Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan membahas pengakuan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau lebih dikenal sebagai ARO (Asset Retirement Obligation). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat meninjau estimasi kewajiban ARO perusahaan dalam mengatasi potensi bencana pada akhir kontrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meninjau estimasi ARO perusahaan pada akhir masa kontrak serta bagaimana kaitan ARO dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan atau penghentian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode campuran dalam menganalisa hasil temuan, sehingga akan mencoba menggali fenomena secara mendalam yang berguna untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Teori sinyal adalah teori yang akan dipilih di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan tiga tahap analisis yaitu deskriptif analisis, konten analisis, dan komparatif konstan analisis dalam mengaitkan temuan dengan kewajiban penghentian aset yang diatur dalam PSAK 57. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengakuan kewajiban atas ARO yang dilakukan perusahaan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana perusahaan menggunakan metode perhitungan nilai kewajiban berdasarkan nilai masa depan (future value) yang kemudian ditarik ke nilai kini (present value).

---

This research will discuss the recognition of asset abandonment and site restoration or commonly known as ARO (Asset Retirement Obligation). The purpose is to estimate ARO for potential misuse at the end of contract. The formulation of the problem is how to review ARO estimation of the contract period as well as how the ARO relates to calculate the decision making regarding contract extension or termination. This research is carried out by using qualitative method in analyzing the findings, so it will find the in-depth findings which will be useful to assist the companys management in making decisions. Signal theory is a theory that will be chosen in this research. This research will use three stages of analysis, such as descriptive analysis, content analysis, and constant comparative analysis. Based on the results it might found that the recognition of asset abandonment and site restoration carried out according to regulations apply. While company uses the method of calculating liabilities based on future values that is continually calculate in present value."

"ABSTRAKLaporan ini membahas proses audit terhadap liabilitas pembongkaran aset danrestorasi area Grup EMO. Grup EMO merupakan Perusahaan yang menjalankanusaha dan investasi di bidang hulu minyak dan gas. Proses audit dilaksanakanberdasarkan FRS Audit Guide yang telah sesuai dengan standar ISA. Selamamelakukan audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi liabilitaspembongkaran aset dan restorasi area dengan PSAK 57 dan 16, sebagai standarakuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan beberapa temuanterkait perhitungan nilai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area, sehinggamemerlukan beberapa penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian, akun inidinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

ABSTRACTThis report discusses about the audit process of asset abandonment and siterestoration obligations for EMO Group. The EMO Group is a company thatengages in the upstream business and investment. The audit process isimplemented based on FRS Audit Guide which is appropriate with ISA standard.During the performance of the audit, auditor analyzes accounting policyconformity with PSAK 57 and 16, as accounting standard that is applied inIndonesia. The audit results showed that there were some misstatements related tocalculation of asset retirement and site restoration obligations. After adjustments,this account presents fairly in all material respects."

"Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi yaitu saat dilakukannya tahap penutupan tambang (decommissioning) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya. Merupakan tanggung jawab Kontraktor Kerja Sama (KKS), pemerintah dan semua pihak untuk melakukan Abandonment and Site Restoration (ASR), abandonment terhadap Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan, dan site restoration terhadap wilayah kegiatan usaha pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan ASR merupakan hal yang penting, karena tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban dan pembiayaannya, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur akan kewajiban pelaksanaan ASR menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran dana ASR oleh Kontraktor KKS, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di masa mendatang terutama ketika kegiatan operasi telah selesai dan ketika perusahaan minyak dan gas bumi terkait telah meninggalkan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas pelaksanaan dari Kegiatan ASR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik di dunia internasional maupun di Indonesia serta hambatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan ASR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku.

---

The post operation of upstream oil and gas business activities is in the stage of decommissioning, will abandoned the production facilities and other supporting facilities that have been used for the operation activities, which might potentially be the obstacles or risking another activities in those area. Therefore, it is the responsibility of the Production Sharing Contract’ Contractor, the Government, and any interested party to conduct the Abandonment and Site Restoration (ASR). The implementation of ASR is sacrosanct, it is not only concerning on returning the environment to its pre-lease condition, but also concerning about the responsibility and the financing itself, the lack of regulation that expressly regulates about ASR causing the Contractor resistance to made the ASR’s fund, this thing might grave any problems that might occur in the future when the operation have been completed and when the company itself has left Indonesia. This research is a legal research that writes about the implementation of the abandonment and site restoration regarding its compliance to regulations related and the obstacles that might occur."

"Abandonment and Site Restoration adalah sebuah kegiatan pasca tambang berupa pelaksanaan pembongkaran instalasi produksi agar kembali kepada kondisi awal atau kondisi untuk pemanfaatan di masa depan, yang berasal dari pencadangan dana khusus yaitu dana Abandonment and Site Restoration. Sebagai suatu kesatuan, keduanya ditujukan untuk menjadi penghubung antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup berupa pencegahan terjadinya pencemaran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia antara kontraktor dan badan pelaksana yang mewakili Negara sebagai pemilik Sumber Daya Alam yang terikat dalam suatu Kontrak. Sebagai suatu bentuk kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Kegiatan Abandonment and Site Restoration dapat digambarkan sebagai pelaksanaan dari Asas Pencemar Membayar Polluter Pays Principle yang secara spesifik tergolong pada instrument ekonomi. Abandonment and Site Restoration sebagai suatu kegiatan pasca tambang yang wajib di lakukan pada kontrak yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan Abandonment and Site Restoration tidak tertuang secara spesifik dalam kontrak yang didasari oleh Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sebagai suatu bentuk kegiatan pasca tambang yang wajib dilakukan, kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan Abandonment and Site Restoration sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan hidup. Maka dari itu timbul permasalahan bagi kontrak yang tidak mencadangkan Abandonment and Site Restoration, sekalipun memiliki mekanisme lain sebagaimana yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company yang disebut sebagai Asset Retirement Obligation yang mana memiliki bentuk yang sama sebagaimana yang diwajibkan oleh Abandonment and Site Restoration.

---

Abandonment and Site Restoration is a post mining activity in the form of dismantling production installations to return to the preliminary condition or condition for future use , derived from special reserve funding ie Abandonment and Site Restoration funds. As a unity, both are intended to be a link between economic interests and environmental sustainability in the form of prevention of pollution in the upstream oil and gas business activities in Indonesia between contractors and implementing agencies representing the State as the owner of Natural Resources bound in a contract. As a form of environmental pollution prevention activities, Abandonment and Site Restoration Activities can be described as the implementation of a Polluter Pays Principle which is specifically classified as an economic instrument. Abandonment and Site Restoration as a post mining activity that must be done on a contract that has legal basis of Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 regarding Oil and Natural Gas. The Abandonment and Site Restoration provisions are not specified in the contracts based on the Regulation on Oil and Gas before Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001. As a form of post mining activity that must be done, the contractor is held responsible for implementing Abandonment and Site Restoration as a form of environmental responsibility. Therefore, problems arise for contracts that do not reserve Abandonment and Site Restoration, despite having other mechanisms as performed by Chevron Indonesia Company which is referred to as the Asset Retirement Obligation which has the same form required by Abandonment and Site Restoration."

"Laporan magang ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak dan gas, perlakuan akuntansi yang di dalamnya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas akun aset tetap (oil and gas properties) dalam rangka memahami risiko audit yang mungkin terjadi, studi kasus pada tahap pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT Hulu yang akan dibandingkan dengan PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, dan PSAK 64, UU No. 22 Tahun 2001 serta PTK No. 040/PTK/XI/2010. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The focus of this study explained about the oil and gas industry as a whole, accounting treatment of oil and gas properties, which consists of recognition, measurement, presentation, and disclosure, to understand audit risks, case study of audit implementation of financial statement 2014 in hulu migas company. This study focused on descriptive study that compared between PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, PSAK 64, Government Regulation in UU No. 22 Year 2001 and Guideline of SKK Migas No. 040/PTK/XI/2010. Based on the result of this study, accounting treatment of oil and gas properties have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). In addition, audit implementation by the public accountant firm, have complied with the theory and standards which prevail. "

"Laporan magang ini ditulis dengan tujuan melakukan evaluasi prosedur audit atas liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (Asset Retirement Obligation) yang dilakukan KAP KLM Indonesia pada PT AMP. Proses audit ini merupakan audit akhir tahun atas laporan keuangan PT AMP tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit atas akun ARO telah sesuai dengan teori yang ada pada ISA 540, kecuali pada tahap menanggapi risiko dimana auditor tidak melakukan uji pengendalian terhadap estimasi akuntansi. Selain itu, pada audit tahun ini, terdapat perubahan penyajian ARO dan dana ASR agar sesuai standar yang berlaku sehingga menyebabkan adanya reklasifikasi akun dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan PT AMP.

---

This internship report was written with the aim of evaluating the audit procedures for asset retirement obligation conducted by KAP KLM Indonesia at PT AMP. This audit process is a year-end audit of PT AMP's financial report in 2018. Based on evaluation conducted, there is no difference between ISA 540 theory and audit practice, except for risk response procedure where KAP KLM does not conduct test of operating effectiveness for ARO account. In this year's audit, there were changes to the presentation of ARO and ASR funds so that they were in accordance with the applicable standards, causing account reclassification and additional disclosures in the notes to PT AMP's financial statements."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan proses pelaksanaan audit interim atas akun aset tetap yang merupakan bagian dari audit laporan keuangan pada PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia dan berperan sebagai Non-operator. Dalam laporan ini secara lebih rinci dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi atas aset tetap PT XYZ serta prosedur audit interim atas aset tetap oleh KAP TWR beserta analisisnya. Berdasarkan prosedur interim audit yang dilakukan, auditor menilai pengkapitalisasian biaya-biaya yang muncul sudah tepat, namun terdapat ketidaksesuaian metode yang digunakan oleh PT XYZ dalam menyusutkan aset tetap pendukungnya. Namun secara keseluruhan, dalam analisis laporan magang ini auditor menyimpulkan bahwa akun aset tetap PT XYZ sudah disajikan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain itu, prosedur audit interim yang dijalankan tim audit KAP TWR juga memberikan keyakinan bahwa akun aset tetap PT XYZ telah disajikan secara wajar.

---

This report discusses the accounting treatment and interim audit process of property, plant and equipment account as a part of financial statement audit of PT XYZ, a company that engaged in oil and gas industry in Indonesia and serve as a Non-operator. This report further defines about the accounting policy of of property, plant and equipment in PT XYZ, along with the interim audit procedures of TWR accounting firm and its analysis. Based on the result from the interim audit process, auditor assesses that the capitalization of costs that incurred is fairly stated, however there is an incompatibility with the depreciation method used by PT XYZ in depreciating its supporting fixed assets. In general, auditor concludes that the property, plant and equipment account of PT XYZ has been presented in accordance with the generally accepted accounting principles and standards in Indonesia. In addition, the audit procedures performed by audit team have given the assurance that the property, plant and equipment account of PT XYZ is fairly stated."

"Paper ini berfokus pada dasar penentuan dalam pemilihan kebijakan akuntansi atas aset minyak dan gas bumi untuk meningkatkan laba bersih perusahaan. Indonesia sudah melakukan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) sejak tahun 2012, sehingga pada saat yang bersamaan membuka kesempatan bagi Perusahaan untuk memilih dari beberapa opsi kebijakan akuntansi terkait aset minyak dan gas bumi. Perusahaan perlu melakukan penelaahan atas opsi-opsi yang tersedia terkait dengan kontrak minyak dan gas bumi yang dimiliki Perusahaan dan faktor lainnya seperti cadangan minyak dan gas bumi, peraturan perpajakan, proyeksi harga dan lainnya. Penelaahan mengenai pengaruh atas opsi ini untuk PT XYZ akan dilakukan melalui data yang dimiliki oleh Perusahaan. Kombinasi dari beberapa kebijakan akuntansi akan membantu manajemen untuk memperoleh hasil terbaik yang dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Secara khusus, jika Perusahaan memiliki beberapa jenis kontrak (bagi hasil atau gross split), terdapat perbedaan maturity dari lapangan minyak dan gas bumi dan perbedaan peraturan perpajakan. Penerapan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara konsisten, sehingga itu manajemen perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap laba bersih Perusahaan.

---

This paper focuses on the basis for determining accounting policies for oil and gas assets to increase the company’s net profit. Indonesia has adopted International Financial Reporting Standards (IFRS) convergence since 2012, which at the same time it opens the opportunity for the Company to choose from several accounting policy related to oil and gas assets. The Company needs to review the available options related to the oil and gas contracts owned by the Company and other factors such as oil and gas reserves, tax regulations, price projections and others. A review of the effect of these options for PT XYZ will be carried out through data owned by the Company. The combination of several accounting policies will help management to obtain the best results that will increase the Company’s net profit. Particularly, if the Company has several types of contracts (profit sharing or gross split), different maturities of the oil and gas fields and different tax regulations exist. The implementation of these policies needs to be carried out consistently, hence management needs to consider the long-term impact of these policies on the Company's net profit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan pencatatan akuntansi atas persediaan dan aset tetap di PT GBM. Selanjutnya, laporan magang ini juga akan membahas mengenai pemeriksaan diagnostik akuntansi dengan membandingkan antara perlakuan akuntansi atas persediaan dan aset tetap di PT GBM dengan PSAK 14 dan PSAK 16. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas persediaan dan aset tetap di PT GBM masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 14 dan PSAK 16.

---

This internship report explains about the accounting treatment and accounting documentation of PT GBM?s inventory and fixed asset. This internship report also explains about the accounting diagnostic review by comparing the accounting treatment of the inventory and fixed asset in PT GBM with PSAK 14 and PSAK 16. Based on the review conducted, it can be concluded that the accounting treatment of the inventory and fixed asset in PT GBM is not fully in accordance with PSAK 14 and PSAK 16."