Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""In late Elizabethan England, political appeals to the people were considered dangerously democratic, even seditious: the commons were supposed to have neither political voice nor will. Yet such appeals happened so often that the regime coined the word 'popularity' to condemn the pursuit of popular favour. Jeffrey S. Doty argues that in plays from Richard II to Coriolanus, Shakespeare made the tactics of popularity - and the wider public they addressed - vital aspects of politics. Shakespeare figured the public not as an extension of the royal court, but rather as a separate entity that, like the Globe's spectators who surrounded the fictional princes on its thrust stage, subjected their rulers to relentless scrutiny. For ordinary playgoers, Shakespeare's plays offered good practice for understanding the means and ends of popularity - and they continue to provide insight to the public relations strategies that have come to define modern political culture"--"

"How can we, as people and communities with different religions and cultures, live together with integrity? Does tolerance require us to deny our deep differences or give up all claims to truth, to trade our received traditions for skepticism or relativism? Cultural philosopher Lenn E. Goodman argues that we can respect one another and learn from one another's ways without either sharing them or relinquishing our own. He argues that our commitments to our own ideals and norms need not mean dogmatism or intolerance. In this study, Goodman offers a trenchant critique of John Rawls's pervasive claim that religious and metaphysical voices must be silenced in the core political deliberations of a democracy. Inquiry, dialogue, and open debate remain the safeguards of public and personal sanity, and any of us, Goodman illustrates, can learn from one another's traditions and explorations without abandoning our own"

"Early modern pamphlets serve as an important vehicle for examining print culture, especially the historical entanglement between print technology and a developing capitalism. Attention to the circumstances of pamphlet production and to the controversies surrounding their circulation reveals that pamphlets became a focus for anxieties about print culture in general. Alexandra Halasz combines close readings of pamphlets by Robert Greene, Thomas Nashe, Gabriel Harvey, Thomas Deloney, and John Taylor, among others, with a discussion of the history and deployment of print technology and its specifically English organization as a monopoly. Taking account of the theoretical and historical issues surrounding textual property, authorship, and publicity, The marketplace of print is both a work of historical recovery and a reflection on the ongoing problems of the relationship between the marketplace and the public sphere."

"Perdebatan tentang multikulturalisme di Indonesia dipicu oleh kecanggungan teori-teori kebudayaan menghadapi munculnya ledakan ruang publik dengan berbagai macam artikulasi kepentingan etnis, religius, dan sejarah. Oleh karena itu, perbincangan tentang multikulturalisme di Indonesia tak dapat dilepaskan dari percakapan dan perdebatan yang berkembang sejalan dengan makin beragamnya ruang-ruang publik di Indonesia. Dengan kata lain, multikulturalisme sebenarnya harus dilihat sebagai sebuah proses yang terjadi pada ruang-ruang publik, bukan sekedar sebuah kondisi yang menentukan suatu, dan satu-satunya, ruang publik. Sebagai sebuah proses, multikulturalisme bersandar pada negosiasi antar berbagai macam praktik sosial (social practices); sebuah proses politik kebudayaan yang tak selalu-bagi saya, justru tak mungkin-menghasilkan sebuah ruang publik homogeny dan setara seperti yang dibayangkan oleh Will Kymlicka. Berangkat dari pandangan tersebut di atas, tulisan ini mencoba menguraikan satu bentuk praktik sosial yang seringkali dipakai sebagai sebuah wahana artikulasi kepentingan etnis dan religius akhir-akhir ini. Praktik tersebut adalah penuturan kisah (story telling). Takseperti pendekatan konvensional dalam antropologi yang melihat kisah/cerita (story) sebagai wadah simbol dan struktur (a symbolic and structural repository), tulisan ini akan memperlakukan cerita sebagai sebuah media material yang dipakai oleh berbagai aktor sosial untuk meramaikan perdebatan politik kebudayaan dalam bermacam-macam ruang publik. Di pihak lain, sering kali cerita juga menjadi wahana untuk mengartikulasikan, atau membentuk, ruang publik itu sendiri. Secara etnografis, paper ini akan membicarakan sebuah tipe cerita, yaitu narasi tentang kekerasan, lebih khusus lagi yaitu narasi tentang kerusuhan yang pernah meledak di Jakarta. Diharapkan kajian etnografis ini dapat memberikan sebuah contoh tentang kompleksitas yang ada dalam pengertian multikulturalisme sebagai sebuah proses politik (multi) kultural, dan tentang perlunya etnografi mengambil jarak kritis terhadap pandangan multikulturalisme yang sekedar bersandarkan pada bentukan (form) etnisitas dan religious."

"Tulisan ini membahas ruang publik sebagai tempat untuk arena berdebat dan menyampaikan gagasan bagi setiap orang. Namun, dalam konteks hari ini, ruang publik tidak lagi semata ruang dalam artian fisik, tetapi juga ruang di ranah virtual. Di ruang publik di media sosial, komunikasi face-to-face tidak lagi berlaku, termasuk jarak komunikasi seperti ruang publik dalam artian fisik. Sebagai ruang publik, media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, dan Kompasiana bersifat bebas akses dan menjadi tempat bertemunya berbagai ekspresi, gagasan dan pendapat. Dalam tulisan ini dibahas lima kasus penggunaan ranah publik di media sosial, meliputi kasus Florence di Path, kasus penghinaan Jokowi di Facebook, kasus penghinaan Ahok di Twitter, kasus Prita dan RS Omi dan kasus Jilbab Hitam. Kasus tersebut menggambarkan bahwa meskipun prinsip kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik berlaku, pengguna bukan berarti dapat menyampaikan opini yang merugikan individu, kelompok atau institusi lain. Opini yang disampaikan tidak mengandung provokasi, baik berbentuk trolling ataupun flaming, sehingga pengguna tidak terjerat kasus hukum. Kasus penggunaan ruang publik dapat menciptakan sebuah gerakan sosial yang dijalankan para pengguna ruang publik. Sifat gerakan sosial tersebut bisa mendukung ataupun menjatuhkan subjek.

---

This paper explains about public sphere as the place for debatting and giving the idea for everyone. But, in today’s context, public sphere is not only a sphere in physical way, but also virtual way. In social media, it is no longer effective for face to face communication, including distance as is found in public sphere. As public sphere media, social media like Facebook, Twitter, Path and Kompasiana have free access and become a place where any expressions, ideas and opinions meet.

In this paper, discussion is made regarding five cases related to the use of public sphere in social media including Florence case in Path, Jokowi humiliation on Facebook, Ahok humilation on Twitter, Prita and Omni Hospital case and also Jilbab Hitam case. The cases reveal that inspite of the principle of freedom of expression in public sphere, social media users are not meant to convey any opinion that may harm an individual, group or institution. Opinion delivered does not contain any provocations, either “trolling” or “flaming” so that the user will not be legally or lawfully caught. Cases of the use of public sphere may bring about a social movoment by public sphere users. The nature of this social movement may either support or bring down the subject."