Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As Otoritas Jasa Keuangan issued draft regulation for disgorgement and disgorgement fund in the capital markets in March 2019 (RPOJK Disgorgement), this thesis aims to understand how the United States (US) and United Kingdom (UK) regulate and implement compensation for investors` loss due to capital markets violations by way of disgorgement and disgorgement funds and how it should be regulated in Indonesia. The thesis uses juridical normative method, secondary data obtained through library studies and comparative approach between RPOJK Disgorgement and similar regulation and implementation in US and UK. In the US, the Securities and Exchange Commission (SEC) can apply for and distribute disgorgement through civil and administrative proceedings. Disgorgement was an equitable relief given based on inherent equity power of the court in addition to an injuction. Subsequently, US Supreme Court categorized disgorgement as penalty and disgorgement action must be carried out within five years since the claim accrued. FAIR funds provisions, enable penalty to become part of disgorgement, despite pros and cons of how to calculate disgorgement. In the UK, disgorgement can be applied for and distributed by a court order in a civil proceeding or an administrative action by Financial Conduct Authority (FCA). Disgorgement calculation in the administrative action should follow five steps in Decision Procedure and Penalties Manual and FCA will identify the amount of profit obtained from regulation violations. RPOJK Disgorgement should regulate how to calculate disgorgement transparently, penalties to be part of disgorgement fund, and violators to provide guaranty for disgorgement payment."

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal ini merupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistem yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam hal yang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesia skema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar, tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkan dapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahas bagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan Dana Perlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund di Amerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanya yang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitung besar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitan rancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuah terobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatu pelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagi penerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perincian tentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurang tepat dalam konsideransnya.Criminal acts and activities in the capital market are increasingly complex and sophisticated. this is one of the impacts of the increasingly advanced and sophisticated techniques and systems carried out by certain parties in carrying out various kinds of things that can be categorized as criminal acts in the capital market. Meanwhile, in Indonesia, the compensation schemes that can be carried out by investors are still very vague, uncertain, and very small in number. Therefore, the Financial Services Authority with Disgorgement can be said to be a remedial action that is expected to prevent parties who commit violations. This paper will discuss how the comparison of disgorgement and disgorgement funds with the Indonesian Investor Protection Fund and disgorgement and disgorgement funds in the United States with normative juridical research methods. With a scheme that is not difficult and guarantees the certainty of receiving compensation by investors when compared to the previous compensation mode and the amount is quite large when compared to the previous compensation mode. So the issuance of the draft regulation on Disgorgement and Disgorgement Funds is a new breakthrough for the capital market industry in Indonesia in dealing with a violation of the law, increasing investor protection and effectiveness. law enforcement in the Capital Market sector as well as a turning point for the application of restorative justice to the losses suffered by investors caused by violations of the provisions of the legislation in the capital market sector. However, there are still some things that need to be improved, such as details about the subject that can accept claims and the use of the editor that is not quite right in the consideration."

"Terdapat cukup banyak pelanggaran di pasar modal yang merugikan investor dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021. Saat ini belum pernah ada kasus yang mengimplementasikan sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Penelitian ini fokus pada komparasi sistem disgorgement yang diimplementasikan di Amerika, Inggris dan Indonesia serta studi kasus pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam mengimplementasikan disgorgement sesuai kasus konkret di Indonesia Penelitian menggunakan metode yurudis normatif dengan data primer dan data sekunder, perbandingan sistem disgorgement pada Otoritas di Amerika, Inggris dan Indonesia. Ketentuan disgorgement telah banyak diterapkan oleh SEC dan FCA serta berhasil mengembalikan dana kepada investor dalam jumlah besar. Ketentuan disgorgement di Amerika dan Inggris tidak hanya berlaku di pasar modal, namun juga berlaku di perbankan, ritel, asuransi dan gratifikasi. Sampai dengan tesis ini disusun belum ada penerapan ketentuan disgorgement di Indonesia oleh OJK. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa contoh kasus hukum di masa lalu yang apabila telah terdapat ketentuan disgorgement maka dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Terdapat beberapa kesamaan dan kelebihan peraturan OJK, namun demikian dalam peraturan POJK masih terdapat beberapa kriteria untuk dikembangkan dan diatur kembali oleh OJK.

---

Numerous infractions of capital market regulations harm investors and the broader public. The Financial Services Authority (OJK) has established a disgorgement mechanism in line with POJK No. 65 (POJK.04/2020) and SEOJK No. 17 (SEOJK.04/2021). POJK Number 65/POJK.04/2020 indicates that a disgorgement process has never been executed. This paper focuses on a comparison of the disgorgement mechanisms implemented in the United States, the United Kingdom, and Indonesia, together with case studies of earlier infractions. The results are anticipated to inform the OJK's application of disgorgement monies based on Indonesia's particular circumstances. This study uses normative legal methods with primary and secondary data, a comparison of the disgorgement systems in the United States with, the United Kingdom and Indonesia. The SEC and FCA have successfully implemented disgorgement requirements on a massive scale. In the United States and the United Kingdom, prohibitions on disgorgement apply not just to the capital market, but also to banking, retail and other. When this thesis was published, the OJK in Indonesia had not yet established disgorgement legislation. According to the author's research, a number of court cases in the past can be may be used a disgorgement clause. OJK rules have many parallels and benefits with POJK norms, however OJK must yet construct and restructure a number of POJK standards."

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal inimerupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistemyang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam halyang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesiaskema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar,tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkandapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahasbagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan DanaPerlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund diAmerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanyayang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jikadibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitungbesar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitanrancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuahterobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatupelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagipenerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yangdiakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasarmodal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perinciantentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurangtepat dalam konsideransnya.

---

Capital market crimes and activities are getting more complex and sophisticated.

These phenomenon are the impacts of increasingly advanced and sophisticated

techniques and systems carried out by certain parties in doing various things that

can be classified as capital market crimes. Whereas in the Indonesia Indemnity

scheme, pertaining capital market crimes, at the moment, that can be executed by

an investor can be considered as cryptic, uncertain, and, for the amount, is very

measly. Hence, this disgorgement, as the new indemnity scheme, issued by the

Financial Services Authority can be considered as a remedial action that is expected to prevent parties to do such wrongdoing. This thesis will examine the comparison between the Indonesian version of disgorgement and disgorgement fund with the Investor protection fund also with the American Version of disgorgement and disgorgement fund by using juridical normative research method. Uncomplicated scheme and certainty on receiving of such indemnity by investor as well as a proportionate amount of indemnity compared to the previous regulation makes this draft regulation pertaining disgorgement and disgorgement funds is a breakthrough for the Indonesian Capital Market in handling violation, increasing protection towards investor, strengthening capital market law enforcement effectively, and constitute a turning point for restorative justices application against losses

encountered by investor caused by violation against the capital market law. Nevertheless, there are a few things that need to amend such as specification on the

subject suitable for receiving such claims and the use of inadequate words in its

consideration"

"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

---

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."

"Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5.

---

Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more.

This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection.

The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."

"Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Program Pemisahan Rekening Dana Investor (RDI) Dan Rekening Perusahaan Efek Sebagai Suatu Upaya Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Dana Oleh Perusahaan Efek akibat tercampurnya dana investor kelolaannya dengan dana perusahaan itu sendiri. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dana investor oleh pihak tertentu dan banyaknya aduan dari investor mengenai masalah ini mengharuskan otoritas pasar modal untuk melakukan penyesuaian terhadap cara penanganan masalah dan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapepam-LK selaku otoritas pasar modal yang berwenang (periode sebelum beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan) merasa perlu untuk menciptakan regulasi yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan investor dalam hal penyalahgunaan dana tersebut. Atas dasar itu, Bapepam-LK membuat suatu program yang pada pokoknya adalah melakukan Pemisahan Rekening Dana Investor dengan Rekening yang dimiliki oleh Perusahaan Efek. Pemisahan rekening dana investor akan menjadi kewajiban untuk dilaksanaan baik oleh investor itu sendiri, perusahaan efek selaku pengelola dana maupun bank kustodian selaku penampung dananya. Pemisahan dalam hal efek/saham investor sebenarnya sudah ada sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun tampaknya tidak cukup mengatur tentang rekening investor dari segi dana tunai. Sehingga perlu ada tambahan regulasi terkait yang benar-benar melindungi investor dan dananya. Dari penelitian berupa skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjamin semua pihak melaksanakan ketentuan terkait pemisahan rekening dana investor, maka sangat perlu adanya kesadaran penuh dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan kewajiban masingmasing, dan sanksi tegas dari regulator. Karena pada kenyataannya, walaupun suatu aturan telah diberlakukan resmi dan mengikat baik dalam bentuk Undang- Undang atau regulasi lain, namun tetap masih terjadi pelanggaran yang berulang.

---

This mini thesis is a legal research using juridical normative method with descriptive analytical approach. This paper discusses about the enforcement of separation investor funds accounts with securities accounts as One Of the Efforts to Prevent the Misuse of Funds by the securities company due to chaos of mixed funds management between investor’s funds and company’s own funds. Increasing cases regarding misuse of investor funds by certain parties and complaints from investors about this matter, reguiring capital market authority to make some adjustments for the remedies and better solution. Therefore, Bapepam-LK as a competent capital market authorities (prior period before the Financial Services Authority was operated) need to create a clear regulation in terms of investor protection fund due to misuse of the funds. Based on that, Bapepam-LK maek a program that is essentially to set the separation of investor funds accounts with accounts that owned by the securities company. This regulation of separation will be obligated to do either by investors itself, securities company as fund manager or custody banks as fund collector. Separation in terms of stocks/shares actually have existed since enforcement of Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (subjected Capital Market), but it seems not effectively arrange about investor accounts from cash fund side. Therefore it is necessary to add a related regulation that truly protecting investors and it funds. From this mini research, can be concluded that in order to ensure all parties perform the separation of investor funds accounts, will be trully required full attention of hte relevant parties to perform their respective obligation, and strict sanctions from regulator. Due to the fact that, although the regulations have been formally implemented and binding either by the formal act or other regulations, but nonetheless repeated infringements. "

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."