Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang penerapan asas itikad baik (utmost good faith) yang ada dalam asuransi jiwa syariah. Prinsip utmost good faith di satu sisi memberikan manfaat sebagai alternatif keterbukaan fakta material dalam kontrak asuransi jiwa. Namun penerapan utmost good faith di Indonesia tercantum dalam Pasal 251 KUHD memiliki kelemahan seperti penanggung tidak memiliki kewajiban memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh tertanggung. Prinsip kejujuran dalam Islam menghendaki tanggung jawab yang seimbang antara tertanggung dan penanggung. Untuk mencapai keadilan dalam perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip utmosh good faith dalam asuransi jiwa syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan utmost good faith kurang melindungi hak-hak informasi calon tertanggung. KUHD pasal 251 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian belum cukup untuk menjadi landasan terhadap penerapan utmost good faith, karena tidak mengatur secara jelas keterbukaan informasi harus disampaikan oleh penanggung. Oleh karena itu, aturan mengenai prinsip utmost good faith yang berlaku dan mengikat seperti yang tercantum di Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) perlu direvisi dan diperkuat kembali dengan memasukkan unsur kewajiban penanggung dalam memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada tertanggung. Serta Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI perlu mengeluarkan fatwa yang spesifik dan implementatif mengatur prinsip utmost good faith atau prinsip kejujuran sempurna yang berlaku sebagai dasar akad perjanjian asuransi jiwa syariah demi menjamin keadilan dalam bertransaksi.

---

This research discusses the application of utmost good faith in sharia life insurance. The principle of utmost good faith provides benefits as an alternative to the disclosure of material facts in life insurance contracts. However, the application of utmost good faith in Indonesia listed in Article 251 of KUHD has weaknesses that can harm the prospective insured, such as the insurer has no obligation to provide information that should be known by the prospective insured. Yet to achieve justice in the agreement both are charged the same responsibility. The purpose of this research is to examine and analyze the extent the application of the principles of good faith in Islamic life insurance. This research uses normative juridical research methods and qualitative methods. This research found that the application of utmost good faith does not protect the information rights of prospective insured. KUHD article 251 and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance is not sufficient to be the basis for the application of utmost good faith, because it does not clearly regulate the disclosure of information that must be submitted by the insurer. This causes information imbalance, because it tends to favor the insurer. Therefore, the rules regarding the principle of utmost good faith that apply and are binding as stated in Article 251 of the Law on Trade Law (KUHD) need to be revised and strengthened again by including elements of the insurer's obligation in providing complete information to the insured. And the National Sharia Council (DSN) MUI needs to issue a specific and implementative fatwa regulating the principle of utmost good faith or the principle of perfect honesty that applies as the basis for the sharia life insurance agreement agreement to ensure fairness in transactions."

"Skripsi ini membahas mengenai asas Itikad Paling Baik dan penerapannya dalam perkara antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas Itikad Paling Baik dalam sengketa antara Anik melawan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap asas Itikad Paling Baik pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Asas Itikad Paling Baik telah dilanggar oleh Anik karena Anik tidak secara jujur mengungkapkan kepemilikan 7 (tujuh) polis asuransi jiwa lainnya; dan (2) Terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum hakim terhadap Asas Itikad Paling Baik. Dimana hakim menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Asas Itikad Paling Baik oleh Anik, namun dalam amar putusannya hakim tidak menyatakan polis asuransi batal demi hukum, melainkan hakim menyatakan polis asuransi sah dan mengikat secara hukum serta menghukum PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk mengembalikan premi yang telah diterimanya. Saran dari skripsi ini adalah agar setiap orang yang akan membeli polis asuransi mengungkapkan dengan jujur semua data dan informasi yang diperlukan pada formulir aplikasi asuransi dan untuk melakukan pelatihan bagi hakim mengenai materi hukum asuransi. Sehingga apabila ada kasus serupa kedepannya, hakim memiliki kapasitas dan standar untuk membuat pertimbangan hukum sesuai dengan asas dan peraturan perasuransian, termasuk didalamnya penerapan asas Itikad Paling Baik.

---

This thesis discusses the principle of Utmost Good Faith and its application in a dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: (1) How is the principle of Utmost Good Faith implemented in the dispute between Anik and PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? and (2) How is the legal reasoning of the judge based on the principle of Utmost Good Faith in the South Jakarta Religious Court Decision No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS? The research method used is normative juridical, using secondary data. The data analysis employed in this thesis is qualitative. This thesis concludes that: (1) The principle of Utmost Good Faith is not implemented by Anik because she did not honestly disclose the ownership of 7 (seven) other life insurance policies; and (2) The judge's legal reasoning is inconsistent with the principle of Utmost Good Faith because, although the judge stated that Anik violated the principle by not honestly disclosing and hiding the ownership of 7 (seven) other life insurance policies, the verdict did not declare the insurance policy null and void. Instead, the judge declared that the policy was valid and legally binding and sentenced PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia to refund the premiums that had been received. This thesis suggests that every person who purchases an insurance policy honestly disclose all required data and information on the insurance application form and to conduct training for judges in which insurance law materials are taught. So that in the future there is a similar case, judges have the capacity and standard to make legal reasonings in accordance with insurance principles and law, including the fundamental principle of Utmost Good Faith.

"

"Skripsi ini membahas mengenai adanya suatu perbedaan penafsiran Prinsip Itikad Baik dalam penerapannya di dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Perkembangan asuransi jiwa di Indonesia mengakibatkan munculnya masalah salah satunya adalah calon tertanggung menutupi informasi yang sebenarnya mengenai keadaan dirinya Seperti dalam permohonan klaim di Asuransi Jiwa Sequis Life Penanggung Penanggung menolak klaim tertanggung Harris Ependi dengan alasan bahwa tertanggung tidak memiliki Prinsip Itikad Baik dalam tahap Pra Kontrak Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Hasil penelitian adalah Penanggung memiliki hak untuk menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Harris Ependi atas dasar tidak adanya Itikad Baik dalam pembuatan perjanjian

---

This thesis discusses the existence of a difference in interpretation of the Principle of Good Faith in its application in the Insurance Agreement The development of life insurance in Indonesia resulted in the emergence of problems one of which was the prospective insured to cover the real information about the situation himself As the petition claims Sequis Life Insurance Underwriters the Insurer rejected the insured s claim Harris Ependi on the grounds that the insured did not have a Good Faith Principle in Pre contract stage The research method used is normative The results are Insurers have the right to reject insurance claims filed by Harris Ependi on the basis of the absence of Good Faith in the making of the agreement "

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam suatuperjanjian asuransi. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hal tersebutdengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertamamembahas mengenai pengertian asuransi yang ditinjau dari Kitab Undang-UndangHukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kedua, penulismembahas mengenai pengertian prinsip utmost good faith yang ditinjau melaluiKitab Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana prinsip tersebut secaraumum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran penanggung dalammelaksanakan prinsip utmost good faith dalam suatu polis asuransi. Dalam hal inidibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jakselantara Agus Suwandi melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dimanadalam hal ini penulis mencapai suatu kesimpulan bahwa dalam suatu polis asuransipenanggung dan tertanggung apabila telah mencapai keyakinan akan fakta materiilyang diberikan maka keduanya tetap memiliki kewajiban atas pertanggungantersebut.

---

This undergraduate thesis discusses the application of the principle of utmost good

faith in an insurance policy. In this undergraduate thesis the author discusses this

matter by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the notion

of insurance in terms of the Commercial Law Book, Indonesian Law Number 40 of

2014. Second, the author discusses the meaning of the principle of utmost good

faith as reviewed through the Code of Commercial Law and how these principles

in general. Third, discussion of insurers' violations in implementing the principle of

utmost good faith in an insurance policy. In this matter discussed based on research

on Putusan No 111 / Pdt.G / 2017 / PN South Jakarta between Agus Suwandi and

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Where in this case the author reaches a

conclusion that in an insurance policy the insurer and the insured, if they have

reached confidence in the material facts provided, then both of them still have an

obligation for the coverage"

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada praktiknya dalam kegiatan asuransi kebakaran. Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai penerapan prinsip utmost good faith ditinjau berdasarkan sengketa perjanjian asuransi antara Samrida selaku tertanggung dan PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Berdasarkan sengketa antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika, dan apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika sudah tepat ditinjau dari hukum asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Samrida selaku tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan material misrepresentation terhadap PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Selain itu, hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika telah salah menerapkan prinsip utmost good faith dalam putusannya.

---

This thesis discusses about how utmost good faith principle is applied in fire insurance practice. In this thesis, studies about the application of utmost good faith principle is discussed based on a dispute over the insurance agreement between Samrida as insured versus PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. According todispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, the research questions that will be discussed in this thesis are about how utmost good faith principle is applied in dispute over the insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, and whether the district court, court of appeals, and supreme court judges have appropriately applied the insurance law in their decisionon dispute over insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika. This thesis uses yuridis normative method of studies, which studies lawas positive norm in systems of law.

The result of this study concludes that Samrida as insured has violated utmost good faith principle by doing material misrepresentation against PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. Furthermore, the judges in supreme court who adjudicate dispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika have incorrectly applied utmost good faith principle intheir decision."

"Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim asuransi. Namun, dalam praktiknya, tidak hanya tertanggung yang lalai dalam menjalankan prinsip utmost good faith dan melakukan misrepresentasi, melainkan penanggung juga dapat melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penanggung dan juga agen asuransi yang mewakili penanggung dalam penyelenggaraan perjanjian asuransi diwajibkan untuk menggali fakta-fakta materiil dari pihak penanggung, baik sebelum, saat, dan setelah perjanjian asuransi diadakan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana pelanggaran prinsip utmost good faith atau itikad paling baik sebagai dasar pembatalan polis asuransi jiwa dan penolakan pencairan klaim asuransi tertanggung dalam sengketa asurasi jiwa antara PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nurmian Sibarani tidak diimplementasikan dengan baik oleh pihak asuransi jika mengacu kepada hukum asuransi, kemudian juga menjelaskan mengenai dampak dari perusahaan asuransi yang tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan berbohong kepada tertanggung. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif. Skripsi ini juga akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melakukan penelitan, penulis berkesimpulan bahwa pihak penanggung dan pertanggung harus berperan aktif dalam mengadakan perjanjian asuransi; tertanggung menyampaikan fakta materiil dan penanggung menjelaskan ke tertanggung apa saja informasi yang harus disampaikan ke tertanggung dan hal persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi dan permasalahan antara pihak penanggung dan tertanggung.

---

The principle of utmost good faith essentially regulates the good faith between the insured and the insurer or insurance company in the insurance agreement. This principle is regulated in Article 251 of the Commercial Code which is the legal basis for canceling insurance coverage when the insured conceals information he knows. Thus, the insured in the insurance agreement must convey information and material facts related to himself or the insured object honestly and as it is to avoid policy cancellation and / or rejection of insurance claims. However, in practice, it is not only the insured who is negligent in carrying out the principle of utmost good faith and misrepresentation, but the insurer can also violate this principle. Therefore, the insurer and also the insurance agent representing the insurer in the implementation of the insurance agreement are required to explore the material facts from the insurer, both before, during, and after the insurance agreement is held. This thesis will discuss how the violation of the principle of utmost good faith as the basis for canceling the life insurance policy and refusing to disburse the insured's insurance claim in the life insurance dispute between PT Asuransi Allianz Life Indonesia and Nurmian Sibarani is not implemented properly by the insurance company when referring to insurance law, then also explains the impact of insurance companies that do not provide true information about Life Insurance Request Letter (SPAJ) and lie to the insured. In writing this thesis, the author uses a juridical-normative research method and a qualitative approach. This thesis will also use primary and secondary legal materials. After conducting the research, the author concludes that the insurer and the insured must play an active role in entering into an insurance agreement; the insured should convey material facts and the insurer must explain to the insured what information must be conveyed to the insured and what requirements must be met by the insured. This aims to reduce miscommunication and problems between the insurer and the insured."

"Salah satu jenis teknologi yang sering digunakan di bidang perasuransian karena keakuratannya dalam menghitung dan mengolah data serta kemampuannya dalam mempercepat proses perasuransian khususnya dalam penanganan klaim adalah Artificial Intelligence (AI). Di Indonesia, AI belum diatur, tetapi AI dapat dianggap sebagai Agen Elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setiap Agen Elektronik wajib mematuhi Pasal 15 UU ITE untuk mematuhi hukum, termasuk AI. Meskipun teknologi ini sangat canggih, namun kesesuaiannya dengan prinsip asuransi, khususnya Utmost Good Faith dalam klaim, perlu digali lebih dalam karena penggunaan mesin tidak sesuai dengan prinsip dasar yaitu transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan akan menguraikan lebih lanjut bagaimana AI digunakan untuk menangani klaim asuransi, kesesuaian penerapan AI dalam menangani klaim asuransi dengan itikad baik, dan kesesuaiannya dengan Pasal 15 UU ITE. Studi ini menemukan bahwa penggunaan AI di Insurtech dapat diimplementasikan melalui berbagai aplikasi AI, dan AI tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Utmost Good Faith. Namun, hal itu sesuai dengan prinsip dalam Pasal 15 UU ITE. Untuk melengkapi kajian tersebut, Indonesia membutuhkan regulasi AI, Insurtech, dan pengawasan ketat terkait penggunaan mesin agar sesuai dengan prinsip.

---

One of the types of technology that is frequently used in the insurance sector due to its accuracy in calculating and processing data and ability to speed up the insurance process, especially in handling claims, is Artificial Intelligence (AI). In Indonesia, AI is not yet regulated, but AI can be considered an Electronic Agent according to the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). Every Electronic Agent must adhere to Article 15 of the ITE Law to comply the law, including AI. Although this technology is highly sophisticated, its suitability with insurance principles, specifically Utmost Good Faith in claims, needs to be explored further due to the use of machines is not in line with the basics of the principle, which is transparency. This study used the normative juridical approach and will elaborate further on how AI is being used to handle insurance claims, the suitability of the implementation of AI in handling insurance claims with Utmost Good Faith, and its suitability in accordance with Article 15 of the ITE Law. This study found that the use of AI at Insurtech can be implemented through different applications of AI, and AI does not fully comply with the principles of Utmost Good Faith. However, it does comply with the principles in Article 15 of the ITE Law. To complete the study, Indonesia needs regulation for AI, Insurtech, and strict supervision regarding the use of machines to comply with the principle."

"Penulisan tesis ini didasari pada peningkatan belanja konsumen yang kemudian menggunakan pembiayaan kredit dari Bank atau suatu lembaga pembiayaan. Berkembangnya masa yang membuat juga berkembangnya syarat yang bisa melindunggi secara hukum pihak kreditur dan debitur. Bank membuat syarat agar perjanjian kredit nya bisa terlaksanakan, maka memberikan syarat khusus dalam perjanjian tersebut untuk debitur menjadi nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Bentuk dari asuransi tesebut yaitu asuransi jiwa kredit. Pada asuransi jiwa kredit, ada terdapat bank’s clause yang menyatakan bahwa pihak bank yang akan menerima manfaat dari debitur atau tertanggung ketika mengalami risiko yang dipertanggungkan yang menyebabkan kematian. Tujuan dari klaim yang akan diberikan tersebut sebagai pelunasan pembayaran sisa pertanggungan. Namun, pada kenyataannya banyak klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung melalui ahli waris nya ditolak oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Alasannya karena selama proses underwrirting, tertanggung tidak bertikad baik sempurna. Melakukan pelanggaran dengan menyembunyikan keadaan kesehatan tertanggung serta tidak menyatakan yang sebenarnya mengenai riwayat yang sudah diderita oleh tertanggung. Maka dalam penulisan penelitian ini, penulis ingin menganalisa terkait batasan alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit karena pelanggaran utmost good faith. Menganalisa dari peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Serta melakukan analisa melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam suatu Putusan Nomor 1489/K/Pdt/2017.

---

The writing of this thesis is based on an increase in consumer spending which then uses credit financing from a bank or a financing institution. The development of the times has also led to the development of conditions that can legally protect the creditors and debtors. The bank makes conditions so that its credit agreement can be implemented, then provides special conditions in the agreement for the debtor to become a customer in an insurance company. The form of insurance is credit life insurance. In credit life insurance, there is a bank's clause which states that the bank will receive benefits from the debtor or insured when experiencing an insured risk that causes death. The purpose of the claim that will be given is to pay off the remaining coverage. However, in reality, many claims submitted by the insured through his heirs are rejected by the insurance company as the insurer. The reason is because during the underwrirting process, the insured is not in perfect good faith. Committing a violation by hiding the insured's health condition and not stating the truth about the history that has been suffered by the insured. So in writing this research, the author wants to analyze the limitations on the reasons for rejecting credit life insurance claims due to violations of utmost good faith. Analyzing from the applicable laws and regulations. Available in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and POJK Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies. As well as analyzing through legal considerations by the Panel of Judges in a Decision Number 1489/K/Pdt/2017."

"Asuransi sebagai peralihan pertanggungan terhadap risiko tertanggung harus didasarkan pada syarat sah perjanjian dan prinsip-prinsip perjanjian asuransi, salah satunya adalah prinsip iktikad paling baik atau utmost good faith. Dalam penerapan prinsip utmost good faith, baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung berkewajiban memberikan keterangan secara jujur, jelas, dan detail terhadap kondisi dari objek yang dipertanggungkan dan subjek yang terikat pada perjanjian tersebut. Prinsip utmost good faith seringkali menimbulkan permasalahan saat pihak tertanggung mengajukan klaim terhadap risiko yang terjadi pada objek asuransi, seperti pada kasus antara Anik sebagai tertanggung melawan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebagai penanggung pada putusan Pengadilan Agama No.426/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif untuk mengetahui mengenai penerapan dan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh pihak penanggung serta meninjau kesesuaian Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim mengenai prinsip utmost good faith dan premi restorno. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh pihak tidak menerapkan prinsip utmost good faith di mana terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan batalnya perjanjian asuransi. Dalam pelaksanaannya, pihak tertanggung melanggar prinsip utmost good faith dikarenakan terdapat tindakan misrepresentation dan juga material non-disclosure pada tahap underwriting terjadi yang menimbulkan batalnya Polis Asuransi Jiwa IPLAN Syariah Nomor 00197698. Pada bagian Pertimbangan Hukum, terdapat ketidakselarasan mengenai penerapan prinsip utmost good faith serta penerapan premi restorno sebagaimana telah diatur dalam Pasal 251 dan Pasal 281 KUHD. Dengan perbedaan pendapat dalam penerapan prinsip utmost good faith tersebut, diperlukan suatu undang-undang baru tentang perjanjian asuransi yang mengatur lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran dan penerapan prinsip utmost good faith secara proporsional baik dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

---

Insurance, as a transfer of coverage against insured risks, must be based on valid contractual terms and principles of insurance agreements, one of which is the principle of utmost good faith. In the application of the principle of utmost good faith, both the insurer and the insured are obliged to provide information honestly, clearly, and in detail regarding the conditions of the insured object and the subject bound by the agreement. The principle of utmost good faith often leads to issues when the insured party submits claims for risks that occur to the insured object, as in the case between Anik as the insured and PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia as the insurer in the verdict of the Religious Court No. 426/Pdt.G/2021/PA.JS. In this study, the normative juridical method is used to examine the application and violations of the principle of utmost good faith committed by the insurer, as well as to review the Legal Considerations by the Panel of Judges concerning the principle of utmost good faith and restorno premium. The result of this study indicates that all parties did not apply the principle of utmost good faith, leading to violations that resulted in the nullification of the insurance agreement. In its implementation, the insured party violated the principle of utmost good faith due to misrepresentation and material non-disclosure during the underwriting process, leading to the nullification of the IPLAN Syariah Life Insurance Policy Number 00197698. In the Legal Considerations section, there is inconsistency regarding the application of the principle of utmost good faith and the regulation of restorno premium as stated in Article 251 and Article 281 of the Indonesian Civil Code. Given the difference of opinions in the application of the principle of utmost good faith, there is a need for a new law concerning insurance agreements that will further regulate the forms of violations and the proportional application of the principle of utmost good faith by both the insurer and the insured."

"Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran penerapan prinsip utmost good faith dalam sebuah perjanjian asuransi dapat membatalkan asuransi itu sendiri. Pada skripsi ini pembahasan dibagi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan penerapan prinsip secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh Alm. Mardi Simarmata berupa penyembunyian fakta material dalam perjanjian asuransinya dengan PT Avrist Assurance. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi, (2) perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dan PT Avrist Assurance merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaranprinsiputmost good faithdalam pertimbangan hukumnya, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt.Sus/2012 tidaklah sesuai dengan prinsip hukumasuransi yang berlaku.

---

This thesis discusses about how breach of utmost good faith principle nullifies the agreement itself. In this thesis, discussion about the breach is divided into three sections. First, explanation on understanding insurance observed from Business Law Codex, Insurance Business Act, and Indonesian Export Financing Institution Act. Second, explanation on utmost good faith principle in insurance law observed from Business Law Codex and the principle that is applied in general. Third, explanation on breach of utmost good faith principle in the case of The Late Mardi Simarmata against PT Avrist Assurance, wherein The LateMardi Simarmata did a concealment in his agreement with PT Avrist Assurance. This thesis is a normative juridical research, which some of the data of this thesis are based on the related literatures.

From the research, this thesis states that (1) the utmost good faith principle is a basic principle that must be implemented in every insurance agreement, (2) agreement between The Late Mardi Simarmata and PT Avrist Assurance is null and void, which made the heir of The Late Mardi Simarmata, Hermi Sinurat, could not seek for payment of her husband?s insurance, and (3) decision from the Court is right even though the utmost good faith principle was less considered by the judges, whereas Supreme Court?s decision is wrong because it does not fit the legal principles of insurance which is applied in general."