Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas keterkaitan antara Prinsip Koeksistensi Damai dengan Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai dalam Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT merupakan suatu sarana bagi RRT dalam menerapkan Soft Powernya, guna menarik negara-negara lain demi terciptanya hubungan diplomatik luar negerinya. Akan tetapi, pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai oleh RRT dalam perjanjian ini tidak sepenuhnya konsisten,sehingga berdampak pada hubungan diplomatik luar negeri Tiongkok, khususnya dengan Indonesia.This thesis explains the relationship between the Principle of Peaceful Coexsistence and the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC. This research is a qualitative research that supported by a literature study. This research proves that the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence on the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC is a medium for the People’s Republic of China to implement its soft power, in order to attract other countires to build a diplomatic relationship. However, the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence in this treaty is not that consistent, thus impacting China’s diplomatic relation with another countires, especially with Indonesia."

"Kebijaksanaan Koeksistensi Damai merupakan salah satu kebijakan luar negeri RRC yang penting pada kurun waktu 1950 an. Kebijakan ini diawali dengan perjanjian Sino-India mengenai wilayah Tibet pada 1954 yang melahirkan lima prinsip Koeksistensi damai yang terkenal. Dua tahun setelah Dikeluarkannya komunike bersama Cina-India mengenai Koeksistensi damai ini, pada Kongres XX PKUS 1956, Sekretaris Jendral PKUS N.S. Khrushchev mengumumkan digunakannya koeksistensi damai sebagai garis umum kebijakan luar negeri Soviet. Meskipun dengan pengumuman tersebut tampak bahwa Soviet menggunakan kebijakan yang sama dengan Cina dalam politik luar negerinya, namun pada dasarnya kebijakan koeksistensi damai yang diumumkannya itu sebenarnya memiliki perbedaan dengan apa yang diumumkan Cina sebelumnya. Ini terbukti kemudian, ketika koeksistensi damai menjadi salah satu dimensi yang penting dalam perselisihan terbuka Sino-Soviet yang terjadi kemudian Koeksistensi Damai yang diumumkan terlebih dulu oleh Cina, lebih menekankan fungsinya sebagai 'taktik sementara', seperti yang telah ditekankan Lenin. Cina menginginkan suatu masa damai untuk melaksanakan pembangunan dalam negerinya. Ia pun mengharapkan bahwa selama masa itu pula, ia bisa menggalang suatu front persatuan internasional dengan dunia ketiga untuk melawan imperialisme. Tujuan jangka pendek dari penggalangan front persatuan ini adalah keluar dari posis defensif akibat politik pembendungan AS terhadapnya. Sementara seperti Lenin Cina berharap dapat merebut waktu sehingga pada gilirannya ia dapat mencapai kemenangan akhir 'revolusi dunia'. Lain halnya dengan Cina, Khrushchev terutama menggunakan kebijakan tersebut untuk mengadakan peredaan ketegangan dengan AS. Ia mendefinisikan koeksistensi damai tidak lain sebagai penolakan perang, karena di dunia sekarang, telah muncul faktor baru yang menentukan yaitu senjata nuklir. Dengan demikian menurut Khrushchev hanya ada dua pilihan perang yang menghancurkan kedua pihak, imperialis maupun sosialis, atau koeksistensi damai. Pendeknya ia memilih koeksistensi damai karena ini memungkinkan sosialis untuk memenangkan kompetisi di antara dua kubu tersebut..."

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."