Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Saat ini, pemerintah terutama di Negara berkembang memiliki perhatian pada pengembangan lembaga keuangan mikro, yang diharapkan dapat mencapai keuangan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga keuangan mikro dianjurkan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan secara keuangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor penentu keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Studi penelitian menggunakan data dari MIX Market untuk menganalisa lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun. Metode yang digunakan ialah analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel tidak lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro perlu menetapkan tingkat suku bunga yang cukup, menyalurkan pinjaman per nasabah pada tingkat tertentu, serta meningkatkan profitabilitas lembaga untuk mencapai keberlanjutan secara keuangan. Variabel dummy seperti peringkat dari lembaga juga berpengaruh dalam meningkatkan keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro.

 

---

Nowadays governments pay a great attention to develop Microfinance Institutions (MFIs) with the belief that they able to achieve financial inclusion and poverty alleviation. To achieve those goals, MFIs should become steady profitable and financially sustainable, therefore, the objective of this study is to identify determinant factors which drive financial sustainability of MFIs in Indonesia. Data on Indonesian MFIs was collected from Microfinance Information Exchange database to analyze MFIs during twelve fiscal years. The method used in this study is quantitative analysis with unbalanced panel data regression. The main results suggest that MFIs should apply sufficient interest rate, provide loan per client at a certain level, and increase profit in order to reach financial sustainability. The dummy variables, consist of MFI rating also significantly increase MFIs financial sustainability.

 

"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Keuangan mikro merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam permasalahan kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan kepada orang miskin. Dalam melayani orang miskin, LKM memiliki misi utama yaitu menjangkau orang paling miskin. Di sisi lain, LKM dihadapkan pada kondisi untuk mencapai keberlanjutan secara finansial (sustainability). Dua kondisi ini dikenal dengan “double-bottom-line.” Dalam hal ini, terdapat berbagai pendapat mengenai LKM dalam menghadapi isu trade-off antara kedalaman jangkauan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi suatu LKM di Indonesia dalam mencapai kinerja sosial (outreach) dan keuangan (sustainability). Studi juga melakukan analisis lebih lanjut terkait kinerja LKM berdasarkan klasifikasi industri, yaitu usia, status kelembagaan dan jangkauan. Studi ini menggunakan kumpulan data empiris dari MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara dan BPRS Amanah Ummah, selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2009-2019. Melalui pendekatan regresi panel Random Effects Model (REM) dan Fixed Effects Model (FEM), hasil studi menemukan bahwa aspek keberlanjutan, efisiensi dan beban secara signifikan memengaruhi kinerja sosial. Sedangkan aspek beban, efisiensi, pendapatan dan leverage secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Berdasarkan klasifikasi usia berdiri, LKM dewasa terbukti lebih baik dalam mencapai kinerja keuangan dan LKM baru lebih baik dalam mencapai kinerja sosial. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi status kelembagaan, hasil studi menemukan bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lebih baik dalam mencapai double-bottom-line. Studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dan memperkaya literatur terkait kinerja LKM di Indonesia dalam memenuhi double-bottom-line.

---

Microfinance is one of the instruments used in poverty problems through providing financial services to the poor. In serving the poor, MFIs have a primary mission, which is to reach the poorest people. On the other hand, MFIs are faced with the condition to achieve financial sustainability. These two conditions are known as the "double-bottom-line." There are various opinions regarding MFIs in dealing with the trade-off issue between depth of outreach and sustainability. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence an MFI in Indonesia in achieving depth of outreach and financial sustainability. The study also conducted further analysis of the performance of MFIs based on industry classifications, namely age, institutional status, and outreach size. This study collects empirical data from MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara, and BPRS Amanah Ummah, for ten years, from 2009-2019. This study uses the Random Effects Model (REM) and Fixed Effects Model (FEM) to process the data and found that sustainability, efficiency, and burden significantly affect social performance. Whereas aspects of expenses, efficiency, income, and leverage significantly affect financial performance. Based on the classification of established age, adult MFIs are better at achieving financial performance, and new MFIs are better at achieving social performance. Furthermore, based on the classification of institutional status, the study found that NGOs are better at achieving the double-bottom-line. This study expects to fill the gap and enrich the literature related to MFI's double-bottom-line in Indonesia."

"Keuangan mikro merupakan alat yang efektif untuk melawan kemiskinan. Adanya riba dalam sistem keuangan mikro konvensional mendorong tumbuhnya institusi keuangan mikro Islam dengan misi sosial maupun komersial. Institusi keuangan mikro Islam dengan misi sosial dapat memanfaatkan dana sosial Islam berupa zakat dan shodaqoh. Analisa praktek oleh 5 Lembaga Amil Zakat di Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi terjadi karena adanya kepercayaan atas operasi LAZ sehingga mampu melakukan penghimpunan zakat yang lebih banyak dan penghimpunan infaq dari program event ataupun CSR. LAZ mampu menjadi alternatif untuk menyediakan keuangan mikro bagi segmen masyarakat miskin terbawah guna pengentasan kemiskinan.

---

Microfinance is an effective tool to fight poverty. The existence of usury in conventional microfinance system boosting the growth of Islamic microfinance institutions with social and commercial missions. Islamic microfinance institution with a social mission may utilize Islamic charity in the form of zakah and shodaqoh. Analysis of the practice by 5 Zakah Institutions in Indonesia shows that its sustainability is due to the reliability of the LAZ operations so it may collect more zakah and infaq of special events or CSR program. LAZ capable of being an alternative to providing microfinance to the poorest of the poor segments in order to alleviate poverty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan maksimum pembiayaan, lama waktu pemrosesan pembiayaan, dan syarat agunan pada lembaga keuangan mikro islam di Indonesia apabila credit officer didalamnya memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Dengan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank test Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dalam maksimum pembiayaan dan perbedaan negatif pada lama waktu pemrosesan pembiayaan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah. Namun tidak ditemukan adanya perbedaan syarat agunan apabila credit officer memiliki hubungan kekerabatan dengan nasabah.

---

This undergraduate thesis examines whether there is any difference in maximum financing allowance, duration of processing financing application, and the terms of collateral in Islamic microfinance institutions in Indonesia if the credit officer has a relationship with the customer. Using Wilcoxon signed rank test The result shows that there is a positive difference in the maximum financing allowance and the negative difference in the length of processing time if the credit officer has relationship with the customer. However, there is no difference in collateral requirement if the credit officer has a relationship with the customer."

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak outreach terhadap kinerja keuangan dari Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini juga mengkaji tentang bagaimana kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Islam jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Penelitian ini dilakukan dengan metode Random Effect Model (REM) dengan data sekunder dari The MIX Market. Penelitian ini meneliti Lembaga Keuangan Mikro yang berada di negara muslim di kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara periode 2010-2018. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya trade-off antara depth of outreach dengan Return on Asset dan Operational Self-Sufficiency dari Lembaga Keuangan Mikro, namun breadth of outreach berhubungan positif dengan Return on Asset dan Operational Self-Sufficiency. Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro cenderung menaikan tingkat bunga pinjaman kepada peminjam yang lebih miskin. Penelitian ini tidak menemukan bukti kuat atas perbedaan kinerja keuangan antara Lembaga Keuangan Mikro Islam dan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Hasil penelitian ini menyarankan agar semua pihak dapat mendukung Lembaga Keuangan Mikro untuk memperbanyak nasabahnya dan juga perlu meningkatkan kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Islam.

---

This study aims to examine the impact of outreach on the financial performance of Microfinance Institutions. This study also examines how the financial performance of Islamic Microfinance Institutions is compared to Conventional Microfinance Institutions. This research was conducted using the Random Effect Model (REM) method with secondary data from The MIX Market. This study examines Microfinance Institutions located in Muslim countries in the Central Asia, Middle East, South Asia, and Southeast Asia regions for the 2010-2018 period. The result of this research is that there is a trade-off between depth of outreach and Return on Assets and Operational Self-Sufficiency of Microfinance Institutions, but breadth of outreach is positively related to Return on Assets and Operational Self-Sufficiency. Meanwhile, Microfinance Institutions tend to increase the interest rates on loans to poorer borrowers. This study found no strong evidence for differences in financial performance between Islamic Microfinance Institutions and Conventional Microfinance Institutions. The results of this study suggest that all parties can support Microfinance Institutions to increase their customers and also need to improve the financial performance of Islamic Microfinance Institutions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap kinerja keuangan lembaga microfinance di Indonesia. Kinerja keuangan diukur dengan profitabilitas dan kualitas aset, sedangkan indikator makroekonomi yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDB dan inflasi. Penelitian ini menggunakan data keuangan triwulanan sejak Desember 2011 hingga September 2012 dari 858 lembaga microfinance di Pulau Jawa, yang terdiri dari PT BPR dan PT BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, lembaga microfinance di Jawa Timur memiliki tingkat profitabilitas paling tinggi dan rasio NPL paling rendah. Secara grafis, kenaikan inflasi tidak konsisten menurunkan profitabilitas dan menaikan rasio NPL lembaga microfinance di Pulau Jawa. Selain itu, ditemukan juga bahwa ada kecenderungan pengaruh lokasi terhadap kinerja keuangan lembaga microfinance. Secara empiris, di Pulau Jawa, makroekonomi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas lembaga microfinance, namun inflasi memiliki pegaruh yang negatif terhadap NPL dan terdapat perbedaan kinerja yang berarti pada lembaga microfinance di Jawa Timur.

---

This study aims to analyze the macroeconomic impacts of financial performance of microfinance institutions (MFIs) in Java Island, Indonesia. The financial performance is measured by profitability and asset quality, while macroeconomic indicators are measured by GDP growth and inflation rate. This study uses quarterly financial data from December 2011 to September 2012 of 858 MFIs in Java Island, which consists of conventional rural banks and Islamic rural banks. The findings show that the MFIs in East Java have the biggest profitability and the lowest NPL ratio in Java Island. Graphically, in Java Island, the raise of inflation is inconsistent in decreasing the MFIs’ profitability and increasing the MFIs’ NPL ratio. In addition, the findings also show that the location has an impact on the financial perfomance of MFIs in Java Island. Empirically, there is no significant impact of macroeconomic on the MFIs’ profitability, but there is a negative impact of inflation on the MFIs’ NPL ratio, and also there is a significant difference in the MFIs’ financial perfomances in East Java."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisis korelasi antara lembaga keuangan mikro dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan yang terus melanda Indonesia diduga karena kurangnya akses penduduk terhadap jasa institusi keuangan. Penelitian ini akan menggunakan data panel tahunan 2011-2015 tiap-tiap provinsi di Indonesia untuk menelusuri hubungan antara kemiskinan di Indonesia dengan keberadaan lembaga keuangan mikro sebagai institusi keuangan yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro dinilai dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, variabel Usaha Kecil Menengah UKM disertakan dalam analisis korelasi. Regresi yang dilakukan menggunakan metode random effect pada dua model ekonomi yang berbeda. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa terbukti adanya hubungan yang signifikan antara keberadaan lembaga keuangan mikro dengan jumlah UKM. Serta, terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah UKM dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Maka, melalui penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro memengaruhi pengentasan kemiskinan di Indonesia secara signifikan melalui keberadaan UKM.

---

ABSTRACTThis thesis will analyze the correlation between microfinance institution and poverty alleviation in Indonesia. Indonesian poverty. Poverty continues to hit Indonesia allegedly due to lack of access to services of resident financial institutions. This study will use the yearly panel data 2011 2015 of each provinces in Indonesia to discover the relationship between poverty in Indonesia with the presence of microfinance institutions as financial institutions that able to reach all areas in Indonesia. Microfinance Institutions MFI are believed to give indirect impact on poverty in Indonesia. Therefore, the variable of Small and Medium Enterprises SMEs are included in the correlation analysis as the link from MFI to poverty. The regressions are done using random effect on two different economic models. The results stated that there is a significant correlation between the existence of microfinance institutions and the number of SMEs. As well as, there is a significant correlation between the number of SMEs and the alleviation of poverty in Indonesia. In conclusion, it is proven that the Microfinance Institutions affect poverty reduction in Indonesia significantly through the presence of SMEs."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai: (1) determinan pengungkapan keberlanjutan serta (2) pengaruh pengungkapan keberlanjutan perusahaan di Indonesia terhadap kinerja keuangan masa depan untuk periode 2011, dengan menggunakan reputasi sebagai variabel pemoderasi. Faktor-faktor determinan pengungkapan keberlanjutan dianalisis dengan menggunakan variabel-variabel berupa reputasi, komitmen kepada pemangku kepentingan, peliputan media, serta kinerja keuangan tahun lalu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data cross-sectional dan metode regresi Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen kepada pemangku kepentingan, reputasi, dan peliputan media dapat mendorong pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Klasifikasi industri terbukti memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sedangkan kinerja keuangan tahun lalu tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Di samping itu, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan memengaruhi kinerja keuangan di masa depan dan tidak pula terdapat pengaruh moderasi dari reputasi pada hubungan tersebut, namun usia dan rasio leverage perusahaan terbukti dapat mempengaruhi kinerja keuangan masa depan.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to understand: (1) the determinants of sustainability disclosure and (2) the influence of sustainability disclosure on firm?s next year financial performance in Indonesia, and to analyze how reputation moderates relationship between those two. The determinants were analyzed by using variables such as firm?s reputation, commitment to stakeholders, media exposure, and last year financial performance. This research was conducted by using cross-sectional data and regression method of Ordinary Least Square. The results show that firm?s commitment to stakeholders, reputation, and media exposures encourage sustainability disclosure. Industry classification also has significant effect on sustainability disclosure. Meanwhile, last year financial performance has no effect on sustainability disclosure. This research also found that there is no significant correlation between sustainability disclosure and next year financial performance and there is no moderating effect from reputation between this relationship. However, firm?s age and leverage are found to have influence on next year financial performance."