 orang pegawai Komnas Perempuan. Action research juga digunakan karena kebutuhan alur penelitian yang iteratif. Dalam penelitian ini, KM Solution and Foundation dan Knowledge Audit digunakan sebagai metode dalam menentukan solusi manajemen pengetahuan yang tepat. Penilaian faktor kontingensi menunjukkan bahwa combination merupakan proses manajemen pengetahuan paling prioritas di Komnas Perempuan, disusul proses exchange, dan socialization for knowledge discovery. Prototipe KMS dan rekomendasi perbaikan sistem manajemen pengetahuan juga dihasilkan dalam penelitian ini. Prototipe KMS yang dihasilkan adalah 3 modul yang mencakup 3 proses KM yang dibutuhkan, yaitu combination yang diwakili oleh modul katalog pengetahuan dan manajemen dokumen, socialization for knowledge discovery yang diwakili modul forum, dan exchange yang diwakili oleh modul manajemen dokumen. Modul katalog pengetahuan juga sebagai solusi untuk permasalahan KMS yang masih bersifat silo dan masalah keamanan pengetahuan. "

"Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida diIndonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah KomnasPerempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, danNicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggapsebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, diIndonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studitentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuansebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural danstruktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian inidikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankanpada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis).Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karenamenempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studimelalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan danlembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasanterhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasanlainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai darisosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembagamitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, KomnasPerempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasamamembuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenaifemisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuanterhindar dari tantangan.

---

This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia.

The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this

study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies

have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because

it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in

Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited

studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist

facing various challenges culturally and structurally in eliminating the

problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the

theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by

viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach

is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based

on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and

their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of

violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas

Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue

until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to

eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and

challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to

disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that

they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges."

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."

"Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga Non Struktural. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan Lembaga Non Struktral di Indonesia pasca era reformasi yang lebih spesifik menganalisa tentang kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Lembaga Non Struktural.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Lembaga Non Struktural di Indonesia berkembang sangat pesat setelah adanya perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembahasan mendalam mengenai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia agar lembaga lembaga baru yang bersifat independen ini tidak semakin menjamur, salah satunya dengan dibuat peraturan yang jelas menerangkan bagaimana ciri, syarat, dan urgensi untuk membentuk Lembaga Non Struktural. Dalam menganalisa, Komnas Perempuan dapat dikatakan sebagai LNS yang memiliki fungsi sebagai National Human Right Institution yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dari hak-hak perempuan agar tidak terjadi pengabaian, pelanggaran HAM warga negara, serta melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM.

---

A phenomenon that is very important after the amendment of the Constitution of 1945 is the rapid growth of independent state institutions (state auxiliary agencies) in the state system of Indonesia. These institutions formed by different legal basis, it can be formed with the constitutional mandate, acts, and some have formed by presidential decree only. These institutions are often called as non-structural institutions. This thesis will discuss about the development of Non Structural Agencies after reformation in Indonesia, specifically analyzing in the position of National Commission Anti Violence Against Women as an Non Structural Agencies.This research is using normative juridical method, with qualitative data analysis. Non Structural institutions in Indonesia is rapidly growing after the amandement of 1945 constitution in 2002. Therefore, further research about Non Structural Agencies in Indonesia is necessary to be done. In order to reduce excessive independent agencies, which have been established earlier, we need to make an explicit regulation that explains characteristic features, and also the requisite urgencies in creating a new Non-Structural Agencies. In analyzing, Komnas Perempuan can be regarded as LNS that has a function as a National Human Rights Institution that watch the implementation of women's rights in order to avoid negligence, violation of human rights of citizens, and the efforts to protect and promote of human rights as well."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi yang dialami oleh kedua subjek, yaitu Endang dan Maryati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus feminis. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, proses dan cara yang dialami korban, pengalaman kekerasan yang dialami korban, serta reaksi korban. Penelitian ini dilandasi oleh kerangka pemikiran kriminologi kritis dan teori Feminis Sosialis yang berusaha melihat bahwa perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi adalah sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses about trafficking of women for prostitution as a form of violence against women that experienced by two subjects, Endang and Maryati. The method used is a qualitative approach using feminist case study. This study discusses the various factors that lead to some women becoming victims of trafficking women for prostitution, process and means endured by the victims, violence experiences suffered by the victims and reaction of the victims. This study is based on the Feminist Criminology framework and theory of Socialist Feminist that tried to view trafficking women for prostitution as a form of violence against women."

"Kajian ini membahas tentang penyebab keberlangsungan sistem devadasi yang berlanjut hingga hari ini di masyarakat India. Sistem devadation adalah praktik ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat India yang berasal dari kasta yang lebih rendah (dalit). Sistem ini dilakukan dengan mendedikasikan anak perempuan kepada dewa dan mereka akan mengabdikan diri mereka untuk para dewa. Namun dalam praktiknya, sistem devadasi dapat dikatakan sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Kekerasan Budaya oleh Johan Galtung, peneliti melihat budaya patriarki sebagai bentuk kekerasan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat India yang penuh dengan budaya patriarki, melegitimasi sistem devadasi dan praktik budayanya. Ini termasuk praktik budaya seperti pemerkosaan dan praktek prostitusi yang termasuk tindak kekerasan terhadap wanita. Di sisi lain, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan, namun dalam implementasi kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten. Kesimpulan budaya patriarki dan peran pemerintah yang tidak konsisten dalam sistem devadasi membuat sistem devadasi yang merugikan perempuan masih berlangsung sampai Saat ini.

---

This study discusses the causes of the sustainability of the devadasi system that continues to this day in Indian society. The devadation system is a religious ritual practice carried out by Indian people who come from lower castes (dalits). This system is done by dedicating daughters to the gods and they will devote themselves to the gods. But in practice, the devadasi system can be said to be a practice of violence against women. By using the theory of Cultural Violence by Johan Galtung, the researcher sees patriarchal culture as a form of cultural violence. This study finds that the characteristics of Indian society, which is full of patriarchal culture, legitimize the devadasi system and its cultural practices. This includes cultural practices such as rape and the practice of prostitution which includes acts of violence against women. On the other hand, the Indian government has issued policies, but the implementation of policies is not implemented consistently. Conclusion

patriarchal culture and inconsistent government roles in the devadasi system make the devadasi system detrimental to women still ongoing today."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk melihat kekerasan terhadap perempuan penari streaptease. Metode yang digunakan adalah studi kasus feminis, yang bertujuan untuk melihat operasi jender dan distribusi kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Ditemukan bahwa perempuan penari striptis dalam kasus ini menerima berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan karena adanya sistem budaya patriarki, dan diperparah karena mekanisme pasar kapitalis. Temuan ini kemudian di analisis menggunakan perspektif feminis sosialis sebagai teori utama dalam menjelaskan fenomena yang ditemukan.

---

ABSTRACT

This research is to see violence against women dancers streaptease. The method used in this research was study of feminist, that was used to see the gender operation and the distribution of power happened in the society. In female of streaptease dancer found that in this case accept various forms of violence against women because of the patriacrchy system, and worsen by the capitalistic market. This findings then in analysis uses socialist feminist perspective as the main theory in explaining the phenomenon found."

"ABSTRAKPermasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan dapat terjadi setiap tahun dengan objek berbeda namun terdapat kesamaan topik. Penerapan manajemen pengetahuan merupakan salah satu strategi untuk memberikan pilihan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk menghadapi permasalahan yang rutin terjadi. Manajemen pengetahuan perlu didahului dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan konsep manajemen pengetahuan agar dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan dan mengidentifikasi perbaikan-perbaikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tingkat kesiapan diperoleh dengan menghitung bobot faktor dari pendapat 11 ahli dihitung menggunakan metode Entropy dan nilai kesiapan dihitung dari hasil kuesioner metode statistik deskriptif rata-rata. Uji kehandalan menggunakan SPSS versi 25 dengan nilai Cronbachs Alpha untuk Entropy sebesar 0.861 dan untuk kuesioner sebesar 0.920. Hasil perhitungan tingkat kesiapan organisasi memiliki nilai 75,29% yaitu berada pada tingkat 3 (siap dengan perbaikan). Guna meningkatkan kesiapan penerapan manajemen pengetahuan, maka perbaikan yang diusulkan dibagi menjadi tiga prioritas. Prioritas pertama untuk memperbaiki faktor kepemimpinan dan komitmen sumber daya, prioritas kedua untuk memperbaiki faktor budaya dan strategi, dan prioritas ketiga untuk memperbaiki faktor pengukuran, pembelajaran, lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, kepercayaan dan harapan kinerja."

"ABSTRAKPenelitian ini menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap anak dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap S, M dan A. Ke tiga subjek adalah anak yang lahir dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori feminis sosialis oleh Rosermarie Putnam Tong, dalam menjelaskan permasalahan perempuan pekerja migran terkait kapitalisme dan patriarki. Kemudian teori ekologi milik Bronfenbrenner, dalam menjelaskan lapisan-lapisan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dari perempuan pekerja migran, tidak dapat terpisahkan dari permasalahan yang terjadi pada ibu mereka. Sedangkan negara tidak hanya abai terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi juga melakukan diskriminasi terhadap pencatatan administrasi negara dalam bentuk akta kelahiran, melihat latarbelakang anak yang dilahirkan tidak dalam status pernikahan.

---

ABSTRACTIt was found that there are cases of crime committed by state towards children of women migrant workers who had occurred sexual violence. This study uses qualitative method and in-depth interview technique on S, M, and A. Each subject is children who are born from women migrant workers who had occurred sexual violence. We use socialist feminist theory by Rosemarie Putnam Tong to explain the female migrant workers? issues on capitalism and patriarchy and ecological theory by Bronfenbrenner to explain some levels of violence against children. The results show that the children?s issue cannot be separated from their mother?. Meanwhile, state is not only neglects them, but also discriminates them. Especially in way of birth certificate making. State tends to problematize them, related to their ?status? as children who were not born under the marriage status."