Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya melancarkan serangan kepada kelompok pemberontak Houthi yang berada di wilayah kedaulatan Yaman. Serangan tersebut menimbulkan permasalahan-permasalahan yang harus dicari jawabannya melalui penelitian ini. Mengapa Arab Saudi melakukan intervensi militer semacam itu, Bagaimana Pengiriman pasukan bersenjata atau intervensi militer kepada negara lain menurut prinsip non intervensi dan Piagam PBB, dan bagaimana legalitas intervensi militer Arab Saudi dan koalisinya di Yaman menurut prinsip non intervensi dan Piagam PBB. Penelitian ini akan menjawab 3 (tiga) pertanyaan atau permasalahan di atas. Tindakan Arab Saudi dan koalisinya yang melancarkan serangan militer ke wilayah Yaman pada dasarnya merupakan penggunaan kekerasan dan campur tangan terhadap urusan domestik atau dalam negeri dari Yaman. Campur tangan atau intervensi semacam ini melanggar Pasal 2 (4) dan 2 (7) Piagam PBB yang mengandung prinsip non intervensi. Namun, pelarangan campur tangan atau intervensi khususnya intervensi militer bukan pelarangan yang mutlak. Piagam PBB sendiri memberikan pengecualian terhadap dua pasal pelarangan intervensi tersebut sehingga negara dapat melakukan intervensi khususnya intervensi militer. Intervensi-intervensi yang dikecualikan tersebut ialah intervensi atas mandat Dewan Keamanan PBB dan intervensi atas dasar self-defence. Intervensi militer Arab Saudi dan koalisinya di Yaman merupakan intervensi atas dasar self-defence yang telah memenuhi persyaratan-persyaratannya menurut Piagam PBB.

---

On 2015, Saudi Arabia Led-Coalition launched a military operation targeted to Houthi Rebel in Yemen. The operation problems that the author of this paper must seek the answers in this paper. Why did the Saudi Led-Coalition launch a military operation in Yemen?, How is the legality of sending an armed force to another state according to the principle of non intervention and the UN Charter?, and How is the legality of military intervention done by Saudi Led-Coalition  in Yemen according to the principle of non intervention and the UN Charter?. This paper will seek the answers of those three problems. That Saudi and its coalition launched a military operation in Yemen is a use of force and an interference against the domestic affair of Yemen. This kind of interference is a violation to article 2 (4) and 2(7) of UN Charter. However, the Charter itself constitutes articles that could be a discretion to intervention prohibition in the Charter. The Charter allows states to counduct two kinds of intervention . Those are intervention under the authorization of the Security Council and intervention based on the right of self-defence. The act that Saudi and its coalition did in Yemen is based on the right of self-defence and they have fulfilled the conditions governed in the Charter."

"Penelitian ini membahas kepentingan Arab Saudi Saudi dalam intervensi militer ke Yaman pada 2015. Intervensi militer ini dipimpin oleh Saudi dengan didukung oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC kecuali Oman dan beberapa negara lainnya. Menurut mantan Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel Al Jubair. Intervensi ke Yaman bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan sah dan melindungi masyarakat Yaman dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemberontak Houthi. Pernyataan Al Jubair tersebut menimbulkan kejanggalan dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kejanggalan tersebut antara lain: pertama, intervensi yang Saudi lakukan disebabkan adanya konflik internal yang terjadi di Yaman, bukan karena permasalahan yang berkaitan antara Saudi dengan Houthi. Kedua, Saudi tidak pernah melakukan tindakan penyerangan atas dasar inisiatif sendiri melainkan karena alasan untuk membela diri atau keputusan bersama. Berdasarkan atas kejanggalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Saudi melakukan intervensi ke Yaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep geopolitik, konsep tersebut digunakan karena dimensi pembahasannya lebih luas karena didasari oleh beberapa faktor. Konsep geopolitik akan melihat kepentingan intervensi dilihat dari faktor kewilayahan dan juga power. Dari pembahasan faktor-faktor tersebut, disimpulkan bahwa kepentingan Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman adalah untuk melindungi kepentingan nasional Arab Saudi politik dan keamanan.

---

The interest of Saudi Arabia in Military Intervention to Yemen 2015AbstractThis research will discuss the interests of Saudi in a military intervention to Yemen in 2015. The military intervention was lead by Saudi and supported by member countries of the GCC except Oman and other countries. According to the former of Saudi ambassador for United States, Adel Al Jubair. The Intervention to Yemen was aimed to restore the legitimate government and to protect the Yemeni people from coups d 39 etat that was carried out by rebels Houthi. The statement of Al Jubair, causing clumsiness and those became the basis of this research. The Irregularities include the intervention of the Saudi was done due to the internal conflict in Yemen, it is not because of problems related to Saudi. Second, the Saudi never initiate offensive actions on the basis of their own initiative except for reasons of self defense or a joint decision.

Based on those irregularities, the research aimed to find out the interests of Saudi intervention to Yemen. Therefore, in order to explain the interventions, this research used concept of geopolitcs. The concept was used because the dimension of discussion was broader, and based on several factors. Geopolitics concept will see the intervention interest from territorial and power factors. From the discussion of those factors, it has concluded that the interests of the Saudi military intervention in Yemen is to protect national interest Saudi Arabia Politics and Security . Keyword Interests Military Intervention, Saudi Arabia, Yemen."

"Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberlakuan sanksi ekonomi, serta dampak sanksi ekonomi ditinjau dari perspektif hukum internasional dikaitkan dengan kondisi internal negara, dampak sanksi bagi rakyat sipil serta bagi negara ketiga. Dalam tesis ini, dirumuskan beberapa rekomendasi berkaitan dengan penetapan definisi dan parameter situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi sebagai landasan memberlakukan sanksi ekonomi; pelaksanaan mekanisme monitoring rutin ditindaklanjuti dengan peninjauan sanction exemption bagi alasan kemanusiaan; kerjasama Dewan Keamanan dengan badan internasional maupun badan regional keuangan dalam menyusun dan melaksanakan action-oriented proposal bagi negara ketiga.

---

The focus of this thesis discussess the imposition of economic sanction of the United Nations Security Council for the maintenance of international peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter. Problems analysis is conducted by observing the mechanism to impose economic sanction under Chapter VII of the United Nations Charter, the imposition of economic sanction by means of Security Council resolution which is binding to the United Nations member states that requires cooperation to optimize the imposition of economic sanction, and impact of economic sanction from the perspective of international law in relation with state's internal situation, impact on civil population and on the third state.

This thesis provides some recommendations in relation with the determination on definition and parameter of situation that constitutes action with respect to threats to the peace, breached of the peace and acts of agression as a basis to impose economic sanction; implementation of routine monitoring mechanism and review sanction exemption for humanitarian reasons; cooperation between the Security Council and international or regional financial institution in developing and implementing an action-oriented proposal."

"Skripsi ini membahas mengenai keterlibatan Arab Saudi membantu pemerintah Yaman menghadapi pemberontak Hautsi dalam Perang Sha’adah di Yaman Pada 2007-2010. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, menggunakan metode penelitian sejarah. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi adalah kerangka teori Kepentingan Nasional oleh Hans Morgenthau dan teori Konflik Internasional oleh K.J Holtsi. Keseluruhan data yang diperoleh dalam skripsi ini dari buku-buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, majalah dan koran-koran terkait penelitian. Dari hasil penelitian yang ditemukan, terlihat bahwa penyebab pemberontak Hautsi memberontak terhadap pemerintah Yaman adalah tindakan pemerintah Yaman yang melakukan marginalisasi secara ekonomi dan diskriminasi politik terhadap Provinsi Sha’adah, basis pemberontak Hautsi. Seiring berjalannya waktu, konflik ini semakin meluas dan menyebabkan bertambahnya pihak-pihak eksternal ikut terlibat dalam Perang Sha’adah, seperti Iran mendukung pemberontak Hautsi dan Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman. Arab Saudi ikut terlibat dalam Perang Sha’adah karena tiga faktor, yaitu faktor agama, teritorial, dan menghambat pengaruh Iran di Yaman (proxy war Arab Saudi Iran). Keterlibatan Arab Saudi dalam Perang Sha’adah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bantuan finansial dan keterlibatan militer secara langsung. Perang Sha’adah membuktikan keterlibatan suatu negara melakukan intervensi militer terhadap negara lain merupakan kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

---

This thesis aims to illustrate about Saudi Arabia’s Involvement in Helping the Government of Yemen to Fight Hautsi Rebellion in Sha’adah War in Yaman Period 2007-2010. This thesis used historical research method. The analysis was performed using the theory of National Interest by Hans Morgenthau and the theory of International Conflict expressed by KJ Holsti and The overall of data were obtained by the author through literatures in the form of books, scientific articles, journals, research reported, magazines and related newspaper. The result of this analysis shows that the reasons of Hautsi Rebellion fight against the Government of Yemen were the Government of Yemen did economic marginalization and political discrimination to Sha’adah Province, the base of Hautsi Rebellion. This conflict widespread and engender increasing of external parties involved in Sha’adah War, such as Iran espoused Hautsi Rebellion and Saudi Arabia espoused the Government of Yemen. There were three factors which made The Kingdom of Saudi Arabia involved in Sha’adah War, namely religion, territorial, and impeding Iran’s influence in Yemen (proxy war between Saudi Arabia-Iran). The Kingdom of Saudi Arabia's involvements in Sha’adah War were divided into two forms, namely financial assistance and direct military involvement. Sha’adah war proved that a nation did military intervention to other nation as a national interest to keep national sovereignty."

"ABSTRAK Berkembangnya hukum internasional telah merubah prinsip kedaulatan, ia tidak dapat dijadikan alasan bagi suatu pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada penduduknya. Doktrin intervensi humaniter yang ada, masih menimbulkan keresahan di kalangan komunitas masyarakat internasional. Berangkat dari hal tersebut timbulah gagasan doktrin Responsibiliy to Protect R2P untuk memberikan justifikasi baru terhadap intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal untuk melindungi penduduknya dari 4 empat kejahatan, yakni: genosida, war crimes, crimes against humanity, dan ethnic cleansing. Penelitian ini lantas menganilis mengenai tindakan kejahatan berat yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar serta kemungkinan ASEAN untuk menerapkan doktrin R2P tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dimungkinkannya ASEAN untuk menerapkan R2P kepada pemerintah Myanmar, sebab pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan dan memenuhi unsur ndash; unsur dari tindakan kejahatan berat genosida dan crimes against humanity yang diatur pada hukum internasional yang merupakan syarat ndash; syarat untuk diadakannya R2P. Pemerintah Myanmar juga dinilai tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri, maka tanggung jawab tersebut dapat berpindah kepada komunitas internasional dalam hal ini ialah ASEAN.ABSTRACT As the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizen s human rights. Humanitarian intervention doctrine is still lacks of support from the international community. Departing from that, the Responsibiliy to Protect R2P comes to serve a new justification for a State who is failed to protect its citizen from 4 four violations, such as genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing. This study thus seeks to analyse gross violation that happen to ethnic Rohingya in Myanmar along with possibility of implementing R2P by ASEAN. The method used in this study is normative method study. This study then found the possibility of ASEAN to implement R2P for Myanmar s government, due to its action and fulfilment of the elements of gross violation genocide and crimes against humanity that stipulated in international law as the requirements of R2P implementation. Myanmar s government might be judged for has no capability to comply its responsibility to protect and becomes the perpetrator itself. Subsequently, the responsibility may devolve to international community especially ASEAN for this case."

"Laporan khusus dari orang dalam ini menggambarkan berbagai peristiwa di Timor-Leste, sejak perundingan-perundingan menuju kesepakatan-kesepakatan Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, dan PBB, hingga mandat intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan yang melanda wilayah itu setelah diselenggarakannya referendum. Ian Martin, Utusan Khusus Sekjen PBB di Timor-Leste pada saat itu, menjelaskan bagaimana perubahan politik di Indonesia, yang berpadu dengan iktikad baik PBB serta tekanan dari Australia dan dari belahan dunia lainnya, mendorong Presiden Habibie menawarkan kepada rakyat Timor-Leste opsi untuk memilih otonomi di dalam naungan Indonesia atau kemerdekaan sepenuhnya. Pembahasan yang kemudian disajikannya juga mencakup analisis terhadap perundingan-perundingan intens yang membuat pemerintah Indonesia enggan menerima intervensi."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Raja Faisal di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang memiliki tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penulisan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Raja Faisal meliputi bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat dan budaya, dan bidang pendidikan. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal tertembak dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Raja Faisal dibunuh diduga karena faktor balas dendam, faktor asing, dan faktor frustasi dan gangguan mental seorang Faisal bin Musaid. This research describes the policies that made by King Faisal in Saudi Arabia. The method used is the method of writing history that has stages of data collection, data assessment, data interpretation, and summarizing the data. This research reveals that the policy is executed King Faisal covers politics and government, economics, social and cultural, and education. On March 25, 1975, King Faisal was shot and resulted in his death. This research revealed that King Faisal was killed allegedly because of revenge, foreign factor, and the factor a frustrating and mental disorders Faisal bin Musaid."