Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai consular formalities atau transaksi konsular yang termasuk dalam jenis hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia dalam hal impor obat tradisional. Membahas mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hambatan non-tarif yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksaanan dan kesesuaian pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai hambatan non-tarif dalam impor obat tradisonal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan sebagai data sekunder.Dari penelitian ditemukan bahwa, pemenuhan certificate of free sale dan certificate of pharmaceutical product yang dikeluarkan pemerintah negara pengekspor yang wajib disahkan oleh pejabat negara pengimpor di negara pengekspor yang dibutuhkan dalam penerbitan izin edar sebagai persyaratan untuk pelaksanaan pembuatan surat keterangan impor obat tradisional yang digunakan sebagai dokumen impor, merupakan sebuah indikasi adanya hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia.

---

This thesis discusses consular formalities or consular transactions which are included in the types of non-tariff barriers that are still applied by Indonesia in the case of imports of traditional medicines. Discussing the laws and regulations relating to the regulation of non-tariff barriers that are regulated in the General Agreement on Tariffs and Trade or GATT. The purpose of this study is to find out how the implementation and suitability of statutory regulations regarding non-tariff barriers in the import of traditional drugs. This study uses normative juridical research methods, namely examining positive written and unwritten laws and the effectiveness of the law. As well as data collection techniques with a qualitative approach, namely research that analyzes and uses library materials as secondary data.

From the research it was found that, fulfillment of certificates of free sale and certificate of pharmaceutical product issued by the government of the exporting country which must be authorized by the official of the importing country in the exporting country needed in the issuance of a marketing permit as a requirement for the implementation of making a certificate of import of traditional medicines used as a document imports, is an indication of non-tariff barriers which are still applied by Indonesia."

"Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Aduan konsumen terhadap produk pangan menempati urutan teratas dengan proporsi 44,9%. Sarana ritel yang diperiksa (32.74%) belum menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB). Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam pemenuhan pangan segar maupun pangan olahan. Namun kondisi pasar yang tidak terjaga hygiene dan sanitasinya dapat memberi celah terjadinya kontaminasi saat produk dijual oleh pedagang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi Peraturan Kepala BPOM Nomor 5 Tahun 2015 tentang cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional Jakarta, khususnya pada daging dan daging olahan dari aspek penyimpanan dan penyajian/pemajangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori Van Metter Van Horn. Ada 10 pasar tradisional di 5 wilayah kotamadya provinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional Jakarta pada tahun 2019 belum optimal. Daging dan daging olahan yang dijual oleh pedagang pada tahap penyimpanan dan pemajangan/penyajiannya masih banyak yang belum dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional. Monitoring dan evaluasi belum optimal, Komunikasi belum optimal, banyak pedagang dan pengelola pasar belum mendapatkan sosialisasi kebijakan ritel pangan. Ukuran dan tujuan kebijakan belum jelas diketahui oleh pedagang ataupun pengelola pasar, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di lapangan. Disposisi pelaksana masih belum optimal (pemahaman,arah penerimaan dan intensitas) karena kurangnya sosialisasi. Karakteristik badan pelaksana belum optimal, masih mengalami kendala dalam fragmentasi tanggung jawab. Anggaran yang tidak dialokasikan khusus, fasilitas kurang, SDM terbatas menyebabkan sumber daya kurang optimal dalam implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga belum optimal dalam mendukung kebijakan. Harapan kedepannya agar kebijakan disosialisasikan lebih sering, secara berkala. Ketersediaan sumber daya dialokasikan untuk kebijakan ini.

---

Food is the most important basic human need. Consumer complaints about food products ranked top with a proportion of 44.9%. Retail facilities examined (32.74%) have not applied the Good Food Retail Practice (CRPB). Traditional markets have a strategic role in fulfilling fresh food and processed food. However, market conditions that do not maintain hygiene and sanitation can provide a gap for contamination. when the product is sold by the trader is not according to the provisions. This study aims to analyze the performance of Regulation National Agency of Drug and Food Control Number 5 2015 concerning Good Food Retail Practice in Traditional Market Jakarta, especially in processed meat and meat from the aspect of storage and display. The study was conducted qualitatively, through in-depth interviews, observation and document review. The conceptual framework refers to the theory of Van Metter Van Horn. There are 10 traditional markets in the 5 municipalities of the DKI Jakarta province that are the location of the study.

The results of the study indicate that the performance of the implementation of policies on how to sell good food in Jakarta's traditional market in 2019 is not optimal. Processed meat and processed meat sold by traders at the stage of storage and display are still many that have not been carried out in accordance with the Regulation National Agency of Drug and Food Control Number 5 2015 concerning Good Food Retail Practice in Traditional Market. Monitoring and evaluation is not optimal, Communication is not optimal, many traders and market managers have not received food retail policy. The size and objectives of the policy are not yet clearly known by the traders or market managers, giving rise to different perceptions in the field.

The implementing disposition is still not optimal (understanding and intensity) due to lack of socialization. The characteristics of the implementing agency have not been optimal, still experiencing obstacles in fragmentation of responsibility. A budget that is not specifically allocated, lacking facilities, limited human resources causes resources to be less than optimal in implementing policies. The social, economic and political environment is also not optimal in supporting policies. Hope in the future so that policies are socialized more frequently, regularly. Availability of resources is allocated for this policy."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode 8 ndash; 27 Maret 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengawasan, dan regulasi terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan, serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama satu bulan dengan tugas khusus yaitu "Kajian Terhadap Industri yang Memproduksi Suplemen Kesehatan". Tujuan dari tugas khusus ini adalah mengkaji peraturan terkait industri yang memproduksi suplemen kesehatan di berbagai negara USA, Eropa, dan Australia dibandingkan dengan hasil kesepakatan Harmonisasi ASEAN.

---

Internship at Directorate Standardization of Traditional Medicine, Health Supplements and Cosmetics National Agency of Drug and Food Control Period 8th to 27th March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management and regulations related to traditional medicine, health supplements and cosmetics, have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in National Agency of Drug and Food Control, can also have the insight of pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can be taken during pharmaceutical practice development. This internship was conducted for one month with special assignment "Review of Industries that Produce Health Supplements" The purpose of this special assignment is reviewing regulations related to industries that produce health supplements in various countries USA, Europe and Australia compared to the results of the ASEAN Harmonization agreement."

"Praktik kerja profesi di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Periode Bulan Maret 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan dalam hal ini adalah BPOM, memahami tugas dan fungsi BPOM, serta agar calon apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan gambaran praktik kefarmasiaan di instansi pemerintah. Praktik kerja dilakukan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berada kedeputian II BPOM. Selain itu, praktik kerja profesi di BPOM juga diperkenalkan terhadap tugas pokok dan fungsi dari direktorat lainnya yang berada di BPOM. Salah satu tugas khusus yang diberikan sebagai bentuk nyata pelaksanaan tugas BPOM yaitu ldquo;Evaluasi Laporan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan rdquo;. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus tersebut yaitu untuk evaluasi kesesuaian dan pencapaian target pengawasan dari pengawasan iklan dan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM. Berdasarkan praktik kerja profesi yang dilakukan tersebut, diketahui bahwa tugas dan peran apoteker di BPOM sangatlah luas yaitu dengan melaksanakan pengawasan dari sebelum produk dipasarkan hingga produk dipasarkan dan juga terkait dengan sarana industri dan sarana distribusinya.

---

Internship at Directorate Herbal Medicines and Health Supplements Control of National Agency of Drug and Food Control BPOM Period March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in government agencies in this case is BPOM, understanding the duties and functions of BPOM, and for prospective pharmacists can have insight, knowledge, experience, and overview of the practice of pharmacy in government agencies. Internship was done in the Directorate Herbal Medicines and Health Supplements Control which is the Deputy II of BPOM. In addition, internship in BPOM were also introduced to the main tasks and functions of other directorates who are in BPOM. One of the specific tasks assigned as a concrete form of BPOM duty was Evaluation of Balai Besar/ Balai POM rsquo;s Advertise and Label of Herbal Medicines and Health Supplements Control Reports . The purpose of the specific task was to evaluate the suitability and achievement of control targets from advertisement and label of herbal medicines and health supplements conducted by Balai Besar / Balai POM. Based on the internship , it is known that the duties and role of pharmacists in BPOM is very broad that is by carrying out pre market and post market control and also related to industrial facilities and its distribution facilities."

"Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Bulan Maret Tahun 2018 bertujuan untuk mampu memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di BPOM RI; memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi terkait BPOM RI; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM RI; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan terkait obat dan makanan di BPOM RI. Praktek kerja profesi ini dilaksanakan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Pengkajian Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan kedua peraturan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam membuat Peraturan Kepala BPOM RI. Secara umum, BPOM RI telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

---

Internship at The National Agency of Drug and Food Control of Republic of Indonesia Period March 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in The National Agency of Drug and Food Control; have the knowledges on main tasks and roles of The National Agency of Drug and Food Control; have the insight, knowledges, skills and practical experiences to undertake pharmaceutical practices in The National Agency of Drug and Food Control, and also have the insight of pharmaceutical practice issues related drug and food in The National Agency of Drug and Food Control. This internship was conducted for four weeks with special assignment ldquo;Assessment of Code Of Hygienic Practice For Low And Acidified Low Acid Canned Foods CAC/RCP 23-1979 dan Code Of Hygienic Practice For Aseptically Processed And Packaged Low-Acid Foods CAC/RCP 40-1993 . The purpose of this special assignment is to review and compare both regulations as consideration in making the regulation of Head of The National Agency of Drug and Food Control. In general, The National Agency of Drug and Food Control has carried out duties and responsibilities in controlling drug and food in accordance with applicable laws."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF dan PBF Cabang wajib menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yang mana CDOB ini menjadi standar kefarmasian pada sarana distribusi yang ditetapkan oleh Menteri. CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat atau alat kesehatan yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apoteker penanggung jawab di setiap PBF atau PBF Cabang harus mampu melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB. Apoteker berperan dalam menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem mutu serta mengelola kegiatan dan menjaga akurasi dan mutu dokumentasi. Proses distribusi obat pada Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 telah menerapkan aspek-aspek Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dari segi manejemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat dan atau bahan obat kembalian diduga palsu, penarikan kembali, transportasi, ketentuan khusus, ketentuan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.

---

Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF dan PBF Cabang wajib menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yang mana CDOB ini menjadi standar kefarmasian pada sarana distribusi yang ditetapkan oleh Menteri. CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat atau alat kesehatan yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apoteker penanggung jawab di setiap PBF atau PBF Cabang harus mampu melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB. Apoteker berperan dalam menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem mutu serta mengelola kegiatan dan menjaga akurasi dan mutu dokumentasi. Proses distribusi obat pada Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 telah menerapkan aspek-aspek Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dari segi manejemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat dan atau bahan obat kembalian diduga palsu, penarikan kembali, transportasi, ketentuan khusus, ketentuan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi."

"Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengawasi obat dan makanan di Indonesia. Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode Bulan Maret 2018 bertujuan untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi BPOM. Selain itu juga memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Tugas khusus yang diberikan yaitu ldquo;Penyusunan Rencana Inspeksi Sarana Produksi Kosmetik Tahunan rdquo;. Tujuan tugas khusus tersebut yaitu mengetahui cara penyusunan inspeksi sarana produksi kosmetik dan cara menghitung bobot risiko dalam penyusunan inspeksi sarana produksi kosmetik. Tugas pokok BPOM yaitu melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan perundang-undangan. Peran apoteker di Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi sarana produksi, sarana distribusi, promosi, iklan, mutu, dan keamanan kosmetik.

---

The National Agency of Drug and Food Control NADFC is a government agency which is responsible for monitoring drug and food in Indonesia. Internship at National Agency of Drug and Food Control Republik Indonesia Period March 2018 aimed to know the duty and function of NADFC. It also aimed to understand the roles, duties, and responsibilities of pharmacist in Directorate of Cosmetics Control. The special assignment given was ldquo;Preparing an Annual Inspection of Production Facilities rdquo;. The objective of this special assignment was to know how to arangge inspection of production facilities and calculate risk assessment in preparation of production facilities inspection. The duty of NADFC is drug and food monitoring according to the regulation. The roles of pharmacists in Directorate of Cosmetics Control are responsible for monitoring production facilities, distribution facilities, information, promotion, quality, and safety cosmetics. "

"Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap upaya peningkatan derajat kesehatan bermakna investasi bagi pembangunan kesehatan. Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM dibantu Balai Besar POM sebagai Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pengawasan full spectrum, termasuk kesesuaian dengan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik. Apoteker berperan penting dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di masyarakat. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai peran apoteker dalam regulasi dan pengawasan obat dan makanan, maka dilaksanakan Praktik Kerja Profesi oleh calon apoteker pada Balai Besar POM di Jakarta. Selama PKP, calon apoteker diharapkan mampu memperluas wawasan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di instansi pemerintahan, terutama terkait pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan di sarana produksi dan distribusi. Tujuan dari tugas khusus ini adalah agar calon apoteker dapat memahami pedoman pengawasan periklanan pangan olahan, serta melakukan analisis permasalahan periklanan dan evaluasi ketepatan konten iklan pangan olahan.

---

Health is a human’s right and human’s well being, which have to be realized. Each effort of improving health means investation for health development. Drug and food control is an integral part of health development. In order to preserve society from risky drug and food towards health, National Agency of Drug and Food Control is helped by Provincial Agency as Technical Unit in doing full spectrum control of drug and food, including suitability toward Good Manufacturing and Distribution Practice. Apothecary plays an important role in controlling drug and food in society. As an illustration about pharmacist’s role in regulating and supervising drug and food, then internship was done by pharmacist to be in Provincial Agency of Drug and Food Control on Jakarta. During internship, pharmacist to be was expected to comprehend the knowledge, insights, skills, and practical experiences in doing pharmaceutical activity in national institution, especially about drug and food control implementation in production and distribution facility. The purpose of this special assignment for pharmacist to be is to understand the regulation of processed food controlling advertisement and analyze the problem of advertisement, including evaluation content of the advertisement."

"Kejahatan di bidang obat saat ini telah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan lintas negara. Penyalahgunaan obat di Indonesia kini telah menjadi tren kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi dan kehancuran generasi bangsa kedepannya. Salah satu jenis obat yang saat ini sedang marak beredar di pasaran adalah Obat-Obat Tertentu (OOT). OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, dimana penggunaannya di atas dosis yang seharusnya bisa menimbulkan ketergantungan dan perubahan aktivitas mental seperti gejala penggunaan narkotika dan psikotropika. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga yang mengurus pengawasan di bidang obat dan makanan memperkuat pengawasannya dengan menerbitkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan tersebut di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan merujuk pada teori indikator evaluasi kebijakan (Input, Process, Output, Outcome) milik Bridgman Davis (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan belum banyak dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Penerapan peraturan ini juga belum memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam penurunan peredaran OOT di sarana illegal. Hal tersebut dibuktikan dari indikator hasil, yang menunjukan data meningkatnya jumlah situs yang dilakukan takedown tahun 2020 dan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengalami kenaikan di tahun 2019. Sedangkan pada indikator dampak, pada masyarakat belum terasa dampaknya karena kejahatan OOT yang terus berulang diakibatkan sanksi yang belum memberikan efek jera.

---

Currently, drug crimes have become a form of transnational crime against humanity. Drug abuse in Indonesia has now become a crime trend that continues to increase from time to time. Not only has an impact on public health, but also on the economy and the destruction of future generations of the nation. One type of drug that is currently on the market is Certain Medicines (OOT). OOT is a drug that works in the central nervous system, where its use above the dose that should be able to cause dependence and changes in mental activity such as symptoms of narcotics and psychotropic use. The Food and Drug Supervisory Agency as the agency that manages supervision in the field of medicine and food strengthens its supervision by issuing BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Often Misused Medicines. This study aims to evaluate the application of these regulations in pharmaceutical service facilities by referring to the theory of policy evaluation indicators (Input, Process, Output, Outcome) by Bridgman Davis (2000). This study used a post-positivist research approach with data collection methods, namely in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the application of BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Drugs that are Often Misused, has not been widely complied with by pharmaceutical service facilities. The implementation of this regulation also has not had a too significant impact in reducing the circulation of OOT in illegal facilities. This is evidenced by the results indicator, which shows data on the increase in the number of sites carried out takedowns in 2020 and facilities that do not comply with the provisions have increased in 2019. Meanwhile, in the impact indicator, the impact on the community has not been felt because the repeated OOT crimes were caused. sanctions that have not provided a deterrent effect."