Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanaman modal asing semakin banyak terjadi di Indonesia dengan cairnya batas-batas negara akibat arus globalisasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, permasalahan hukum di Indonesia kini banyak melibatkan unsur-unsur asing yang memerlukan penanganan lebih khusus. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah sengketa utang-piutang untuk kegiatan jual-beli saham. Sengketa itu tidak jarang diajukan ke pengadilan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), meskipun pemberian pinjaman itu dibuat bedasarkan perjanjian. Berdasarkan sudut pandang Hukum Perdata Internasional (HPI), PMH yang di dalamnya mengandung unsur asing merupakan suatu permasalahan HPI. Unsur asing dalam PMH itu dapat menimbulkan pertanyaan terkait hukum manakah yang berlaku dalam menangani gugatan PMH itu serta pengadilan manakah yang memiliki wewenang untuk memeriksanya. Pada skripsi ini, akan dilakukan penelitian dengan metode hukum yuridis normatif untuk memeriksa kewenangan Pengadilan Indonesia dalam menyelesaian gugatan PMH pada kasus antara Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk dan kasus antara Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa bahwa Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus antara Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited. Sedangkan pada kasus antara Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk Pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang karena kasus ini bukanlah PMH, namun wanprestasi berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat pilihan forum di Pengadilan Tokyo.

---

Foreign investment is increasingly being carried out in Indonesia with the melting of national borders due to globalization and the increased of economic growth. As a result, legal issues in Indonesia currently involve a lot of foreign aspects that need to be handled with the special treatment. One of the issues that often occurs is regarding loan agreement dispute for the sale and purchase of share. It is not rare for the dispute to be brought before Indonesian Court on the basis of Tort, even though the loan itself is given base on agreements. From the standpoint of Private International Law (PIL), the Tort that contains foreign elements is PIL legal issue. This foreign elements of the Tort can bring into question regarding which law should be applied and also which court that has the authority to examine it. In this thesis, a research will be conducted with normative juridical legal methods to examine Indonesian Court’s authority to solve tort lawsuits in the case between Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk and the case between Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk. Based on this research, it is found that Indonesian Court has an authority to examine and adjudicate the case between Tan Beng Phiau Dick vs Nava Bharat (Singapore) Pte Limited. Whereas for the case between Mitomo Shoji vs Aim Holding, dkk, Indonesian Court has no authority because this lawsuit is not tort, but a default based on agreement that contains choice of forum in Tokyo District Court."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang telah terdapat Perjanjian arbitrase ditinjau dari peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 serta asas pacta sunt servanda arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang telah terdapat Perjanjian arbitrase. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui pendapat pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum meskipun para pihak telah sepakat dalam suatu perjanjian arbitrates untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan implementasi kewenangan arbitrase tersebut penelitian ini memberikan pandangan kepada lembaga peradilan untuk menghormati penggunaan lembaga penyelesaian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda.

---

This Thesis analyses the competence of arbitration to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement pursuant to the Indonesian regulation(s). the method of research used in this thesis is normative-juridical method. The research found that according to the Law No. 30 of 1999 Arbitration and Alternative Dispute Resolutions and the principle of pacta sunt servanda, arbitration is competent to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement. But in implementation there are some court decision which ruled that Indonesia District Court have the authority to adjudicate tort dispute although the parties have agreed to resolve tort dispute through arbitration. In regards to the implementation of the arbitration authority, this thesis suggest Indonesian Court to respect the use of arbitration that the parties have agreed to on the basis of pacta sunt servanda principle."

"Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan. Faktor kedua adalah tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai kumulasi objektif dalam hukum positif di Indonesia. Kedua faktor tersebut menyebabkan ketidakseragaman pemahaman hakim terhadap kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yang menghasilkan putusan-putusan yang saling bertentangan. Perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta identifikasi berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menghasilkan sebuah perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta mengidentifikasi serta menganalisis berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakharmonisan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selain itu, berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi dan dianalisis, kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi seharusnya ditolak.

---

The disparity in court decisions in adjudicating cases that combine tort and breach of contract are caused by two main factors. Firstly, the unification of regulations of tort and breach of contract in Book III of the Indonesian Civil Code, which causes inharmonious understanding of tort and breach of contract. The impact of this is the combination of tort and breach of contract in one lawsuit. The second factor is that there are no clear and strict regulations regarding objective cumulative lawsuit in Indonesian civil procedural law. These two factors lead to a non-uniformity in judges’ understanding of cumulative lawsuit of tort and breach of contract, which result in conflicting decisions. Comparison of the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract and identification of various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims are the main issues in this paper. By using normative juridical research methods, this paper compares the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract, identifies and analyzes various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. Based on the results, this paper concludes that there is disharmony in the judges’ considerations in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. In additon, based on the identified and analyzed elements, cumulative lawsuit of tort and breach of contract should not be approved."

"Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, 2015, dan 2019 menyebabkan kerugian bagi masyarakat di Singapura dan Malaysia. Hal ini dapat menjadi dasar menggugat perbuatan melanggar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tumpahan minyak dalam kasus Sanda v PTTEP Australasia (2009) menyebabkan kerugian bagi sekelompok petani rumput laut di Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Adapun minyak tersebut berasal dari kilang minyak milik PTTEP Australasia yang beroperasi di wilayah Pulau Ashmore dan Cartier, Australia. Adanya pencemaran lintas batas negara menyebabkan suatu persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI), jika muncul gugatan perbuatan melanggar hukum atas pencemaran tersebut. Oleh karenanya penting untuk menentukan hukum yang berlaku atas gugatan perbuatan melanggar hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencemaran telah terjadi berdasarkan hukum nasional negara tertentu dan akibat-akibat dari pencemaran tersebut, contohnya pembayaran ganti rugi. Penelitian ini akan membandingkan kaidah HPI Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Australia. 

---

Forest Fires that occurred in Indonesia in 1997, 2015, and 2019 caused massive losses for the citizens of Singapore and Malaysia. On this basis, the plaintiff can file a tort lawsuit to sue for damages. On the other hand, the oil spill in the case of Sanda v PTTEP Australasia (2009) also caused damage to a group of seaweed farmers in Rote, East Nusa Tenggara, Indonesia. In addition, the oil spills came from the wellhead owned and operated by PTTEP Australasia. The wellhead itself is located in the Territory of Ashmore and Cartier Islands, Australia. The presence of pollution across the nation’s border gives rise to the Private International Law issue if the party files the lawsuit. Therefore, determining the applicable law is foremost to analyse. It aims to know whether environmental damage has occurred regarding certain national laws and the outcomes from the damage, e.g., compensation settlement. This research will compare Indonesian, Singaporean, Malaysian, and Australian Private International Law.  "

"Pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris tidak dapat dilepaskan dari kelancaran dan kepastian hukum usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Fungsi dan peran notaris dalam kegiatan usaha/bisnis terutama berkaitan dengan perseroan terbatas dapat dikatakan semakin meluas, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris mengenai apakah notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta. Pada kenyataannya banyak notaris yang saat ini terjerat kasus yang mewajibkannya untuk turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta autentik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang kerap dikonstruksikan kepada notaris atas akta autentik yang dibuatnya, khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, adalah dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam hal dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap akta autentik berkaitan dengan perseroan terbatas dilihat dari sudut pandang Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas dan hukum perdata dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga notaris dapat dibebankan ganti kerugian berupa dinyatakan batal demi hukum akta autentik yang dibuatnya.

---

Legal services and products which are provided by a notary cannot surely remain distinct or separate from the smoothness and legal certainty of any business conducted by business actors. Notary functions and roles in the business activities, as well as his liabilities, particularly related to the limited liability companies, were revealed to becoming more widespread. Moreover, in relation to notary liabilities, multiple debates come off among the notaries regarding whether a notary should be responsible for every material truth of a deed. In fact, many notaries are currently defeated in loads cases which oblige them to take responsibility for any misconduct against the material truth of their authentic deed. A form of notary liability which is commonly construed to the authentic deed provided by notary, especially any deed related to a limited liability company, is Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum).

This thesis examines the notary liability on the notary' authentic deed, especially with regard to a limited liability company, on a study case in which the Tort (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuit was proven in the court of law and regarding the form of indemnity that may be ascribed to a notary in real terms in society. This research is conducted by using qualitative method and descriptive approach.

The results of the research indicate that a notary shall legally be liable to his authentic deeds, particularly relating to the limited liability company, in terms of the Notary Act, Limited Liability Company Law and civil law refer to Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum), then consequently he shall bear charge for damages i.e. the authentic deed he made shall constitute as null and void."

"ABSTRAKPerbuatan melawan hukum merupakan genus dari spesies wanprestasi yang dapat mengakibatkan kerugian pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kerugian telah terjadi pada salah satu pihak yang berasal dari hubungan kontraktual maka dapat dijadikan dasar gugatan. Namun pencampuran gugatanan tarawan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi tidak diperkenankan, tetapi pada prakteknya pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah mengalami pergeseran. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam kontrak adalah: pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan perjanjian secara sepihak dan perjanjian dalam klausula baku, sehingga gugatan yang didasari oleh kontrak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pemulihan keadaan dalam perbuatan melawan hukum dengan pendekatan economic analysis of law akan menjadi rasionalisasi dari konsep-konsep abstrak mengenai keadilan.

---

ABSTRACTTort is a genus of species a breach of contact that may have adverse defaulting parties entered into the agreement. If the loss has occurred on one side that comes from the contractual relationship, it can be used as the basis of a lawsuit. But mixing a lawsuit between a breach of contact and the tort jurisprudence is not allowed, but in practice the notion a breach of contact and tort has undergone a shift. Forms in contract tortare: cancellation of the agreement unilaterally, diversion agreements unilaterally andstandard clause in the agreement, so the lawsuit is based ona contract may file a lawsuit against the law. State recovery in tort approach to economic analysis of law will be the rationalization of the abstract concepts of justice."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 2583/K/PDT/2013, mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak atas tanah milik negara yang terletak di Kompleks Kali Besar Timur No. 31, Jakata barat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, apakah pembatalan perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Kedua, pelaksaanan putusan hakim terkait dengan kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu harus dengan itikad baik dan dimintakan kepada hakim pengadilan negeri. Sehingga tindakan pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan hakim terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak telah tepat tetapi dasar pertimbangan dan amar putusannya kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The researched focused on the termination of an agreement made by unilaterally with the case study of the supreme court's decision No. 2583/K/PDT/2013 regarding the termination of a lease agreement made by one party involved for a state owned land which located in Kompleks Kali Besar Timur No. 31, West Java. This research would focus on two main issues. First, whether a lawsuit could be made regarding the termination of the said agreement as an act of tort despite the contractual terms between both parties. Second, the implementation of the supreme court's decision regarding that said termination. This research used judicial-normative method that refers to positive law or written norms law.

The research showed that, termination of an agreement has to be made in accordance to Article 1338 KUHPerdata and Article 1266 KUHPerdata, which is made with the best interest of parties involved and appealed to the district court's judge. So that a lawsuit can be made for that kind of termination. This research also showed that the supreme court's judge decision regarding said termination has been right, although there's some fallacy in the injuction and consideration made by the judges."

"Penelitian ini membahas mengenai pengalihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh salah satu anggota kreditor, yakni PT China Construction Bank kepada Tomy Winata dalam fasilitas pemberian kredit sindikasi untuk pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat banding memutuskan perbuatan cessie tersebut tidaklah sah karena dilakukan tanpa hak dan wewenang. Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Fireworks Venture Limited merupakan kreditor tunggal yang telah memperoleh seluruh piutang lewat cessie dari BPPN. Sementara,dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, Gaston Investment Limited juga telah diakui kedudukannya sebagai kreditor. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Hasil penelitian penulis adalah pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT China Construction Bank dan Tomy Winata telah dilakukan sesuai dengan besaran pinjamannya dan dilakukan berdasarkan rechtstitel yang sah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdata dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga pengalihan piutang secara cessie tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis berharap Majelis Hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara utang-piutang yang lazim ditemui dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

---

This research discusses the assignment of receivables carried out by one of the creditor members the PT China Construction Bank to Tomy Winata in a syndicated loan facility for the construction of the Kuta Paradiso Hotel which was stated in the Judicial Court Decision Number 555 / PDT.G / 2018 / PN. JKT.UTR Jo. Decision Number 272 / PDT / 2020 / PT.DKI was declared an act against the law. The Judges from the court to the appeal level decided the assignment as a tort (act against the law) because it was carried out without the full right and authority that had transferred to Fireworks Venture Limited as a new creditor member in the syndicated loan. Further, the Judges stated that Fireworks Venture Limited was the sole creditor of the syndicated credit receivables which may affect the position of other creditor members who were members of the syndicated credit facility whose position had been recognized such as Gaston Investment Limited in Court Decision Number 26/Pdt.G/ 2013 /PN.JKT.PST which filed a default suit against PT Geria Wijaya Prestige as the debtor. The author uses a normative legal research method with an analytical approach to answer these legal problems. The result of the author's analysis is that the transfer of accounts receivable by PT China Construction Bank and Tomy Winata has been carried out according to the amount of the loan and is carried out based on a valid rechtstitel as it meets the provisions in Article 584 of the Civil Code. in the transfer of receivables carried out by the competent authority so that the assignment of receivables does not fulfill the element of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the author in his suggestion hopes that the Panel of Judges can be more careful and thorough in deciding a case, especially in considering the arguments put forward by the plaintiff in the lawsuit and also the answers from the defendant by taking into account the provisions in the statutory regulations along with the evidence submitted to the trial so that the parties in the case can get a decision as fairly as possible."

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang disusun untuk menganalisis penggunaan konsep nominee agreement dalam kepemilikan tanah maupun saham oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Dimana di dalam kepemilikan tanah, Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa selain Warga Negara Indonesia dilarang memiliki suatu Hak Milik dengan apapun caranya. Sedang dalam kepemilikan saham, terdapat batasan Warga Negara Asing untuk menguasai saham dan kegiatan usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Batasan ini memicu adanya praktik konsep nominee agreement di Indonesia sebagai bentuk penyelundupan hukum, dimana Warga Negara Asing sebagai beneficiary meminjam nama Warga Negara Indonesia sebagai nominee untuk memperoleh hak atas tanah/saham. Sehingga hasil penelitian ini adalah terdapatnya permasalahan hukum karena konsep nominee agreement dilarang dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan pun menyatakan nominee agreement batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

---

This research is qualitative with a descriptive design, to analyze the application of nominee agreement concept in stock and land ownership by foreigners in Indonesia. In land ownership, Article 21 paragraph (1) in conjunction with Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law, besides Indonesian citizens are prohibited from owning a Freehold with any way. In stocks ownership, there are limitations for foreigner to possess stocks and business activities which are prohibited to foreign investors. Until finally these limits triggers the practice of the concept of nominee agreement in Indonesia as a form of smuggling law, whereby foreigner as beneficiary, borrow the name of an Indonesian citizen as a nominee to acquire land rights/shares. The result of this research is there are some new problems because of the concept of nominee agreement is prohibited in the legal system of Indonesia. Several court decisions also stated nominee agreement is null and void because the agreement does not qualify objective validity of an agreement."

" ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai ganti rugi immateriil bagi badan hukum karenaadanya perbuatan melawan hukum. Fokus penelitian adalah mengetahui apakahganti rugi immateriil dapat diberikan bagi badan hukum serta bagaimana gantirugi immateriil diberikan bagi badan hukum dalam putusan-putusan pengadilan,dan kemudian mengelaborasi dua fokus diatas untuk melihat bagaimanapenggantian ganti rugi yang sepatutnya diminta oleh badan hukum. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan skripsi inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan hukum tidaksepatutnya menerima ganti rugi immateriil.

---

ABSTRACTThis study discusses the immaterial compensation for a legal entity due to an actof tort. The focus of this research is to find out whether the immaterialcompensation should be given for the legal entity, and also to know how theimmaterial compensation being granted to legal entity in court verdicts, and thenelaborating the two focuses over to see what is the ideal compensation should beclaimed by legal entity. The method used is normative. The writing of this methodwas with secondary data such as research literature as a source of data. Theresults showed that the legal entity should not receive immaterial compensationdue to the absence of mental and psychological condition in legal entity."