Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tekanan penduduk terhadap lingkungan, disebabkan oleh migrasi, dan pertumbuhan penduduk yang mengalami tingkat kesulitan ekonomi. Tekanan terhadap Hutan Pangkuan Desa Tugu Utara disebabkan oleh kelompok tani hutan marginal yang tinggal di lima kampung di dalam kebun teh yang kurang mendapat akses ekonomi. Reboisasi bertujuan untuk pemulihan kesehatan fungsi biofisik hutan melibatkan petani. Riset menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain riset metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Survei dilakukan  terhadap masyarakat desa  hutan  dengan  menyebarkan kuesioner sebanyak 116 responden. Lokasi penelitian di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Hasil riset menemukan pembentukan kelompok tani tahun 2008, sebagai pekerja budidaya kopi 70 ha yang ditanam oleh pengusaha. Selanjutnya 18 orang menanam kopi sebanyak 10.050 batang periode 2013-2018 di lahan seluas 29 ha. Kepadatan tanaman 268 batang/ha menghasilkan produktivitas kopi cherry 4,2 kg/batang/tahun. Penerimaan dari kopi Rp1.000.000,00/bulan. Pada tahun 2017 sejumlah petani mengikuti pelatihan perencanaan, reboisasi, SMART Patrol, pemetaan, dokumentasi visual dan publikasi. Setelah mendapat persetujuan KULIN KK, petani melakukan reboisasi 95,5 ha dengan 43.860 batang bibit dan pengembangan wisata. Reboisasi lahan sayuran terluas di Cikoneng, dan Rawa Gede memperbaiki fungsi fisik dan ekosistem hutan. Metode ini dapat menjadi sistem pengelolaan hutan partisipatif sesuai model pendidikan partisipatif yang dikembangkan Knowles dengan beberapa modifikasi.

---

Population pressure on the environment, especially forest, is caused by the human migration and population growth, also local people who are experiencing economic hardship. The pressure on the Tugu Utara Village forest is caused by marginal forest groups living in the tea gardens in five villages who are lacking economic access. Reforestation activities are implemented which aim to restore the forests biophysical function by involving farmers. The research in this paper used a mixed of quantitative and qualitative research design methods. The survey was conducted on forest village communities by distributing questionnaires to 116 respondents. The research location was in Tugu Utara village. Cisarua Subdistrict, Bogor Regency. The research has founded that there was a formation of farmer group in 2008 for 70 ha of coffee cultivation planted by entrepreneurs. In 2013-2018, 18 farmers planted 10,050 stems of coffee in an area of 29 ha with a plant density of 268 stems/ha and have produced cherry coffee with a productivity of 4.2 kg/stem/year. As the results, there is an additional familys income from coffee as much as IDR 1,000,000 per month. In 2017, a number of farmers participated in training in planning, reforestation, smart patrol, mapping, visual documentation and publications. After obtaining approval from KULIN KK, farmers conducted a reforestation of 95,5 ha with 43,860 seedlings along with developing the tourism sector. The reforestation activities have a big scale with a widest vegetable land in Cikoneng, and Rawa Gede which improve physical function and forest ecosystems. This method can be used as a participatory forest management system according to the participatory education model developed by Knowles with several modifications."

"Tekanan penduduk terhadap lingkungan, disebabkan oleh migrasi, dan pertumbuhan penduduk yang mengalami tingkat kesulitan ekonomi. Tekanan terhadap Hutan Pangkuan Desa Tugu Utara disebabkan oleh kelompok tani hutan marginal yang tinggal di lima kampung di dalam kebun teh yang kurang mendapat akses ekonomi. Reboisasi bertujuan untuk pemulihan kesehatan fungsi biofisik hutan melibatkan petani. Riset menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain riset metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Survei dilakukan terhadap masyarakat desa hutan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 116 responden. Lokasi penelitian di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Hasil riset menemukan pembentukan kelompok tani tahun 2008, sebagai pekerja budidaya kopi 70 ha yang ditanam oleh pengusaha. Selanjutnya 18 orang menanam kopi sebanyak 10.050 batang periode 2013-2018 di lahan seluas 29 ha. Kepadatan tanaman 268 batang/ha menghasilkan produktivitas kopi cherry 4,2 kg/batang/tahun. Penerimaan dari kopi Rp1.000.000,00/bulan. Pada tahun 2017 sejumlah petani mengikuti pelatihan perencanaan, reboisasi, SMART Patrol, pemetaan, dokumentasi visual dan publikasi. Setelah mendapat persetujuan KULIN KK, petani melakukan reboisasi 95,5 ha dengan 43.860 batang bibit dan pengembangan wisata. Reboisasi lahan sayuran terluas di Cikoneng, dan Rawa Gede memperbaiki fungsi fisik dan ekosistem hutan. Metode ini dapat menjadi sistem pengelolaan hutan partisipatif sesuai model pendidikan partisipatif yang dikembangkan Knowles dengan beberapa modifikasi.

---

Population pressure on the environment, especially forest, is caused by the human migration and population growth, also local people who are experiencing economic hardship. The pressure on the Tugu Utara Village forest is caused by marginal forest groups living in the tea gardens in five villages who are lacking economic access. Reforestation activities are implemented which aim to restore the forests biophysical function by involving farmers. The research in this paper used a mixed of quantitative and qualitative research design methods. The survey was conducted on forest village communities by distributing questionnaires to 116 respondents. The research location was in Tugu Utara village. Cisarua Subdistrict, Bogor Regency. The research has founded that there was a formation of farmer group in 2008 for 70 ha of coffee cultivation planted by entrepreneurs. In 2013-2018, 18 farmers planted 10,050 stems of coffee in an area of 29 ha with a plant density of 268 stems/ha and have produced cherry coffee with a productivity of 4.2 kg/stem/year. As the results, there is an additional familys income from coffee as much as IDR 1,000,000 per month. In 2017, a number of farmers participated in training in planning, reforestation, smart patrol, mapping, visual documentation and publications. After obtaining approval from KULIN KK, farmers conducted a reforestation of 95,5 ha with 43,860 seedlings along with developing the tourism sector. The reforestation activities have a big scale with a widest vegetable land in Cikoneng, and Rawa Gede which improve physical function and forest ecosystems. This method can be used as a participatory forest management system according to the participatory education model developed by Knowles with several modifications."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang mengambil studi kasus alih fungsi lahan hutan kawasan lindung menjadi villa di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada Tahun 2012. Dalam melakukan analisis, peniliti menggunakan teori konflik sumber daya alam yang dikemukakan oleh Abiodun Alao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh empat faktor yaitu karena berkurangnya kuantitas dan kualitas hutan di kawasan lindung, buruknya pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam oleh pemerintah, proses ekstraksi sumber daya alam yang membahayakan lingkungan dan adanya perbedaan kepentingan setiap aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict in natural resource management taking the case study over the conversion of protected forest land into villa in Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor in 2012. In conducting the analysis, researcher use the theory which is the conflict of natural resources proposed by Abiodun Alao. This thesis uses qualitative methods based on primary and secondary data. The research finding is that conflicts are caused by four factors, diminished quantity and quality of forest in protected area, a poor management and control of natural resources by the government, process extraction of natural resources, and the interest of the actors in utilizing natural resources. "

"Salah satu desa di Kawasan Puncak yang mengalami degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan adalah Desa Tugu Utara. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Desa Tugu Utara termasuk dalam kawasan hutan lindung, pertanian, dan pariwisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipologi pengelolaan sumber daya alam, mengevaluasi tata guna lahan, mengetahui tingkat keberlanjutan lingkungan dari perspektif masyarakat, dan menemukan model pengembangan masyarakat berbasis sumber daya alam. Pengumpulan informasi dilakukan melalui kuesioner, diskusi kelompok terarah, wawancara semi terstuktur, dan data sekunder. Terdapat empat tipologi pengelolaan sumber daya alam yakni hutan, pertanian, perternakan, dan pariwisata. Atas lima peruntukkan lahan di Desa Tugu Utara yakni kawasan hutan lindung, hutan konservasi, perkebunan, permukiman, dan pertanian lahan kering, hutan lindung menempati urutan tertinggi yang mengalami alih fungsi lahan ke bentuk-bentuk lain yakni seluas 528,52 ha dengan pengalihan terbesar ke bentuk kebun teh mencapai 395,51 ha. Keberlanjutan lingkungan berada pada kategori cukup berkelanjutan yang dihasilkan dari aspek keberlanjutan lingkungan 65,36 , keberlanjutan sosial 62,25 , dan keberlanjutan ekonomi 68,25 . Agroforestri yang mengombinasikan tanaman pertanian di lahan hutan adalah potensi pengembangan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan ekonomi, ketahanan pangan wilayah, pendukung sektor pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan.

---

Tugu Utara is one of villages in Puncak area which experiences to environmental degradation arising from population growth and land conversion. In spatial planning for 2005 2025 Bogor regency, Tugu Utara village is allocatted as protected forest area, agriculture, and tourism area. This study aim to i identify the typology of natural resource managed by communities, ii to evaluate the land use, iii to identify the level of environmental sustainability from community perspective iv and to find appropriate model for natural reources based community development. The information are collected from primary and secondary data through questionnaires, focus group discussions, semi structured interviews and desk analysis. The study shows four typologies of natural resources management which are forests, agriculture, livestock, and tourism. From five 5 the designation of land in Desa Tugu Utara i.e protected forest, conservation forest, plantation area, residential areas, and agricultural land, protected forest occupies the highest rank that experienced land conversion into other forms that is an area of 528.52 ha and the largest shift into the form of tea garden reached to 395.51 ha. Desa Tugu Utara in the category of sustainable enough. Percentage of environmental, social, and economic sustainability, based on community perception, is successively 65.36 , 62.25 , and 68.25 . Rehabilitation of forests need to be pursued as part of the protection of ecosystems and the cessation of the tendency of land conversion. Development of agroforestry combines agriculture need to be forest pursued as a source of food and economic activities. The use of sustainable forest can support other sectors including tourism."

"Deforestasi dan degradasi hutan adalah tantangan penurunan emisi di sektor kehutanan, terutama di Pulau Jawa. Agroforestri sederhana adalah upaya pemulihan hutan yang strategis di sekitar perkotaan, seperti di Kabupaten Bogor. Masalah dalam penelitian ini adalah skala agroforestri sederhana kecil dan belum optimal dalam penurunan emisi karbon. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komposisi tanaman, nilai ekonomi karbon, pendapatan dan partisipasi petani serta menyusun konsep agroforestri sederhana untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan mix method yakni, analisis keragaman spesies dan stok karbon, analisis pendapatan, analisis statistik dan Simple Additive Weighting (SAW). Hasil penelitian diperoleh komposisi agroforestri sederhana beragam, menyimpan stok karbon 57,56 ton/ha/tahun dan menyerap emisi karbon dioksida 211,23 ton CO2e/ha/tahun. Pendapatan rata-rata petani dari panen dan jasa karbon hanya Rp15.536.649,98/ha/tahun, dengan proporsi bagi hasil karbon 65% petani dan 35% KPH Bogor. Namun, peran agroforestri sederhana sangat penting dalam upaya pengamanan hutan. Kesimpulan penelitian ini adalah pengembangan agroforestri sederhana mitigatif dapat dilakukan dengan perpaduan tanaman berkayu berdaun lebar, serba guna dan tanaman semusim yang menyerap karbon tinggi dan memberikan nilai tambah pada aspek sosial ekonomi lokal untuk mendukung mitigasi perubahan iklim.

---

Deforestation and forest degradation pose challenges to emission reduction in the forestry sector, especially in Java. Simple agroforestry is a strategic forest restoration effort in urban areas, such as in Bogor Regency. The issue in this research is the small and suboptimal scale of simple agroforestry in carbon emission reduction. The objective of this research is to analyze plant composition, carbon economic value, farmer’s income and participation, and develop a simple agroforestry concept to support climate change mitigation. The research employs a quantitative approach with a mixed method, including species diversity and carbon stock analysis, income analysis, statistical analysis, and Simple Additive Weighting (SAW). The research results obtained a diverse compositions of simple agroforestry, storing carbon stock of 57,56 tons/ha and absorbing CO2 emissions 211,23 ton CO2e/Ha/year. The average income for farmers from harvests and carbon services is only Rp15,536,649.98/ha/year, with a profit-sharing proportion of 65% for farmers and 35% for the Bogor Forestry Management Unit (KPH Bogor). However, the role of simple agroforestry is crucial in forest conservation efforts. The conclusion of this research is that the development of mitigative simple agroforestry can be achieved by combining broad-leaved woody plants, multipurpose plants, and seasonal plants that absorb high carbon and provide added value to local socio-economic aspects to support climate change mitigation."

"Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hingga tahun 2010, 57% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa dan Bali. Program Transmigrasi adalah salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Data menunjukan bahwa pelaksanaan program Transmigrasi tidak diimbangi dengan mitigasi dampak lingkungan sebagaimana ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tren daya dukung lingkungan di Kawasan Transmigrasi Salimbatu (KTSb), Provinsi Kalimantan Utara beserta prediksinya pada tahun 2032. Metode riset yang digunakan adalah kombinasi antara metode analisis spasial, analisis statistik, pemodelan system dynamics dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2020 daya dukung lingkungan KTSb masih berada pada ambang batas aman, namun telah menunjukkan adanya tanda-tanda tekanan lingkungan yang dengan indikator daya dukung lingkungan yang semakin mendekati titik optimal dan diprediksi akan melampaui daya dukungnya setelah tahun 2021.

---

The Central Bureau of Statistics noted that up to 2010, 57% of Indonesia's population was on the islands of Java and Bali. The Transmigration Program is one of the strategies to overcome this imbalance in population distribution. Data shows that the implementation of the Transmigration program is not balanced with mitigating environmental impacts as required. This research was conducted to get an overview of the trend of environmental carrying capacity in the Salimbatu Transmigration Area (KTSb), North Kalimantan Province and its predictions in 2032. The research method used is a combination of spatial analysis methods, statistical analysis, dynamic system modeling and in-depth interviews. The results show that although in 2020 the environmental carrying capacity of KTSb is still at the safe threshold, it has shown signs of environmental pressure with indicators of environmental carrying capacity that are getting closer to the optimal point and are predicted to exceed their carrying capacity after 2021."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan PT. Mitra Bara Jaya di kawasan tersebut diakibatkan karena pemerintah tidak campur tangan dalam penghitungan biaya ganti investasi dan justru menyerahkan penyelesaian tersebut melalui skema business to business. Hal ini menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari karena telah melakukan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut terkait penyelesaian permasalahan ganti biaya investasi antara PT. Mitra Bara Jaya dengan PT. Adindo Hutani Lestari.....The usage of forest area for development purpose besides forestry activity is accommodated based on Article 38 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. As a normative juridical study, this article discusses the overlapping areas that occur between mining businesses and forestry cultivation activities that have an impact on the obstruction of mining business activities in these areas. Permit is one form of control by the Government, so that by obtaining license, the permit recipient should be able to carry out mining activities. PT. Mitra Bara Jaya's mining activity is delayed because instead of interfere in calculating the cost of investment, the Government hands over the settlement through a Business-to-Business scheme. This shows the weakness of government management to provide legal certainty for business. Ombudsman of the Republic of Indonesia argues that there has been a maladministration by the Indonesian Minister of Environment and Forestry cq the Director General of Sustainable Production Forest Management due to the neglection of legal obligation and prolonged delay related to the resolution of the compensation on cost of investment issue between PT. Mitra Bara Jaya and PT. Adindo Hutani Lestari."

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."