Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKoperasi dapat menjadi organisasi yang relevan dengan kondisi petani kecil yang menghadapi kendala produksi dan pemasaran. Pada subsektor perikanan budidaya, koperasi berperan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan posisi tawar pembudidaya kecil. Bukti empiris mengenai dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan pembudidaya masih terbatas. Untuk itu, menggunakan data cross section dan skala nasional, penelitian ini menganalisis dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan rumah tangga pembudidaya ikan di Indonesia. Model Propensity Score Matching (PSM) digunakan untuk mengestimasi efek kausal dari keanggotaan koperasi dengan mengurangi bias seleksi. Sampel penelitian terdiri dari rumah tangga pembudidaya nila, lele, gurame, bandeng dan rumput laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa keanggotaan koperasi menghasilkan dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan anggota koperasi rumah tangga pembudidaya nila dan bandeng. Sementara bagi rumah tangga pembudidaya lele, gurame dan rumput laut, keanggotaan koperasi belum berdampak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam subsektor perikanan budidaya. Namun perlu upaya untuk meningkatkan layanan ekonomi yang diberikan koperasi kepada anggota.

---

ABSTRACTCooperatives could be an organization that is relevant to the conditions of small farmers facing production and marketing constraints. In the aquaculture subsector, cooperatives play a role in reducing transaction costs and increasing the bargaining position of small fish farmers. Empirical evidence regarding the impact of cooperative membership on farmers income is still limited. For this reason, using cross section and national scale data, this study analyzes the impact of cooperative membership on fish farmer household income in Indonesia. The Propensity Score Matching (PSM) model is used to estimate the causal effect of cooperative membership by reducing selection bias. The research sample consisted of tilapia, catfish, carp, milkfish and seaweed farmer households. The results show that cooperative membership exerts a positive and statistically significant impact on member income of the tilapia and milkfish farmer household. While for households of catfish, carp and seaweed farmer, cooperative membership has not had a significant impact. This finding indicates that cooperatives have the potential to be further developed in the aquaculture subsector. However, efforts are needed to improve the economic services provided by cooperatives to members."

"ABSTRAKPeranan budidaya air payau sangat penting bagi negara kepulauan sepertiIndonesia. Sayangnya, masih banyak petani budidaya air payau, khususnya diKabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat di Indonesia yang masih menerapkanmetode budidaya tradisional. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari kegiatanini sangat rendah. Penelitian ini difokuskan pada dampak pelatihan terhadappembudidaya air payau, di mana produktivitas diukur dengan pendapatan yangdiperoleh dari kegiatan budidaya air payau. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelatihan memiliki efek positif pada pendapatan petani, di mana pelatihandikaitkan dengan peningkatan pendapatan mereka sebesar 22,93%. Permasalahanendogenitas yang muncul sebagai efek dari metode penelitian yang digunakanjuga dibahas dalam penelitian ini.

---

ABSTRACTThe role of brackish water aquaculture is crucial for big achipelago countries suchas Indonesia. Unfortunately, many aquaculture farmers, particulary in KarawangRegency, West Jave Province in Indonesiastillapply traditional aquaculturemethod, thus, suffer from a lack of skill. As a result, the income gain from thisactivity is very low.This study focuses on the impact of training on the brackishwater aquaculture farmers’productivity, where the productivity is measured by theincome earned from the aquaculture activity. The result shows that training has apositive effect on farmers’ income, where training is associated with an increasein their income of 22.93%. There is an endogeneity concern, which is alsodiscussed."

"Indonesia merupakan negara agraris dengan sekitar 30 persen angkatan kerja berada di sektor pertanian, dan kebanyakan penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah menuju ketahanan pangan dan ekonomi. Koperasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian. Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia menyatakan bahwa koperasi dapat meningkatkan standar ekonomi Indonesia sekaligus memberikan pendidikan sosial dan moral bagi para anggotanya. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menjadi anggota koperasi, petani memiliki efisiensi produksi lebih tinggi yang meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dampaknya adalah dengan menjadi anggota koperasi, petani menjadi lebih meningkat kesejahteraannya. Namun, walaupun koperasi terbukti memberikan keuntungan bagi para anggotanya tetapi koperasi belum mampu berkembang pesat. Koperasi belum mampu menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kecukupan modal menjadi salah satu tantangannya. Penelitian ini menemukan bahwa kecukupan modal, khususnya modal eksternal, dapat meningkatkan laba koperasi. Temuan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki struktur permodalan koperasi. Seiring berkembangnya dunia usaha, koperasi membutuhkan perundangan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia sehingga koperasi dapat bersaing dan meningkatkan performanya. Koperasi harus bergerak progresif tanpa harus membuat kehilangan jati dirinya sebagai bentuk usaha rakyat kecil yang menjunjung tinggi prinsip kerakyatan.

---

Indonesia is an agrarian country, with approximately 30 percent of its workforce engaged in the agricultural sector, and the majority of its population residing in rural areas. The development of the agricultural sector is one of the priorities of the government in achieving food and economic security. Cooperatives emerge as a strategy to enhance the development of the agricultural sector. Bung Hatta, regarded as the father of Indonesian cooperatives, asserts that cooperatives can elevate Indonesia's economic standards while also imparting social and moral education to its members. This study finds that by becoming members of cooperatives, farmers achieve higher production efficiency, leading to increased profits. Consequently, membership in cooperatives enhances the welfare of farmers. However, despite evidence of the benefits accruing to their members, cooperatives have yet to experience rapid growth. They have not become a significant pillar of the Indonesian economy. Adequacy of capital presents one of the challenges. This research reveals that sufficient capital, particularly external capital, can enhance cooperative profits. These findings can be utilized by the government to improve the capital structure of cooperatives. As the business landscape evolves, cooperatives require legislation that can adapt to global developments, enabling them to compete and enhance their performance. Cooperatives must progress without compromising their identity as small-scale enterprises that uphold the principles of democracy."

"Ekuitas atau biasa disebut juga modal sendiri dari sebuah badan usaha, merupakan sumber daya keuangan yang dapat dipergunakan sebagai pendukung jalannya kegiatan operasioanl perusahaan,sehingga tujuan untuk mendapatkan laba usaha dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan."

"dari sekedar arisan atau kumpul-kumpul untuk pengajian,lahir berbagai ide cerdas dari ibu-ibu rumah tangga menghadapi ekonomi yang sedang carut marut..."

"Koperasi Karyawan (Kopkar) Ubaya was founded in 1995 and had its legal status in accordance with the AKTE PENDIRIAN No. 8194/BH/KWIK/X/95 dated 23th November 1995

---

"

"Diskursus mengenai jumlah pendiri koperasi kembali bergulir setelah diinisiasikannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibahas mengenai jumlah minimum pendiri koperasi yang hanya mensyaraktan didirikan oleh 3 orang saja. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan pegiat koperasi. Pada tahun 2020, terbitlah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di mana terdapat pengaturan mengenai jumlah pendiri koperasi primer yang turun menjadi 9 orang saja. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif. Rumusan masalah dari skripsi ini ialah sejarah perkembangan pengaturan mengenai jumlah pendiri dan keanggotaan koperasi di Indonesia sejak jaman kolonial dan perbandingan mengenai pengaturan jumlah pendiri dan keanggotaan koperasi antara Indonesia, Britania Raya, dan Singapura. Simpulan pertama dari skripsi ini ialah bahwa pada pengaturan perkoperasian di Indonesia pada jaman kolonial belum diatur mengenai jumlah pendiri. Perihal keanggotaan, untuk pengaturan yang berlaku bagi pribumi telah sesuai dengan asas dan prinsip koperasi, sementara itu untuk pengaturan yang berlaku bagi non pribumi terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan asas dan prinsip koperasi. Untuk pengaturan setelah jaman kolonial telah diatur mengenai jumlah pendiri di mana pada awalnya diatur 25 orang lalu turun menjadi 20 orang, dan terakhir menjadi 9 orang saja. Perihal keanggotaan, UU No. 14 tahun 1965 tidak sesuai dengan asas dan prinsip koperasi, selain dari pada UU tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip koperasi. Simpulan kedua dari penelitian ini ialah pengaturan mengenai jumlah pendiri di Britania Raya berdasarkan Cooperative Act 2014 yakni 3 orang saja. Mengenai kualifikasi keanggotaannya yakni usia kurang dari 18 tahun dapat menjadi anggota kecuali diatur lain oleh aturan internal koperasi. Sementara itu, di Singapura berdasarkan CSA 2009 jumlah pendirinya yakni 5 orang dan kualifikasi keanggotaannya yakni minimum usianya 16 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk membentuk UU Perkoperasian yang baru agar sesuai dengan perkembangan jaman.

---

The discourse on the number of cooperative founders started again after the initiation of the Job Creation Bill. In the discussion of the Job Creation Bill, it was discussed the minimum number of cooperative founders which only required 3 people to be founded. This of course has led to various debates among cooperative activists. In 2020, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, where there is a regulation regarding the number of founders of primary cooperatives which decreases to only 9 people. The research method in writing this thesis is juridicalnormative. The formulation of the problem of this thesis is the history of the development of arrangements regarding the number of cooperative founders and memberships in Indonesia since the colonial era and the comparison of the arrangement of the number of founders and membership of cooperatives between Indonesia, Great Britain and Singapore. The first conclusion of this thesis is that in the regulation of cooperatives in Indonesia during the colonial era, the number of founders had not been regulated. Regarding membership, the arrangements that apply to natives are in accordance with the principles and principles of cooperatives, meanwhile for the arrangements that apply to non-natives there are arrangements that are not in accordance with the principles and principles of cooperatives. In the post-colonial era, the number of founders was arranged, which initially set 25 people, then decreased to 20 people, and finally only 9 people. Regarding membership, Law no. 14 of 1965 is not in accordance with the principles and principles of cooperatives, apart from the law, it is in accordance with the principles and principles of cooperatives. The second conclusion from this research is the regulation regarding the number of founders in the United Kingdom based on the Cooperative Act 2014, which is only 3 people. Regarding membership qualifications, namely those under 18 years of age can become members unless otherwise regulated by the cooperative's internal rules. Meanwhile, in Singapore based on CSA 2009 the number of founders is 5 people and the minimum qualification for membership is 16 years. This research is expected to provide information and input to the government to form a new Cooperative Law to suit the times."