Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan anak angkat dan pengangkatan anak di Indonesia sudah lama dikenal dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pluralisme hukum yang terbagi dalam Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dapat terjadi karena alasan tersendiri dan dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan keluarga yang tidak memiliki atau belum dikaruniai anak. Setelah pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat, adakalanya anak angkat hak dan kewajibannya. orang tua angkat juga dapat melakukan hal yang demikian. Maka, orang tua angkat atau anak angkat dapat melayangkan pembatalan pengangkatan anak ke pengadilan agar penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan. Tetapi, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Kekosongan hukum ini menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Maka, Penelitian ini akan menganalisa putusan-putusan terkini tentang pembatalan pengangkatan anak.

---

Children and adoption of children in Indonesia has long been recognized by the differences that exist with legal pluralism that divided into Western Civil Law, Customary Law, Islamic Law, and Indonesian Law. Child adoption can occur due to several reasons that are private matters and can be used to overcome the problems of families who do not have or have not been given with children. After the child adoption is carried out by adoptive parents, the adoptive child is sometimes denied his rights and taken. It is undeniable that the adoptive parents also do the same thing. Therefore, adoptive parents or adoptive child may petition the court to cancel the adoption of a child or to reverse an adoption. However, in Indonesia there are no laws pertaining to the cancellation of a child adoption. This legal vacuum raises consequences which cause another problems that arise due to the incompatibility of the application or the enforcement of laws against existing laws and regulations. Therefore, this research will analyze the latest court decisions regarding cancellation of child adoption."

"Skripsi ini menganalisis Putusan No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak yang telah memiliki status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat diberikan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, Pemohon juga menuliskan identitas anak angkatnya sebagai anak kandung pada pencatatan sipil setempat. Hakim dalam mengadili perkara mengabulkan permohonan tetapi tidak banyak memberikan pertimbangan hukum terkait status keperdataan sang anak angkat yang telah memiliki status sebagai anak kandung tersebut. Pemerintah sendiri telah membuat ketentuan mengenai proses pengangkatan anak sebagai bentuk dari perlindungan terhadap anak angkat. Adapun aturan pengangkatan anak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, dalam beberapa hal seperti pembatalan pengangkatan anak masih belum diatur dalam ketentuan apapun. Sedangkan mengenai pencatatan status anak angkat diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini menyatakan bahwa pencatatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya putusan atau penetapan pengangkatan anak tersebut, maka peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dianggap tidak terjadi. Status anak tersebut juga tetap menjadi anak kandung dari orang tua biologisnya

---

This thesis analyzes Decision No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp that accept the Applicant’s request to cancel the adoption of their child who already has the status as a biological child. The adoption of the child done by private adoption without any decision or court decree so there is no legal basis that can be given to cancel the adoption. Moreover, the Applicant also stated the identity of their adopted child as their biological child in the civil registry. The Panel of Judges accepted the request but did not give any legal consideration about the civil status of the adopted child who has the status as their biological child. The government itself has made provisions regarding the adoption process as a form of protection for adopted children. The rules for adopting children are regulated in Government Regulation Number 54 of. 2007 and Ministry of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2009. However, in some cases, such as the cancellation of child adoption it is still not regulated in any provisions. Meanwhile, the registration status of adopted children is regulated in Law on Population Administration, which in this law states that the adoption required a decision or court decree. In the absence of a decision or court decree of the adoption of the child, the adoption by the Applicant is deemed not to occurred. The status of the child also remains the biological child of their biological parents."

"ABSTRAKLembaga pengangkatan anak terletak di dalam ranah Hukum Perdat. Sejauh ini belum diatur dalam suatu undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak.Pengaturannya dilakukan berdasarkan hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan.Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pengangkatan yang terus mengalami perkembangan, maka peran notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kedudukan mandiri dan tidak berpihak , juga melalui produknya berupa akta otentik, dapat mewujudkan keseimbangan antara para pihak dimaksud yang melakukan perbuatanhukum pengangkatan anak, juga memberi kepastian hukum bagi para pihak, karena dalam prosedur pembuatan aktanya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk perbuatan hukumnya maupun pembuatan aktanya. Asas pengangkatan anak adalah tercapainya kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anakangkat di masa depannya. Sehingga asas ini harus tercermin dalam proses pengangkatan anak terutama pada saat dilakukannya penyerahan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat, melalui suatu kesepakatan diantara para pihak dalam perbuatan hukumpengangkatan anak. Peran notaris dimungkinkan dalam tahap proses pengangkatan anak, berdasarkan Pasal 13 huruf i dan j Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk pengesahan pengangkatan anak berdasarkanperaturan perundang-undangan diperoleh melalui Penetapan atau Putusan Pengadilan . Peran notaris dalam menjalankan ketentuan-ketentuan secara konsisten mengakibatkan terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dalamproses pengangkatan anak dan juga bagi dirinya sendiri, sehingga peran Notaris dapat membantu meyakinkan Pengadilan dalam mengeluarkan Penetapan atau Putusannya tersebut. Dalam perjanjian pengangkatan anak, kehati-hatian notaris dalam menyerapmaksud dan tujuan para penghadap, penelitian terhadap dokumen para pihak, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yurisdis Normatif) dan bersifat deskriptif analisis. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan serta didukung dengan wawancara kepada narasumber, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menyarankan agar dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengangkatan anak nantinya dapat mensyaratkan peranan Notaris dalam rangka proses pengangkatan anak sebagai upaya untuk melahirkan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak serta dapat terlaksananyakepentingan terbaik dan kesejahteraan lahir bathin bagi anak angkat di masa depannya, karena anak angkat merupakan salah satu status hukum seorang anak di Indonesia yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

AbstractAdoption Institute is located in the realm of Civil Law. So far this has not been set in a special law regarding the adoption.The regulation on customary law, Islamic law, and legislation. To meet the needs of the community will continue to have institutions thatremoval of the development, the role of the notary as a public official who has a position independent and impartial, as well as through its products in the form of an authentic deed, can realize a balance between the parties referred to one who has done legaladoption, also gave the assurance law for the parties, because the procedure of making a deed should refer to the legislation applicable to legal action or making a deed. The principle of adoption is the achievement of best interests and welfare of foster children inthe future. So that this principle should be reflected in the adoption process, especially atthe time of submission of the prospective adoptive child to prospective adoptive parents, through an agreement among the parties in legal actions adoption. Notary possible role in the stage of the process of adoption, pursuant to Article 13 letter i and j GovernmentRegulation Number 54 Year 2007 on Implementation of the the Adoption. For ratification the appointment of a child under the legislation obtained through the determination or court decision. The role of the notary in carrying out the provisions consistently resulted in implementation of the precautionary measures for the parties whoentered into the adoption process and also for himself, so the role of the Notary can help convince the Court in issuing the Determination or Decision. In the adoption agreement, prudence notary in absorbing the parties intents and purposes, a study of the document theparties, the preparation and writing of the contents of the deed becomes very important.This research is a normative legal research (yurisdis normative) and descriptive analysis.Data collection tool of this research is the study of documents and literature and supported by an interview to the informant, so it will get a Comprehensive data to make changes and adjustments can be made in the implementation. The results suggested that the statutory provisions governing adoption agencies will be able to require the role of theNotary in order to process adoptions as an attempt to deliver legal certainty for the parties to take legal actions as well as the removal of the child's best interests and to the implementation of emotional and physical well-being for adopted children in the future,because the adopted child is one of the legal status of a child in Indonesia who should receive protection as referred to in The Regulation of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection."

"Dalam sebuah perkawinan mengharapkan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu kebahagiaan itu dapat terwujud dengan kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dengan curahan kasih sayang. Namun tidak semua pasangan suami-isteri yang dapat memiliki anak. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan itu diadakan pengangkatan anak. Anak angkat yang berbeda status kewarganegaraannya dengan orang tua angkat memiliki dampak yang kompleks. Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang pengangkatan anak. Hingga saat ini masih menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (S.E.M.A RI) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Penulisan skripsi ini berjudul ”Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Hukum Indonesia (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 192/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel jo Penetapan No 104/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel). Judul yang diambil berdasarkan hukum Indonesia karena Hukum Asing itu atau Irlandia mengikuti keberadaan anak angkat (habitual residence). Permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA menurut hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan dan Penetapan apakah tepat menurut hukum Indonesia sehingga didalam Penetapan dapat menghilangkan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penelitian diarahkan kepada peraturan yang diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia. Dengan penelitian ini dapat diketahui belum adanya perlindungan terhadap kepentingan anak karena mudahnya untuk menyimpangi ketentuan dari S.E.M.A RI yang justru dilanggar oleh Hakim itu sendiri. Penyimpangan justru dari ketentuan mendasar terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang wajib untuk melalui perantara organisasi/yayasan sosial ditiadakan sehingga melegalkan private adoption. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah dibuatnya peraturan yang lebih memiliki kekuatan hukum seperti Peraturan Pemerintah dan pengawasan secara langusung atas Putusan maupun Penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim dapat dievaluasi sesuai dengan hukum yang berlaku."

"Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak boleh ada pihak lain yang merampas hak tersebut. Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin banyak dilakukan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat anak angkat yang ditimbulkannya.Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang banyak dilakukan, dengan memaparkan berbagai tujuan, pengangkatan anak tersebut haruslah dengan upaya perlindungan terhadap hak anak dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan upaya perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan tujuan agar perlindungan terhadap anak diutamakan maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah adanya kelemahan pada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur masalah pengangkatan anak yang kurang spesifik,mengikat dan juga belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dengan adanya perbaikan-perbaikan mengenai peraturanperaturan mengenai pengangkatan anak ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

Children are God creature that had their human rights since they were born, so no one can took their rights away from them. Nowadays, children adoption besides growing also give a big impacts not only in Indonesia but also in the whole world. Indonesian children that are adopted by foreign citizen should have many purpose to protect the children rights and also suitable based on Government Rules No.54of 2007about child adoption which is the implementation of RegulationNo.23 of 2002about the protection for children. Due to reach the purpose of protecting children rights therefore the Indonesian children that wants to be adopt by foreign citizen based on Indonesia?s regulation should be the ultimum remedium. The method in this thesis are yuridis normative using primary and secondary data.

The Conclusion of this thesis is that between Indonesian children that are adopted by foreign citizen is there are weakness in the regulation about children issue that are not specific, binding nor enough to guarantee the protection of the children. With the improvement of the regulation about the child adoption, we expect that it can bring more protection to children and their rights to live, grow, and develop optimaly according to their human dignity."