Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Barang Milik Negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya, terdapat Barang Milik Negara, khususnya yang berupa tanah, yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan ketidakadaannya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara berupa tanah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan adanya peralihan kepemilikan kepada pihak lain, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan sebagai aset negara. Atas Barang Milik Negara berupa tanah tersebut, seharusnya dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan bentuk pengelolaan lainnya, sebab sertifikat tanah merupakan dasar kepastian hukum yang kuat atas tanah yang bersangkutan sehingga apabila nantinya dilakukan pemanfaatan atas tanah tersebut, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membuktikan penguasaan atas tanah yang bersangkutan. Diperlukan pula kegiatan pendaftaran tanah yang menyeluruh, termasuk terhadap Barang Milik Negara Idle.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

---

State Property is regulated on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Government Regulation Number 27 of 2014 concerting Management of State/Regional Property. State Property is all goods purchased or procured at the expense of State Budget (APBN) or derived from any other legal acquisitions. In practice, there are State Property, specifically in the form of land, that are not certificated. This issue leads to the absence of legal certainty over the land concerned, especially when the land is used by another party, so it is necessary to have legal certainty over the land as a state-owned asset. The usage of State Property in the form of land for a long period of time may cause a transition of ownership of the concerned land to another party. For the State Property in the form of land, land registration of the concerned land had to be done first prior to the land management in other forms, because land certificate comes as a form of legal certainty of the concerned land so that in the future when the utilization of the land is carried out, the Property User or the Proxy of the Property User can prove the ownership of the land concerned. Comprehensive land registration are also needed, including Idle State Property. The type of research used in this study is normative juridical research which is based on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property. "

"This book covers the main aspects  of regional and urban economics and presents state-of-the-art theories in a comprehensive and concise way. The book will be of interest to undergraduates in business and economics and covers specific areas such as real estate, urban and regional planning and geography and development studies."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian melakukan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi pemungutan PBB ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik yaitu kriteria keadilan, kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, kemudahan administrasi, dukungan politik, kecocokan sebagai pajak daerah, kepastian, kenyamanan serta kesederhanaan.Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, tetapi perlu perbaikan dan peningkatan pada kriteria kepastian. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

This thesis aims to determine the preparation and constraints faced by the Government of Magelang Regency in the face of Desentralized Land and Property Tax, then do evaluation of Land and Property Tax collection before Decentralized Land and Property Tax implimented. This evaluation is done through an assessment based on the criterias of a good tax collection : fairness, adequacy, elasticity, cost efficiency, economic efficiency, ease of administration, political support, suitability as a local tax, assurance, comfort and simplicity.

The result is that the implementation of the Land and Property Tax collections in Magelang District has appropriate based on the criterias of a good tax collection, but need a refinement in the certainty criteria. Based on the results of this study recommended several policies that can be applied by Government of Magelang Regency in order to optimize the realization of the Land and Property Tax so as to increase a local revenues."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) khususnya bidang pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Sehingga pendidikan swasta yang semata-mata tidak mencari keuntungan atau rugi sekalipun tetap terutang PBB-P2 dengan besaran secara efektif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari yang seharusnya terutang. Kebijakan tersebut juga tidak memenuhi asas netralitas karena berimplikasi terhadap semua pendidikan swasta sehingga bagi pendidikan swasta yang memang semata-mata tidak mencari keuntungan (non profit) menjadi terutang PBB-P2 dan pada pelaksanaannya dilapangan pada 'kondisi' objek pajak pendidikan swasta yang sama, masih belum diterapkan perlakuan PBB-P2 yang sama. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta sebaiknya dievaluasi dan direvisi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dan netralitas untuk meminimalisir dispute dalam pelaksanaan berbagai kewajiban dan hak perpajakannya.

---

This study is aimed to analyze rural and urban land and building tax (PBB-P2) policy particularly for private education property in DKI Jakarta province based on certainty and neutrality, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation Number 91 Year 2013 Regarding Imposition and Reduction of Rural and Urban Land and Building Tax for Private Education Property. This study uses descriptive and qualitative approach.

The outcome from this study shows that land and building tax policy in rural and urban for private school property is inappropriate to the principle of legal certainty. Therefore, non-profit private education or private education in loss position is still payable to PBB-P2 with effective rate 25% from the amount should be payable. That policy is also not fulfil the principle of neutrality because it effects all private education. Thus, purely nonprofit private education is still payable to PBB-P2 and in the field implementation with the same 'condition' tax object Private education is not applying same PBB-P2 treatment. This becomes one of considerations that PBBP2 for private education should be re-evaluated and-re-revised to meet certainty and neutrality as well minimizing dispute in tax liabilities and rights."