Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kedudukan akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi merupakan akta pernyataan dibawah tangan yang menyatakan secara sepihak akan menyerahkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya ketika telah berusia dewasa dan bukanlah akta hibah yang serta merta mengalihkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya. Akibat hukum dari akta pernyataan yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan membuat kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

---

This thesis discusses legal standing of statement deed about the transfer of separate property to minors as mentioned in the court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, also discussin the legal consequences of the notary deed that made incorrectly based on statutory regulations. The author uses normative-juridicial research methods with descriptive research. The type of data that author uses is secondary data type with primary materials and secondary materials of law. The author uses qualitative data with deductive analysis. This research concluded that statement deed about the transfer of separate property to minors that mentioned in Cibinong District Court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi is a private deed that states unilaterally the plaintiff's separate property is handed over to his daughter when his daughter becomes an adult and this is not a grant deed which is immediately transferred the plaintiff's separate property to his daughter. The legal consequences of thee notarial deed that does not comply with statutory regulations made a notarial deed becomes a private deed."

"Pemberian hibah dengan objek harta bersama dalam perkawinan semestinya dilakukan melalui persetujuan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun dalam beberapa kasus, pemberian hibah di mana tanah merupakan objek hibah yang juga merupakan harta bersama, tidak dilakukan dengan persetujuan salah satu dari pasangan dalam hubungan suami dan isteri, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan status hibah harta bersama yang diberikan tanpa persetujuan isteri dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah melalui pemberian hibah yang dilakukan tanpa persetujuan isteri. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa status hibah atas harta bersama yang diberikan tanpa persetujuan isteri adalah dapat dibatalkan. Hibah terhadap objek harta bersama yang diberikan dengan tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah karena melawan hukum. Pada dasarnya, hibah dapat diberikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang terkualifikasi sebagai penerima hibah. Namun, terhadap objek harta bersama, pemberian hibah harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Selain itu, PPAT dalam peralihan hak atas tanah melalui pemberian hibah adalah untuk memastikan bahwa semua dokumen yang merupakan persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi sebelum akta dibuat. Pembuatan akta harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan akta hibah. Sebelum pembuatan akta, PPAT wajib dengan teliti mencek dokumen-dokumen yang diberikan penghadap kepadanya. Apabila, syarat subjektif dalam sebuah akta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka akta tersebut dapat dibatalkan sehingga kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi di bawah tangan. Batalnya suatu akta akan menimbulkan tanggung jawab PPAT yang membuat akta tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan suatu akta hibah adalah sanksi perdata yakni batalnya akta itu sendiri dan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul akibat akta tersebut.

---

Granting grants with the object of joint property in marriage should be done through the consent of both parties, both husband and wife. However, in some cases, the granting of grants where land is the object of the grant which is also joint property, is not made with the consent of one of the partners in the relationship of husband and wife, as found in Decision Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Therefore, the issues raised in this research are related to the status of joint property grants given without the consent of the wife and the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) in the transfer of land rights through grants made without the consent of the wife. This doctrinal legal research is conducted by collecting legal materials through literature study. Secondary data in the form of legal materials are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the status of grants on joint property given without the consent of the wife is cancelable. Grants of joint property objects given without the consent of the wife are invalid because they are against the law. Basically, grants can be given freely to anyone who qualifies as a grantee. However, for the object of joint property, the grant must have the consent of both parties, namely the husband and wife. In addition, PPAT in the transfer of land rights through grants is to ensure that all documents that constitute the applicable requirements and conditions have been fulfilled before the deed is made. The making of the deed must comply with the applicable laws and regulations and fulfill the requirements in making the grant deed. Before making the deed, the PPAT is obliged to carefully check the documents provided by the confronter. If the subjective requirements in a deed do not match the actual facts, then the deed can be canceled so that the evidentiary power of the deed becomes under hand. The cancellation of a deed will lead to the responsibility of the PPAT who made the deed. The PPAT's responsibility for canceling a grant deed is a civil sanction, namely the cancellation of the deed itself and compensation for losses arising from the deed."

"Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya seharusnya tidak boleh merugikan para pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan posisinya juga seharusnya wajib bersikap adil kepada seluruh pihak yang berhubungan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Akta Autentik hadir sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum terkait suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Akta Autentik berfungsi sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa antara para pihak dikemudian harinya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas ketidakhadiran para pihak dalam pembuatan akta jual beli ini, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada Notaris/PPAT yang membuat akta didasarkan pada data yang diduga palsu (tidak sesuai fakta) dari penghadap yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, dalam memangku tugas dan kewenangannya, notaris dituntut untuk bisa profesional, yaitu memangku tugas dan jabatannya untuk bisa selalu mengutamakan setiap perbuatannya dalam membuat akta dengan berintikan Kode Etik dan determinasi perundang-undangan yang berlaku, dapat dipercaya, amanah dan bekerja dengan sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari melancarkan pekerjaan, mempraktikkan serta memanifestasikan hasil yang akurat. Selain itu notaris memiliki kewajiban untuk meneruskan penataran hukum kepada para pihak yang telah datang kepadanya.

---

The notary institution is a social institution which was originally known as the Notary. This institution arose because of the community's need for existing evidence for civil law that occurred among the community. In carrying out its authority, the Notary is obliged to follow the guidelines stipulated in Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary (UUJN), in order to avoid abuse of authority in carrying out his position. Notaries in carrying out their authority should not harm the interested parties. This aims to provide legal protection to all interested parties in making a deed. Notaries in carrying out their authority and position should also be obliged to be fair to all related parties, and not to side with one of the parties in making a deed. Authentic Deed exists as a tool to guarantee legal certainty regarding a situation, event, or legal action carried out by interested parties. Authentic deed serves as evidence in written form which can be accounted for in the event of a dispute between the parties in the future. This research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. This study aims to find out and analyze the legal consequences for the absence of the parties in making this sale and purchase deed, and to find out and analyze the legal protection for a Notary/PPAT who makes a deed based on allegedly fake data (not in accordance with facts) from appearers who do not in good faith. Therefore, in carrying out their duties and authorities, notaries are required to be professional, that is, to assume their duties and positions to be able to always prioritize their every action in making deeds with the core of the Code of Ethics and statutory determinations that apply, can be trusted, trustworthy and work in accordance Standard Operating Procedures (SOP) for smoothing work, practicing and manifesting accurate results. In addition, the notary has an obligation to continue legal education to the parties who have come to him."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta perdamaian dengan mengambil permasalahan tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tesis ini mengangkat permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dimana dalam putusan tersebut terdapat permasalahan mengenai akta perdamaian yang memuat klausul untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian adalah bahwa kedudukan dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris adalah mengikat layaknya akta otentik yang di buat oleh dan/atau di hadapan Notaris pada umumnya, namun perlu diperhatikan peraturan-peraturan terkait hal-hal yang diperjanjikan dalam akta tersebut.

---

This thesis is about the standing of deed of peace which took problems about the standing and the strength of verification of deed of peace which made with the presence of Notary against the legally binding verdict. This thesis took problems in the North Jakarta District Court Verdict Number 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. which case is about a deed of peace made with the presence of Notary and contains clauses about ruled out a legally binding verdict. This thesis was a juridical and normative research which used a secondary data as the main data. As the result of this research will be discovered that the standing of deed of peace agreement which made in the presence of Notary is as binding as other authentic deed made by or in the presence of Notary, but to make that authentic deed Notary must be concerned about other regulation related to things which promised in the deed."

"Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat untuk dijaminkan dan peralihan hak atas objek tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sifat penelitian ini penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu. Hasil analisa adalah akibat dari suatu akta kerjasama yang mengandung klausula yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun dapan dikenakan sanksi pidana. Seharusnya Notaris sebagai orang kepercayaan masyarakat menjaga kepentingan dengan segala kewajiban serta dapat menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam pembuatan akta.

---

A loan for use does not require a land right transitional because the absolute owner of the object in agreement is the lender. Then as a general agreement, A loan for use must be qualifying with the legal conditions of agreement as referred in Article 1320 The Book of Civil Code. An agreement considered made in front of Notary, intended for the importance of evidence in court or to minimize disputes at a later time. However, Notary in making authentic deed often have clauses that are not accordance with the laws and regulations and that the deed is null and void. Issues in this thesis are the legal consequences and responsibility of notary with the existence of a cooperatioan deed containing a loan for using certificates for gurantee and right transfer to the object. To answer these problems, legal research is carried out with a normative juridical approach by examining mere literature or secondary data, the nature of this research is descriptive research aimed at describing the exact nature of an individual. The results of the analysis are the legal consequences from a deed containing a clause that is against the law is null and void and the responsibility of notary with A loan for use deed that is notary may be subject to sanctions can be administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. Notary as a peson public trust must safeguard the interests with all obligations and be able to determine the appropriate legal construction in making the deed."

"Perpindahan hak atas tanah (HAT) yang berstatus kredit pemilikan rumah (KPR) yang dibebani Hak Tanggungan melalui jual beli menggunakan perjanjian dibawah tangan yang masih sering dijumpai di kalangan masyarakat memiliki implikasi hukum terhadap para pihak terutama pihak pembeli pada saat penjual tidak dapat diketahui keberadaannya setelah pembeli melaksanakan kewajibannya, sehingga di pembeli kesulitan memperoleh haknya yaitu pengambilan sertifikat di bank. Hal tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 365/PDT.G/2020/PN.Cbi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas perjanjian jual beli HAT berstatus KPR yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal, dengan bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen kepustakaan. Adapun objek penelitian hukum berupa putusan pengadilan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perpindahan HAT berstatus KPR melalui perjanjian dibawah tangan, pembeli dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan dan membuktikan keabsahan perjanjian dibawah tangan tersebut agar dapat mengambil sertifikat di bank dalam hal penjual tidak diketahui keberadaannya dan pembeli sudah melakukan kewajibannya.

---

The transfer of land rights (HAT) which has the status of a home ownership credit (KPR) which is burdened with mortgage rights through buying and selling using a private agreement which is still often found among the community has legal implications for the parties, especially the buyer, when the whereabouts of the seller cannot be known. after the buyer has carried out his obligations, the buyer has difficulty obtaining his rights, namely taking the certificate at the bank. This is contained in the Cibinong District Court Decision Number 365/PDT.G/2020/PN.Cbi. Therefore, this research was conducted to raise issues related to legal protection for buyers in good faith for HAT sale and purchase agreements with KPR status which were carried out by private agreement. This legal research is doctrinal research, with legal material obtained through the study of library documents. The object of legal research is court decisions that are linked to statutory regulations. From the research results, it can be explained that in the event of a transfer of HAT to KPR status through a private agreement, the buyer can file a civil suit in court and prove the validity of the private agreement so that he can take the certificate at the bank in the event that the seller's whereabouts are unknown and the buyer has already done his obligations."

"Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karenaterbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh danBPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwaPPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPhdan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalaimengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya ataubelum. Untuk itu, dalam tesis ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadapsetoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga tanggung jawabnya dalam haltersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, denganstudi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Metode pendekatananalisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukandiketahui bahwa tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan aktaotentik adalah dalam hal BPHTB PPAT wajib menerima surat setoran pajak sebelummembuatkan akta otentik. Sedangkan untuk PPh, PPAT juga wajib memastikanbahwasanya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat setoran PPh yangdiserahkan kepadanya. Apabila seorang PPAT mengabaikannya, maka ia dapatdikenakan sanksi administratif dan dimungkinkan juga untuk dituntut kerugian ataskelalaiannya. Atas kelalaian PPAT MS tidak mengecek apakah surat setoran PPh yangditerima olehnya telah diteliti terlebih dahulu atau belum, maka PPAT MS dapat dimintaipertanggungjawaban secara administratif dan perdata. Pertanggungjawaban secaraadministratif adalah dengan dikenakan sanksi administratif. Sedangkanpertanggungjawaban secara perdata dalam hal ini dituntut ganti kerugian melalui gugatanwanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini kemudian memberikan saranagar PPAT senantiasa menjalankan ketentuan yang mengikat dirinya dalam hal menerimasurat setoran PPh dan BPHTB dan mengecek surat setoran PPh sudah dilakukanpenelitian atau belum. Pengecekan tersebut harus dilakukan karena merupakan tanggungjawabnya dan apabila diabaikan maka ia dapat dikenakan sanks

---

This thesis discusses tax payments in making authentic deeds. Based on the Decision of

the Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of being

convicted of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. The

criminal act could be committed because he knew that the PPAT who employed him,

namely PPAT MS, failed to check the PPh and BPHTB deposit letters that were submitted

by him. Particularly for PPh, PPAT MS also neglected to check the income tax deposit

that he received had researched on it or not. For this reason, this thesis will discuss the

PPAT's responsibility for tax payments in making authentic deeds and also its

responsibilities in this regard based on the Cibinong District Court Decision Number 158

/ Pid.Sus / 2019.. The research method used in this research is normative juridical, with

study through literature for searching secondary data. The analytical approach method

that used in this research is qualitative approach. From the research conducted, it is

known that the PPAT responsibility for tax payments in making authentic deeds is in the

case that BPHTB PPAT is obliged to receive a tax payment letter before making an

authentic deed. As for PPh, PPAT is also obliged to ensure that an examination has been

made of the PPh deposit letter submitted to him. If a PPAT ignores it, then he can be

subject to administrative sanctions and it is also possible to sue for losses for his

negligence. For the negligence of PPAT MS not to check whether the PPh deposit letter

received by him has been examined or not, then PPAT MS can be held accountable

administratively and civil. Administrative responsibility is subject to administrative

sanctions. Meanwhile, civil liability, in this case, requires compensation through a claim

for default and actions against the law. This research then provides suggestions for PPAT

to always carry out the provisions that bind itself in terms of receiving PPh and BPHTB

deposit letters and checking the PPh deposit documents whether research has been

carried out or not. This check must be carried out because it is his responsibility and if it

is ignored, he will be subject to sanctions"

"Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB harus memperhatikan UU PT, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bentuk pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris RR ditinjau dari KUHP, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata, serta mengenai konsekuensi hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan studi bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Notaris RR melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 16 UUJN, Pasal 3 Kode Etik Notaris, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum menjadi batal demi hukum. RUPSLB PT TMS melanggar Pasal 79 ayat (2), (3), dan (5) UUPT, Pasal 108 ayat (4) UUPT, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris perlu memastikan pemenuhan kelengkapan legalitas dokumen dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang berisi persetujuan penjualan saham, notaris harus memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa penjualan saham sudah dilakukan dan sudah ada dokumentasinya.

---

Drafting Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS must look closely to the Limited Liability Companies Laws, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, Civil Code, and Criminal Code. But in fact, some notary drafted Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution not in accordance with these regulations. In Supreme Court’s Cassation Verdict Number 1030 K/Pdt/2022, there is a dissenting opinion between panel of judges about Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS. It is interesting to analyze, especially regarding violations committed by Notary RR according to Criminal Code, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, and Civil Code, and to analyze Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law. The research method used is doctrinal with literature studies. The result of this thesis is Notary RR violated Article 263 section (2) Criminal Code, Article 16 Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Article 3 Notarial Code of Ethics, and Article 1365 Civil Code. Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law became null and void by law. Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS violated Limited Liability Companies Laws in Article 79 section (2), (3), and (5), Article 108 section (4), Article 1365 Civil Code, Article 263 section (2) Criminal Code, and Article 266 section (1) Criminal Code in conjunction with Article 55 section (1) Criminal Code. The notary needs to confirm the completeness of legal documents in making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution to avoid violate. Before making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution containing the approval for the sale of shares, the notary must examine the completeness of documents and ensure that the sale of shares has been carried out and has documentation."

"Notaris mempunyai peran penting dalam bidang kewarisan, terutama dalam membuat akta autentik terkait wasiat. Pembuatan akta wasiat dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ketidaktahuan seseorang mengenai ketentuan wasiat dapat menimbulkan permasalahan, terlebih apabila dibuat dibawah tangan oleh warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia, dan tidak pernah diserahkan kepada Notaris selama hidupnya. Setelah Pewaris meninggal dunia, surat wasiat tersebut disimpan oleh Notaris. Permasalahan timbul ketika surat wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari keabsahan surat wasiat tersebut yang mana berdasarkan Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenai wasiat berlaku hukum nasional Pewaris, sedangkan mengenai bentuk formal wasiat berlaku hukum negara tempat surat wasiat dibuat. Menarik untuk diteliti bagaimana tugas dan tanggung jawab Notaris terhadap surat wasiat tersebut dan bagaimana kedudukan hukum surat wasiat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitiaan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier berkaitan dengan hukum waris, surat wasiat, kewajiban Notaris yang berkaitan dengan wasiat dan kewarisan dalam Hukum Perdata Internasional, yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh simpulan terhadap surat wasiat tersebut. Notaris memiliki tugas untuk membuat berita acara atas surat wasiat tersebut sebagai bukti untuk dibawa ke Pengadilan untuk dimintakan pengesahan. Pengesahan dari Pengadilan dijadikan dasar oleh Notaris untuk membuat akta penyimpanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat wasiat tersebut secara substansial adalah sah karena telah mendapatkan autentisitasnya dan mempunyai kekuatan hukum atas pengesahan dari Pengadilan di Indonesia.

---

A Notary has an important role in inheritance, especially in making an authentically deed related to testament. The construction of deed of testament made accordingly to the legal procedure determined by the Civil Code of Indonesia. Unknowingness of the provision of testament may cause problem, especially if the testament made by private deed (self written) by a Dutch who domiciled in Indonesia and never handed over by the testator to a Notary during his lifetime. The testament was just kept by a Notary after the testator decease. Problem emerges when the testament can not be executed. Inseparable from the validity of testament which is according to Internasional Civil Law in Indonesia, concerning on testament shall be determined by the national law of the testator, while regarding to the formal form of testament shall be determined by the internal law of the State where the testator made the testament. Therefore, it is interesting to research how is the duty and liability of a Notary towards the testament and how is the legal standing/validity of the testament. This research uses the juridical normative, by scrutinizing the secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials relevant to inheritance law, testament, the duty of Notary related to testament and inheritance law in the Private International Law, supported by interview with resource persons. The obtained data are then analyzed descriptively so that obtained conclusion to the testament. A Notary has duty to make an official report of the testament as evidence in a court for attestation. The attestation from the Court shall serve as the principle by the Notary to draw up notarial deed to be subsequently reported to the Testament Register Center at the Ministry of Law and Human Rights. The testament is substantially valid as it has gained its authenticity and legal power for an attestation by Indonesian Court."