Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang peranan collateral manager dalam pembiayaan resi gudang dan analisis putusan hakim yang menyatakan Collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang dalam skema Collateral management agreementmemiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalahbahwa collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang memiliki peranan yang krusial. Baik dalam skema collateral management agreement (CMA) maupun berdasarkan UU Sistem Resi Gudang, Collateral manager memiliki peranan untuk menerbitkan resi gudang, menjamin keamanan dan keutuhan barang yang disimpan, memberikan proteksi risiko kepada pemilik barang, memudahkan pemilik barang memperoleh kredit. Collateral manager dalam Putusan No.2239/K/Pdt/2014 seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan. Hakim dalam memutuskan perkara terkait wewenang collateral manager tidak mempertimbangkan perjanjian yang dibuat oleh parapihak maupun peraturan perundang-undangan mengenani wewenang collateral manager. Padahal, collateral manager hanya diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan terkait komoditas yang berada di kekuasaannya.The focus of this study is the analysis of the court's decision which states that Collateral Manager involved in Collateral Management Agremeent has a legal standing to file a claim for resistance. This research was conducted using the normative legal research method. The results of this study are that in a warehouse receipt financing, collateral manager plays an important role. Both in the collateral management agreement (CMA) scheme and under the Warehouse Receipt System Act. Collateral manager has the role to issue warehouse receipts, guarantee the safety and integrity of the goods stored, provide risk protection to the owner of the goods, and facilitate the owner of the goods obtain credit. Role of collateral manager is related to the management of goods stored in the warehouse. Collateral manager in Decision No. 2239 / K / Pdt / 2014 should not have a legal standing to file a claim for resistance, because matters relating to litigation is not the authority of the collateral manager. The judge in deciding cases related to collateral manager's authority does not consider the agreements made by the parties nor the laws and regulations concerning the collateral manager's authority. In fact, the collateral manager is only given the authority to make arrangements related tocommodities in its control."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penggunaan resi gudang sebagai jaminan atas pre-shipment financing yang diberikan kepada penjual selaku penerima Letter Of Credit (L/C) dalam transaksi Green Clause L/C. Green Clause L/C merupakan jenis L/C yang memungkinkan penjual sebagai penerima L/C untuk menarik sejumlah dana sebagai pembiayaan ekspor bagi dirinya. Namun, pembayaran di muka memunculkan risiko komersial (commercial risk) pada diri pembeli. Risiko komersial tersebut berupa kegagalan penjual mengirimkan barang kepada pembeli setelah pembayaran di muka dilakukan. Hal inilah yang berusaha diminimalkan dalam transaksi Green Clause L/C. Dalam Green Clause L/C pembayaran di muka sebesar nilai yang disepakati dalam L/C kepada penjual dilakukan sebelum pengiriman barang dilakukan baru dapat dimungkinkan oleh bank penerbit maupun bank yang diberikan kuasa untuk membayar setelah penjual menyerahkan resi gudang. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa selama ini praktik penggunaan Green Clause L/C belum pernah dilakukan. Bank juga belum memiliki pedoman sebagai dasar operasional melaksanakan transaksi Green Clause L/C. Hal ini terkendala oleh penggunaan Resi Gudang dalam transaksi L/C ini. Penggunaan Resi Gudang saat ini masih memiliki banyak kendala. Kendala-kendala tersebut berasal baik dari sisi petani maupun dari sisi perbankan. Untuk mengatasi kendala-kendala penerapan yang datang dari penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan pembayaran di muka dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang Sistem Resi Gudang, mengoptimalkan sosialisasi sistem Resi Gudang, membangun kebijakan dan peraturan yang mendukung Sistem Resi Gudang, evaluasi jenis-jenis komoditi yang dapat dijadikan barang dalam Sistem Resi Gudang, dan perbaikan komunikasi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan sektor pertanian. Eksekusi jaminan yang diikat dengan Hak Jaminan Resi Gudang dalam transaksi Green Clause L/C pada praktiknya belum pernah dilakukan. Eksekusi objek Jaminan Resi Gudang lebih memberikan keamanan bagi penerima Hak Jaminan Resi Gudang karena barang komoditas sebagai objek jaminan berada di tangan pihak ketiga, yakni Pengelola Gudang dan segala aktivitasnya diawasi oleh Pusat Registrasi.

---

ABSTRACTThis thesis is concerned with the use of warehouse receipts as collateral for pre-shipment financing given to the seller as the beneficiary in Green Clause Letter of Credit (L/C). Green Clause L/C is an L/C which enables the seller as beneficiary to withdraw some funds as export financing for himself. However, pre-shipment finance raises a commercial risk for the buyer. The commercial risk rises as the failure of the seller to deliver goods to the buyer, whilst the pre-shipment finance has been given. Green Clause L/C transaction is trying to minimize the risk. In terms of Green Clause L/C, pre-shipment finance is possibly being given by the issuing bank or paying bank, in the amount of agreed value of the L/C, to the seller before shipment only if the seller provides a warehouse receipt as collateral. This doctrinal (normative) research uses descriptive-qualitative analysis. The research concludes that the practice of Green Clause L/C transaction has never been done. Banks also do not have guidance operational handbook or any guidelines to the practice. It is constrained by the use of warehouse receipt in this transaction. The use of warehouse receipt currently, still has many constraints. The constraints are derived both from the farmers or the banks. To overcome it several measures which can be considered are increasing the number of facilities and infrastructure that support Warehouse Receipt System, optimizing Warehouse Receipt System socialization, enacting policies and rules which support Warehouse Receipt System, evaluating the types of commodities which can be used in Warehouse Receipt System, and improving communications between banks and other financial institutions and agricultural sector. Execution of warehouse receipts in Green Clause L/C transaction has never been done. Execution of warehouse receipts provides more security for the recipients of the Rights of Security as the collateral object is in the hands of third party, Pengelola Gudang (Warehouse Manager) and all activities related to it, are supervised by Pusat Registrasi (Registration Center)."

"Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang dan dapat menjadi instrumen perdagangan. Resi gudang sebagai salah salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Tesis ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan jaminan resi gudang serta peranan notaris dalam proses tersebut. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pembebanan jaminan resi gudang ditandai dengan suatu pembuatan akta Pembebanan Hak Jaminan oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan di hadapan notaris. Peranan notaris dalam proses pembebanan Jaminan Resi Gudang adalah membuat akta perjanjian Jaminan Resi Gudang. Dalam membuat akta Jaminan Resi Gudang, peranan notaris sebenarnya sama dengan pembuatan akta-akta lain pada umumnya. Yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta adalah menjaga otentisitas akta tersebut, agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dikemudian hari. Dalam hal Resi Gudang, sebelum membuat akta notaris harus melakukan pengecekan keaslian dokumen.

---

Warehouse receipt is a document of ownership of goods stored in a warehouse, which is published by the warehouse manager and possible to become an instrument of trade. Warehouse receipts as a collateral is a way out of the limited capital of farmers and agricultural entrepreneurs in business development. This thesis describes the procedures for the implementation of warehouse receipt collaterla and the notary?s deed role in the process. This research is a study in the form of juridical normative with descriptive analytic. Implementation of the collateral is marked with the making of a deed that contain with Warehouse Receipt's Collateral by a notary public. In making the warehouse receipt collateral deed, the role of notaries in fact is same as making other deeds in general. That must be considered by the notary in the making is to maintain authenticity of notarial deed. In the case of warehouse receipt, before making the deed, Notary had to check the authenticity of documents."

"ABSTRAK Bentuk pembiayaan menggunakan aset sebagai jaminan di masyarakat umum dikenalsebagai gadai, sedangkan di dalam keuangan konvensional dikenal sebagaiREPO, serta dikenal sebagai rahn di keuangan syariah. Keberadaan saham sebagaisalah satu instrumen surat berharga yang bersifat likuid, dapat dimanfaatkan sebagaialternatif jaminan pada akad rahn, sebagaimana sudah digunakan juga di lembagakeuangan konvensional. Potensi penggunaan saham sebagai jaminan diharapkandapat meningkatkan nilai pembiayaan menggunakan gadai rahn pada perbankansyariah. Indikator nilai pembiayaan menunjukkan bahwa pembiayaan perbankansyariah hanya di bawah 2% dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham-sahamJII pada haircut 50%. Berdasarkan simulasi penurunan harga saham, penentuannilai saham menggunakan haircut pada sisi kreditur bisa menjadi pilihan untukmenentukan nilai pembiayaan dan pengendali risiko atas penurunan harga sahamserta bisa dikombinasikan dengan jangka waktu pinjaman. Ditahannya saham sebagaijaminan selama masa pinjaman, juga tidak berpengaruh terhadap likuiditassaham karena volume tertinggi dalam proses penyelesaian Transaksi Bursa adalahkurang dari 10% dari saham yang dimiliki publik, sehingga ruang bagi jaminansaham masih terbuka.

---

ABSTRAK Financing scheme using asset as collateral is commonly known as pawn, REPO inconventional finance, and known as rahn in sharia finance. Stock as one of financialinstrument could be utilized as an alternative for collateral in rahn, as it has beenwidely used in conventional finance. Potential of usage of stock as collateral mightbe used to increase financing value through rahn in Islamic banks. Financing valueindicator shows that Islamic banks financing value is only 2% compared to JII?sstocks market capitalization using 50% haircut. According to stock price declinationsimulation, stock pricing using haircut for creditor could be used as an optionfor financing as well as to reduce risk over stock price declination, and it could becombined with loan period as well. Blocked stocks as collateral within loan periodis not significantly affect stock liquidity, since the highest volume of settlement processis less then 10% over publicly owned stocks, so there is space for stocks to becollateralized"

"Prinsip cross collateral merupakan suatu keadaan di mana debitur mengikatkan jaminan yang sama dalam dua fasilitas kredit atau lebih. Penerapan prinsip ini memberikan kemudahan bagi debitur yang memiliki nilai jaminan yang cukup untuk mendapatkan dua atau lebih fasilitas kredit dari kreditur. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dalam hal eksekusi jaminan terhadap debitur yang wanprestasi maka diperlukan prinsip cross default yaitu suatu kondisi dimana debitur terhadap fasilitas-fasilitas tersebut berjanji untuk saling mengikat dalam keadaan lalai. Debitur dikategorikan default pada kondisi ini hanya dengan syarat bahwa salah satu fasilitas kredit tersebut telah berada dalam keadaan default. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : penerapan cross collateral dan cross default dalam perjanjian line facility pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan efektifitas cross collateral dan cross default sebagai upaya mencegah perjanjian line facility pembiayaan musyarakah bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara serta data diolah secara kualitatif. Prinsip cross collateral dan cross default ini tidak hanya diterapkan pada perbankan konvensional namun juga pada perbankan syariah, salah satunya yaitu pada Bank Muamalat Indonesia. Pada Bank Muamalat Indonesia penerapan cross collateral dan cross default sering digunakan pada pembiayaan muyarakah yang bersifat line facility dengan tujuan modal kerja dengan debitur one obligor.

---

The principle of cross collateral is a state in which the debtor binds the same security into two or more credit facilities. The application of this principle renders ease for debtors who have enough collateral value to obtain two or more credit facilities from creditors. In order to implement this principle in the case of the execution of collateral against a debtor in default, the implementation will require the cross default principle which is a condition where the debtor toward these facilities agrees to bind to each other in a state of neglect. A debtor is categorized as in default under this condition only on the condition that one of the credit facilities has been in a state of default.

The issues that are to be discussed are : the application of cross collateral and cross default in a musharaka financing line facility agreement with PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk and the effectiveness of cross collateral and cross default as an effort to prevent problems found in a musharaka financing line facility agreement at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

The research method used in this paper is the normative juridicial method. The data collection techniques used are literature study and interviews, and also the data obtained is qualitively processed. The principles of cross collateral and cross default are not only applicable to conventional banking, but also in Islamic banking, one of which is the banking practice of Bank Muamalat Indonesia. The application of cross collateral and cross default at Bank Muamalat Indonesia is often used in its musharaka financing line facilities with the objective of working capital facility with a one obligor debtor."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penerapan manajemen agunan pada sistem pembiayaan resi gudang. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai manajemen agunan dan perbandingannya dengan jaminan resi gudang yang di atur dalam Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement , mekanisme dari manajemen agunan dalam penerapannya pada studi kasus di Bank CIMB Niaga, serta perlindungan hukum bagi Bank sebagai Kreditur sekaligus Pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang yang dilihat dari sisi Perundang-undangan dan Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement . Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan komparatif yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang utama dari jaminan Resi Gudang dengan Perjanjian Manajemen Agunan yaitu jaminan Resi Gudang timbul karena adanya perjanjian yang menimbulkan hak preferen sedangkan Perjanjian Manajemen Agunan juga merupakan perjanjian namun tidak menimbulkan hak preferen karena bukan merupakan jaminan. Sementara itu dalam penerapan Manajemen Agunan Collateral Management Agreement pada Sistem Resi Gudang sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga memberikan suatu kepastian hukum yang di dukung dengan peraturan-peraturan terkait seperti perundang-undangan datau peraturan kebijakan internal Bank dan perjanjian-perjanian tambahan agar lebih membuat kedudukan Bank sebagai kreditur sekaligus penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang terlindungi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of collateral management on warehouse receipt system. This thesis is focusing on collateral management and comparison between warehouse receipt guarantee and the Collateral Management Agreement, mechanism of collateral management in the case study at Bank CIMB Niaga and legal protection for the Bank as Creditor and the Holder of the Warehouse Receipt that seen from the side of Law in Indonesia and Collateral Management Agreement. The discussion conducted through literature study and comparative approach. This research form is normative juridical. This thesis concluded that there is major difference between warehouse receipt guarantee and collateral management agreement that warehouse receipt guarantee exist because there is an agreement that gives the preference right while collateral management agreement is also an agreement but doesn rsquo t give the preference right because it is not a guarantee. Meanwhile, in the application of Collateral Management Agreement on Warehouse Receipt System as a guarantee in Bank CIMB Niaga provides a legal certainty supported by related regulations such as internal data regulation, legislation, and additional agreements to make more the position of the Bank as the creditor as well as the holder of the Warehouse Receipt is protected."

"Tesis ini menganalisa model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Undang yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang. Penilitian dilakukan dengan metode normatif yaitu didasarkan pada data sekunder untuk menganalisa singkronisasi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang, sedangkan untuk memperoleh data mengenai kebiasaan yang dijalankan oleh perbankan dilakukan dengan metode wawancara, sehingga akan didapat data yang komperhensif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan untuk melakukan perubahan judul dan pasal 2 perjanjian, melakukan penyesuaian mengenai nilai jaminan utang, perjanjian yang mendasari perjanjian dan memberikan definisi yang jelas untuk mengurangi pengulangan.

---

This thesis analyzes the model of the imposition of Rights Assurance Agreement on Warehouse Receipt, law issued by Decree of the Head of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi number 09/BAPPEBTI/ PER-SRG/7/2008 about Technical Guidelines on Warehouse Receipt Guarantee. Research conducted by the normative method is based on secondary data to analyze the synchronization agreement with the laws and regulations neighboring warehouse receipt system. To obtain data about the habits that are run by banks conducted by the interview methods, so it will get comprehensive data to make changes and adjustments that can be done in its implementation. The results suggest that to change the title and article 2 of the agreement, an adjustment of the value of the debt security, the underlying agreement and the agreement provides a clear definition to reduce repetition."

"Tesis ini menganalisa model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Undang yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang. Penilitian dilakukan dengan metode normatif yaitu didasarkan pada data sekunder untuk menganalisa singkronisasi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang, sedangkan untuk memperoleh data mengenai kebiasaan yang dijalankan oleh perbankan dilakukan dengan metode wawancara, sehingga akan didapat data yang komperhensif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan untuk melakukan perubahan judul dan pasal 2 perjanjian, melakukan penyesuaian mengenai nilai jaminan utang, perjanjian yang mendasari perjanjian dan memberikan definisi yang jelas untuk mengurangi pengulangan.

---

This thesis analyzes the model of the imposition of Rights Assurance Agreement on Warehouse Receipt, law issued by Decree of the Head of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi number 09/BAPPEBTI/ PER-SRG/7/2008 about Technical Guidelines on Warehouse Receipt Guarantee. Research conducted by the normative method is based on secondary data to analyze the synchronization agreement with the laws and regulations neighboring warehouse receipt system. To obtain data about the habits that are run by banks conducted by the interview methods, so it will get comprehensive data to make changes and adjustments that can be done in its implementation. The results suggest that to change the title and article 2 of the agreement, an adjustment of the value of the debt security, the underlying agreement and the agreement provides a clear definition to reduce repetition."

"[ABSTRAKPerekonomian bangsa Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktorbaik dalam skala makro maupun mikro. Kegiatan pinjam meminjam uang telahdilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uangsebagai alat pembayaran. Bank merupakan lembaga yang menyediakan dana bagimasyarakat yang membutuhkan, karena keberadaannya harus bermanfaat bagimasyarakat luas, bank juga melakukan pemberian kredit modal kerja dengantujuanya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnyadalam usaha mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu, Penulis bertujuan untukmengetahui bagaimana proses pengikatan jaminan sebagai syarat diberikannyakredit oleh bank dan keabsahan pengikatan jaminan non fixed asset pada PT. BankM cabang Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yangdiperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Melalui penelitian ini, dapatdiketahui bahwa pengikatan jaminan non fixed asset dengan cara cessieseharusnya didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Keabsahan pengikatanjaminan tersebut dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undangdan kaidah dalam hukum jaminan kebendaan.ABSTRACTBasically, Indonesia?s economic matters are influenced by many factors both inmacro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, moneylending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is aninstitution that provides fund for those who need it. Because of its beneficialpurposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people?sliving standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, thisresearch is aimed to know the process of collateral binding as the requirement ofgetting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank MTasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normativeapproach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research,it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed tobe registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateralbinding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and theprinciple of collateral warranty law.;Basically, Indonesia?s economic matters are influenced by many factors both inmacro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, moneylending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is aninstitution that provides fund for those who need it. Because of its beneficialpurposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people?sliving standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, thisresearch is aimed to know the process of collateral binding as the requirement ofgetting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank MTasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normativeapproach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research,it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed tobe registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateralbinding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and theprinciple of collateral warranty law.;Basically, Indonesia?s economic matters are influenced by many factors both inmacro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, moneylending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is aninstitution that provides fund for those who need it. Because of its beneficialpurposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people?sliving standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, thisresearch is aimed to know the process of collateral binding as the requirement ofgetting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank MTasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normativeapproach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research,it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed tobe registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateralbinding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and theprinciple of collateral warranty law., Basically, Indonesia’s economic matters are influenced by many factors both inmacro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, moneylending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is aninstitution that provides fund for those who need it. Because of its beneficialpurposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people’sliving standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, thisresearch is aimed to know the process of collateral binding as the requirement ofgetting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank MTasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normativeapproach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research,it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed tobe registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateralbinding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and theprinciple of collateral warranty law.]"

"Pemerintah pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah melakukan perubahan akan pelaksanaan dan aturan mengenai Sistem Resi Gudang. Perubahan didasari atas kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang menghambat perkembangan Sistem Resi Gudang, diantaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relative terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan mishandling , sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu dalam UU Sistem Resi Gudang terdapat subjek hukum baru yang dapat memberikan jaminan dalam penyelenggaraan Jaminan Sistem Resi Gudang yaitu Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang Guarantee Fund . Selanjutnya pelaksana tugas Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Jaminan Sistem Resi Gudang. Tesis ini akan memberi penjelasan mengenai mekanisme penjaminan dan tanggung jawab dari Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang serta konsekuensi dipenuhinya tanggung jawab Lembaga Jaminan Sisitem Resi Gudang, dimana lembaga tersebut memperoleh Hak Subrogasi dari Pemegang Resi Gudang dan Penerima Hak Jaminan. selain hal tersebut dalam hal Pengelola Gudang gagal dan dinyatakan pailit tindakan eksekusi seperti apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Jaminan Sistem Resi Gudang, sehingga Lembaga tersebut dapat mempertahankan hak-hak yang dimilikinya.

---

The Goverment in 2011 throught Act No. 9 of 2011 on Amendment of Act No. 9 of 2006 about the warehouse receipt systems has made changes to the implementation and rules on Warehouse Receipt System. Changes are based on the needs of businessmen in the field of warehaouse receipt systems, where in the implementation there are some weaknesses that hamper the development of warehaouse receipt systems, such as the unavailability of guarantee mechanism that are relatively affordable for businessmen if the Warehouse manager experienced bankruptcy or negligence in the management of mishandling, so it can not perform its obligations. Therefore, in the Law of Warehouse Receipt System there is a new legal subject that can provide guarantees in the implementation of Warehouse Receipt System the subject is Institution of Warehouse Receipt System Guarantee. Furthermore, the executor of the Guarantee Institute of Warehouse Receipt System is stipulated by the Government through Government Regulation No. 1 of 2016 on the Institution of Warehouse Receipt System Guarantee. This thesis will provide explanation on the guarantee mechanism and responsibility of Institution of Warehouse Receipt System Guarantee and the consequence of fulfillment of responsibility of Welfare Institution of Warehouse Receipt Institution, where the institution obtains Subrogation Right from Warehouse Receipt Holder and Receiver of Warranty Right. In addition to that in case the Warehouse Manager fails and declares bankruptcy what kind of execution action can be performed by the Institution of Warehouse Receipt System Guarantee so that the Institution can defend the rights it owns."