Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke suatu kawasan di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara dan mengapa wilayah yang dipilih adalah di Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi hukum tata negara, yakni mengenai keabsahan wewenang yang dimiliki Presiden dalam memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk siapa yang memiliki wewenang tersebut, dan apakah kebijakan tersebut dapat diambil secara sepihak oleh Presiden, atau harus bersepakat terlebih dahulu dengan lembaga Negara lainnya. Namun, bahwa suatu wewenang tidak diatur secara tegas di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berarti Presiden tidak berwenang akan hal tersebut. Dasar dari berbagai wewenang seorang Presiden, selain diatur secara tegas dalam konstitusi, juga diatur secara tersirat di dalamnya. Skripsi ini akan membahas fenomena pemindahan ibu kota negara, dari sudut pandang hukum tata negara. Penulis berupaya mencari tahu apakah di Indonesia ada wewenang untuk memindahkan ibu kota Negara. Jika ada, maka sebenarnya siapa yang memiliki wewenang tersebut, serta apa argumentasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa wewenang Presiden dalam memindahkan ibu kota Negara merupakan wewenang Presiden pada bidang perundang-undangan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang tersirat di dalam konstitusi Indonesia. Kemudian, wewenang tersebut juga bukan merupakan wewenang Presiden secara mandiri atau sepihak, melainkan memerlukan persetujuan dari lembaga Negara lainnya.

---

In 2019, Indonesias President, Joko Widodo, announced several times his plan to relocate the capital city of Indonesia from Jakarta to certain areas in East Kalimantan Province. The announcement has sparked various debates, such as regarding the reasons for moving the capital of the country and why he chose the island of Kalimantan as the selected region of the national capital, et cetera. Apart from the reasons of the relocation, the action made unilaterally by the President has also provoked debates in areas of constitutional law, specifically in respect of the validity of the power of the President in relocating the Nations capital.

Currently, there is no provision, neither in the Constitution nor in any existing laws and regulations in Indonesia that expressly stipulate about moving the Nations capital, including who has the power, and whether the decision can be taken unilaterally by the President, or it needs approval by other state institutions. However, the absence of provisions that expressly stipulate certain power in the constitution, shall not mean that the President does not have such power. The ground of the various powers and duties of the President, other than those expressly stipulated in the constitution, is also stipulated implicitly.

This thesis will discuss the phenomenon of relocating the nations capital, from the point of view of constitutional law. The author attempts to determine whether or not the power to relocate the capital city of Indonesia exists. If it does, who has the power to do so, as well as what arguments to support it. The research methodology used is a normative juridical, as well as comparative studies with three other countries.

The results of this study indicate that the power of the President in relocating the Nations capital represents the power of the President in the field of laws and regulations as well as government administration, implied in the constitution of Indonesia. Furthermore, this power does not belong to the President independently or unilaterally, rather it requires approval of other State institutions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan keberhasilan penetapan kebijakan pemindahan ibu kota Undang-undang No.3 Tahun 2022 di era pemerintahan Joko Widodo. Selain itu, itu mengetahui mengapa proses legislasi di DPR bisa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat yakni 43 hari sejak pembentukan pansus RUU IKN hingga pengesahan RUU IKN dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Teori yang digunakan adalah institusionalisme dengan menambahkan analisis aspek personal presiden yang memanfaatkan sumber daya politiknya (presidential toolbox) untuk meloloskan kebijakan IKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data utama yang diperoleh dari wawancara dengan para elite politik, baik yang terlibat dalam proses pembuata kajian IKN, perumusan di Pansus RUU IKN, maupun dari para pengamat. Hasil penelitian menyebutkan peran personal Jokowi menjadi kunci suksesnya kebijakan IKN diwujudkan. Selain membangun relasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, Jokowi juga memanfaatkan sumber daya politiknya mulai dari strategi dalam memilih tokoh tertentu untuk menjabat sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas, memberikan kursi di kabinet dan lembaga pemerintahan untuk ketua umum partai politik, termasuk mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan IKN meskipun dalam kondisi pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi.

---

This study aims to determine the factors that led to the success of establishing the policy of moving the capital city of Law No. 3 of 2022 in the era of President Joko Widodo. Including to answer the question of why the legislative process in the DPR can take place in a relatively short time, only 43 days from the formation of the tim Pansus on the IKN Bill to the ratification of the IKN Bill at the DPR plenary meeting on January 18^th 2022. The theory used is institutionalism by adding an analysis of the personal aspects of the president who utilizing its political resources (presidential toolbox) to pass the IKN policy. This study used a qualitative method based on main data obtained from interviews with political elites, both those involved in the process of making the IKN study, the formulation of the IKN Draft Draft Special Committee, and observers. The results of the study stated that Jokowi's personal role was the key to the success of the IKN policy being implemented. In addition to building good relations between the executive and legislature, Jokowi also utilizes his political resources, starting from a strategy in selecting certain figures to serve as Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, providing seats in the cabinet and government institutions for chairpersons of political parties, including allocating state budget funds for the development of IKN even though the government is currently focused on handling the pandemic."

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data.

---

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons."

"Penelitian ini mengkaji peranan keberangkatan Kereta Api Luar Biasa di Stasiun Manggarai dalam upaya memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa Revolusi Indonesia (1945-1946). Pembangunan jalur kereta api saat masa kolonial membawa dampak besar bagi peranan kereta api kedepannya yaitu pasca kemerdekaan. Stasiun Manggarai menjadi titik sentral di Jakarta pada masa itu dalam menyusun kekuatan dari berbagai pihak untuk mempertahankan kemerdekaan. Di tengah pembangunan stasiun Manggarai yang masif dan modern, stasiun ini masih menyimpan nilai sejarah yang mendalam. Peran Stasiun Manggarai sejak awal dibagun sampai masa revolusi menjadi titik sentral sejarah nasional. Penulisan kali ini akan difokuskan dalam peran Keberangkatan Kereta Api Luar Biasa pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Penulisan disusun dengan menggunakan metode sejarah yang memiliki 4 tahap yaitu: pencarian sumber atau heuristik menggunakan berbagai sumber primer yaitu berupa Berita Antara yang berada di Arsip Nasional Indonesia, Perpustakaan Nasional dan situs Delpher. Berbagai sumber sekunder seperti literatur buku, jurnal dan artikel yang mendukung tema penelitian; verifikasi sumber; interpretasi; serta historiografi atau penulisan hasil riset sejarah. Penelitian ini menunjukan peranan Kereta Api Luar Biasa dengan menunjukan berbagai persiapan, perjalanan yang dimulai pada Stasiun Manggarai dan berhasilnya Kereta Api Luar Biasa sampai di Yogyakarta.

---

This article examines the role of the Extraordinary Train departure at Manggarai Station in the effort to move the capital city from Jakarta to Yogyakarta during the Indonesian Revolution (1945-1946). The construction of the railroad during the colonial period had a major impact on the role of the railroad in the future, namely after independence. Manggarai Station became a central point in Jakarta at that time in organizing forces from various parties to defend independence. In the midst of the massive and modern development of Manggarai Station, this station still holds a deep historical value. The role of Manggarai Station from the beginning of its construction until the revolutionary period became a central point of national history. This writing will focus on the role of the Extraordinary Train Departures in the early days of Indonesian independence. The writing is organized using the historical method which has 4 stages, namely: source finding or heuristics using various primary sources, namely Antara News archives located at the Indonesian National Archives, the National Library and the Delpher site. Various secondary sources such as literature books, journals and articles that support the research theme; source verification; interpretation; and historiography or writing the results of historical research. This research shows the role of the Extraordinary Train by showing various preparations, the journey that began at Manggarai Station and the success of the Extraordinary Train to Yogyakarta."

"Ibu Kota memiliki peran penting dalam menggambarkan seberapa besar kekuatan politik, kultural, dan ekonomi suatu negara. Apabila Ibu Kota suatu negara memiliki banyak masalah yang tidak terselesaikan, permasalahan tersebut dapat menjadi faktor–faktor yang memengaruhi suatu negara memindahkan Ibu Kotanya. Setelah ditelusuri, terdapat banyak negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk model dan menganalisis faktor–faktor yang memengaruhi negara–negara di dunia memindahkan Ibu Kota dengan data yang mengandung masalah: 1. Outlier, 2. Missing values, 3. Data tak seimbang, 4. Multikolinearitas. Jika data mengandung masalah, maka model yang terbentuk menjadi tidak representatif dan sulit untuk diinterpretasikan. Sehingga diperlukan metode yang dapat digunakan untuk menangani 4 (empat) masalah tersebut, yaitu berturut-turut: 1. Quantile–Based Flooring Capping, 2. K–Nearest Neighbor, 3. Adaptive Synthetic (ADASYN), dan 4. Menerapkan model Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) pada regresi logistik. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi suatu negara memindahkan Ibu Kotanya adalah ukuran populasi di Ibu Kota, populasi negara, luas area (km2), Usia Negara, sistem pemerintahan, Income Category, dan Sedangkan faktor yang tidak masuk ke dalam model yaitu Gross Domestic Product (GDP), Logistic Performance Index (LPI) Score, Regulatory Quality Index, dan E–Government Development Index adalah prediktor yang mengalami multikolinearitas, sehingga model LASSO pada regresi logistik berhasil menyusutkan prediktor tersebut menjadi 0. Adapun model akhir dari Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) pada regresi logistik yang diperoleh adalah g(x) = 0,3399 – 0,8019 POP_CITY + 3,5925 POP_COUNTRY + 0,3406 AREA – 0,0156 AIRPOL + 0,0679 GEI + 0,8351 PS_AVT – 0,5682 GOV_EFFECT – 1,8643 AGE – 0,7043 SYSTEM_A – 1,4408 SYSTEM_B – 0,7036 INCOME_A – 0,5272 INCOME_B – 3,7404 INCOME_C – 0,9489 ARCHIPELAGO.

---

The capital city plays an important role in portraying how much political, cultural and economic power a country has. If the capital city has many unresolved problems, these problems can become factors that influence the country to move its capital city. After being traced, there are many countries that have moved their capital cities, including Indonesia. The purpose of this study is to model and analyze the factors that influence countries in the world to move its capital city with data containing problems: 1. Outliers, 2. Missing values, 3. Imbalanced data, 4. Multicollinearity. If the data contains these problems, the model formed becomes unrepresentative and difficult to interpret. Therefore, the methods that can be used to handle these 4 (four) problems, respectively: 1. Quantile-Based Flooring Capping, 2. K-Nearest Neighbor, 3. Adaptive Synthetic (ADASYN), and 4. Applying the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) model in logistic regression. The results showed that the factors that influence a country to move its capital city are population size in the capital city, country population, area (km2), air pollution level (mg/m3), Global Entrepreneurship Index (GEI), Political Stability and No Violence/Terrorism Index, Government Effectiveness Index, Country Age, government system, Income Category, and whether a country is an archipelago or not. While the factors that did not enter the model, namely the Gross Domestic Product (GDP), Logistic Performance Index (LPI) Score, Regulatory Quality Index, and E-Government Development Index were predictors that experienced multicollinearity, so the LASSO model in logistic regression successfully shrinks these predictors to 0. The final Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) model in logistic regression obtained is g(x) = 0,3399 – 0,8019 POP_CITY + 3,5925 POP_COUNTRY + 0,3406 AREA – 0,0156 AIRPOL + 0,0679 GEI + 0,8351 PS_AVT – 0,5682 GOV_EFFECT – 1,8643 AGE – 0,7043 SYSTEM_A – 1,4408 SYSTEM_B – 0,7036 INCOME_A – 0,5272 INCOME_B – 3,740"

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengatasi permasalahan nasional, antara lain terpusatnya pembangunan di pulau jawa, ketimpangan pembangunan nasional, serta permasalahan urban. Kemajuan teknologi dalam pengembangan kota yang mengedepankan aspek keberlanjutan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan multi dimensi (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam pembangunan kota baru. Konsep smart sustainable city meningkatkan layanan dan taraf kualitas hidup, serta optimalisasi sumber daya dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Kompleksitas pembangunan menyebabkan proyek dapat mengalami ketidaklayakan finansial yang berdampak pada kerugian pemerintah dan swasta serta mengancam keberlangsungan proyek.. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan skema pendanaan yang optimal bagi model pengembangan konseptual IKN berbasis smart sustainable city. Pengembangan konseptual IKN akan disesuaikan dengan informasi terbaru dari regulasi dan publikasi yang telah terbit sebagai pemutakhiran desain sebelumnya. Melalui metode benchmarking akan dikembangkan komponen biaya initial cost, operation & maintenance cost, serta revenue yang akan digunakan untuk analisis life-cycle cost. Menggunakan kaidah time value of money akan dievaluasi kelayakan finansial dari nilai initial rate of return serta net present value. Dilakukan permodelan skenario untuk mengentukan komposisi pembagian komponen biaya yang optimal antara pemerintah dan swasta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemutakhiran desain konseptual berdasarkan informasi terbaru dan skema pendanaan optimal berdasarkan desain tersebut.

---

The development of the Nusantara Capital City (IKN) to overcome national problems, including the centralization of development on the island of Java, national development disparity, and urban problems. Advancement in technology used in urban development that also prioritize sustainability can be used to overcome multi-dimensional problems (environmental, social, and economic) faced in the development of new cities. The smart sustainable city concept improves services and quality of life, as well as optimizing resources while still prioritizing the human aspect. High complexity of the development could causes financial fesaibility resulting in losses to the government and the private sector and threatens the sustainability of the project. With these conditions, this study aims to produce an optimal funding scheme for the IKN conceptual development model based on a smart sustainable city. The conceptual development of IKN will be adjusted to the latest information from regulations and publications that have been published as an update to the previous design. Through the benchmarking method, initial cost components, operation & maintenance costs, and revenue will be developed which will be used for life-cycle cost analysis. Using the time value of money principle, the financial feasibility of the initial rate of return and net present value will be evaluated. Scenario modeling is carried out to determine the optimal composition of cost component sharing between the government and the private sector. The results obtained from this research are the updated o conceptual design based on the latest information and the optimal funding scheme based on the design."

"ABSTRACTUndang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden dalam menerima duta negara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melihat pula pada UUD 1945 naskah asli beserta perdebatan-perdebatan yang timbul dalam perumusan ketentuan ini di dalam UUD 1945 naskah asli dan perubahan serta menggunakan 3 (tiga) negara sebagai persandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dapat diulas sebagai akibat dari terdapatnya ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan itu yang selain berkaitan dengan hukum tata negara juga bersinggungan dengan hukum diplomatik. Oleh karenanya, perlu adanya berbagai perbaikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 ini supaya permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik.

---

ABSTRACTThe 1945 Constitution stipulates that the power to receive foreign ambassadors in Indonesia belongs to the President. However, after the amendment of said Constitution, this power must be exercised by the President by taking into account the opinion of the Peoples Representative Assembly (DPR). This thesis discusses and elaborates problems which arise from the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the Amended 1945 Constitution. Research method used in this thesis is a normative-juridical method with which also looks at the original version of the 1945 Constitution, the discussions and debates which backgrounds the stipulation in the original and amended version of the 1945 Constitution, and also by looking at the stipulations and practices in 3 (three) other countries as comparison. The result of this research shows that there are several problems that can be discussed as a result of the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the 1945 Constitution which relates to the constitutional law and diplomatic law. Therefore, there is a necessity for revisions on the understanding and implementation of this matter so that the problems can be well-resolved."

"Fisiognomi secara umum merupakan metode untuk menilai ciri-ciri fisik yang tampak pada permukaan seluruh tubuh, khususnya wajah seseorang. Dalam tulisan ini, fisiognomi urban berfokus kepada pengetahuan tentang metoda fisiognomi urban secara empiris untuk memahami perubahan atau dinamika arsitektur dan ruang kota. Adapun dinamika arsitektur ruang IKN paska kolonial ini kemudian menelusurinya lebih lanjut melalui wacana tropikalitas dalam perspektif techno-socio-culture, mulai dari IKN Jakarta, rencana pemindahan IKN ke Palangka Raya hingga ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Metodologi sejarah ini melalui strategi multi narasi dan taktik sinkronis dan diakronis dari berbagai sumber seperti investigasi ke Jakarta, Palangka Raya dan Nusantara di Kalimantan Timur, diskusi, dokumen, foto, surat kabar, buku dan multi-media, Museum Tjilik Riwut, KITLV Leiden, Rijk Museum, Tropen Museum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami makna yang muncul di masyarakat dan pemerintah terhadap sejarah pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia khususnya dinamika arsitekturalnya dengan penekanan pada masa kepresidenan Sukarno, Suharto, dan Joko Widodo. Analisis menunjukkan bahwa terbentuknya IKN-Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur telah mencakup perubahan arsitektur dan perkotaan masa kini dibandingkan dengan terbentuknya Jakarta yang bangkit dari era kolonial. Disertasi ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan rinci melalui fisiognomi perkotaan secara empiris dan tropikalitas Ibu Kota Negara di Indonesia mengungkapkan bahwa kompleksitas ruang kota IKN-Jakarta dan arsitekturnya melebihi karakteristik permukaannya. Ditemukan bahwa dengan merosotnya kualitas kota Jakarta adalah sebuah alasan untuk memindahkan IKN negara yang baru ke Kalimantan. Paska Kolonial di Indonesia dengan politik demokrasinya telah mengubah cara pandang baru arena kontestasi, sebuah jalan untuk mendominasi Indonesia (neo-post kolonial) yang perlu menjadi perhatian.

---

Physiognomy is generally a method for assessing physical features that appear on the entire body's surface, especially a person's face. In this paper, urban physiognomy focuses on knowledge of urban physiognomy methods empirically to understand changes or dynamics of architecture and urban space. The dynamics of post-colonial IKN space architecture were then explored further through the discourse of tropicality in a techno-socio-cultural perspective, starting from IKN Jakarta, the plan to move IKN to Palangka Raya to IKN Nusantara in East Kalimantan. This historical methodology is through multi-narrative strategies and synchronic and diachronic tactics from various sources such as investigations to Jakarta, Palangka Raya, and Nusantara in East Kalimantan, discussions, documents, photographs, newspapers, books and multi-media, Tjilik Riwut Museum, KITLV Leiden, Rijk Museum, Tropen Museum. The main objective is to understand the meaning that arises in society and government to the history of the relocation of Indonesia's national capital (IKN), especially its architectural dynamics, emphasizing the presidencies of Sukarno, Suharto, and Joko Widodo. Analysis shows that the formation of IKN-Indonesia in Nusantara, East Kalimantan, has included changes in today's architecture and cities compared to Jakarta's formation, which rose from the colonial era. This dissertation concludes that a detailed examination through empirical urban physiognomy and tropicality of the national capital in Indonesia reveals that the complexity of the IKN-Jakarta urban space and its architecture exceeds its surface characteristics. It was found that the deterioration in the quality of Jakarta was a reason to move the new state IKN to Kalimantan. Post-colonial Indonesia, with its democratic politics, has changed a new way of looking at the arena of contestation, a path to dominate Indonesia (neo-post-colonial) that needs attention."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan di tahun 2019. Hal tersebut menuai respons dari masyarakat, ada kelompok yang setuju dan ada yang tidak setuju. Opini dari masyarakat tentang pemindahan ibu kota banyak beredar melalu sosial media khususnya Twitter. Pemindahan ibu kota butuh proses panjang dan direncanakan dimulai di tahun 2024. Sampai saat ini sudah banyak kebijakan turunan dari pemerintah agar proses pemindahan ibu kota negara tetap berlangsung. Begitu juga dengan opini masyarakat di Twitter bermunculan menanggapi kebijakan tersebut. Sudah hampir 4 tahun sejak ditetapkan, sudah cukup banyak juga opini dari masyarakat tentang pemindahan IKN. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen masyarakat tentang pemindahan ibu kota negara beserta topik-topik yang menjadi perbincangannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Twitter sejak 2019 sampai 2022 tentang pemindahan ibu kota negara. Data yang dikumpulkan akan melewati serangkaian data preprosesing yang kemudian diklasifikasikan ke dalam sentimen positif, netral, dan negatif. Pemodelan sentimen dilakukan menggunakan lima model klasifikasi untuk mencari keakuratan terbaik, yaitu Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), dan Random Forest (RF). Masing-masing algoritma dijalankan dua kali dari 2 sampel yang tanpa melewati balancing, dan satunya lagi menggunakan oversampling. Pemodelan topik dilakukan menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA). Kedua pemodelan ini digunakan untuk memvisualisasikan sentimen dan topik-topiknya ke dalam visualisasi time series. Pemodelan sentimen terbaik yang dihasilkan adalah RF dari sampel oversampling dengan nilai akurasi 82%. Pemodelan tersebut menghasilkan distribusi sentimen dengan sentimen positif mendominasi sebanyak 46.5%, sentimen netral sebanyak 31.6%, dan sentimen negatif sebanyak 21.9%. Hasil visualisasi time series menunjukkan bahwa sentimen positif tidak selalu mendominasi, namun hanya pada tahun 2022. Pemodelan topik menghasilkan 15 topik untuk sentimen positif, 11 topik untuk sentimen netral, dan 8 topik untuk sentimen negatif. Visualisasi topik time series memperlihatkan bahwa beberapa topik mendominasi perbincangan di Twitter, namun hanya pada bulan-bulan tertentu. Visualisasi time series dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif pada penelitian analisis sentimen dan pemodelan topik.

---

Indonesian government issued a policy to move the national capital or ibu kota negara (IKN) from Jakarta to Kalimantan in 2019. This drew pros and cons from the public, there were groups who agreed and there were those who disagreed. Opinions from the public regarding the relocation of the capital city are widely circulated through social media, especially Twitter. Moving the capital city requires a long process and is planned to begin in 2024. Until now, there have been many derivative policies from the government so that the process of moving the national capital continues. Likewise, public opinion has sprung up ont Twitter in response to this policy. It's been almost 4 years since it was established, so there's been quite a lot of opinion from the public about the transfer of the IKN. Therefore this study aims to determine public sentimen about the relocation of the national capital along with the topics of discussion. This research is conducted by collecting data from Twitter from 2019 to 2022 regarding the relocation of the national capital. The data collected will go through a series of pre-processing data which are then classified into positive, neutral and negative sentimens. Sentimen modeling is carried out using five classification models to find the best accuracy, namely Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), and Random Forest (RF). Each algorithm is run twice from 2 samples without going through balancing, and the other uses oversampling. Topic modeling is done using Latent Dirichlet Allocation (LDA). These two models are used to visualize sentimen and topics into a time series visualization. The best sentimen modeling produced is RF from oversampling samples with an accuracy value of 82%. This modeling produces a sentimen distribution with positive sentimen dominating by 46.5%, neutral sentimen by 31.6%, and negative sentimen by 21.9%. The results of the time series visualization show that positive sentimen does not always dominate, but only in 2022. The topic modeling produces 15 topics for positive sentimen, 11 topics for neutral sentimen, and 8 topics for negative sentimen. The time series topic visualization shows that several topics dominate the conversation on Twitter, but only in certain months. Time series visualization can provide a more comprehensive picture of sentimen analysis research and topic modeling."

"Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki dampak geopolitik yang substansial dalam perencanaan pertahanan. Analisis geopolitik menggambarkan pergeseran strategis dalam tata kelola kekuatan politik, khususnya pada aspek pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara yang timbul dari pada aspek pertahanan, terutama dalam meminimalisir potensi ancaman, menciptakan keamanan wilayah, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan penguatan kerja sama regional serta internasional pada aspek pertahanan di IKN. Dalam penelitian ini, diperlukan sebuah evaluasi strategis terhadap dampak pemindahan IKN khususnya pada aspek pertahanan negara. Aspek-aspek seperti faktor geografis, konektivitas, ketahanan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar, serta keuntungan jangka panjang dari segi geopolitik, menjadi fokus utama dalam perencanaan pertahanan yang memperhitungkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai implikasi pada sektor pertahanan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan Timur mencerminkan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah di Jakarta dan membangun pusat pemerintahan yang efisien serta wilayah yang aman. Pendekatan komprehensif dalam strategi pertahanan mencerminkan adaptabilitas dan keseluruhan rencana Pemerintah Indonesia dalam mengelola pemindahan IKN, dengan fokus utama pada keamanan nasional dan kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis global dan regional.

---

The relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) to East Kalimantan has substantial geopolitical implications in defense planning. Geopolitical analysis delineates a strategic shift in managing political power, particularly in defense aspects. This study explores the defense-related implications arising from the relocation, primarily focusing on minimizing potential threats, establishing territorial security, developing defense infrastructure, and enhancing regional and international cooperation in defense aspects within the IKN. This research necessitates a strategic evaluation of the relocation's impact, specifically on the nation's defense. Aspects such as geographical factors, connectivity, resilience against both internal and external threats, and long-term geopolitical advantages take center stage in defense planning that factors in the IKN's relocation to East Kalimantan. The objective is to provide an in-depth understanding of the implications on the defense sector in the context of relocating Indonesia's National Capital City to East Kalimantan. Indonesia's relocation of the IKN to East Kalimantan reflects the government's strategy to address issues in Jakarta and construct an efficient administrative center in a secure region. A comprehensive approach in defense strategy underscores the adaptability and holistic planning of the Indonesian government in managing the IKN relocation, with a primary focus on national security and sovereignty amidst changing global and regional strategic landscapes."