Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kasus yang diteliti, terdapat gugatan perbuatan melawan hukum dari debitur kepada bank selaku kreditur karena melakukan eksekusi objek hak tanggungan milik debitur melalui pelelangan umum. Dasar gugatan dari debitur karena dalam Addendum Perjanjian Kredit maupun dalam Akta pembebanan Hak Tanggungan, para pihak telah sepakat memilih domisili hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul, yaitu di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pacitan. Pengadilan Negeri Pacitan mengabulkan gugatan debitur dengan pertimbangan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya Q)acta iun servanda). Putusan Pengadilan Negeri Pacitan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Pacitan dengan pertimbangan bahwa proses lelang adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu dengan parate eksekusi. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan ketika terjadikredit macet dan bagaimana analisis pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 147 WPDTI2DI4 yang membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 56/PDT/2014/PT.SBY jo. Pengadilan Negeri pacitan Nomor:04lPdt.G/2012/PN.Pct. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approacfr) dan pendekatan kasus (case approach). Prosedur pengumpulan bahan hukum ditakukan melalui proses identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya bahan hukum tersebut dilakukan penyeleksian untuk mendapatkan kumpulan bahan-bahan hukum yang relevan untuk penulisan tesis ini, yaitu yang dapatmenjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap bank dalam melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan ketika terjadi kedit macet, berdasarkan UUHT, yaitu dengan penjualan melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Pertimbangan putusan Nomor 3147 WPDI/2014 sudah tepat karena membenarkan parate eksekusi yang dilakukan pihak bank karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

On the studied case, theres a lawsuit on Act against the law, initiated by a debtor versus Bank as the creditor, for executing an Amenability object belongs to the debtor, through a public auction. The legal basis used by the debtor is because inside the Credit Agreement Addendum, as well as whal was written inside the Amenability Deed, each parties has agreed to choose a legal domicile should alegal dispute arise, which is at the Registrar of Pacitan Distic Court. Paciton District Court granl the debtors claim, with a consideration that the agreement applied each parlies as o constitution to those who made it (pacta sun servanda). Pacitan District Courts Ruling, was upheld by Surabaya High Court. Subsequently, Ihe Supreme Court orerturned both Surabaya High Court arul Pacitan Distric Courl verdict, with a consideration that the auction procesr; i,t legal, because it is in accordance with Section 6 of the Amenability Act, which is v)ith parate execution procedure. The issues thats being raised in this study would be how is the bank legal protection in implementing the execution of the amenability righls object when a bad credit occuted, and how is the analysis of the legal considerations in the Supreme Court Ruling Number 3147 K/PDT/211q that overturned Surabaya l{igh Court Ruling Number 56/PDT/2014/PT.SBY jo. Pacitan District Courr Ruling Number 04/Pdt.G/2012/PN.Pct. The study would use juridical nonnative research method, wilh d statute approach, and case approach. The legal materials collecting procedures is using an identification process also a primary and secondary legal materials inventory, which then will be selected to get the relevant legal materials for this thesis, which means, that could answer the issues- The results of the stu, concluded that the bank legal protections in implementing the execution of amenability rights object when a bad credil occurred, based on Amenability Acl, that is by selling through a public auction, and under-sales. The legal considerations in the Supreme Court Ruling Number 3147 K/PDT/2014 are appropriate because it justify the parate executiors procedure that has being done by the bank, because it is in accordance with Section 6 of the Amenahility Act."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

ABSTRACTThis research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith."

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah berupa tanah dan/atau bangunan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hibah pada umumnya tidak dapat dibatalkan, namun terdapat suatu situasi di mana hibah dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pembeli objek hibah yang objek hibahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya gugatan dari kedua orang tuanya yang tidak diberi nafkah oleh anak yang menerima hibah. Oleh karena objek hibah telah dijual kepada pihak ketiga dan Mahkamah Agung telah menangkan pihak penggugat sehingga dianggap tidak pernah ada hibah, maka objek hibah kembali menjadi milik pemberi hibah. Simpulan dari tesis ini adalah pihak ketiga terlindungi secara hukum dengan melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan, dan Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur.

---

Grant is gift from someone in his lifetime to others voluntarily without expect anything in returns. In the form of the provision of land grant and/or buildings must be through official land deeds officer (PPAT). Grants are generally unable to be revoked, but there is a situation which grants can be revoked based on Article 1688 of Indonesia Civil Code. The research?s method of this thesis is normative juridical. In this thesis, writers discussed on protection law grants buyers object to which the objects of grants be revoked by the supreme court. In this case dispute grant occur because of a lawsuit from both parents who was not provided with a living by children who received grant. Because of the grant object had been sold to third party and the supreme court had won the plaintiff that there was never any grants, then grant object turn back became the property of grant providers. Conclusions from this thesis is the third parties are protected by the law with conduct of legal proceedings in the form of claim to the court, and Notary/ official land deeds officer (PPAT) cannot accused for accountability for performing his task because he did his task in accordance with procedures."

"Kegiatan yang timbul dalam hubungan antar masyarakat pada dasarnya selalu dikaitkan atau didahulukan dengan adanya pembuatan perjanjian. Salah satunya merupakan perjanjian hutang pihutang dimana dalam hal ini pihak kreditur harus menjamin kepastian agar objek tersebut tidak berada atas penguasaan orang lain. Berdasarkan kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/PDT/2019 dalam hal ini pihak penyewa meminta penundaan atas pelaksanaan lelang eksekusi atas kredit macet oleh pihak yang menyewakan selaku pemilik dari objek sewa tersebut. Penelitian ini mengangkat masalah perihal akibat hukum pembebanan hak tanggungan terhadap perjanjian sewa menyewa dan hak yang seharusnya dipertahankan oleh penyewa dalam hal dilaksanakannya eksekusi. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian penelitian preskriptif yang bertujuan menggambarkan masalah hukum dan memberikan solusi atau saran sebagai penyelesaiannya dalam mengatasi suatu permasalahan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari adanya pembebanan Hak Tanggungan yang diadakan kemudian setelah mengikatnya perjanjian sewa menyewa harus didahulukan pelaksanaannya hingga masa perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir. Perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dimana dalam hal ini perjanjian sewa menyewa mengikat terlebih dahulu daripada adanya pembebanan hak tanggungan terhadap objek sewa sehingga dalam hal ini pelaksanaan atas perjanjian sewa menyewa harus didahulukan. Perpanjangan perjanjian sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam akta notaris Nomor 01 tertanggal 01 Maret tahun 2017 yang mana para pihak dalam hal ini sepakat terhadap klausul Pasal 5 perjanjian pihak yang menyewakan selaku pemilik atas objek tersebut menyatakan bahwa pada saat dilakukan perpanjangan perjanjian terhadap objek sewa tidak berada atas suatu jaminan hutang dari pihak yang menyewakan. Bentuk pelindungan hukum bagi pihak penyewa dapat mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar pihak yang menyewakan melalaikan dan/atau tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya disertai dengan meminta ganti kerugian yang diperoleh selama perjanjian sewa menyewa masih berlangsung. Apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir, maka dalam hal ini bentuk pelindungan yang dapat diajukan oleh pihak penyewa dapat berupa gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang menyewakan.

---

Activities that arise in intersociety relations are frequently accompanied by or preceded by the formation of agreements. One of these is a debt contract, wherein the creditor must guarantee that the object is not in the possession of another party. Based on Supreme Court Decision Number 804 K/PDT/2019, the tenant in this case requested a delay in the execution auction for bad credit by the renting party as the owner of the rental object. This study raised questions about the legal implications of encumbering mortgage rights on lease agreements and the rights that tenants should retain in the event of execution. The research method utilized was a normative juridical research method with a prescriptive research type that aimed to describe legal problems and provide solutions or suggestions for problem resolution. The result of this research is that the legal consequences of the encumbrance of Mortgage Rights held after the binding of the lease agreement must take precedence over its implementation until the lease agreement's term expires. A valid agreement binds the parties as a law; in this case, the lease agreement binds prior to the encumbrance of mortgage rights against the lease agreement object, so the lease agreement must be implemented first. The extension of the lease agreement as stated in notarial deed No. 01, dated 1 March 2017, in which the parties agreed to the clause of Article 5 of the agreement of the renting party as the owner of the object, stating that at the time of the extension of the agreement, the object of the lease is not subject to a debt guarantee from the renting party. The form of legal protection for the tenant is to file a lawsuit for default on the grounds that the renting party has neglected and/or failed to perform as previously agreed, along with a demand for compensation, while the lease is still in effect. If the lease agreement has expired, the tenant may file a tort lawsuit against the renting party as a form of protection."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada bank dalam suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang memiliki itikad tidak baik. Dalam beberapa ketentuan hukum di bidang perbankan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan nasabah sebagai konsumen dibandingkan dengan mengatur perlindungan hukum bank sebagai pelaku usaha.Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi bank dalam hubungan hukum dengan nasabahnya dan bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dimana ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Agung menjadi bahan hukum primer untuk dianalisis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen, dimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen yang masih memperhatikan kepentingan Bank, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan konsumen dibandingkan dengan perlindungan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum kepada bank atas adanya nasabah yang tidak memiliki itikad baik kiranya menjadi perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011 telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mengamanahkan perlindungan pelaku usaha, sehingga majelis hakim dalam mengambil keputusan pengadilan dalam perkara perlindungan konsumen terlebih dahulu menempatkan bank dan nasabah sebagai pihak yang melakukan suatu perjanjian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang satu sama lain.

---

This thesis discusses the legal protection to the bank in a legal relationship between the bank and its customers who have bad faith. In some legal provisions in the field of banking more regulate on the protection of customers as consumers than by regulating the legal protection of banks as business actors. For that problem in this research is how the principle of legal protection for banks in legal relations with their customers and how the conformity of Supreme Court Decision Number 769 K Pdt.Sus 2011 with the provisions of Law Number 8 1999 and the applicable provisions. This research is a study that uses literature juridical normative study, where the provisions of the law and the decision of the Supreme Court becomes the primary legal material for analysis. The legal provisions analyzed are the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority related to consumer protection, whereby Bank Indonesia regulates the protection of consumers who still pay attention to the interests of the Bank, while the Financial Services Authority more regulates the protection of consumers than the protection of business actors, thus legal protection to the top banks the existence of customers who do not have good faith would be the concern of the Financial Services Authority. The Supreme Court Decision Number 769 K Pdt.Sus 2011 has been in line with the Consumer Protection Act which mandates the protection of business actors, so that the judges in taking the court decision in the consumer protection case first put the bank and the customer as the party making an agreement so that have equal rights and obligations with each other."

"ABSTRAKPelaksanaan lelang mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistemkompetisi penawaran, dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelangsebagai akta autentik kepada pemenang lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi tidaklepas dari kewajiban debitur yang melakukan perkreditan melalui bank dengansebuah jaminan tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan. Apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang haktanggungan dapat memohon pelaksanaan lelang. Dalam putusan Pengadilan NegeriBandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, nilai limit atas objek lelang ditetapkanberdasarkan sisa hutang debitur kepada bank. Permasalahan penelitian: penentuannilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungandebitur terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dengan nilai limit yang tidak wajar.Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitisdengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian adalah bahwapenetapan nilai limit yang ditetapkan oleh penilai atau penaksir harus dilakukandengan memperhatikan metode-metode yang juga menjadi pertimbangan olehpenilai sehingga nilai limit yang ditetapkan oleh penaksir dapatdipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan tidak merugikan debitur. Perlindungan hukum debitur dalampelaksanaan lelang eksekusi yaitu dengan menetapkan nilai limit yang paling tinggipada lelang pertama untuk mendapatkan harga lelang yang setinggi-tingginyamengingat seluruh kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi berada padakreditur selaku penjual lelang. Selanjutnya, nilai limit dapat diturunkan secarabertahap pada lelang-lelang berikutnya apabila tidak terdapat pembeli lelang,sampai adanya pembeli lelang.

---

ABSTRACTThe purpose of an Auction is to make a real price using a system of offering, thatis executed by the auction attendant and the treatise of the auction is made into anauthentic deed for the auction winner. The execution of an auction is theresponsibility of the one that makes the credit agreement via the bank with acollateral of a land and building that has been bind with the mortgage deed. If theDebitor failed in keeping the contents of the mortgage deed then the bank have therights to start an auction. In a Civil Court Judgement in Bandung Number274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, the limit value of an auction item is based on the rest ofthe debt that the Debitor have to the bank. The problems in this research: thedetermination of the limit value in executing an auction and the protection of theDebitor against the over pricing of the limit value. The Research Method used inwriting this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with aqualitative approach. The conclusion of this research is that the confirmation of thelimit value that was set by the evaluator or the pricing of the item value has to bedetermined by using the methode available which becomes a consideration for theappraiser so that the item value that has been set can be held responsible by theappraiser so the execution of an auction does not cost the Debitor anything. Theprotection of the law for the debitor in executing an auction is to determine thehighest limit value on the first auction to acquire the highest price considering allthe authority in executing an auction falls on the hands of the creditor as the auctionseller. Next the limit value can be dropped step by step on the next auction if thereis no auction buyer, until there is an auction buyer."

"Lelang atau penjualan yang merupakan bentuk jual-beli memberikan beberapa manfaat berbeda dibandingkan jual-beli pada umumnya. Dalam kasus yang diteliti terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang. Hal ini terjadi karena pemenang pertama tidak hadir dan diwakili tanpa surat kuasa, oleh karenanya diajukan lelang kembali dan terpilihlah pemenang lelang kedua. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum antara lain perihal kepemilikan terhadap objek lelang tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pemenang lelang eksekusi dan perlindungan hukum pemenang lelang eksekusi dalam hal terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai pemenang lelang sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa pemenang lelang yang sah adalah pemenang lelang yang kedua sebab pemenang lelang pertama tidak hadir dan orang yang mewakilinya di pelelangan tidak diberi surat kuasa untuk mewakilinya sehingga syarat subjektif tidak terpenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi dilakukan dengan menerbitkan Risalah Lelang, karena Risalah Lelang merupakan produk dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang diakui secara hukum sebagai alat bukti yuridis atas pelaksanaan lelang termasuk pemenang lelang.

---

Auctions or sales, which are a form of buying and selling, provide several different benefits compared to buying and selling in general. In the case studied there were two parties who claimed to be the winner of the auction. This happened because the first winner was not present and was represented without a power of attorney, therefore another auction was submitted and the winner of the second auction was selected. This condition raises legal issues, including regarding ownership of the auction object. The issues raised in this research are regarding the validity of the execution auction winner and the legal protection of the execution auction winner in the event that there are two parties who claim to be the valid auction winner. To answer this problem, doctrinal research methods are used, with an explanatory typology. The results of the analysis from this research show that the valid auction winner is the second auction winner because the first auction winner was not present and the person who represented him at the auction was not given a power of attorney to represent him so the subjective requirements were not fulfilled based on Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning Instructions for conducting auctions. Legal protection for the winner of the execution auction is carried out by publishing the Auction Minutes, because the Auction Minutes are the product of an authorized official following the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 which is legally recognized as juridical evidence of the implementation of the auction, including the auction winner."

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyumpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset"

"Dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank memerlukan agunan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Bank selaku pemegang Hak Tanggungan atas fasilitas KPR seharusnya mempunyai hak preferen terhadap hak atas tanah tersebut, namun kepentingan Bank sering tidak terlindungi dengan adanya putusan pengadilan yang antara lain menyatakan hak atas tanah yang sedang diagunkan di Bank batal demi hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian KPR dalam hal peralihan hak atas tanah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1606 K/Pdt/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Melalui penelitian ini diketahui bahwa kepentingan Bank selaku kreditur sekaligus pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik belum sepenuhnya terlindungi secara hukum dan hakim juga belum menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk mempertimbangkan menerapkan yurisprudensi yang menyatakan bahwa terhadap jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan, guna memberikan perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian fasilitas KPR kepada debiturnya.

---

In the granting of House Ownership Credit (House Loan), the Bank requires land right as collateral which is bound by Encumbrance Right. Bank as the holder of Encumbrance Right should have preferential rights, but the interests of the Bank are often unprotected by any court ruling that among other states the right to land that is being pledged to the Bank is null and void. This study was conducted in normative, aims to determine how the legal protection for Bank as the holder of Encumbrance Right which has good faith in the case of transfer of land right is decided unlawful regarding to the laws and how the implementation of sentence of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1606 K/Pdt/2013 dated October 1, 2013. Through this research is known that the interests of creditors as well as the holder of Encumbrance Right are acting in good faith is not yet fully protected by the law and the judge also has not used its freedom to consider applying the jurisprudence which states that the guarantee of the debt can not be subject to sequestration, in order to provide legal protection for the Bank as holder of the Encumbrance Right which has a good faith in the provision of House Ownership Credit to debtors."

"Hak tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji, namun dalam kasus ini terjadi sita jaminan yang dilekatkan oleh pihak ketiga terhadap objek hak tanggungan tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara para pihak. Permasalahan dalam tesis ini manakah di antara sita jaminan dan hak tanggungan yang memiliki kekuatan hukum apabila adanya cidera janji oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai literatur, dengan menggunakan tiga kasus yang saling terikat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hak Tanggungan telah terdaftar terlebih dahulu dari Sita Jaminan. Dengan diletakannya Hak Tanggunan terlebih dahulu, maka Sita Jaminan yang diletakan setelahnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Prosedur lelang telah mengikuti prosedur yang ditentukan, sehingga pembeli lelang yang beritikad baik haknya harus terlindungi.

---

Mortgage rights as collateral provide legal certainty for the creditor if the debtor is in default, however in this case study, there is a collateral confiscation attached by the third party to the object of the mortgage rights which causes a conflict between parties. This thesis's problem is which between the collateral confiscation and the mortgage rights that has legal rights in the event of a breach of contract by the debtor. This research uses a normative judicial method with a descriptive-analytical typology, using data collection tools in document studies from various works of literature, using three interrelated cases. Based on the research results that the Mortgage Rights have been registered in advance from collateral confiscation. By placing the Mortgage rights first, the Collateral Confiscation which is placed afterwards has no legal right. The auction procedure has followed the prescribed procedure to protect the auction buyer in good faith."