Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawitISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement."

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan sertifikasi serta upayaupaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja layanan sertifikasi ISPO. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mix method) dengan menggunakan metode sequensial explanatory. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, dan observasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan lima dimensi pengukuran kepuasan pelayanan pelanggan yakni dimensi berwujud (tangible), keandalan (reliability), kecepatan (responsiveness), kepastian (assurance) dan keempatian (emphty). Unit analisis dalam penelitian ini adalah personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi ISPO pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO, serta personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Jumlah unit analisis pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO adalah tiga puluh Sembilan (39) orang yang mewakili perusahaan, dan lima puluh empat (54) orang personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Teknik analisis data menggunakan analisis Important Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO terhadap kinerja pelayanan sertifikasi ISPO menunjukkan puas, dengan nilai tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja lima dimensi pelayanan sebesar 80,72%. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO antara lain masalah legalitas kebun (Hak Guna Usaha/HGU dan perizinan), sumber daya manusia dan teknis operasional. Upayaupaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sertifikasi ISPO antara lain melakukan perbaikan aspek organisasi dan sumber daya manusia, mencari solusi atas hal-hal yang selama ini menjadi kendala dalam sertifikasi antara lain mempercepat proses pengurusan HGU dan redesain kawasan, serta mempertegas regulasi dalam keorganisasian ISPO.

---

This study aims to determine the level of important and performance certification of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), the constraints faced by oil palm plantation companies in conducting certification and efforts that can be done to improve the performance of ISPO certification services. This research is mix study, using sequential explanatory method. Quantitative data collection techniques through a closed questionnaire with Likert scale and open questionnaire, where as qualitative research using structure depth interview. In addition, the researchers also conducted literature study and observation.

For the quantitative study, researchers used the five dimensions of satisfaction measurement services the tangible dimension (tangible), reliability (reliability), speed (responsiveness), certainty (assurance) and emphaty (emphty). The unit of analysis in this study is that the personnel responsible for ISPO certification on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO, and personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. The number of units of analysis on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO are 39 people who represent the company, and 54 personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. Data were analyzed using analysis of Important Performance Analysis (IPA).

The results showed that the level of satisfaction of palm oil plantation companies that have received ISPO certificate against certification service performance ISPO show satisfied, with the value of the degree of correspondence between the important and the performance of the five dimensions of service amounted to 80.72%. Constraints faced by palm oil plantation companies who have made efforts ISPO certification, among others, the legality of the garden (HGU and licensing), human resources and technical operational. Efforts can be made to improve service performance ISPO certification among others make improvements and organizational aspects of human resources, find solutions for things that become obstacles in the certification include speeding up the process to obtain the concession and redesigning the area, as well as reinforce the regulation in ISPO organization."

"Saat ini, minyak kelapa sawit merupakan komoditas penting yang digunakan untuk berbagai macam produk, seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, dan bahan bakar hayati. Didorong oleh tuntutan global, perluasan penanaman kelapa sawit di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara tropis membuat kelapa sawit menjadi sumber minyak nabati terbesar. Perkembangan produksi minyak kelapa sawit berperan penting dalam memberikan dampak ekonomi yang positif, khususnya bagi negara-negara produsen. Kendati demikian, perkembangan produksi minyak kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan adalah dengan menerapkan standar minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui sistem sertifikasi. Terdapat tiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan, yaitu sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, dan sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif ketiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan tersebut sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ketiga sistem sertifikasi tersebut belum optimal sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Untuk itu, ketiga sistem sertifikasi tersebut perlu disempurnakan. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan diperlukan pula tekanan-tekanan dari pihak ketiga, seperti konsumen, masyarakat / lembaga swadaya masyarakat, pemegang saham, pengecer dan pemasok, dan komunitas keuangan.

---

Nowadays, palm oil is an important commodity that is used for various products, such as cooking oil, margarine, cosmetics, and biofuel. Driven by global demands, the great expansion of palm oil production in many parts of the world, especially in tropical countries, makes oil palm the highest yielding source of vegetable oil. The expansion of palm oil production plays an important role in providing positive economic impact, particularly for the producing countries. Nevertheless, the expansion of palm oil production also has negative impact on the environment and social life. Therefore, there is a need to provide sustainable palm oil production. One of the efforts needed to achieve sustainable palm oil production is to apply sustainable palm oil standards through a certification system. There are three sustainable palm oil certification systems, namely Roundtable on Sustainable Palm Oil Certification, Indonesian Sustainable Palm Oil Certification, and Malaysian Sustainable Palm Oil Certification. This thesis tries to study normatively the three certification systems of palm oil as an environmental law compliance instrument. The result of this research shows us that the three certification systems are not yet optimal as one. Therefore, that three certification systems need to be revised. Furthermore, to support the implementation of sustainable palm oil certification system, the pressures from the third parties, such as consumer, communities non governmental organization, shareholders, retailers, suppliers, and financial community are also required."

"Penelitian ini akan mengkaji Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement terhadap tindakan proteksi impor crude palm oil yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan antara Indonesia-Uni Eropa dalam hambatanperdagangan proteksi impor CPO. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakniberdasarkan dokumen Pustaka seperti buku, jurnal, peraturan Perundang-undangan dan lain- lan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan yakni GATT serta Perjanjian Internasional dan Undang-Undang yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel yang terkait. Berdasarkan temuan hipotesis penelitian yakni konsumsi barang domestik yang diproduksi di Uni Eropa mengalami penurunan sedangkan impor meningkat setelah terbitnya RED II 2018. Hambatan perdagangan merupakan hal yang dilarang oleh WTO, tetapi negara-negara diizinkan untuk memberlakukan pembatasan perdagangan untuk melindungi industri dan lingkungan negara tersebut. Namun, Uni Eropa telah memperlakukan barang impor dalam hal ini CPO secara tidak adil. Ini terbukti dalam konsep eksplisit RED II Uni Eropa, yang menganggap negara lain akan mengadopsi norma pasar yang searah dengan kebijakan Uni Eropa atau mematuhi standar Uni Eropa untuk mempertahankan akses ke pasar Uni Eropa. Konsekuensinya, Uni Eropa dapat memanfaatkan dominasi pasarnya untuk mendorong negara lain.

---

This research will examine the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement on the protection measures for the import of crude palm oil by the European Union against Indonesia. This study aims to investigate the problems between Indonesia and the European Union in trade barriers to protect CPO imports. This research is a normative juridical research based on literary documents such as books, journals, laws and regulations and others. The legal materials used are GATT as well as international agreements and related laws. Secondary legal material in the form of related articles. Based on the findings of the

research hypothesis, namely the consumption of domestic goods produced in the European Union has decreased while imports have increased after the publication of RED II 2018. Trade barriers are prohibited by the WTO, but countries are allowed to impose trade restrictions to protect the country's industry and the environment. However, the European Union treats imported goods, in this case CPO, unfairly. This is evident in the EU's explicit concept of RED II, which presupposes that other countries will adopt market norms consistent with EU policies or adhere to EU standards in order to maintain access to EU markets. Consequently, the European Union can leverage its market dominance to encourage other countries."

"Kebijakan SPS dan TBT tidak hanya mendorong trade-reducing effect dengan meningkatnya biaya perdagangan bagi eksportir namun dapat juga mendorong demand-enhancing effect melalui peningkatan kualitas produk dan keselamatan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan non-tarif Indonesia khususnya Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barriers to Trade terhadap impor pada periode 2006-2015. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan Kee et al. 2009 dan hasil estimasi kemudian dikonversi menjadi ad-valorem equivalent AVE untuk melihat dampaknya terhadap harga. Inventory measures menunjukkan bahwa Indonesia memiliki coverage ratio yang cukup tinggi pada sektor produk hewan, produk tumbuhan, makanan dan tekstil. Studi ini menemukan bahwa secara umum kebijakan SPS dan TBT berpengaruh terhadap penuruan impor. Namun, dampaknya dapat berbeda-beda pada level sub-sektor HS 2 digit baik yang bersifat trade-reducing maupun demand-enhancing.

---

Technical regulations such as SPS dan TBT measures do not only induce trade reducing effect by rising the exporters trade cost but could be able to induce demand enhancing effect by certifying quality and safety to consumer. The purpose of this study is to estimate the impact of Indonesia non tariff measures, especially Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to Trade on import for the period 2006 2015. This study employs the method which is developed by Kee et al. 2009 and the estimated results are converted into ad valorem equivalent AVE to identify the price effect. The inventory measures suggest that Indonesia has a substantial coverage ratio on animal product, vegetable product, foodstuff and textile. This study found that SPS and TBT are significantly reduce Indonesian import on agregat level. However, the impact on disagragated level HS 2 digit can be different either trade reducing or demand enhancing."

"Uni Eropa memberlakukan kebijakan RED yang berkaitan dengan penerapan keberlanjutan terhadap sumber energi terbarukan dalam. Dalam kajian sebelum RED II menempatkan produk sawit sebagai salah satu penghasil emisi akibat penggunaan Indirect  Land Use Change (ILUC). Hal ini tidak hanya menimbulkan permasalahan pada kuantitas ekpor minyak sawit Indonesia, akan tetapi preseden yang ditimbulkan dari Kebijakan oleh UE tersebut terhadap minyak sawit Indonesia di pasar global. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja motivasi UE dalam menerapkan kebijakan RED dari sisi sosial, politik dan lingkungan, serta strategi perdagangan Indonesia dengan menggunakan pendekatan intelijen kompetitif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis menggunakan pendekatan intelijen kompetitif, Teori Berlian dari Porter, PESTLE dan selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa motif kebijakan RED tidak hanya akibat faktor lingkungan, namun juga terkait dengan politik dan ekonomi. Dalam menghadapi RED Strategi perdagangan Internasional sawit Indonesia dapat dilakukan dengan mengembangkan jalur hilirisasi sawit dalam negeri, mengembangkan SDM, meningkatkan pengawasan dalam implementasi regulasi terkait industri sawit, selanjutnya mengedapankan industri sawit berkelanjutan sebagai counter terhadap kampanye negatif dan kebijakan RED, dengan mengusung dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan RED jika ekspor sawit ke UE dihentikan, sebagai bagian dari standarisasi berkelanjutan yang memenuhi unsur ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, juga dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pasar baru, terutama negara-negara yang mengalami peningkatan kebutuhan minyak nabati khususnya sawit, seperti India, Pakistan dan China.

---

The European Union has implemented the Renewable Energy Directive (RED) policy, which relates to the application of sustainability towards renewable energy sources. In a study prior to RED II, palm oil products were identified as one of the contributors to emissions due to the use of Indirect Land Use Change (ILUC). This not only poses problems for the quantity of Indonesian palm oil exports but also sets a precedent for the Indonesian palm oil industry in the global market due to the policy imposed by the EU. This research aims to identify the motivations of the EU in implementing the RED policy from social, political, and environmental perspectives, as well as to explore Indonesia's trading strategy using a competitive intelligence approach. This research was conducted qualitatively through data collection via interviews and literature review. The analysis utilized the competitive intelligence approach, Porter's Diamond Theory, PESTLE analysis, and SWOT analysis. The research findings indicate that the RED policy is motivated not only by environmental factors but also by political and economic considerations. In facing the RED policy, Indonesia's international palm oil trading strategy can be carried out by advancing the domestic palm oil industries, enhancing human resources, strengthening oversight in implementing regulations related to the palm oil industry, and promoting sustainable palm oil industry as a counter to negative campaigns and the RED policy. This includes highlighting the social impacts that would arise if palm oil exports to the EU were to be stopped as part of sustainable standards that fulfill economic, environmental, and social aspects. Additionally, optimizing new markets, particularly countries with increasing demand for vegetable oils, especially palm oil, such as India, Pakistan, and China need to be considered."

"Pemerintah Indonesia menerapkan bea keluar terhadap kelapa sawit dan produk turunannya dalam upaya untuk mengontrol supply dan harga minyak goreng di dalam negeri. Dampak dari kebijakan ini berimbas tidak hanya terhadap industry kelapa sawit saja tetapi juga terhadap ekonomi indonesia secara keseluruhan. Bea keluar telah menyebabkan ekspor sawit tidak mencapai level maksimum. Industry hilir CPO tidak. berkembang, maraknya penyeludupan, penurunan daya saing industri dan peningkatan ketidakpastian usaha. Disisi lain bea keluar merupakan mekanisme yang dimiliki pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng yang terlalu tinggi yang diakibatkan oleh kondisi pasar komoditas di luar negeri.

---

Government of Indonesia impose export duty on palm oil and its product in the effort to control the supply and price of domestic cooking oil. The impact of this policy affect not only palm oil industry, but also to Indonesian economy as a whole. Export duty has caused palm oil export fail to reach its maximum potential, discourages development of downstream industry. lower industry competitiveness and increase business uncertainty. On the other hand, export duty give govemmert a mechanism to control domestic cooking oil price when international commodity market fluctuates."

"ABSTRAKPengelolaan kelapa sawit rentan terhadap masalah kerusakan lingkungan, oleh oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menciptakan kebijakan minyak sawit berkelanjutan untuk mengontrol danmelindungi produksi minyak sawit Indonesia. Tesis ini membahas tentanganalisis pengawasan oleh Komisi ISPO dalam implementasi kebijakan kelapaStudi Kasus kelapa sawit berkelanjutan PT. Lestari Tani Teladan yang terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tujuannya untuk menganalisis pengawasan pelaksanaan kebijakan minyak sawit berkelanjutan oleh komisi ISPO pada perusahaan - perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan contoh perusahaan PT. Lestari Tani Contoh. Penelitian ini menggunakan teori tipe supervisi oleh Manullang, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif, Dimensi waktu bersifat cross sectional, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap perusahaan kelapa kelapa sawit dengan contoh PT. Teladan Petani Lestari belum optimal karena berbagai alasan keterbatasan yang dimiliki Komisi ISPO, sedangkan untuk jenis pengawasannya Implementasi lainnya yang melibatkan beberapa pihak terkait sudah cukup memadai baik.ABSTRACTThe management of oil palm is prone to environmental damage problems, therefore the Indonesian government through the Ministry of Agriculture creates a sustainable palm oil policy to control and protect Indonesian palm oil production. This thesis discusses analysis of oversight by the ISPO Commission in the implementation of coconut policies Case Study of sustainable palm oil PT. Lestari Tani Teladan which consists of direct supervision, indirect supervision, internal supervision and external supervision. The aim is to analyze the supervision of the implementation of sustainable palm oil policies by the ISPO commission on palm oil companies in Indonesia with the example of the company PT. Lestari Tani Example. This research uses the theory of the type of supervision by Manullang, with a qualitative approach. The purpose of this research is descriptive, the time dimension is cross sectional, data collection is done through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the ISPO Commission is supervising palm oil companies with the example of PT. The role of Sustainable Farmers has not been optimal due to various reasons of the limitations of the ISPO Commission, while for other types of supervision. Implementation involving several related parties is quite good."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek dan faktor apa saja yang menyebabkan minyak sawit menjadi hambatan dalam negosiasi kerjasama I-EFTA CEPA serta menganalisa alasan kedua entitas tersebut mempertahankan kerjasama perdagangan ditengah persoalan isu sawit. Bagi Indonesia dan EFTA kerjsama ekonomi I-EFTA CEPA diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mengurangi hambatan perdagangan. Namun pada prosesnya, kerjasama tersebut mengalami negosiasi yang panjang untuk mencapai kesepakatan dan belum mencapai ratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan teori Sekuritisasi dan konsep Fair Trade. Temuan penelitian ini ialah isu minyak sawit berhasil disekuritisasi oleh organisasi yang berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan negara EFTA sebagai ancaman dan mempengaruhi negosiasi kerjasama perdagangan I-EFTA CEPA. Adapun isu-isu yang berhasil menjadi masalah adalah dampak minyak sawit terhadap berbagai isu yaitu, lingkungan, HAM, kesehatan, dan juga upaya perlindungan minyak nabati lokal. Sebagai implikasi proses tersebut, negara- negara EFTA membuat ketentuan syarat perdagangan yang ketat terkait perdagangan minyak sawit pada perjanjian perdagangan tersebut menggunakan konsep fair trade.

---

This study aims to identify what aspects and factors caused palm oil to become an obstacle in negotiating of I-EFTA CEPA cooperation and analyze the reasons for the two entities to maintain trade cooperation amidst the issue of palm oil. For Indonesia and EFTA, the I-EFTA CEPA economic cooperation is expected to improve the economy and reduce trade barriers. However, in the process, this cooperation has undergone a long negotiation to reach an agreement and has not yet reached ratification. This research uses qualitative methods and use securitization theory and the Fair Trade concept. The findings of this study are that the issue of palm oil has been successfully securitized by organizations that influence EFTA country."