Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. PMA dapat dibedakan menjadi penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penelitian ini berfokus pada penanaman modal langsung, khususnya di bidang usaha jasa interkoneksi internet (NAP) di sektor telekomunikasi. Dengan relaksasi DNI melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI, diharapkan investasi asing di bidang jasa NAP dapat mengalami peningkatan. Terlebih karena pemerintah tengah menggalakan proyek Palapa Ring Broadband yang diharapkan dapat menyediakan koneksi internet yang baik hingga ke pelosok Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak relaksasi DNI terhadap investasi, khususnya asing, di bidang usaha jasa NAP.

---

Foreign Investment (FI) is an important factor for a country's economic growth. FI can be divided into direct (FDI) and indirect investment (FPI). This research focuses on direct investment, particularly in the field of network access point services (NAP) in the telecommunications sector. With the relaxation of DNI through the Economic Policy Package XVI, it is expected that foreign investment in NAP services increase. Especially because the government is promoting the Palapa Ring Broadband project which is expected to provide a good internet connection to all corners of Indonesia. This study analyses the impact of DNI's relaxation on foreign investment in the NAP service business."

"Kemampuan dan kehandalan internet telah memberikan banyak kemudahan bagi berbagai aspek kehidupan. Internet dapat menjadi sumber informasi dan sarana komunikasi yang murah dan cepat. Saling keterhubungan jaringan internet yang sangat luas dan menjangkau seluruh dunia membuat internet banyak dijadikan referensi dalam berbagai hal. Pengguna internet di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2000 mencapai sekitar 2.000.000 pengguna, sedangkan pada tahun 2010 telah mencapai sekitar 30.000.000 pengguna, Seluruh pengguna tersebut dilayani oleh 180 penyelenggara ISP yang terkoneksi ke jaringan internet melalui 40 Penyelenggara NAP. Pada Tahun 2008, total kapasitas bandwidth yang disediakan oleh Penyelenggara NAP secara nasional mencapai 50 Gbps sedangkan kebutuhan kapasitas bandwidth secara nasional ditingkat Penyelenggara ISP yang terhitung pada saat itu adalah sekitar 26 Gbps. Sehingga total kapasitas bandwidth secara nasional relatif telah melebihi kapasitas (over supply) jika dibandingkan dengan kebutuhan kapasitas bandwidth (demand) secara nasional, sehingga pada tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai moratorium (penghentian sementara) perizinan penyelenggaraan ISP dan NAP sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisa proyeksi masa depan terhadap kondisi supply-demand kapasitas bandwidth internasional yang seimbang sehingga menciptakan iklim kompetisi yang baik dalam penyelenggaraan NAP di Indonesia dengan didasarkan pada data berkala (time series) untuk menentukan garis tren dari tahun 2010 ? 2014 dimana garis tren ini yang akan dipergunakan untuk membuat perkiraan (forecasting) sebagai dasar pembuatan perencanaan setelah disandingkan dengan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan NAP sehingga hasil perkiraan tersebut dapat dijadikan salah satu alternatif rekomendasi kebijakan moratorium perizinan NAP di Indonesia. Berdasarkan hasil analisa, moratorium perizinan terhadap penyelenggara jasa NAP untuk 5 tahun ke depan perlu disesuaikan karena tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara alternatif 1 dan alternatif 2, sehingga pengembalian perizinan NAP dianggap bukan merupakan solusi.

---

Many aspect of life has been touched by the existence of internet with its capability and reliability. Internet is the source for information and the easy and fast means of communications. The broad interconnectivity of internet access and wide coverage in the world has made internet the reference for many things. Internet users in Indonesia within the past decade have been increased significantly. In the year 2000, internet users in Indonesia were around 2,000,000 and in the year 2010 has reached the number of 30,000,000. Indonesia internet users are provided by 180 ISPs which connected to the internet network through 40 NAPs. In the year 2008, the total bandwidthm capacity that provided by NAPs nationally reached 50 Gbps in contrary total bandwidth capacity demand in the level of ISPs was 26 Gbps. Nationally, the total bandwidth capacity have been over supply if compared with its demand. For that reason, in the year 2010, the Government has established a regulation regarding moratorium (temporary suspended) for issuing ISP and NAP operational license within indefinite period of time.

The goal of this research is to make the forecasting for balancing supply demand in international bandwidth capacity in the NAP?s level in order to create a healthy and continuous competition environment. This is performed by making estimation on the needs of internet bandwidth capacity and estimation of growth of the internet bandwidth capacity for NAP (supply) and ISP (demand) to base on the data series methods as the foundation of trend line. This trend line will be used to perform the forecasting as the basis of planning development and will be matched with the regulations and policies in NAP services in Indonesia. The inequity between demand and supply would be the basic on taking the next regulation of NAP moratorium licenses.

Based on the analysis result, in next five years the moratorium for NAP services should be adjusted due to no significant difference between alternative 1 and alternative 2, thereby permitting the return NAP operation licencing is not considered a solution."

"Dampak Dihapuskannya Bidang Usaha Pertunjukan Film dari Daftar Negatif Investasi di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Industri Film Termaju Setelah bertahun-tahun menutup seluruh industri perfilmannya dari investor asing, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pada tahun 2016 seluruh industri perfilman secara umum dan bidang usaha pertunjukan film secara khusus dihapuskan dari Daftar Negatif Investasi di Indonesia. Semenjak dilakukannya pencabutan Daftar Negatif Investasi, terlihat bahwa beberapa investor asing telah mulai memasuki ranah pertunjukan film di Indonesia. Untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis ketepatan dari dampak yang telah terjadi selama empat tahun setelah dilakukannya pencabutan Daftar Negatif Investasi, dilakukan penelitian secara analisis yuridis, dimana selain melakukan perbandingan peraturan mengenai investasi asing dalam bidang pertunjukan film di Indonesia dengan tiga negara industri film yang termaju, yakni Amerika Serikat, Cina, dan India, juga dilakukan wawancara kepada pelaku industri perfilman yaitu pengusaha bioskop independen dan produser film nasional, serta kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan pencabutan Daftar Negatif Investasi ini yakni konsumen dan pihak pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara garis besar dampak dari pencabutan Daftar Negatif Investasi tersebut bersifat positif, dimana layar bioskop yang bertambah secara signifikan membawa pengaruh besar atas perkembangan kondisi perfilman nasional. Namun, pengusaha bioskop independen yang banyak beroperasi di daerah menjadi satu-satunya pihak yang merasa dirugikan atas pencabutan Daftar Negatif Investasi atas ekspansi bioskop jaringan ke daerah-daerah, dimana pada sisi lain, sampai saat ini pun Indonesia masih kekurangan layar bioskop apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Untuk itu, pemerintah harus menemukan solusi yang tepat untuk terus melancarkan iklim investasi secara keseluruhan, namun tetap tidak mengabaikan kepentingan pengusaha bioskop independen sebagai salah satu komponen masyarakat dan pelaku usaha perfilman nasional. Kata kunci: Bioskop, Daftar Negatif Investasi, Penanaman Modal Asing, Pencabutan, Perfilman, Pertunjukan He Impacts of The Abolishment of The Sector of Film Exhibitions From The Negative Investment List in Indonesia and Its Comparison With The Most Advanced Film Industry CountriesAfter years of closing the entire film industry from foreign investors, for the first time in the history of Indonesia, in 2016 the entire film industry in general and the sector of film exhibitions were specifically removed from the Negative Investment List in Indonesia. Since then, it appears that some foreign investors have begun to enter the realm of film exhibitions in Indonesia. To find out, understand, and analyze the accuracy of the impacts that’d occurred during the four years after the abolishment, a juridical analysis of research was conducted, which in addition to comparing regulations on foreign investment in film exhibitions in Indonesia with the three most advanced film industry countries, United States, China, and India, interviews were also conducted with the players of film industry, which are independent cinema entrepreneurs and national film producers, as well as other parties related, which are the consumers and the government. The results of the study showed that the impact of the abolishment in general was positive, where the significant increase of cinema screens had a big influence on the development of the entire film industry. However, independent cinema entrepreneurs that mostly operate in the regions are the only parties who feel disadvantaged over the abolishment for the expansion of network cinemas to the regions, where on the other hand, even until now Indonesia still lacks cinema screens when compared to the number of its inhabitants. To that end, the government must find the right solution to continue incite the overall investment climate, but not ignoring the interests of independent cinema entrepreneurs as one of the components of society and players in the national film industry. Keywords: Abolishment, Cinema, Film, Film Exhibitions, Foreign Investment, Negative Investment List."

"Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi.

---

The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment.

In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia.

This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia.

This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List."

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut.

---

According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."

"

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak penetapan Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap keputusan berinvestasi perusahaan asing dan lokal di Indonesia. Dengan menggunakan data rencana investasi di tingkat bidang usaha dari tahun 2005 hingga 2018,  penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penetapan NIL dapat menarik masuk investasi ke Indonesia, di mana Penanaman Modal Asing (PMA) lebih menyukai bidang usaha yang “terbuka penuh” daripada yang “terbuka secara bersyarat”, sedangkan kondisi sebaliknya berlaku untuk Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua, terdapat efek crowding-in paralel antar perusahaan asing dan nasional dalam merespon peluang investasi yang terbuka bagi kedua belah pihak. Sebagai implikasi kebijakan, studi ini menyarankan agar informasi di DNI disusun secara lebih rinci dan transparan untuk menjamin keefektivitasannya dalam menarik investasi. Selain itu, karena pemerintah sedang mencari cara terbaik untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri—khususnya PMA—sembari melindungi perusahaan nasional, penetapan Daftar Investasi Positif patut dipertimbangkan.

---

This thesis aims to investigate the impact of the NIL introduction on the investment decisions of foreign and national firms in Indonesia. By using business field-level data of the investment-planned values from 2005 to 2018, the analysis shows, first, the NIL introduction may generate the investment inflows, where Foreign Direct Investment (FDI) favors the “fully open” business fields over the “conditionally open” ones, while the opposite condition applies for the Domestic Direct Investment (DDI)s. Second, there is a parallel movement of crowding-in effect between foreign and national firms responding to the investment opportunities open to both parties. As a possible policy implication, this study suggests that more detailed and transparent information should be provided in the NIL to guarantee its effectiveness. Additionally, since the government is looking for the best way to attract more investment into the country—specifically FDI—while protecting national firms, the stipulation of a Positive Investment List is worth considering.

"

"Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasadimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anakperusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebutdiperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yangdiatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidakbertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barangdan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat khususnyapelanggaran terhadap praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender.Kondisi pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilakukandengan metode penunjukan langsung kepada anak perusahaannya terbukti telah dilakukanpraktek diskriminasi dan persekongkolan karena penerapan sinergi BUMN tidakmenciptakan efisiensi bagi perusahaan dan terbukti memenuhi seluruh unsur dalamketentuan pada “Pasal 19 d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, namun tidak otomatis mengakibatkanbatalnya kontrak investasi pembangunan sarana pada bandara yang berada di lingkunganPT Angkasa Pura 1 oleh karena para pihak yang merasa dirugikan harus memintakanpermohonan batalnya kontrak tersebut kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yangberlaku.

---

In the implementation of synergies in business entities in the form of State-Owned

Enterprises (BUMN) it is often carried out by the method of directly appointing

providers/vendors of goods and services where the appointment is usually handed over to

other UMNs as well as BUMN subsidiaries (subsidiaries) and BUMN affiliated companies,

this condition is allowed. as long as it complies with the procedures/regulations for the

procurement of goods and services regulated in the regulations for the procurement of

goods/services of each company and does not conflict with presidential regulations and

ministerial regulations regarding the procurement of goods and services and does not

violate the principles of unfair business competition, especially violations of discriminatory

practices and conspiracy in tenders.

The condition of the procurement of goods/services within PT Angkasa Pura I (Persero)

which is carried out by the method of direct appointment to its subsidiaries is proven to

have carried out discriminatory practices and conspiracy because the implementation of

SOE synergy does not create efficiency for the company and is proven to meet all the

elements in the provisions in "Article 19 d and Article 22 of Law Number 5 of 1999

concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition", but

it does not automatically result in the cancellation of the investment contract for the

construction of facilities at the airport located within PT Angkasa Pura 1 because the parties

who feel aggrieved must request the cancellation request. the contract to the District Court

in accordance with the applicable provisions."

"Penelitian ini membahas tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Investasi. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Pasca Penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) serta Bagaimana implikasinya dan langkah yang diambil terhadap perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Tujuannya ialah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan peran tenaga kerja dalam negeri didalam penanaman modal asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menemukan bahwa Investasi Asing merupakan sumber daya penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan perluasan kesempatan kerja, baik dalam perannya untuk meningkatkan modal maupun dalam meningkatkan produktifitas melalui kemajuan teknologi, manajemen dan sebagainya. Namun apabila investasi asing ini dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai salah satu prasyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, maka hal tersebut dapat menghilangkan dan merugikan kesempatan tenaga kerja dalam negeri. Dan keadaan ini semakin pelik dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang resmi berlaku pada tanggal 26 Maret 2018, dimana Perpres ini menuai kontroversi dari berbagai pihak karena merombak aturan perizinan penggunaan TKA menjadi lebih mudah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi asing dan TKA di Indonesia yang berkembang sangat signifikan khususnya dari negara China. Untuk itu diperlukan kebijakan regulasi yang adil dan terarah dengan pembatasan masuknya investor asing dan TKA, mengingat Negara kita masih belum mampu menampung tenaga kerja dalam negeri sendiri.

---

This study discusses about Foreign Workers in Indonesia Post Issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in the Investment Law Perspective. The main problem in this study is how the existence of foreign workers in Indonesia after the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 in terms of the Manpower Act and the Investment Law (UUPM) as well as the implications and steps taken to protect domestic workers. The aim is to provide legal protection and certainty about the role of domestic labor in foreign investment to support national economic growth. The research method used is a normative juridical research method using a statute approach.

This study found that foreign investment is an important resource in contributing to the Indonesian economy and expanding employment opportunities, both in its role to increase capital and in increasing productivity through advancing technology, management and so on. However, if this foreign investment in fulfilling its needs does not prioritize Indonesian citizen labor as one of the prerequisites in Article 10 of Law No. 25 of 2018 concerning Investment, then this can eliminate and harm the opportunity of domestic workers. And this situation is increasingly complicated with the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers (TKA) which was officially enacted on March 26, 2018, where the Perpres has drawn controversy from various parties because overhauling licensing rules for using TKA has become easier.

This study aimed at analyzing foreign investment and foreign workers in Indonesia that are developing very significantly, especially from China. For this reason, a fair and directed regulatory policy is needed with restrictions on the entry of foreign investors and foreign workers, considering that our country is still unable to accommodate its own domestic workforce."

"Bardasarkan Pasal 10 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan adanya larangan praktek yang menjurus kearah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara pengusaha penyelanggara telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan asas yang terkandung di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Undang-Undang tentang Telekomunikasi, jasa instalasi dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Siapa saja penyelenggara telekomunikasi, dinyatakan di dalam Pasal 8 dengan peraturan pelaksanaannya diatur di dalam PP No. 52 Tahun 2000. Penyelenggara tersebut adalah pengusaha yang berbadan hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh pengusaha perorangan. Perekrutan pengusaha sebagai penyelenggara telekomunikasi oleh PT. Telkom Tbk., lazimnya dibuat perjanjian dengan memuat kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian kerja yang dibuat dengan tidak tertulis inilah yang menjadi peluang adanya praktek persaingan usaha tidak sehat. Pengusaha cenderung membuat penetapan harga jasa maupun barang, melalui perjanjian tidak tertulis, dapat diduga agar sulit dilacak sekalipun oleh pihak berwenang yaitu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), sekalipun terdapat laporan, KPPU tidak dapat bertindak diluar kewenangannya sebagaimana peran penyidik. Dari sudut pandang dua Peraturan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 36 Tahun 1999, terjadi dualisme dalam menghadapai satu permasalahan mengenai penetapan harga. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 perjanjian mengenai penatapan harga adakalanya dapat diterapkan pendekatan perse illegal atau rule of reason.atau keduanya. Demikian juga menurut UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang dikenal dengan pendekatan bundling service dan unbundling service.

---

AArticle 10 of Law 36 of 1999 on Telecommunications confirms the prohibition of the practice that leads towards monopoly and unfair competition among telecommunications carriers entrepreneurs. This is in line with the principles contained in the Law no. 5 in year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. According to the Law on Telecommunications, installation service carried out by the Telecommunication Providers. Anyone telecommunications operator, expressed in Article 8 of the implementing regulations set in PP. 52 of 2000. The organizers are incorporated businesses, but can also be done by an individual entrepreneur. In the recruitment of employers as providers of telecommunications by PT. Telkom Tbk., typically made agreements that containing the written and unwritten. Employment agreement made with the unwritten that is the opportunity for unfair business practices. Employers tend to make the pricing of goods and services through an unwritten agreement, it can be presumed that difficult to trace even by the authorities that the Commission (KPPU), though there is a report, the Commission can not do outside the authority, which should investigator. From the point of view of the two regulations, namely Law no. 5 of 1999 and Law no. 36 In 1999, there was a duality in the face of the existing problems. According to Law no. 5 In year 1999 an agreement on price fixing is sometimes applied approach illegal per se or rule of reason or both. Similarly, according to Law no. 36 of 1999 on Telecommunications, as known as service bundling and unbundling approach to service."

"Dalam perkembangannya dewasa ini, Ritel telah menjadi salah satu bidang usaha yang diminati oleh investor, baik lokal maupun asing. Persaingan ketat antara peritel lokal dan peritel asing, termasuk waralaba lokal dan asing, memaksa peritel lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membenahi diri agar dapat bersaing dan sejajar dalam usaha pasar ritel. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang positif bagi masyarakat luas sebagai konsumen yang diuntungkan dari persaingan tersebut dan sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional secara makro serta mendukung usaha Pemerintah terkait dengan penciptaan lapangan dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah sebagai Regulator dan penentu kebijakan memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap UMKM. Oleh karena itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum, iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka menarik modal investor, baik dalam maupun luar negeri, serta perlindungan bagi pelaku usaha nasional.

---

In its recent development, Retail has become one of the most sought after line of business by local and foreign investors. Fierce competition between local and foreign retailer, including local and foreign franchise, has forced local retailer as well as Micro, Small and Medium Enterprise (UMKM) to make business improvement and reform in order to compete and align themselves in the Retail market competition. This condition is certainly a positive thing for the public as consumers who profited by such competition and sufficiently contributes for the national economy as well as element of support for the Government in its effort to create job opportunities and fight against unemployment. The Government is one of the crucial key player in this equation as the State Regulatory and policy-maker, to ensure healthy business competition and the protection of UMKM in Retail market. Therefore, the prevailing laws and regulations must provide certainty of law, promote healthy business competition atmosphere in order to attract both local and foreign investors, as well as the protection of national businesses."