Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan tersebut.ason, as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However, the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions of these actions."

"Penelitian ini membahas tentang kerjasama aktor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan melakukan analisis menggunakan perangkat teori intelijen dan Collaborative Governance model Ansell & Gash, penelitian ini berusaha memeriksa aspek kendala, realisasi serta upaya kerjasama aktor Forkopimda. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kinerja Forkopimda dan stabilitas keamanan nasional dari ancaman kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai model analisis. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Forkopimda dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya ialah komunikasi yang berkesinambungan, baik komunikasi di antara aktor Forkopimda sendiri maupun komunikasi yang terjalin dengan kelompok separatis. Sehingga dibutuhkan sebuah proses kolaboratif (collaborative process) yang dapat dimanfaatkan secara efektif berdasarkan tahap kolaborasi, yakni: menentukan masalah (problem setting), menentukan tujuan (direction setting) dan pelaksanaan (action).

---

This study discusses the collaboration of Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) actors in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency. By conducting an analysis using intelligence theory and the Collaborative Governance model of Ansell & Gash, this study seeks to examine aspects of constraints, realization and collaborative efforts of Forkopimda actors. This study aims to improve the performance of Forkopimda and the stability of national security from threats from separatist groups in Puncak Jaya Regency. This is as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which is further confirmed in Government Regulation (PP) Number 12 of 2022 concerning the Regional Leadership Coordination Forum. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis as the analysis model. This research data was obtained through interview techniques and literature study. The results of this research show that the obstacle faced by Forkopimda in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency is continuous communication, both communication between Forkopimda actors themselves and communication with separatist groups. So, a collaborative process is needed that can be utilized effectively based on the collaboration stages, namely: problem setting, direction setting and implementation."

"Tesis ini membahas mengenai upaya yang dilakukan kreditor separatis melakukan eksekusi atas jaminan hak kebendaan yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam penulisan ini mengenai kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan dan proses eksekusi jaminan yang dilakukan kreditor separatis dengan adanya pembatasan jangka waktu. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Dalam proses kepailitan terdapat batasan-batasan terkait hak yang dimiliki kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan hak kebedaan. Pembatasan yang utama mengenai jangka waktu untuk memulai melaksanakan haknya dalam melakukan eksekusi jaminan tersebut.

---

This thesis discusses the efforts made by separatist creditors in order to execute their security right of goods in the prescribed period by law of Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. Problems are regarding the separatist creditor in a process of bankruptcy and the process of execution by separatist creditor in restriction period.

The legal research was carried out through normative research with qualitative data processing. In a process of bankruptcy, there are limitations imposed related to the separatist creditor's rights, to execute by himself the security right of goods that his owned. The main limitation is the defined time period for separatist creditor to begin exercising his rights to execute that security right."

"TRWP (Tentara Revolusi West Papua) adalah bagian terpenting dari Kelompok Separatis Teroris (KST) yang merupakan kelompok bersenjata dengan tujuan utama memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok ini juga terus bertahan dan berjuang menyebarkan paham Radikalismenya berdiri untuk memisahkan diri dari Kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan misi utama untuk memerdekakan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan data yang di analisa berdasarkan teori ancaman, teori separatis dan teori penggalangan intelijen. Sehingga, untuk dapat mengantisipasi ancaman KST TRWP, perlu dilakukan telaahan akademis berdasarkan penelitian salah satu orang yang terlibat. Penulis bukan orang yang terkenal, namun keterlibatannya dalam keberhasilan menggalang Direktur Kesehatan KST TRWP dan Timnya, yang merupakan tangan kanan Panglima Tertinggi TRWP kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan suatu telaahan akademis sebagai contoh studi kasus. Dihadapkan dengan studi kasus tersebut, maka strategi penggalangan intelijen melibatan TNI-AD dalam menghadapi ancaman KST TRWP merupakan salah satu solusi efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi nyata dalam upaya penggalangan KST di wilayah Papua Indonesia.

---

TRWP (West Papua Revolutionary Army) is the most important part of the Separatist Terrorist Group (KST) which is an armed group with the main objective of separating themselves from the Unitary State of the Republic of Indonesia. This group also continues to survive and struggle to spread its Radicalism ideology and stands to separate itself from the Sovereignty of the Republic of Indonesia with the main mission of liberating West Papua from the Indonesian Government. This study uses a qualitative method, with data analyzed based on threat theory, separatist theory and intelligence-gathering theory. So, to be able to anticipate the threat of KST TRWP, it is necessary to conduct an academic study based on the research of one of the people involved. The author is not a well-known person, but his involvement in the success of bringing the TRWP KST Health Director and his team, who is the right hand of the TRWP Supreme Commander back to the Motherland of the Unitary State of the Republic of Indonesia, can be used as an academic study as an example of a case study. Faced with this case study, the intelligence-raising strategy involving the TNI-AD in dealing with the threat of KST TRWP is one effective solution. The results of this study are expected to provide a real contribution to efforts to raise KST in the Papua region of Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang penerapan doktrin permulaan pelaksanaan terhadapbeberapa perkara makar untuk mengetahui bagaimana corak permulaanpelaksanaannya sehingga sudah dianggap merupakan perbuatan makar, yangselanjutnya atas kecenderungan tersebut peneliti juga akan melakukan penelitianterhadap penegak hukum untuk mengetahui pemahaman penegak hukum ataspermulaan pelaksanaan sehingga diharapkan terdapat korelasi antara keduanya.Penelitian ini beranjak dari tidak diaturnya secara jelas batas-batas suatupermulaan pelaksanaan perbuatan makar sehingga rentan bertentangan denganasas legalitas, mengingat pasal-pasal makar juga tidak memberikan rumusan yangjelas mengenai perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dilarang untukdilakukan. Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif yang dilengkapi denganwawancara, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) serta dianalisa secaradeskriptif analisis, diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan pendekatandoktrin-doktrin permulaan pelaksanaan, kecenderungan permulaan pelaksanaandalam penanganan perkara makar adalah bercorak subyektif, yakni memandangbahwa sudah ada permulaan pelaksanaan melakukan makar ketika sudah ada niatuntuk itu yang telah diwujudkan dalam perbuatan. Dari hasil wawancara terhadappenegak hukum ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kecenderungan penegakhukum dalam memahami permulaan pelaksanaan adalah memang bercoraksubyektif. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa kecenderungan permulaanpermulaan pelaksanaan dalam perkara makar adalah bercorak subyektif karenasikap penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan dalam perbuatanmakar juga subyektif

---

This thesis discusses the application of fhe doctrine of commencement of the

implementation on several treason cases to identify what patterns of

commencement of the implementation considered as treason. Then, based on

those tendencies, a research regarding how good law enforcers understood the

commencement of the implementation was done. Therefore, it is expected that

there is a correlation between them. This research started from the fact that there

is no clear regulation about the lines of commencement of the implementation on

treason cases so that it is likely to be against the principle of legality because

treason articles do not clearly define the formula about what kinds of actions that

are prohibited to commit A conclusion obtained from a juridical normative

research supported with interviews using statue approach and conceptual approach

which then descriptively analyzed showed that by using the doctrine of

commencement of the implementation approach, the tendency of commencement

of the implementation in handling treason cases was subjective. It means that

there is a commencement of the implementation to commit treason when someone

has an intention to commit an offense and the person performs any act that

constitutes a substantial step toward the commission of that offense. The result of

the interviews on the law enforcer showed that the law enforcer had a tendency to

be subjective in understanding the commencement of the implementation. In a

whole, it is understandable that the tendency of the commencement of the

implementation in a treason case is subjective because the attitude of law enforcer

in understanding commencement of the implementation on a treason case is also

subjective."

"Penelitian ini membahas bagaimana Benny Wenda selaku Ketua kelompok separatis United Liberation Movement West Papua (ULMWP)membingkai isu kekerasan di Papua dan mobilisasi massa sebagai dampak yang ditimbulkan dari aksi tersebut. Pemberitaan mengenai konflik Papua selalu menjadi perbincangan menarik dalam media hingga sekarang. Penelitian ini ditujukan untuk melihat proses pembingkaian, pembuatan dan penyebaran informasi yang dilakukan untuk menggiring opini publik dan mobilisasi massa supaya mendukung kemerdekaan Papua.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis framing Robert Entman. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, studi pustaka, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa narasi pembingkaian yang dibangun oleh Benny Wenda dan ULMWP dapat memberikan ancaman terhadap aksi separatis terorisme di Papua

---

This study discusses how Benny Wenda, the head of the separatist group the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) framing the issue of violence in Papua and the mass mobilization result. News about the Papuan conflict has always been an interesting discussion in the media. The study aims to examine the process of framing, producing, and disseminating information brought to lead public opinion and mobilize the masses to support Papuan independence. The research method used in this research is qualitative with Robert Entman's framing model analysis. The data were collected from various literature such as social media, literature studies, and government reports. The results of this study indicate that the framing narrative built by Benny Wenda and ULMWP can pose a threat to acts of terrorism in Papua.

"