Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak yang bekerja akan kehilangan haknya dalam mendapatkan pendidikan optimal yang dapat merugikan pembangunan modal manusianya. Salah satu penyebab munculnya pekerja anak adalah ketidakmampuan ekonomi rumah tangga yang umumnya direpresentasikan dengan status kemiskinan moneter. Namun, dorongan untuk melibatkan anak dalam bekerja lebih ditentukan pada persepsi rumah tangga terhadap kemampuan ekonomi rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Tingkat kerawanan pangan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran yang dapat mencerminkan kondisi tersebut dalam menjelaskan munculnya pekerja anak. Hasil first stage IV2SLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengalaman rawan pangan masa lalu terhadap persepsi rawan pangan masa sekarang. Selanjutnya, hasil second stage menunjukkan bahwa semakin rawan pangan suatu rumah tangga, maka akan meningkatkan partisipasi anak dalam rumah tangga itu untuk bekerja. Selain itu ditemukan pula karakteristik sosial-ekonomi dan demografi tertentu yang membuat partisipasi anak bekerja semakin besar. Intervensi pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan keterjangkauan harga diperlukan untuk mengurangi rasa khawatir kekurangan pangan pada rumah tangga sehingga dapat memperkecil peluang anak bekerja..

---

Children in employment put a halt to their own education and human capital development. Labour supply theory argued that monetary poverty is one of the main reasons of their existence. Nevertheless, the urge to involve children in working environment is dependent on households own perception to fulfil their basic needs. Food Insecurity Experience Scale (FIES) is an alternative measurement reflecting on the conditions to explain the emergence of child labour. The first stage of Instrumental Variable (IV) with 2SLS method results in there is a negative relationship between exposure to famine in the past and current perceptions of FIES. The second stage estimation shows higher probability of childrens participation in work in households where FIES is severe. In addition, socio-economic and demographic characteristics also has significant contribution. Ensuring food stocks availability and affordability is paramount in eradicating children in employment."

"Sektor pertanian merupakan penyangga utama pasokan pangan dan penyumbang serapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Namun, rendahnya tingkat pendapatan serta tingginya kemiskinan di rumah tangga petani menimbulkan pertanyaan terkait ketahanan pangan di wilayah mayoritas penduduknya berkerja sektor pertanian. Penelitian ini mengkaji hubungan itu dengan menggunakan indikator persentase tenaga kerja sektor pertanian per total pekerja dan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di 416 kabupaten di Indonesia. Data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional selama periode 2020 s.d. 2022. Melalui estimasi Generalized Least Square (GLS) ditemukan korelasi negatif yang signifikan antara jumlah petani dengan ketahanan pangan. Setiap peningkatan persentase jumlah petani sebesar 1% akan diiringi dengan penurunan skor IKP sebesar 0,107 poin dalam kondisi ceteris paribus. Secara singkat, kabupaten dengan persentase jumlah petani dan rumah tangga petani miskin yang lebih banyak, upah/gaji petani lebih tinggi dan produksi beras sedikit, memiliki ketahanan pangan yang lebih rendah. Sebaliknya, kabupaten dengan PDRB tinggi, banyak penduduk, pengeluaran konsumsi beras tinggi dan biaya konsumsi daging rendah, serta banyak penduduk miskin yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan memiliki ketahanan pangan yang lebih tinggi. Terkait itu, maka upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten-kabupaten yang tenaga kerjanya mayoritas berasal dari sektor pertanian perlu terus dimasifkan guna meningkatkan ketahanan pangan.

---

The agricultural sector is the main support for food supply and the largest contributor to labor absorption in Indonesia. However, low-income levels and high levels of poverty among farming households raise concerns regarding food security in areas where most of the population earns their livelihood from the agricultural sector. This research aims to examine the relationship between the percentage of agricultural sector workers per total worker and the Food Security Index (IKP) score in 416 districts in Indonesia. The data were collected from the Central Statistics Agency and the National Food Agency for the period of 2020 to 2022. Through Generalized Least Square (GLS) estimation, a significant negative correlation was found between the percentage of farmers and the IKP score. Every percentage increase in the number of farmers by 1% will be accompanied by a decrease in the IKP score of 0.107 points under ceteris paribus conditions. In short, the research results show that districts with a greater percentage of farmers and poor people from the agricultural sector, higher wages for agricultural labor and less rice production, will have lower level of food security. On the other hand, districts with high GRDP, large populations, higher rice consumption costs, lower meat consumption costs, and many poor people targeted by the Non-Cash Food Assistance program will have a higher level of food security. In relation to this matter, poverty reduction measures in districts where most of the workforce comes from the agricultural sector need to be accelerated to increase food security."

"Di Indonesia, salah satu komponen penting dari jaring pengaman sosial untuk mengurangi kerawanan pangan adalah Program Sembako, yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Manfaat Program Sembako sama di seluruh Indonesia; namun, karena adanya perbedaan harga pangan dan pola konsumsi di tingkat regional, nilai riil - atau daya beli-dari manfaat Program Sembako bisa sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Dalam studi ini, kami mengestimasi variasi daya beli Program Sembako di berbagai wilayah di Indonesia untuk menguji dampak Program Sembako terhadap kerawanan pangan. Kami menggunakan metode fixed-effect untuk mengestimasi hubungan antara daya beli lokal Program Sembako dan kerawanan pangan. Penelitian kami menunjukkan bahwa peningkatan daya beli peserta Program Sembako dapat menurunkan prevalensi kerawanan pangan, terutama di wilayah timur Indonesia.

---

In Indonesia, one of the essential components of the country's social safety net to reduce food insecurity is the Sembako Program, which was formerly known as non-cash food assistance (BPNT). The benefits of the Sembako Program are the same all over Indonesia; Nevertheless, because the disparities in regional food costs and consumption patterns, the purchasing power or the real value of Sembako Program benefits might vary greatly across the nation. In this study, we estimate the variation in Sembako Program purchasing power across regencies/municipalities in Indonesia to examine the effects of the Sembako Program on food insecurity. We use a fixed effects framework to estimate the relationship between the local purchasing power of the Sembako Program and food insecurity. Our research shows that increasing the purchasing power of participants in the Sembako Program leads to a reduction in the prevalence of food insecurity, particularly in the eastern region."

"Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang mendukung ketahanan nasional. Ketidakmampuan untuk mencapai ketahanan pangan disebut sebagai kerawanan pangan. Angka Rawan Pangan (ARP) tertinggi berada pada kawasan Maluku Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kerawanan pangan rumah tangga berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES) di kawasan Maluku Papua, menganalisis model risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut, dan menyusun strategi pengendalian risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut. Data yang digunakan merupakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 yang diselenggarakan oleh BPS. Tingkat kerawanan rumah tangga di kawasan Maluku Papua menurut AKG pada kategori sangat rawan pangan sebesar 26,2 persen dan pada kategori rawan pangan sebesar 28,2 persen, sedangkan menurut FIES pada kategori rawan pangan berat sebesar 2,1 persen dan pada kategori rawan pangan sedang sebesar 10,7 persen. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan AKG secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT laki-laki, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT berstatus tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih rendah, jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak, rumah tangga yang tidak memperoleh bantuan pangan, rumah tangga miskin, tinggal pada daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan FIES di kawasan Maluku Papua secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT perempuan, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi, rumah tangga yang memperoleh bantuan pangan, tinggal di daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Upaya pengendalian risiko kerawanan pangan rumah tangga di kawasan Maluku Papua dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan rumah tangga.

---

Food security is a part of economic security which supports national security. Food security is the inability to achieve food security. The food insecurity rate in Maluku and Papua is the highest. The purposes of this study are to measure the level of household food insecurity based on Recommended Daily Allowance (RDA) and Food Insecurity Experience Scale (FIES) in Maluku and Papua, analyze the risk model of household food insecurity, and also develop a strategy for controlling risk of household food insecurity. This study uses Sosio-Economic National Survey (Susenas) Data by Statistics Indonesia on March 2018. According to RDA, the level of household most food insecurity is 26.2 percent and the level of household food insecurity is 28.2 percent. According to FIES, the level of household severe food insecurity is 2.1 percent and the level of household moderate food insecurity is 10.7 percent. The risk of household food insecurity based on RDA in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The risk of household food insecurity based on FIES in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The efforts to control the risk of household food insecurity in Maluku Papua can be optimized by household empowerment."

"Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bertujuan menurunkan kerawanan pangan dengan mendorong kelompok masyarakat desa dan kelurahan menanam bahan pangan di halaman rumah masing-masing. Sejak tahun 2017 hingga 2021, jumlah KRPL terus mengalami peningkatan. Namun sejak tahun 2020 tingkat kerawanan pangan juga meningkat. Pada penelitian ini, diperhitungkan variasi jumlah KRPL yang ditumbuhkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 untuk mengestimasi peran KRPL terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis data panel dengan metode Fixed Effect dalam memperkirakan besaran dan signifikansi hubungan antara KRPL dengan kerawanan pangan. Hasil estimasi menunjukkan KRPL berperan signifikan terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan setelah satu tahun, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah dalam intervensi kerawanan pangan, KRPL perlu dibarengi dengan kebijakan lain terutama program penanggulangan kemiskinan setidaknya untuk kabupaten/kota dengan kategori kerawanan pangan “tinggi” dan “sangat tinggi”.

---

The Government’s Home Garden Areas (KRPL) program aims to decrease food insecurity by encouraging rural and urban communities to grow their own food ingredients in their backyards. The number of KRPLs has steadily increased between 2017 and 2021. However, the level of food insecurity has risen since 2020. Variations in the number KRPLs grew from 2017 to 2021 were considered in this study to estimate the effect of KRPLs on food insecurity. The significance and magnitude of the relationship between KRPLs and food insecurity were estimated using this study's panel data analysis techniques with the Fixed Effect method. According to the estimation results, KRPLs significantly reduce food insecurity after one year, particularly in the Java and Bali regions. This study recommends that KRPL be accompanied by other policies, particularly poverty reduction programs in food insecurity interventions, at least in regencies/municipalities with "high" and "very high" food insecurity categories."

"Kerawanan pangan merupakan isu global dan pengentasannya ditetapkan dalam tujuan SDGs 2030 target 2.1 yaitu zero hunger dan mencapai ketahanan pangan bagi semua orang. Kerawanan pangan dapat mempengaruhi kesehatan baik fisik, mental, sosial serta kualitas hidup secara langsung maupun tidak langsung akibat kekurangan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan tingkat kerawanan pangan terhadap kesehatan balita menggunakan model regresi order logit dari data Susenas Maret 2021. Hasil menunjukkan bahwa kerawanan pangan menurut tingkat keparahannya secara statistik signifikan dan berhubungan positif terhadap keluhan kesehatan balita. Imunisasi sebagai variabel kontrol penting juga secara statistik signifikan dan berhubungan positif terhadap keluhan kesehatan balita.

---

Food insecurity is a global issue and set out in the 2030 SDGs target 2.1, zero hunger and food security for all people. Food insecurity can affect physical, mental, social health and quality of life directly or indirectly due to malnutrition. This study aims to identify the relationship between the level of food insecurity and child health with an ordered logit regression model using data of Susenas March 2021. The results showed that food insecurity according to the severity level statistically significant and positively related to child health. Immunization as an important control variable is also statistically significant and positively related to child health."

"Penyakit infeksi pada balita merupakan masalah kesehatan yang perlu ditangani karena menjadi penyebab langsung kematian balita dan stunting. Salah satu penyebab tidak langsung dari penyakit infeksi balita adalah kerawanan pangan. Meskipun beberapa bukti saat ini menunjukkan ada hubungan antara kerawanan pangan dengan penyakit infeksi pada balita tetapi masih sedikit bukti yang meneliti hubungan ini di negara berpenghasilan sedang dan rendah seperti di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kerawanan pangan dengan penyakit infeksi pada balita di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan desain potong lintang menggunakan data SSGI Tahun 2021. Hubungan antara kerawanan pangan dengan penyakit infeksi dikontrol oleh variabel kovariat. Analisis multivariat dilakukan menggunakan uji multiple multinomial logistic untuk memperoleh nilai OR adjusted. Hasil penelitian menunjukkan balita dari rumah tangga dengan rawan pangan ringan berisiko 1,367 kali, rawan pangan sedang berisiko 1,490 dan pada rawan pangan berat 1,500 kali. Begitu juga risiko untuk menderita lebih dari satu penyakit infeksi. Balita dari rumah tangga dengan rawan pangan ringan berisiko 1,685 kali, pada rawan pangan sedang 2,418 kali dan rawan pangan berat 2,596 kali. Dapat disimpulkan risiko balita untuk menderita satu penyakit infeksi maupun lebih dari satu penyakit infeksi semakin meningkat seiring dengan level kerawanan pangan rumah tangga.

---

Infectious diseases in toddlers are a health problem that needs to be addressed because they are a direct cause of toddlers deaths and stunting. One of the indirect causes of infant infection is food insecurity. Although some current evidence shows that there is a relationship between food insecurity and infectious diseases in toddlers, there is still little evidence examining this relationship in middle and low income countries such as Indonesia. Therefore this study aims to determine the relationship between food insecurity and infectious diseases in toddlers in Indonesia. The research was conducted with a cross-sectional design using SSGI data for 2021. The relationship between food insecurity and infectious diseases was controlled by covariate variables. Multivariate analysis was performed using the multiple multinomial logistic test to obtain an adjusted OR value. The results showed that toddlers from households with mild food insecurity had a risk of 1,367 times, moderate food insecurity had a risk of 1,490 and in severe food insecurity 1.500 times. Likewise, the risk of children suffering from more than one infectious disease. Toddlers from households with mild food insecurity have a risk of 1,685 times, in moderate food insecurity 2,418 times and severe food insecurity 2,596 times. It can be concluded that the risk of toddlers suffering from one infectious disease or more than one infectious disease increases along with the level of household food insecurity."

"

Derajat kesehatan penduduk Indonesia secara agregat dilihat dari harapan hidup saat lahir cenderung meningkat, namun tidak di semua tahun tersebut dalam kondisi sehat. Estimasi World Health Organization (WHO) ada sekitar 9 tahun (12,67 persen) di masa hidup seseorang dalam keadaan tidak sehat. Indikator kesehatan dapat juga dilihat melalui seberapa besar beban penyakit yang terjadi per populasi tertentu dapat digunakan Dissability Adjusted Life Years (DALYs). Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan 3 terbawah untuk DALYs terbesar. Selain itu, data keluhan kesehatan untuk Indonesia tahun 2017 meningkat dalam dua dekade. Kondisi kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya rawan pangan serta peran program pemerintah yang terkait bantuan pangan dan jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh rawan pangan, penerimaan bantuan pangan dan kepemilikan jaminan kesehatan pada keluhan kesehatan dan dikontrol oleh karakteristik demografi dan sosial ekonomi (daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan, akses air minum, sanitasi, dan status ekonomi), dan fasilitas kesehatan per kepadatan penduduk. Data yang digunakan yaitu data Survei sosial ekonomi Indonesia (Susenas) yang dilakukan pada bulan Maret 2018, dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat rawan pangan sedang hingga parah memiliki risiko mengalami keluhan kesehatan dan terganggu lebih dari 2 kalinya yang tahan pangan. Pemilik jaminan kesehatan BPJS PBI/Jamkesda memiliki risiko keluhan kesehatan yang lebih rendah dari yang BPJS berbayar. Individu yang menerima bantuan pangan dan jamkes BPJS PBI/Jamkesda (penerima bantuan iuran jamkes) memiliki probabilitas keluhan kesehatan lebih kecil daripada menerima salah satu bantuannya. Intervensi pemerintah pada individu rawan pangan sedang/parah dibutuhkan pemberian bantuan pangan dan jaminan kesehatan berupa BPJS PBI/Jamkesda, terutama pada kelompok umur lansia, tinggal di perdesaan, berjenis laki-laki yang belum memiliki jaminan kesehatan.

---

The degree of health of the Indonesian population in aggregate from life expectancy at birth tends to increase, but not all years are in a healthy condition. The estimation of the World Health Organization (WHO) is around nine years (12.67 percent) in a person's lifetime in an unhealthy state. Health indicators can also be seen through how much disease burden occurs per particular population can be used Disability Adjusted Life Years (DALYs). Compared to Southeast Asian countries, Indonesia ranks the bottom 3 for the largest DALYs. Also, health complaints data for Indonesia in 2017 increased in two decades. The health conditions can be influenced by many factors, including food insecurity and the role of government programs related to food aid and health insurance. This study aims to study the effect of food insecurity, receipt of food aid and ownership of health insurance on health complaints and controlled by demographic and socio-economic characteristics (area of residence, gender, age, education, access to drinking water, sanitation, and economic status), and health facilities per population density. The data used are data from the Indonesian Socio-Economic Survey (Susenas) conducted in March 2018, analyzed using multinomial logistic regression. The results of the study show that individuals with moderate to severe levels of food insecurity have a risk of experiencing severe health complaints more than twice that which is food resistant. The owner of the BPJS PBI/Jamkesda health insurance has a lower risk of health complaints than the paid BPJS. Individu who has receive food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda have a smaller probability of health complaint than receiver food assistance. Government intervention in individuals with moderate/severe food insecurity is needed to provide food assistance and health insurance BPJS PBI/Jamkesda, especially in the elderly age group, living in rural areas, men who do not have health insurance.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status bekerja dan struktur keluarga terhadap kerawanan pangan rumah tangga dengan anak. Menggunakan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2018, kerawanan pangan rumah tangga diukur dari kerawanan pangan dimensi akses. Status bekerja diwakili oleh status bekerja kepala rumah tangga dan struktur keluarga diukur dari kehadiran pasangan kepala rumah tangga. Analisis dalam penelitian ini dilakukan di kelompok rumah tangga miskin dan kelompok rumah tangga tidak miskin. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kerawanan pangan juga terjadi pada rumah tangga dengan anak di kedua kelompok rumah tangga. Hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik biner menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja tidak penuh dan rumah tangga dengan kepala rumah tangga menganggur lebih cenderung untuk mengalami rawan pangan daripada rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja penuh baik di kelompok rumah tangga miskin maupun kelompok rumah tangga tidak miskin. Sementara rumah tangga dengan kepala rumah tangga bukan angkatan kerja lebih cenderung secara signifikan untuk mengalami rawan pangan daripada rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja penuh hanya di kelompok rumah tangga miskin. Selain itu juga ditemukan bahwa rumah tangga orang tua lengkap kurang cenderung untuk mengalami rawan pangan daripada rumah tangga orang tua tunggal laki-laki dan rumah tangga orang tua tunggal perempuan.

---

ABSTARCTThis study aimed to investigate the effect of working status and family structure on food insecurity in households with children. Using the 2018 National Socio-Economic Survey, food insecurity at the households level was measured by the food access dimension of the food insecurity. Working status was represented by the working status of  the head of the household and family structure was measured by presence of the heads partner. The analysis in this study was conducted in poor and non-poor households. Descriptive analysis showed that food insecurity also occured in households with children in both households. Inferential analysis using binary logistic regression showed that households with heads in part-time work and those with unemployed heads were more likely to be food insecure than households with heads in full-time work either in poor households or in non-poor households. Whereas households with heads not in labor force were significantly more likely to be food insecure than households with heads in full-time work only in the poor households. The analysis also showed that two-parent households were less likely to be food insecure than single-male headed households and single-female headed households."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran dan kompetensi penyuluh pendamping terhadap keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Selanjutnya penelitian ini mencoba menganalisis kontribusi keberhasilan Gerakan P2KP dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini menggunakan mix methode dengan menggunakan metode embbeded konkuren. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu peran (X1) dan kompetensi (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan P2KP (Y1). Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyuluh pendamping P2KP di Kabupaten Klaten pada tahun 2010-2013 dengan jumlah 36 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data tentang responden, analisis regresi linier berganda untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel depernden serta teknik analisis gabungan untuk menggabungkan hasil kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh pendamping mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP yaitu sebesar 26,2%, sedangkan kompetensi penyuluh pendamping mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP sebesar 10,1 %. Secara keseluruhan peran dan kompetensi penyuluh pendamping di Kabupaten Klaten terhadap keberhasilan Gerakan P2KP dapat dikatakan berhasil. Gerakan P2KP di Kabupaten Klaten berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan di Klaten dilihat dari kenaikan skor PPH yaitu pada tahun 2010 sebesar 81,6.

---

This research is conducted to know the effect and the role of extension assistant competency on the success of the Acceleration Movement of Food Consumption Diversity. Another purpose of this research is to analyze the contribution of the Food Consumption Diversity Acceleration Movement to support food resilience in Klaten Municipal.

This research is conducted by using mix method of embbeded konkuren. The technique in collecting quantitative data was using open and closed questionnaire and measured with likert scale. The qualitative research was conducted by using in-depth and structured interview. Moreover, the researcher conducted putala study, observation and documentation. As for quantitative research, the researcher used two independent variables, the role (X1) and the competency (X2) and the success of P2KP movement as dependent variables (Y).

The unit analysis in this research is 36 P2KP extension assistants in Klaten Municipal on 2010-2013. The technique of data analysis is using descriptive statistics to describe the data about respondents, double linear regression analysis to predict the effect of independent variable on to dependent variable and combined analysis technique to combine the qualitative and quantitative result in this research.

The result of the research showed that the role of extension assistant showed significant effect on the success of P2KP movement, that is about 26,2%, and competency showed significant effect on the success of P2KP movement about 10,1%. Totally, the role and competency of extension assistant in Klaten municipal toward P2KP movement categorized as success. P2KP movement in Klaten contributed to support food resilience in Klaten which can be seen from the increase of PPH score at 2010 is 81,6; at 2011 is 83,1; at 2012 is 89,9 and at 2013 is 91,5."