Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis efektivitas Aturan Reformasi Keuangan Dodd-Frank dalam menanggapi krisis keuangan yang terjadi pada 2007-2008. Studi kasus ini juga membahas bagaimana krisis keuangan pada tahun itu terjadi dan apa saja kelemahan dan kekuatan aturan tersebut untuk menghindari situasi serupa yang terjadi di masa depan. Selanjutnya, penelitian tentang bagaimana JP Morgan sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar menangani dan selamat dari krisis keuangan akan ditulis dan dibahas secara menyeluruh dalam kasus studi ini.The aim of this report is to analyse the effectiveness of the Dodd-Frank Act in response to the financial crisis that happened in 2007-2008. This study case also discusses how the financial crisis happened and what are the weaknesses and strengths of the Act in order to avoid similar situations happened in the future. Furthermore, research on how JP Morgan as one of the biggest financial institutions handled and survived the financial crisis will be thoroughly be written and discussed in this study case."

"Transaksi derivatif adalah suatu perjanjian di bidang perbankan di mana kedua pihak kemudian akan saling melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan spesifik dalam perjanjian. Para pihak tersebut dapat berbeda status personalnya, sehingga dapat menimbulkan masalah Hukum Perdata Internasional. International Swap and Derivatives Association (ISDA) adalah sebuah badan yang membuat format perjanjian standar (Dokumentasi ISDA) yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi derivatif. Ketika terjadi wanprestasi, akan timbul permasalahan mengenai hukum apa yang akan berlaku untuk mengatur hubungan hukum para pihak (Hukum Inggris atau Hukum New York), forum pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut (Pengadilan Inggris atau Pengadilan New York), serta permasalahan tentang pengakuan dan pelaksanaan isi putusan pengadilan asing tersebut untuk kemudian dilaksanakan di Indonesia.Derivative transaction is a financial contract between two or more legally competent individuals or entities. The parties will do certain payment according to the terms and conditions set out in the agreement. When the parties come from different countries, they will fall into different legal system, thus creating issues relating to private international law. International Swap and Derivatives Association (ISDA) is a body creating standard agreement in derivative transaction. When this agreement is not enforced as it has been agreed, events of default occur. Question regarding the governing law (English Law or New York Law) and the competent authorities (English Court or New York Court) are most likely rise. Recognition and enforcement in Indonesia of the award given by these courts are also being questioned."

"Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap manusia, dan akibat hukumnya tidak dapat dihindari. Salah satu akibat hukum dari kematian yaitu terdapatnya peralihan harta peninggalan dari pihak yang mati kepada pihak yang masih hidup, yang termasuk ke dalam hukum kewarisan. Persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan salah satunya terjadi pada kasus perkara waris dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 18 Juni 2009. Dalam kasus ini terjadi kewarisan di mana pewaris meninggal dunia tanpa adanya keturunan atau meninggal dalam keadaan kalalah. Kasus tersebut kemudian berkembang karena terdapat gugatan dan berakhir dalam akta perdamaian Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pembagian waris dalam hal pewaris meninggal kalalah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pengaturan waris yang terdapat dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP dan Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP dan bagaimana analisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Saudara pewaris dapat ikut mewaris apabila pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, kesepakatan para pihak dalam suatu akta perdamaian berkaitan dengan pembagian kewarisan dibolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

Death is inevitable by every human being, and the legal consequences can not be avoided. One of the legal consequences of the death include the inheritance law. Issues that arise in the inheritance law cases occur in cases determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP set by the Jakarta Pusat Religious Court on June 18, 2009. In cases where this occurs, inheritance heir died without offspring or die in a state of kalalah. The case is then developed with a lawsuit and ends in Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Problems studied in this thesis include how is inheritance in accordance with the provisions testator died kalalah based on Compilation of Islamic Law, how the arrangements contained in the Stipulation determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP and Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP and how the analysis is based on Islamic Law Compilation. Data retrieval is done by using the data in the literature through the study of documents related institutions, the religious court. Findings Data were analyzed using qualitative methods. Siblings can participate in case where heir died of kalalah, the agreement of the parties to a deed of peace deals with the division of inheritance is allowed in the Compilation of Islamic Law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 1974 Tentang Perkawinan, dan Peratutran Pelaksananya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor. 317/Pdt.G/2010/PA.JP. serta mengetahui akibat hukum yang terjadi akibat pembatalan perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah dengan Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan Skripsi ini dengan metode pendekatan yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat Adanya pembatalan perkawinan tersebut memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik yang dalam karya tulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian. Sedangkan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut.

---

This research was aimed to elaborate the regulations regarding marriage annulment in the Law number 1 year 1974, Islamic Law Compilation, and the implementing regulation, including Goverment Regulations No. 9 year 1975, and it’s implementation on request for marriage annulment before the Central Jakarta Religious Court, also the effect resulted from the judgment over the case. The request for annulment was submitted on the grounds of identity forgerys applied by the brides. Such forgery is not in accordance to requirements of marriage lagality, resulting such marriage coul be requested to be annuled. Thus, it is background for the reasearch, which acquired Juridical Normative method. The annulment of the marriage it self has deep impact to the marital property, and the annulment of that marriage shall not resulting the parties to suffer any loss, eith the good faith priciple. To any third party who also the good faith, no retroactive effects of those annulment could be applied. Thus, all of the civil acts or any civil relations personally have been done by the parties before the annulment are still being in force."

"ABSTRAKKekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalahsehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Muculnya berbagai masalahmerek terkenal jauh sebelum undang-undang ini berlaku juga disebabkan olehkekosongan hukum Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Merekkarena Pasal tersebut mengamanatkan lahirnya sebuah Peraturan Pemerintahyang mengatur tentang perlindungan merek terkenal terhadap barang dan ataujasa yang tidak sejenis. Akibatnya, pengertian dan kriteria merek terkenal sertapengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa tidak sejenisapakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas barang belum dapatdiketahui secara pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannyakarena untuk menentukan keterkenalan suatu merek sangat tergantung padapenilaian Hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Padahal sistem Peradilan diIndonesia tidak menganut azas precedent dimana Hakim tidak diharuskan untukmengikuti putusan-putusan Hakim sebelumnya bahkan untuk sengketa yang sama atau mirip. Walaupun bangsa Indonesia tunduk kepada instrumen internasional seperti (The Paris Convention for the Protection of IndustrialProperty/Konvensi Paris) dan (Agreement on Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rghts, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs),tetapi semua ketentuan yang terdapat didalamnya juga tidak memberikanpengertian yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan terhadap barang yangtidak sejenis. Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negaraanggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranyamasing-masingg. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek padaakhirnya tetap diserahkan kepada Majelis Hakim maupun Direktorat JenderalHKI. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang menerapkan Pasal 6 Bis KonvensiParis secara mutatis mutandis dapat diartikan sebagai perluasan perlindunganhukum Hak Atas Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis."

"Di Indonesia, murtadnya salah satu pihak sepanjang perkawinan sering kali menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, yang menelaah secara mendalam seperangkat peraturan yang mengatur tentang akibat murtad terhadap perkawinan, yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yuridis normatif ini juga menganalisis akibat murtad terhadap perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk dan Nomor 695/Pdt.G/2012/PA.JP berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam norma hukum yang dimaksud. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara eksplisit akibat murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan. Namun, Pasal 27 (2) undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa orang yang telah menjadi muallaf ternyata mengakui tidak pernah muallaf, itu artinya secara Islam dikatakan murtad. Inilah yang menjadi dasar bahwa murtad berakibat pembatalan perkawinan jika peralihan agama itu adalah sebuah kebohongan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat murtad terhadap perkawinan yaitu pembatalan perkawinan dan perceraian. Akibat murtad dalam pembatalan perkawinan dan perceraian ini adalah status dan pemeliharaan anak, harta bersama, masa tunggu dan nafkah keluarga. Oleh karena kedua pasangan dalam putusan tersebut belum memiliki anak, maka akibat hukum yang timbul bagi para pihak yaitu mengenai pembagian harta bersama dan masa idah. Pembagian harta bersama dibagi masing-masing seperdua atau berdasarkan pada hukum lain yang ditentukan atau diperjanjikan lain. Masa tunggu yang berlaku terhadap istri adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap jika keduanya telah berhubungan dan tidak ada masa idah jika keduanya belum pernah berhubungan badan."

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah ini terkadang dapat menimbulkan sengketa terutama jika menyangkut ahli waris. Sengketa ini diselesaikan melalui pengadilan. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai obyek gugatan yang menjadi sengketa hibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya pemberian obyek gugatan dari Alm. Siti Nurlela sebagai orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Salah satu dari anak angkatnya adalah Penggugat yang telah mengaku sebagai anak sah dari Alm. Nawi Ismail dan Alm. Siti Nurlela. Gugatan terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memohon dibatalkannya Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990, kemudian mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketika hendak dieksekusi obyek gugatan telah dijual kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli No. 49/2007 serta telah dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum dibatalkannya Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis penolakan permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sah dan tidak dapat dibatalkan sehingga Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 juga sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No.6/Tanah Abang/1990 adalah tepat karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

Grant is a philanthropic act of a man in his life dedicated to others voluntarily without expecting any return whatsoever. Sometime this grant awarding results in dispute particularly if it is related to the heirs. This dispute is resolved through district court. In this thesis the researcher highlights the object of claim which turns to grant dispute based on the verdict of Religious Court of Central Jakarta No. 436/Pdt/G/1999/PA.JP and verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/2008/PN.Jkt.Pst.

In this case the grant dispute occurred as there was awarding of claim object from the late Siti Nurlela as the forester parent to her raised children. One of her raised children was the Plaintiff who admitted as a legal child from the late Nawi Ismail and the late Siti Nurlela. The first lawsuit was filed to the Religious Court of Central Jakarta to request the revocation of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990, then he filed again the lawsuit to the District Court of Central Jakarta as when it was about to executed the claim object has been sold to other party based on the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and has been pledged based on the Registration Of A Mortgage Deed No. 50/2007.

This research was conducted to identify the legality of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990 by the existence of petition for the revocation which may also result in legal consequence of the revocation of Sales Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of a Mortgage Deed No.4 50/2007 according to the applicable Law and Regulation and to know whether the verdict of the District Court of Central Jakarta No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the petition for the revocation of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been in compliance with the applicable Law and Regulation.

This research uses juridic normative research method with evaluative research type aiming at obtaining a picture about juridic basis on the rejection for the revocation petition of Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990.

Results of research indicate that Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been legal and irrevocable so the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of Mortgage Deed No. 50/2007 is also legal and irrevocable as it has been in compliance with the applicable law and regulation. Thus, the verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the revocation petition of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 is right as it has been in compliance with the applicable regulation and law."

"Tesis ini membahas mengenai pembagian kewarisan, bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP yang mana pewaris memiliki 3 orang isteri, isteri pertama telah dicerai dan menghasilkan 5 orang anak, isteri kedua telah meninggal terlebih dahulu dan dikaruniai 7 orang anak akan tetapi seluruh ahli waris dari isteri kedua tidak menuntut bagian mereka karena mereka telah mendapatkan bagian mereka tersendiri hal ini terlampir dari surat pernyataan yang telah mereka buat, dari isteri ketiga dikaruniai 10 orang anak, dan anak dari isteri ketiga ini lah yang melakukan gugatan, permasalahan ini timbul karena terlambatnya pembagian harta warisan, dikarenakan lamanya waktu tersebut ada anak dari pewaris yang menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan tersebut dan mereka menguasai, menyewakan serta menggunakan kekerasan untuk mempertahankan apa yang mereka anggap itu adalah hak dari mereka, dan juga para ahli waris khususnya anak dari pewaris mempermasalahkan bagian mereka masing-masing. Penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metodologi normatif yang bersifat deskriptif. Tesis ingin menjelaskan mengenai pembagian harta warisan dalam hukum Islam juga status jual beli apabila objek jual beli tersebut adalah harta warisan, dimana segala sesuatu mengenai permasalahan kewarisan Islam telah di jelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, serta kompilasi hukum islam, serta segala perjanjian yang timbul sebelum adanya ketetapan dari Pengadilan Agama dan perjanjian tersebut telah disetujui oleh para ahli waris maka perjanjian tersebut adalah sah.

---

This thesis discusses the division of inheritance, that in case of Central Jakarta Religious Court Decision No. JP 161/Pdt.G/2001/PA which the heir has threewives, first wife had divorced and produced 5 children, second wife had died firstand blessed with seven children, but all the heirs of the second wife does not demand their share because they've got their own part of this is attached an affidavit that they have created, from the third wife blessed with 10 children, and children of this third wife was who did the lawsuit, this problem a rises because the delay indivision of property inheritance, because the length of time a child of the heir who abuse and exploit the situation and they control, lease and use violence to defent what they consider it is the right of them, and also the heir heir particularly concerned about the children of their own.

Research used in research on legal writting is a normative legal research method used in research is a normative methodology is descriptive. Thesis to explain the division of inheritance under Islamic law also trading status when buying and selling of objects is the estate. Where everything about the problems of Islamic inheritance have been described in the Qur'an, Sunnah, and the compilation of Islamic law, and any agreement a rising prior to the determination of the Religious and the agreement has been approved by the heirs then the greement is valid."

"Lembaga perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari prilaku kehidupan manusia sehari-hari. Sustu perkawinan dapat dikatakan berakhir jika salah satu dari pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia. Islam tidak mengikat mati suatu perkawinan, namun tidak pula mempermudah perceraian. Dan Riddah (murtad) merupakan suatu yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Pada zaman nabi Muhammad SAW, masalah murtad adalah masalah yang merupakan paling prinsipil dalam kehidupan beragama dan berumahtangga. Dijaman itu jika ditemui adanya perbuatan murtad dalam suatu hubungan perkawinan, maka hubungan perkawinan tersebut langsung difasakhkan. Dan masalah riddah atau murtadnya seorang dalam berumah tangga kini banyak ditemui di Indonesia."