Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan tersebut dikaitkan dengan teori hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability serta menganalisis keterkaitan antara Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis perihal penerapan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/Lh/2016/Pn Plk.

---

ABSTRACT This research discusses the application of State Responsibility law during the forest fire in Palangka Raya City of the Kalimantan Tengah Province based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk. The state rsquo s responsibility for forest fire is related to the theory of national and international law. This research identifies not only the differences between State Responsibility and State Liability but also analyzes the connection between the two in the scope of land and forest fire. It also identifies and analyzes the state responsibility and state liability in land and forest fire based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk. "

"Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

The enactment of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN RI Number 5 of 2017 for land certificate checking services at the National Land Agency Office is carried out with an electronic system that is integrated online. The results of checking the land certificate online are in the form of a digitally signed document using the BsrE electronic certificate and QR code. In contrast to the results of checking before going online, where the physical certificate is stamped and dated by the Land Agency Office, thus the formulation of the problem discussed is how the legality of the physical documents for land certificates received by PPAT and the role of PPAT in checking land certificates online. This study uses normative juridical literature and analyzes legal issues regarding everything related to the object of research from library materials and positive law. The results of the study show the juridical reason that PPAT is not authorized to examine and is not responsible for the material requirements for the validity of the physical documents for land certificates as long as the PPAT performs its duties in accordance with the code of ethics and applicable laws and regulations."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badanhukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahunharus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yangmenjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasardengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan danUndang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yangterlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumberdatanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangkapenyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnyaPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atauakta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenistransaksi sering berubah serta tidak sesuainya data yang ada dalam datdbaseSisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber DayaManusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitasmengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yangterjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untukmengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidakmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkanberdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihakpihakyang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan olehpihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati,apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggarandasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

---

ABSTRACTBased on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerningLimited Liability Company, who have already obtained the status of legal entitiesunder legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association tothe provisions of the law mentioned above. Hie problems appear like: Does theimplementation of the articles association’s adjustment in accordance with the validregulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association’sadjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company (“theCompany”) who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature researchmethod with secondary data as the main source data. The legal effect of amendmentprocess of the Company is not in accordance with valid legislative regulationbecause the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap ofthe company's articles association adjustment process are as follows : there is nostandardization of the Company’s establishment deed and/or the amendment ofarticles association deed, Sisminbakum’s handicaps, such as : kind of transactionoften changes, the data in Sisminbakum’s database and the Company’s real data arenot the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spreadthroughout yet to handle questions in practice, many notaries has not masteredinformation technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjustarticles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomesextinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district courtat the petition of the public prosecutors’ office or interested parties, the name of theCompany can be used by other party. The adjustment of articles association can bedone with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating theCompany so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done."

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diajukan pada kasus tersebut didasarkan pada RUPS fiktif dan memuat keterangan-keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga kemudian notaris dilaporkan ke Pengadilan dengan dugaan memasukkan keterangan palsu berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis.Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebuah sistem berbasis online memanglah rawan terjadi permasalahan, contoh tidak dapat diakses dan menjadi objek tindak pidana korupsi sebagaimana kasus yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut dapat memberikan akibat hukum terhadap akta yang tidak dapat diajukan karena telah kadaluarsa, penerbitan SK Menteri yang tidak dapat dilakukan, dan juga akibat hukum terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara dan pemberhentian secara tidak hormat. Saran yang dapat penulis berikan adalah notaris harus berani dan tegas menolak segala sesuatu yang didasarkan atas kepalsuan dan kebohongan. Oleh karena itu, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan-ketentuan terkait tugas, kewenangan dan kewajibannya sehingga terhindar dari permasalahan.

---

This thesis discusses the Decision of Palangka Raya District Court No. 69 Pid.B 2016 PN.Plk where there is legal problem in the Administration System of Legal Entity causing the process of submitting application of decision letter of Minister of Justice and Human Right of Republic of Indonesia to be obstructed. Another problem that arises are the deed of amendment to the articles of association and changes in the data of the company filed in such cases based on fictitious General Meeting of Shareholders and contains false statements that are not in accordance with the actual fact so that the notary is then reported to the Court allegedly entering false information based on Article 266 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical research method with qualitative and analytical descriptive approach.The conclusion that can be taken in this research is an online based system is indeed prone to problems, examples can not be accessed and become the object of criminal acts of corruption as the case of the object of research. It may give legal consequences to the deed which can not be filed due to expiration, the issuance of the Ministerial Decree which can not be made, and also the legal consequences of a notary who does not carry out his her position in accordance with the provisions of the law so as to be subject to imprisonment and dismissal sanctions . Suggestions that writers can give are notaries must be brave and firmly reject anything based on falsehood and lies. Therefore, a notary needs to apply the principles of prudence and the provisions related to duties, authorities and obligations so as to avoid problems."

"Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersilat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

Court decision that States do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offact finding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of Capital deposit as stated or govem in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court."