Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."

"Tesis ini melihat kajian mengenai demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi saat ini menghasilkan hubungan yang ambigu. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Model yang digunakan adalah fixed effect model, dengan jumlah observasi sebanyak 374. Berdasarkan estimasi di level provinsi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi signifikan positif.

---

The focus of this studies observes that current studies on democracy and economic growth produce an ambiguous relationship. This study aims to estimate the relationship between democracy and regional economic growth in Indonesia. The model used a fixed effect model, with a total of 374 observations. Based on the estimation at the provincial level, the results show that the relationship between democracy and economic growth is significantly positive."

"Penelitian ini menyajikan hubungan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010-2013. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil dari penyaluran kredit UMKM demi mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang tertera pada New Economic Policy Package 2007 dan financial inclusion Indonesia 2012. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan 33 provinsi di Indonesia dan rentang waktu 4 tahun, hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kredit UMKM, kredit non UMKM, suku bunga riil, dan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak ada hubungan signifikan antara tenaga kerja dan pertumuhan ekonomi regional. Hasil menunjukkan terdapat signifikansi positif yang kuat antara kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi regional. Hal tersebut mengindikasikan rencana Pemerintah RI sudah menuju ke arah yang benar, tetapi masih dibutuhkan pembenahan upaya-upaya penyaluran kredit UMKM agar dampaknya ke perekonomian dapat ditingkatkan.

---

This study presents relations between SME loans and economic growth in Indonesia period 2010-2013. The main objective of this study is to evaluate the results of MSME loan portfolio in order to achieve economic growth as stated in the New Economic Policy of 2007 and financial inclusion Package Indonesia 2012. This study uses panel data of 33 provinces in Indonesia and a time span of 4 years, the results indicate that there is a significant correlation between SME loans, non MSME credit, real interest rates, and infrastructure to economic growth. However, there is no significant relation between labor and regional economic growth. Results showed that there was a strong positive significance between MSMEs and regional economic growth. This indicates that the strategy developed by Indonesian government is heading to the right direction, but still need much effort MSME loan program in order to achieve greater impact on the economy."

"Dalam studi di banyak negara, dimensi regional dari pembangunan ekonomi mendapat perhatian yang serius. Hal ini umumnya berkaitan dengan masalah regional equality dan spatial distribution resources.Di Indonesia, sebagaimana di negara besar dunia ke-3 lainnya, daerah selalu mendapat perhatian khusus. Tak ada negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia dalam ekologi, demografi, ekonomi, etnis, dan budaya. Begitu pula dalam aspek wilayah, tak ada negara yang menyamai Indonesia dalam hal keunikan geografi yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.Persatuan nasional telah menjadi komponen utama negara sejak negara ini merintis kemerdekaannya. Demikian pentingnya hal ini sampai jargon persatuan nasional telah menjadi sesuatu yang klasik di Indonesia. Semua rezim yang berkuasa selalu menempatkan masalah persatuan nasional ini sebagai prioritas tertinggi. "

"Pengaruh globalisasi yang semakin kuat saat ini menyebabkan hubungan investasi antar negara maju dan berkembang semakin erat. Jepang merupakan salah satu negara yang aktif dalam menyalurkan investasi asing langsung ke negara lainnya, termasuk Indonesia. Keputusan Jepang dalam melakukan investasi asing langsung dilandasi oleh faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dari arus masuk FDI Jepang terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia periode 1990-2010. Dengan analisis data panel, hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari FDI Jepang terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia. Selain itu, variabel lain seperti infrastruktur, tenaga kerja, kredit dan FDI non-Jepang juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

---

The growing influence of globalization has strengthened the investment relations between developed and developing countries. Japan is the one of the country that actively invest into another countries, including Indonesia. Japan's decision on foreign direct investment is based on economic and non-economic factors. The purpose of this study is to analyze empirically the influence of FDI inflows from Japan on regional economic growth in Indonesia during 1990-2010. Using a panel data analysis, the estimation results shows that the Japan FDI inflows affect the Indonesian regional economic growth positively and significantly. Furthermore, other variables such as infrastructure, labor, credit and non-Japan FDI inflows influence the Indonesian regional economic growth positively and significantly."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia pada periode setelah krisis 1998 atau pada masa otonomi daerah. Pertumbuhan nasional yang sudah cukup tinggi pascakrisis belum menghasilkan pemerataan pendapatan antar provinsi. Kesiapan masing-masing provinsi dalam menghadapi otonomi daerah pun berbeda sehingga disparitas dapat menjadi lebih tajam. FDI diharapkan dapat menjadi engine of growth bagi provinsi-provinsi di Indonesia pada masa otonomi daerah. Namun hasil regresi terhadap model pertumbuhan menunjukkan tidak ditemukannya dampak positif FDI terhadap pertumbuhan. Provinsi harus memiliki kesiapan modal manusia agar keberadaan FDI berdampak positif bagi pertumbuhan ekonominya. Pada akhirnya, walaupun masih terdapat disparitas pendapatan regional, namun hasil analisis menggunakan teori konvergensi memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan daerah miskin dapat mengejar ketertinggalan dari daerah kaya.

---

This paper aims to analyze the effects of Foreign Direct Investment (FDI) on economic growth among provinces in Indonesia in the period after Financial Crisis of 1998 or in the period of regional autonomy. Although National growth is already high after the crisis, there are still income inequality across provinces. Readiness of each region to face regional autonomy is different that the disparity could be more severe. FDI is expected to be the engine of growth for the Indonesia provinces during the regional autonomy era. For FDI to have positive impact on economic growth, however, there is a need of readiness of human capital for each provinces. Finally, although there are regional income disparities, the results of the analysis using the convergence theory show that there exist a tendency for poorer regions to catch up with richer regions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kualitas institusi yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan level analisis pada 491 kabupaten/kota di Indonesia pada periode tahun 2011-2017. Dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS), hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan indikator kualitas institusi yakni indeks demokrasi, hasil empiris studi ini menunjukkan perbedaan pengaruh ukuran pemerintah bergantung pada kualitas institusi. Pengaruh negatif ukuran pemerintah cenderung lebih besar pada daerah dengan kualitas institusi yang rendah.

---

This study aims to determine whether the influence of government size on economic growth depends on the quality of the institution. The study uses the level of analysis in 491 districts/municipalities in Indonesia during 2011-2017. Using Ordinary Least Square (OLS) estimation method, empirical results show that government size has a negative and significant effect on regional economic growth. By using an indicator of institutional quality, namely the democracy index, the empirical results of this study show the difference in the effect of government size depending on the quality of the institution. The negative effect of government size tends to be greater in regions with low institutional quality."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian terdahulu menggambarkan adanya hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan non-linier ini, peningkatan ukuran pemerintah akan memberikan manfaat, sampai ambang batas tertentu. Namun, di atas ambang batas tersebut, peningkatan ukuran pemerintah memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel 30 provinsi di Indonesia untuk periode 2001-2015, penelitian ini menerapkan analisis ambang batas untuk menginvestigasi hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional. Pengaruh ukuran pemerintah, di bawah dan di atas ambang batas, diestimasi dengan menggunakan fixed effects dan generalized method of momen GMM dengan tipe instrumen Arellano dan Bond 1991 . Analisis GMM diterapkan untuk memperhitungkan adanya kemungkinan hubungan timbal balik dan endogenitas. Kedua metode estimasi tersebut secara lemah mendukung hipotesis hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional, yang menunjukkan perubahan pada kemiringan koefisien di sekitar nilai ambang batas.

---

ABSTRACTPrevious studies have illustrated a non linear relationship between government size and economic growth. In this non linear relationship, the increase in government size is beneficial until a certain threshold. However, above that threshold, it has a deleterious effect on economic growth. Using panel data from 30 provinces in Indonesia for the 2001 ndash 2015 period, this study applies a threshold analysis to investigate the non linear relationship between government size and regional economic growth. The effect of government size, below and above the threshold, is estimated by the fixed effects estimation and the generalized method of moments GMM estimation using Arellano and Bond rsquo s 1991 instrument type. The GMM is applied to account for the possibility of reverse causality and endogeneity. Both estimation methods can weakly support the non linear hypothesis in the relationship between government size and regional economic growth, which illustrates changes in the slope of the coefficient around the threshold value."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan daerah wisata terhadap usaha kuliner dengan mengambil kasus program pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata yang dilaksanakan mulai tahun 2017 dan melihat pengaruh disparitas regional terhadap efektivitas bantuan yang kemudian dibandingkan antara wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Dengan menggunakan pendekatan Difference-In-Differences (DID), studi ini menganalisis dampak program bantuan terhadap 115 desa wisata dibandingkan dengan desa wisata lain yang berada dalam satu kecamatan akan tetapi tidak dapat bantuan. Hasilnya, rata-rata setelah adanya program desa wisata, terjadi peningkatan usaha kuliner berupa restoran dan kedai di wilayah Jawa Bali sebanyak 12 unit lebih besar dibandingkan dengan desa wisata yang berada di kecamatan yang sama yang tidak menerima bantuan. Temuan ini didukung oleh kondisi infrastruktur jalan, penerangan jalan, dan sinyal telepon yang lebih baik di desa wisata di Jawa dan Bali. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa disparitas regional berdampak pada pertumbuhan usaha kuliner di desa wisata.

---

This study aims to identify the impact of the development of tourist areas on culinary businesses by taking the case of the program for the construction of facilities and infrastructure supporting tourism villages which was implemented starting in 2017 and looking at the influence of regional disparities on the effectiveness of assistance which is then compared between the regions of Java-Bali and outside Java-Bali. Using the Difference-In-Differences (DID), the study analyzed the impact of the support program on 115 tourism villages, comparing them to other tourism villages in the same sub-district that did not receive support. The results show that, on average, the number of culinary enterprises in the form of restaurants and food stalls in the Java-Bali region increased by 12 units after the implementation of the Tourism Village Programme, in contrast to Tourism Villages in the same sub-district that did not receive support. These findings are supported by the better condition of road infrastructure, street lighting, and telephone signals in Tourism Villages in Java and Bali. The results of this study explain that regional disparities have an impact on the growth of culinary enterprises in tourism villages."